• INFOPERKARAANDA
  • JADWALSIDANG
  • PUTUSANPENGADILAN
  • PRODEO
  • INFOKEUANGANPERKARAANDA
  • LAYANANPENGADUAN
  • MAINPAGENEW 12
  • MAINPAGENEW 14

Gallery Kegiatan Pengadilan Agama Kelas 1 A Purwodadi

Silaturahmi ke Bupati Grobogan

SILATURAHMI KE BUPATI

bpt1

            Kamis 12 Mei 2016 merupakan hari baik bagi jajaran Pengadilan Agama Purwodadi. Betapa tidak, kesempatan yang sudah lama dinantikan untuk bertemu dengan orang nomor 1 di Kabupaten Grobogan itu baru terlaksana. Sebagaimana yang disampaikan Wakil Ketua PA Purwodadi Dra. Hj. Erni Zurnila, MH yang memimpin rombongan PA, banyak hal yang perlu dikomunikasikan dengan Bupati, sejak masalah panggilan sidang lewat Pemerintah Desa yang kadang pak Lurah/Kades enggan tanda tangan di relas panggilan, tingginya angka perceraian, trend permohonan Dispensasi Kawin yang terus meningkat, dan kebutuhan yang cukup vital bagi Pengadilan Agama Purwodadi menyangkut mobilitas.

Sidang Keliling

SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA

PURWODADI

8

Kegiatan Sidang Keliling Pengadilan Agama Purwodadi merupakan salah satu cara untuk melaksanakan misiPengadilandalam memberikan pelayanan prima kepadamasyarakatpencarikeadilan.Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

            Untuk tahun ini lokasi sidang keliling ditetapkan di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Wirosari (kearah Blora) dan Kecamatan Godong (kearah Semarang) dengan menempati aula Kecamatan setempat. Sidangkeliling di KecamatanWirosari (sekitar 20 km daripusat kota Kabupaten Grobogan) diperuntukkan bagi pencari keadilan di 5 Kecamatan sekitarnya, yakni Kecamatan Ngaringan, Pulokulon, Gabus, Kradenan danWirosari sendiri. Dipilihnya Kecamatan Wirosari karena Kecamatan ini berada di tengah-tengah dari Kecamatan-kecamatan tersebut. Jarak terjauh Kecamatan-kecamatan tersebut ke Kantor Pengadilan Agama Puwodadi bisa mencapai 50 km. Sementara sidang keliling di Kecamatan Godong, diperuntukkan bagi pencarikeadilan di 6 Kecamatan, yakni Kecamatan Godong, Karangrayung, Tegowanu, Kedungjati, Tanggungharjo danKecamatan Gubugsendiri. Jarakterjauh dari Kecamatan-kecamatan tersebut kekantor Pengadilan Agama Purwodadimencapai 40 km.

Pendalaman Materi SIPP Versi 3.1.1

PENDALAMAN MATERI SIPP VERSI 3.1.1

BAGI ADMIN PA SEWILAYAH KARESIDENAN SEMARANG

Koordinator Pengadilan Agama sewilayah Karesidenan Semarang pada hari Senen tanggal 7 Maret 2016 s/d hari Selasa 8 Maret 2016 bertempat di Hotel Kencana Purwodadi, mengadakan pendalaman materi SIPP versi 3.1.1 bagi para admin sewilayah Karesidenan Semarang yang terdiri dari Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Agama Salatiga, Pengadilan Agama Ambarawa, Pengadilan Agama Demak, dan Pengadilan Agama Purwodadi.

SEMINAR dan PELEPASAN DR. H. AHMAD KAMIL, SH, MH

BIMTEK PARA DOKTOR, SEMINAR
dan PELEPASAN DR. H. AHMAD KAMIL, SH, MH

Bimtek 4
    Inilah perhelatan yang oleh Dirjen Badilag diharapkan “membangkitkan etos kerja ilmiah di lingkungan Peradilan Agama”. Betapa tidak, malam itu pak Dirjen Drs. H. Abdul Manaf, SH, MH, berbicara di hadapan 54 Hakim di jajaran Peradilan Agama yang telah menyandang gelar Doktor dari berbagai Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri. “Untungnya pak Zuhdi bisa hadir sehingga PA Purwodadi ada yang mewakili dalam forum ini”, kata Dra. Erni Zurnilah, MH, Wakil Ketua PA Purwodadi.

Mencari Pengalaman Eksekusi Hak Tanggungan

BIMTEK EKONOMI SYARIAH :
MENCARI PENGALAMAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Bimtek 4

    Teori sama karena buku-buku yang kita pelajari juga sama. Tapi dalam pengalaman praktek, kita kalah. Karena itu kita perlu belajar dari teman-teman dari Peradilan Umum. Demikian Dr. H. Fauzan, SH, MM, MH Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama MA-RI  ketika memberikan pengantar materi ‘PENGALAMAN DAN TATA CARA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN” dalam Bimtek Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Ditjen Badilag di Hotel The Green, Bogor, 25-26 Februari 2016 baru-baru ini.


    Benar juga kata Direktur asli Jepara ini. Pengalaman eksekusi Hak Tanggungan semakin perlu didalami para hakim Pengadilan Agama lebih-lebih setelah kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 93/PPU-X/2012.
    Dr. H.R.M. Anton Suyatno, SH, MH yang menjadi nara sumber pertama dalam Bimtek tersebut menegaskan, bahwa UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengenal 3 macam eksekusi Hak Tanggungan, yakni :