Abstract

The emergence of Law No. 3 of 2006 on Religious Courts states that sharia economy is an absolute authority of religious courts. When such authority becomes the jurisdiction of the religious courts, a complete codification of shari’a economic law is required so that the law has legal certainty and the judges have standard reference in solving cases of dispute in sharia business. Pancasila as a way of life, fundamental norms of the staats, ground norm, and the world view of the Indonesian people requires that every rule under it must be based on the values that exist in Pancasila. Renewal of shari’ah economic law is a Islam political discourse that still must prioritize the existence of Pancasila values in the legislation established. The idea of enacting shari’ah economic law should promote the nationalistic tradition and pluralistic values even in its determination to adopt Islamic law. Keywords: Pancasila, syari’ah economic law, norms fundamental staats.

Fenomena dan diskursus pemikiran hukum Islam di Indonesia belakangan ini telah memunculkan dua cara berpikir yang bersifat antagonistik. Pertama, pemikiran hukum Islam liberal. Kemunculannya didasari oleh argumen bahwa pemikiran hukum Islam yang ada selama ini dianggap tidak mampu menjawab persoalan umat kontemporer. Kedua, pemikiran hukum Islam konservatif tekstual yang berorientasi pada masa lalu dan pemahaman normatif. Pemikiran ini didasari asumsi bahwa hukum Islam yang telah ada sudah sangat lengkap dan dapat menjawab persoalan umat.2 Dua corak pemikiran di atas berupaya untuk menjawab semua permasalahan umat Islam kontemporer di Indoenesia, dengan menggunakan metodologi ijtihad hukum Islam yang mempertemukan pesan-pesan teks dengan realitas sosial sehingga dijadikan model sekaligus panduan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk permasalahan ekonomi syari’ah di Indonesia.

Perkembangan hukum ekonomi syari’ah di Indonesia, tidak terlepas dari ... baca dan download disini