SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Koperasi Al-Hikmah “Sewa Ruangan Untuk Kegaiatan Usaha Koperasi” (25/10/2019)

pa-purwodadi.go.id. Drs. H. Sudhadi, SH. MH selaku Ketua Koperasi Al Hikmah Pengadilan Agama Purwodadi telah mengadakan Rapat Anggota yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 dengan agenda utama sewa ruangan yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.

IMG 9662

Drs. H. Sudhadi, SH. MH mengatakan bahwa Rapat anggota mempunyai peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya tata kehidupan Koperasi, karena rapat anggota membahas persoalan yang timbul dalam kegiatan Koperasi yang kemudian akan dicari jalan cara penyelesaiannya untuk mengatasi persoalan dalam membuat program kerja Koperasi harus di tetapkan oleh rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Penyelenggaraan rapat anggota merupakan kewajiban bagi pengurus Koperasi.

Selanjutnya menjelaskan bahwa pembentukan koperasi adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya oleh karena itu perlu ada pengembangan multi usaha, maka perlu permusyaratan kesepakan bersama untuk mencapai tujuan tersebut sebnagai salah satu azas dasar koperasi. Dikarenakan koperasi Al Hikmah ini anggotanya adalah seluruh pegawai Pengadilan Agama Purwodadi, maka tempat usahanya tidaklah jauh-jauh dengan kantor, jikalau perlu kantor meminjamkan sebagian ruangan untuk usaha multi usaha guna memenuhi kebutuhan anggota dan para pihak pencari keadilan.

IMG 9661

Maka Rapat Anggota telah mengambil keputusan bahwa kegiatan koperasi adalah kegiatan Simpan Pinjam dan multi usaha.

Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Drs. Abd. Rozaq, MH dalam sambutan dan pembinaannya mengatakan Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan, seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggota.

IMG 9665

Mensikapi permohonan keputusan Koperasi untuk meminjamkan ruangan kantor Sekretaris Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.  Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk sewa dapat berjalan dengan tertib, terarah, adil, akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMN yang efisien, efektif, optimal pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya maka pemanfaatan BMN merupakan salah satu upaya optimalisasi aset negara yang dapat memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara, salah satunya adalah pemasukan uang ke negarasebagai hasil pemanfataan juga manfaat maksimal yang dapat diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan.

Adapun tata cara sewa barang milik Negara adalah :

  1. Permohonan sewa BMN diajukan melalui Pengadilan Tingkat Agama Semarang untuk selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang atau KPKNL Semarang disertai data-data sebagai berikut :
  2. Data usulan sewa berupa : dasar pertimbangan dilakukan sewa, jangka waktu sewa, surat permohonan dari penyewa dan besaran sewa.
  3. Data BMN yang diusulkan untuk disewakan meliputi : foto bangunan, gambar lokasi, luas tanah dan/atau bangunan, nilai tanah / NJOP, Copy Penetapan Status Penggunaan (PSP) ;
  4. Data calon penyewa berupa : nama alamat, bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) copy Surat Ijin Usaha;
  5. Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang, bahwa BMN yang akan disewakan tidak sedang digunakan dan tidak mengganggu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian / lembaga.
  6. Setelah mendapatkan persetujuan sewa dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang langkah berikutnya adalah :
  7. Segera mengajukan permohonan penetapan pelaksanaan sewa kepada Pengguna Barang Mahkamah Agung RI;
  8. Surat Keputusan Pelaksanaan Sewa dari Pengguna Barang ditindaklanjuti dengan pembayaran uang sewa yang disetor ke Rekening Kas Umum Negara;
  9. Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian sewa diatas kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan paling lambat 2 hari kerja setelah uang sewa disetorkan.

Koperasi Al Hikmah setelah mendapatkan penjelasan Drs. Abd. Rozaq MH selaku Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, rasanya berat koperasi untuk mencukupi persyaratan sebagaimana edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut. (AMAN)

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi