Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja | 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) 3 S (Senyum, Salam dan Sapa).

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Optimalisasi Kinerja Individu Panitera Pengganti Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Purwodadi

Oleh : Lailatus Sumarlin, S.H.I

 

A. PENDAHULUAN

PERMA No. 7 Tahun 2015 yang telah disempurnakan oleh Perma No. 7 Tahun 2018, menyatakan bahwa ada dua garis dalam struktur organisasi pada Pengadilan Agama, yaitu garis koordinasi dan tanggung jawab. Garis koordinasi menghubungkan antara Pimpinan dan Hakim, Panitera dengan Panitera Pengganti serta Jurusita/Jurusita Pengganti. Garis tanggungjawab menghubungkan antara Pimpinan dan bagian Kesekretariatan, Pimpinan dan bagian Kepaniteraan, Panitera dan Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan serta Sekretaris dan Kasubag Umum Keuangan, Kasubag IT dan Pelaporan serta Kasubag Kepegawaian dan Ortala.

Melalui struktur organisasi tersebut, dapat diketahui beberapa jabatan yang terdapat di Pengadilan Agama Purwodadi. Di antaranya adalah Ketua & Wakil Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Sekretaris, Kasubbag Umum Keuangan, Kasubbag IT Pelaporan serta Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.

Saat ini, administrasi badan peradilan terkait erat dengan penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa saat ini sedang ramai dilakukan penilaian terhadap SIPP. Meskipun penilaian tersebut didasarkan pada hasil akhir penyelesaian perkara, diharapkan agar data-data yang dimasukkan juga akurat dan realtime sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dalam hal ini tugas pokok dan fungsi panitera pengganti Pengadilan Agama Purwodadi. Sehingga tingkat kepatuhan dalam pengisian SIPP dapat tercapai maksimal.

Dalam paper kali ini, yang menjadi poin utama adalah jabatan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwodadi, yang mana tugas utama dari Panitera Pengganti adalah membantu Majelis Hakim dalam persidangan, yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tahapan, yakni prapersidangan, saat persidangan dan pasca persidangan. Tahapan prapersidangan, Panitera Pengganti diwajibkan untuk mempersiapkan segala keperluan terkait berkas yang akan disidangkan, baik surat gugatan/permohonan, SKUM, Slip Setor, PMH, PHS, Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Surat Penunjukan Jurusita, relaas panggilan untuk para pihak, serta dokumen lain yang terkait. Pada tahapan persidangan, tugas Panitera Pengganti yaitu mencatat segala yang terjadi di persidangan, untuk selanjutnya dituangkan dalam berita acara sidang. Begitu juga pada tahapan pasca persidangan, Panitera Pengganti berperan untuk membuat berita acara sidang yang selanjutnya diinput ke dalam SIPP segala yang berkaitan dengan persidangan, baik jadwal penundaan sidang, upload berita acara sidang, laporan hasil mediasi ataupun data saksi. Jika salah satu tahapan di atas terhambat, maka kinerja Panitera Pengganti juga akan terlambat. Misalnya saja, sidang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Januari 2019. Satu hari sebelum persidangan, berkas belum disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dengan alasan bahwa relaas panggilan belum ada. Hingga hari tersebut tiba, relaas panggilan belum juga ada, maka dampak yang akan ditimbulkan yaitu penundaan persidangan, yang selanjutnya mengakibatkan penyelesaian perkara yang semakin lama. Begitu juga dengan berita acara sidang yang belum selesai hingga mendekati hari sidang. Hal ini akan sangat menghambat penyelesaian perkara.

Panitera Pengganti juga tidak lepas dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Melihat saat ini penilaian SIPP di setiap pengadilan sangat gencar dilakukan, maka harus ada langkah strategis untuk meningkatkan kinerja individu masing-masing petugas terkait SIPP. Berdasarkan data kinerja individu terkait SIPP pada tahun 2018, diperoleh jumlah perolehan kinerja individu Panitera Pengganti yang masing-masing terpaut selisih yang jauh. Jika dikaitkan dengan jumlah perkara masuk pada tahun 2018 adalah sejumlah 3684 perkara, dan alokasi pembagian penanganan perkara yang hampir sama antar majelis satu dan majelis yang lain, menjadikan pertanyaan tersendiri bagi penulis. Jika seorang Panitera Pengganti mendampingi dua majelis hakim, sedangkan setiap majelis hakim mendapatkan porsi memeriksa dan mengadili perkara dengan jumlah yang hampir sama, maka porsi Panitera Pengganti dalam membantu persidangan juga bisa dikatakan hampir sama. Tetapi kemudian, jika diperhatikan perolehan kinerja individu pada tahun 2018, antara Panitera Pengganti satu dengan yang lainnya memiliki selisih yang cukup jauh. Contohnya saja Panitera Pengganti atas nama Ali Mahsun dan Bahiroh yang terpaut angka mencapai 2530-541 = 1989. Begitu juga antara Ira Setyani dan Fatkhul yang terpaut angka mencapai 3385-1370 = 2015. Oleh karenanya sangat penting menentukan langkah strategis agar kinerja individu Panitera Pengganti bisa meningkat, sehingga peningkatan ini juga akan mendukung prosentase SIPP yang diperoleh Pengadilan Agama Purwodadi yang akurat dan realtime sesuai dengan tupoksi Panitera Pengganti

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, di antaranya yaitu :

  1. Apa saja yang menyebabkan kinerja individu Panitera Pengganti terkait SIPP masih sangat rendah?
  2. Bagaimana solusi meningkatkan kinerja individu Panitera Pengganti terkait SIPP di Pengadilan Agama Purwodadi?

C. PEMBAHASAN

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

SIPP telah diimplementasikan di seluruh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan banding di lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, SIPP melibatkan seluruh bagian dalam organisasi pengadilan tersebut, khususnya dalam hal administrasi perkara. Mulai dari Ketua Pengadilan sampai dengan Jurusita menggunakan SIPP sebagai alat kerja dan sumber data terkait dengan administrasi perkara di pengadilan. Hakim dapat memasukkan putusannya ke dalam SIPP agar putusan tersebut dapat menjadi informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Melalui SIPP, masyarakat juga dapat melihat jadwal persidangan yang telah dimasukkan ke dalam SIPP oleh Panitera Pengganti.

Apabila selama ini, pendokumentasikan adminstrasi perkara secara manual, maka akses untuk pengawasan juga hanya bisa dilakukan secara manual. Dengan adanya SIPP, maka sebagai sebuah aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi, membawa konsekuensi akan dapat dihubungkan kepada aplikasi lainnya dan dapat terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan Pengadilan, sebagai konsekuensi sistem peradilan bertingkat, maka SIPP pada Pengadlan Agama, akan terhubungan dengan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.

Dalam SIPP selain data-data yang terkait dengan perkara, juga dapat dilihat data jumlah hakim dan penyebarannya, data panitera, kepatuhan pengisian perkara baru, kepatuhan pengisian jadwal sidang, statitik jumlah perkara masuk dan putus, statistik perkara yang terlambat penyelesaiannya, keberhasilan proses mediasi, demikian juga performance atau kinerja setiap pengadilan dan tentu saja performance atau kinerja dari masing-masing panitera pengganti akan dapat dilihat.

Sayangnya, pada tahun 2018, Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwodadi, menunjukkan prosentase kinerja individu yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian jumlah kinerja individu yang diperoleh masing-masing Panitera Pengganti, sebagai berikut :

  1. Sunarto,S.Sos.,M.H sejumlah 1241
  2. Ali Mahsun sejumlah 541
  3. Fatkhul Hadi, SH sejumlah 1370
  4. Ira Setyani, SH sejumlah 3385
  5. Wakirudin sejumlah 1859
  6. Sodikin,S.Ag sejumlah 1649
  7. Hj.Bahiroh sejumlah 2530
  8. Mulyoso,SH sejumlah 2812

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa selisih pencapaian antar Panitera Pengganti sangat jauh. Jika Ira Setyani, SH bisa mencapai angka 3385, mengapa Drs. Ali Mahsun hanya bisa mencapai 541. Alokasi pembagian majelis hakim antar panitera pengganti yang satu dengan yang lain adalah sama. Jika Ira Setyani, SH mendampingi dua majelis hakim, maka sama halnya dengan Drs. Ali Mahsun yang mendampingi dua majelis hakim. Begitu juga dengan panitera pengganti lain yang mendampingi dua majelis hakim. Sedangkan pembagian penyelesaian perkara antar satu majelis hakim dengan yang lainnya juga hampir sama. Sebagai data sampel, dapat terlihat dari court calendar hakim melalui buku kendali pada bulan Januari 2019, yaitu :

  1. H. Khabib Soleh, SH., MH sebanyak 33 perkara
  2. H. Hamdani, M.H sebanyak 33 perkara
  3. Ma’mun Azhar, SH., MH sebanyak 33 perkara
  4. H. Nasikun, SH., MH sebanyak 33 perkara
  5. H. Parsid, MH sebanyak 35 perkara

Berdasarkan data di atas bisa disimpulkan bahwa pembagian penyelesaian perkara antar majelis hakim adalah hampir sama. Dengan demikian, beban kerja masing-masing panitera pengganti yang mendampinginya juga memiliki beban kerja yang sama. Sehingga berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Ira Setyani, SH yang mendampingi dua majelis hakim bisa memperoleh pencapaian hingga 3385, maka panitera pengganti lainnya seharusnya juga bisa mencapai angka tersebut dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Lebih jauh diselidiki, bahwa beberapa panitera pengganti yang memiliki capaian kinerja individu rendah disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Kurangnya sosialisasi tentang penginputan SIPP

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan, mentee mendapatkan data bahwa selama ini sosialisasi internal tentang penggunaan SIPP hanya dilakukan beberapa kali saja. Sosialisasi dirasa sangat penting dilakukan, mengingat SDM Panitera Pengganti yang masih menyesuaikan dengan aplikasi SIPP, di mana sebelumnya terdapat aplikasi SIADPA yang menurut mereka jauh lebih mudah penggunaannya daripada SIPP. Pengetahuan tentang SIPP juga harus senantiasa diupgrade, sehingga secara perlahan penggunaan SIADPA bisa diminimalisir. Terbukti dengan data yang dimasukkan oleh Panitera Pengganti hanya sebatas memasukkan data penundaan sidangan ke dalam SIPP termasuk di dalamnya tanggal dan agenda sidang. Untuk data mediator, hasil mediator, data putusan sela, data intervensi, data saksi serta data verzet jarang diinput ke dalam SIPP. Pelaksanaan sosialisasi secara berkala, akan sangat membantu pencapaian prosentase penyelesaian perkara dengan realtime dan akurat. Tidak harus memerlukan waktu lama dan tempat khusus, sosialisasi bisa dilakukan sewaktu-waktu seperti melalui grup whatsapps. Tetapi akan lebih focus jika sosialisasi dilakukan secara berkala dengan peserta seluruh pejabat kepaniteraan, khususnya panitera pengganti. Dalam acara sosialisasi, juga bisa diberikan reward bagi Panitera Pengganti yang memiliki nilai kinerja individu tinggi. Begitu juga dengan pegawai yang nilai kinerja individunya rendah, maka bisa diberikan punishment.

  1. Belum terdapat peraturan yang jelas terkait tupoksi Panitera Pengganti dalam SIPP

Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengadilan Agama Purwodadi per tanggal 02 Januari 2019 di antaranya yaitu :

  • 1) Menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan;
  • 2) Membantu Majelis Hakim dalam persidangan dengan menghadiri sidang dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara;
  • 3) Membantu Ketua/Majelis Hakim dalam hal :
  1. Membagikan berkas perkara kepada Hakim Anggota;
  2. Membuat/ mengetik Penunjukan Majelis Hakim (PMH);
  3. Membuat/ mengetik Penetapan Hari Sidang (PHS);
  4. Membuat/ mengetik Penetapan Perintah Penyitaan;
  • 4) Melaksanakan minutasi berkas perkara yang sudah diputus paling lambat 1 bulan setelah perkara diputus dan menyerahkannya kepada petugas meja III;
  • 5) Membuat / mengetik dan menandatangani Berita Acara Persidangan selambat­-lambatnya 1 hari sebelum sidang berikutnya;
  • 6) Meminta tanda tangan Majelis Hakim dalam putusan;
  • 7) Memberitahukan kepada petugas meja II tentang jalannya persidangan meliputi:
  1. Penundaan sidang dan alasannya;
  2. Adanya perubahan permohonan/gugatan;
  3. Adanya rekonpensi;
  4. Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya baik yang dicabut, dibatalkan, dan lain-lain sesuai perjalanan perkara;
  • 8) Menyampaikan perintah Majelis Hakim berkaitan dengan proses persidangan kepada :
  1. Panitera tentang penegoran biaya perkara yang telah habis atau kurang;
  2. Jurusita/Jurusita Pengganti tentang instrument pemanggilan para pihak dan Pemberitahuan isi amar putusan.
  • 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua/Ketua Majelis/Hakim dan atau Panitera.

Dari pemaparan job description di atas, belum jelas tercantum tugas Panitera Pengganti mengenai SIPP. Hal inilah yang merupakan ketidakjelasan pembagian tugas dalam kaitannya dengan SIPP. Akibatnya masih ada beberapa Panitera Pengganti yang bingung dengan job description terkait SIPP. Terbukti dengan Panitera Pengganti yang jarang memasukkan data saksi, memasukkan data mediator dan hasil laporan mediasi, memasukkan data putusan sela, data intervensi, upaya verzet serta upload berita acara sidang. Selama ini, panitera pengganti hanya aktif memasukkan data penundaan sidang ke dalam SIPP, termasuk di dalamnya tanggal dan agenda sidang. Parahnya, untuk perkara-perkara yang melalui proses mediasi, tidak bisa tergambarkan melalui SIPP, karena panitera pengganti tidak menginput hasil mediasi tersebut. Sehingga terkesan, bahwa perkara tersebut tidak melakukan proses mediasi. Jika dikaitkan dengan berita acara yang telah dibuat, bisa nampak ada upaya mediasi bagi Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon. Oleh karenanya penting untuk disusun pembagian job description secara jelas dan tertulis. Seperti halnya yang terdapat di Peradilan Umum yang telah membuat Prosedur Penggunaan dan Supervise Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara, yang di dalamnya menguraikan tugas masing-masing secara jelas. Selanjutnya jika prosedur ini sudah dibuat, maka akan lebih sempurna jika tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti dituangkan ke dalam job description. Mengingat pentingnya prosedur penggunaan dan supervise aplikasi SIPP Pengadilan Agama, alangkah baiknya jika peraturan internal tentang hal ini segera dibuat terlebih dahulu di Pengadilan Agama Purwodadi. Dengan melibatkan seluruh element di Pengadilan Agama Purwodadi, pasti hasil terbaik akan tercapai.

Pelaksanaan SIPP sebagai aplikasi untuk administrasi perkara harus ditunjang dengan petunjuk operasional yang jelas serta supervisi berjenjang baik dari internal pengadilan maupun dari pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Petunjuk penggunaan sangat penting mengingat kompleksitas pekerjaan dan jenis perkara yang dihadapi oleh panitera di pengadilan. Para pimpinan di pengadilan pun membutuhkan panduan bagaimana cara mensupervisi penggunana SIPP dari data di dalam SIPP. Sehingga dengan melihat data di dalam SIPP, para pimpinan di pengadilan dapat serta merta menyimpulkan kondisi yang sebenarnya terkait dengan kinerja administrasi pengadilan yang dipimpinnya.

  1. Keengganan Panitera Pengganti dalam pengisian data di SIPP

Pada saat ini, Pengadilan Agama Purwodadi masih menggunakan SIADPA sebagai alat bantu administrasi. Selain SIADPA, peradilan juga diharuskan menginput data ke SIPP. Melihat kondisi seperti ini, bisa dikatakan Panitera Pengganti kerja dua kali.  Sebab ini bisa muncul karena selama ini tidak ada monitoring dan evaluasi pimpinan terkait keakuratan data yang diisi pada SIPP. Bahkan ada anggapan dari beberapa Panitera Pengganti bahwa cukup output nya saja yang dilengkapi, karena produk pengadilan nantinya juga berupa output. Jika pimpinan mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala, bisa dimungkinkan keengganan Panitera Pengganti untuk menyajikan data yang real time dan factual bisa diminimalisir. Apalagi jika kinerja mereka dihargai dengan memberikan reward kepada pencapaian tertinggi dalam sebulan. Pasti seluruh Panitera Pengganti akan berlomba-lomba untuk melengkapi dan mengisi data melalui SIPP.

  1. Pembuatan berita acara sidang yang sering tertunda

Tak bisa dipungkiri jika tugas panitera pengganti terkait erat dengan pembuatan berita acara sidang. Namun harus ada upaya preventif untuk mengatasi hal tersebut. Memperhatikan semakin hari, semakin banyak jumlah perkara yang diterima dan harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama, maka inisiatif untuk mempercepat pembuatan berita acara sidang harus segera dilakukan, agar pekerjaan tersebut tidak menumpuk. Ada beberapa hal yang menjadikan pembuatan berita acara sidang sering tertunda. Bisa jadi panitera pengganti memang enggan/malas dan menunda-nunda pekerjaan. Alasan yang disampaikan bisa bermacam-macam. Seperti hari itu sedang capek, sehingga tidak focus mengerjakan berita acara sidang, dan khawatir jika hasilnya tidak maksimal. Terkait dengan tingkat kecepatan panitera pengganti dalam mengetik berita acara sidang, perlu kiranya ada terobosan yang mempermudah dan mempercepat pekerjaan mereka. Seperti penggunaan aplikasi google voice pada handphone masing-masing. Google voice juga bisa disetting pada computer masing-masing, cukup dilengkapi dengan microphone, aplikasi ini akan sangat membantu kinerja panitera pengganti dalam pembuatan berita acara sidang. Dengan demikian cita-cita pengadilan untuk mewujudkan one day minutes akan mudah tercapai, karena panitera pengganti akan dengan mudah menyelesaikan pembuatan berita acara sidang dalam sehari.  

D. PENUTUP

  1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pemaparan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, beberapa hal menyebabkan kinerja individu Panitera Pengganti terkait SIPP masih sangat rendah yaitu :

  • Kurangnya sosialisasi tentang penginputan SIPP
  • Belum terdapat peraturan yang jelas terkait tupoksi Panitera Pengganti dalam SIPP
  • Keengganan Panitera Pengganti dalam pengisian data di SIPP
  • Pembuatan berita acara sidang yang sering tertunda

Kedua, beberapa solusi untuk meningkatkan kinerja individu Panitera Pengganti terkait SIPP di Pengadilan Agama Purwodadi, di antaranya yaitu :

  • Sosialisasi penggunaan aplikasi SIPP untuk seluruh Panitera Pengganti
  • Dirumuskan peraturan tentang job description seluruh pegawai dalam penginputan di SIPP
  • Diadakan laporan dan evaluasi bulanan untuk Panitera Pengganti terkait pemetaan jenis dan penyelesaian perkara
  • Menggunakan google voice untuk membantu PP dalam menulis berita acara sidang

2. SARAN

Kedepan, diharapkan Pengadilan Agama Purwodadi dapat senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi terbaik. Terutama untuk optimalisasi kinerja individu panitera pengganti terkait SIPP, perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

  • Sosialisasi penggunaan aplikasi SIPP untuk seluruh Panitera Pengganti
  • Dirumuskan peraturan tentang job description seluruh pegawai dalam penginputan di SIPP
  • Diadakan laporan dan evaluasi bulanan untuk Panitera Pengganti terkait pemetaan jenis dan penyelesaian perkara
  • Menggunakan google voice untuk membantu PP dalam menulis berita acara sidang

 

Pengaruh Tugas Tambahan Terhadap Kinerja Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwodadi

 

Oleh: Rizkia Fina Mirzana, SHI

A. PENDAHULUAN

    Demi mewujudkan Visi Pengadilan Agama Purwodadi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung” maka diperlukan Misi untuk untuk mewujudnya, antara lain:

  1. Meningkatkan Kualistas sumber daya manusia yang professional
  2. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat
  3. Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi yang terbaik.

    Seluruh pagawai di Pengadilan Agama Purwodadi harus turut berkontribusi dalam pelaksanaannya, salah satunya Panitera Pengganti. Panitera Pengganti merupakan pejabat dibawah Panitera yang bertugas mebantu Hakim dengan menghadiri dan memcatat jalannya sidang Pengadilan[1]. Dalam persidangan, Panitera Pengganti wajib membantu Majelis Hakim, baik dalam mendampingi sidang, melaksanakan pemenggilan dan pemberitahuan maupun memberi bantuan sarana dan prasarana persidangan, serta membuat berita acara persidangan dengan teliti dan seksama sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam persidangan. Sedangkan dalam sikap Panitera Pengganti terhadap para pencari keadilan, Panitera wajib bersikap independen/tidak memihak, baik didalam kedinasa maupun diluar kedinasan dan tetap memberikan pelayanan yang prima serta kedinasan dan tetap memberikan pelayanan yang prima serta menjaga dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

    Namun bagaimana jika upaya utuk memberikan pelayanan cepat dan akurat mengalami kendala karena Panitera Pengganti mendapatkan tugas lain oleh pimpinan atau Panitera Pengganti memiliki jabatan ganda. Paper ini akan membahas mengenai pengaruh tugas tambahan terhadap kinerja Panitera Pengganti.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat dalam paper ini adalah:

  1. Apa saja tugas dan tanggung jawab Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwodadi?
  2. Bagaimana pengaruh tugas tambahan terhadap kinerja Panitera Pengganti?
  3. Apa strategi untuh mengantisipasi pengaruh dari tugas tambahan kinerja Panitera Pengganti?

C. PEMBAHASAN

  1. Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Pengganti

Tugas dan Tanggung jawab Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purwodadi adalah[3]:

  1. Menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan
  2. Membantu Majelis Hakim dalam persidangan dengan menghadiri sidang dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara
  3. Membantu Ketua/Majelis Hakim dalam hal:
  • Membagikan berkas perkara kepada Hakim Anggota
  • Membuat / mengetik Penunjukan Majelis Hakim (PMH)
  • Membuat / mengetik Penetapaj Hari Sidang (PHS)
  • Membuat / mengetik Penetapan Perintah Penyitaan
  • Melaksanaan minutasi berkas perkara yang sudah diputus paling lambat 1 bulan setelah perkara diputus paling lambat 1 bulan setelah perkara diputus dan menyerahkannya kepada petugas meja III
  • Membuat/mengetik dan menandatangi Berita Acara Persidangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum sidang berikutnya
  • Meminta tanda tangan Majelis Hakim dalam putusan

4. Memberitahukan kepada petugas meja II tentang jalannya persidangan meliputi:

  • Penundaan sidang dan alasnnya
  • Adanya perubahan permohonan/gugatan
  • Adanya rekonpensi
  • Perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya baik yang dicabut, dibatalkan, dan lain-lain sesuai perjalanan perkara

5. Menyampaik perintah Majelis Hakim berkaitan dengan proses persidangan kepada:

  • Panitera tentang penegoran biaya perkara yang telah habis atau kurang
  • Jurusita/Jurusita Pengganti tentang instrument pemanggilan para pihak dan Pemberitahuan isi amar putusan

6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua/Ketua Majelis/Hakim dan atau Panitera

Selain Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwodadi memiliki tugas dan tanggung jawab seperti pada uraian diatas, Panitera Pengganti harus tunduk pada Kode Etik Panitera dan Jurusita yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita, yang anggotanya terdiri dari:

  1. Tiga orang Pengurus IPASPI Pusat
  2. Satu orang perwakilan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
  3. Satu orang dari perwakilan Direktorat Jendral yang bersangkutan.

Dalam kode etik tersebut, diatur sikap Panitera Pengganti antara lain:

  1. Sikap Panitera Pengganti terhadap Ketua Majelis
  2. Sikap Panitera Pengganti terhadap para pencari keadilan
  3. Sikap Panitera Pengganti terhadap para pihak
  4. Sikap Panitera Pengganti dalam persidangan
  5. Sikap Panitera Pengganti di luar persidangan
  6. Sikap Panitera Pengganti sebagai warga Negara
  7. Sikap Panitera Pengganti dalam kedinasan
  8. Sikap terhadap sesama
  9. Sikap terhadap bawahan
  10. Sikap terhadap atasan
  11. Sikap diluar kedinasan
  12. Sikap dalam rumah tangga
  13. Sikap dalam masyarakat
  14. Pengaruh Tugas Tambahan Terhadap Kinerja Panitera Pengganti

Dalam melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama Purwodadi, terkadang Penitera Pengganti mendapatkan tugas lain baik dari Ketua/Ketua Majelis/Hakim dan atau Panitera, seperti Bapak Mulyoso, SH, yang merangkap sebagai bendahara tabayun, dan Ibu Ira Setiyani yang merangkap sebagai Pajabat Pengadaan. Hal tersebut merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari Panitera Pengganti pada point ke 6. Tentunya tugas tambahan yang diberikan harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab yang tinggi. Namun terkadang tugas lain yang diberikan kepada justru membuat tugas utama Panitera Pengganti terbengkalai, seperti keterlambatan perbuatan berita acara sidang atau keterlambatan penyerahan berkas perkara yang telah minutasi keada Meja III, yang meyebabkan keterlambatan penerbitan Putusan, Penetapan, hingga Akta Cerai. Jika hal ini sampai terjadi, pemberian pelayanan cepat dan akurat tidak tercapai.

D. STRATEGI UNTUH MENGANTISIPASI PENGARUH DARI TUGAS TAMBAHAN KINERJA PANITERA PENGGANTI

Untuk hal yang demikian, maka strategi yang penulis tawarkan adalah:

  1. Perlu adanya jadwal agenda kegiatan yang yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh masing-masing Panitera Pengganti. Dengan adanya jadwal kegiatan, maka agenda kerja dari Panitera Pengganti bisa lebih terarah, hingga tidak ada tugas yang terbengkalai.
  2. Peningkatan timwork antar sesama Panitera Pengganti. Hal ini diperlukan, karena untuk memberikan pelayanan yang kepada masyarakat yang baik diperlukan kerjasama yang baik dari pelaksananya, hingga memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat sesuai pada misi ke 2 dari Pa Purwodadi akan terwujud.
  3. Perlu adanya analisis beban kerja yang diselenggarakan secara berkala. Analisis pekerjaan merupakan suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik[4]. Metode yang bisa digunakan adalah metode kuesioner, metode wawancara, metode pencatatan rutin, dan metode observasi. Hal ini untuk membantu menganalisis beban kerja masing-masing pegawai, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemberian tugas. Dari hasil analisis yang didapatkan, mampu menjadi rujukan kepada Pimpinan untuk memberikan tugas lain kepada Panitera Pengganti.

E. PENUTUPAN

  1. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap peper mentee yang berjudul “Pengaruh Tugas Tambahan terhadap Kinerja Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Purwodadi”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Panitera Pengganti merupakan pejabat dibawah Panitera yang bertugas mebantu Hakim dengan menghadiri dan memcatat jalannya sidang Pengadilan
  2. Tugas dan Tanggung jawab Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purwodadi, telah diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pegadilan Agama Kelas I-A Purwodadi Nomor W11-A318/OT.01.3/I/2018.
  3. Pengaruh tugas tambahan terhadap kinerja Panitera Pengganti adalah tugas utama Panitera Pengganti terbengkalai, seperti keterlambatan perbuatan berita acara sidang atau keterlambatan penyerahan berkas perkara yang telah minutasi keada Meja III, yang meyebabkan keterlambatan penerbitan Putusan, Penetapan, hingga Akta Cerai
  4. Strategi yang penulis tawarkan adalah:
  • Perlu adanya jadwal agenda kegiatan yang yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh masing-masing Panitera Pengganti.
  • Peningkatan timwork antar sesama Panitera Pengganti.
  • Perlu adanya analisis beban kerja yang diselenggarakan secara berkala.
  1. SARAN

Menurut mentee, untuk meningkatkan kinerja Panitera Pengganti, diperlukan peran dari seluruh pihak, baik Pimpinan Pengadilan Agama, hakim, kepaniteraan hingga keserktariatan demi memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan agar mampu mewujudkan Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung.

 

[1] Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

[2] Kode Etik Panitera dan Jurusita.

[3] Surat Keputusan Ketua Pegadilan Agama Kelas I-A Purwodadi, Nomor W11-A318/OT.01.3/I/2018.

[4] B. Siswanto Sastrohadoyirno, Manajemen tenaga kerja Indonesia: pendekatan administratif dan operasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 127

Analisa Audio To Text Recording (ATR) dalam Membantu Kinerja Panitera dalam Mewujudkan Pengadilan Agama Yang Agung

Oleh: Ogna Alif Utama

A. Latar Belakang

Pada periode Agustus - November 2015 lalu, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Kompetisi Inovasi merupakan salah satu bentuk  upaya Mahkamah Agung  RI mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS gateway, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.[1]

Kompetisi yang bertemakan “Inovasi untuk Melayani” tersebut memiliki tujuan spesifik untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Parameter lain yang penting diperhatikan dalam kompetisi ini adalah implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kompetisi ini terbuka untuk pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Dari rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 tiga inovasi terbaik, yakni

  1. Audio to Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kepanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi dini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban Panitera Pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
  2.  Menghitung panjar perkara  sendiri  (E-SKUM)  yang  dikembangkan  oleh  PN Pekan Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar  perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.
  3. Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh PA Tenggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yurisdiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa-desa, dan berkantor seharian di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Berdasarkan arahan Pimpinan MA, inovasi pelayanan peradilan yang telah dikembangkan harus terus didukung, termasuk arahan agar inovasi dapat segera direplikasi ke pengadilan-pengadilan lain.Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa masing – masing Pengadilan telah melaksanakan sistem Manajemen Perkara berbasis elektronik baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding agar penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan Teknologi Informasi (TI). Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (geist) yang tak terbendung. Satu hal yang patut dicatat, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, akuntabiitas, serta mengandung prinsip : kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – harinya bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya didalam penerapan.

Keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan Masyarakat. Layanan ini memberikan aspek layanan yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, tepat, mudah dan biaya ringan.

Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan  asas  teknologi  informasi  sebagai  pendukung  adalah  suatu  upaya tranparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

Lamanya proses berperkara berkaitan dengan banyaknya perkara yang harus diselesaikan. Peradilan Umum sebagai salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mendominasi jumlah penyelesaian perkara. Menyadari hal ini sudah seharusnya Peradilan Umum yang terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, meningkatkan pelayanan umum dengan meningkatkan kinerja penyelesaian perkara dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara secara efektif dan efisien.

Banyak Lembaga Peradilan yang mempunyai “pekerjaan rumah” berupa tunggakan perkara karena Berita Acara dan Putusan belum terketik? Bayangkan, untuk mengetik sebuah konsep Berita Acara dan Putusan, memakan waktu yang terlalu lama. Padahal, yang namanya putusan peradilan sudah menjadi kebutuhan dan berlangsung dalam intensitas yang tinggi. Waktu untuk mengetik sebenarnya dapat dipangkas, tetapi butuh biaya besar mengingat pekerjaan tersebut harus melibatkan banyak ahli ketik. Sampai saat ini notulensi dalam persidangan masih dikerjakan secara manual, hal ini pun membutuhkan banyak notulen dengan kemampuan menulis cepat untuk merekap hasilnya. Jika tidak, beberapa informasi yang penting mungkin tidak tercatat dan terlewat dalam Berita Acara.

Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan hadirnya sebuah inovasi bernama Aplikasi Audio to Text Recording (ATR). Dengan adanya ATR maka peradilan mempunyai arsip data perekaman persidangan berupa transkrip. Kemudian transkrip inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan Berita Acara Persidangan dan Putusan. Sehingga dalam prosesnya para Panitera Pengganti tidak lagi disibukan dengan pencatatan sidang secara konvensional. Panitera pengganti cukup memperhatikan dan melakukan suntingan terhadap catatan persidangan yang dihasilkan oleh sistem ATR dan dilakukan salin tempel catatan yang sudah ada kedalam Berita Acara Sidang. Masyarakat pun tidak perlu resah tentang putusan yang diucapkan didalam persidangan bisa berubah isinya setelah dicetak dan ditandatangani, karena semua percakapan persidangan terekam dan diarsipkan dengan baik didalam aplikasi.

Selain itu inovasi ATR memerlukan dukungan penuh dari Pimpinan Pengadilan, karena produk yang dihasilkan pertama kali oleh Lembaga Peradilan adalah sebuah putusan, jika putusan ini tidak didukung dengan pembuatan berita acara persidangan yang baik maka niscaya putusan Pengadilan akan kurang sempurna.  Oleh karenanya untuk membantu suatu proses persidangan diperlukan sistem persidangan berbasis elektronik yang mendukung proses transparansi terhadap publik, maka untuk selanjutnya pelayanan prima yang menjadi motto bagi kebanyakan Pengadilan di Indonesia dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu,. sebuah inovasi ini diharapkan dapat membantu proses persidangan guna mempercepat pembuatan Berita Acara dan putusan yang berkualitas.

Dari pemaparan tersebut, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah tingkat validitas aplikasi Audio To Text Recording (ATR)?
  2. Bagaimana pendapat Hakim mengenai aplikasi Audio To Text Recording (ATR)?
  3. Bagaimana memaksimalkan penggunaan aplikasi Audio To Text Recording (ATR)?

C. Pengenalan Aplikasi

Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) merupakan hasil inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal. Aplikasi ini mempermudah dalam hal menyelesaikan proses pembuatan Berita Acara sampai dengan Putusan. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) akan mentranskrip setiap kata yang diucapkan para pihak di persidangan ke dalam bentuk tulisan, runtut sesuai tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan detiknya, sehingga dengan mudah diketahui kapan, siapa dan berbicara tentang apa secara realtime.

Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) memiliki tiga fungsi utama: Pertama, merekam suara persidangan dan mengubahnya menjadi teks transkripsi secara otomatis dan realtime; Kedua, meringkas teks transkripsi tersebut menjadi catatan sidang elektronik (risalah sidang); dan Ketiga, menjadi media pengelola arsip persidangan.

Selain fungsi tersebut, ATR juga memiliki beberapa fitur lain, seperti edit, yang memungkinkan notulis melakukan koreksi terhadap kesalahan transkrip pada saat persidangan berlangsung. Fitur pencarian, akan memudahkan pencarian data dan informasi (dari sisi nomor perkara). Dari sisi keamanan data dan informasi pun cukup terjaga karena penyimpanan data suara ada pada server lokal Peradilan. Aplikasi ini ` juga bisa melakukan multiple conversation, yakni dapat merekam percapakan lebih dari 2 (dua) orang dalam persidangan.

Dibandingkan cara konvensional, aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan akurasi dan kecepatan pembuatan Berita Acara Persidangan dan Putusan, meningkatkan keamanan data dan informasi, serta menghemat biaya alat tulis kantor. Dengan demikian proses pencatatan hasil persidangan elektronik ini dapat mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Buku Panduan ATR ini untuk :

  • Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi ATR untuk administrator dan pengguna (user).
  • Menjadi panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan aplikasi ATR.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Buku Panduan E-SKUM dan ATR, diantaranya :

  • Pengadilan yang     menjadi     Pilot     Project  ATR dapat mengimplementasikan inovasi pelayanan peradilan dengan baik.
  • Aplikasi ATR dapat terpasang dan digunakan secara optimal kepada semua Pengadilan yang menjadi Pilot Project.
  • Mempermudah Hakim   dan   Panitera   Pengganti   dalam   memahami   dan menggunakan aplikasi ATR.

3. Dasar Hukum

  • SEMA Nomor  1  Tahun  1988  tanggal  18  Pebruari  1988  Tentang  Kegiatan Persidangan.
  • SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 Tentang Penyelesaian Perkara.
  • SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 Tentang Bimbingan Dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara.
  • SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
  • SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

E. Tingkat Kevalidan Audio To Text Recording (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 10.223 perkara pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya perkara tidak kurang dari 9500 pertahunnya. Jumlah perkara tersebut tidak sebanding dengan jumlah hakim (15 termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan panitera pengganti (15 orang termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda). Hal tersebut akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu masalah akurasi data pencatatan manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan dalam penyelesaian berita acara sidang, putusan dan minutasi perkara. Melihat setiap tahunya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin meningkat maka inovasi berupa Audio To Text Recording (ATR) sangat membantu hakim dan panitera penganti dalam proses persidangan.

Inovasi Audio To Text Recording (APR) awal diterapkan Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melalui seleksi kompetisi pada Jumat 13 November 2015 inovasi pelayanan publik Yang diadakan Oleh Mahkamah Agung. Inovasİ Audio To Tert Recording (ATR) dapat membantu mempercepat proses pembuatan berita acara dan pembuatan putusan pcngadilan, mengİngat jumlah Hakim dan Panitcra penggantİ yang masih terbatas, padahal perkara yang harus ditangani cukup banyak.

Pada tahun 2014 sampaİ pertengahan 2015 sebelum adanya İnovasİ Audio To Text Recording (ATR), setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada. Semcntara İtil, Pengadilan Agama Kabupatcn Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk kctua dan wakİI ketua dan tenaga penitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang tcrmasuk panitcra muda, wakİI panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat membcratkan tugas Panitcra atau Panitcra Penggantİ. Maka darİ itü banyak perkara yang belum terselesaikan karcna kurangnya akuntabilitas hasil persidangan.

Sedangkan pada tahun 2016 sampaİ 2017 setclah adanya İnovasİ aplikasİ Audio To text Recording (ATR). Bagi Hakim Audio To Text Recording (ATR) dapat membantu mempcrcepat putusan yang akan dibuat. Sedangkan bagi Panitera atau Panitcra Pengganti, penggunaan Audio To Text Recording (ATR) dapat mempercepat proses pembuatan berita acara persidangan. Audio To Text Recording (ATR) juga dapat mengatasi permasalahan validitas data hasil persidangan dan solusi terbaik saat jumlah Hakim dan Panitera Penggantİ berkurang. kelebihan dari Audio To Text Recording (ATR) yaİtu pcrtama scbagaİ alat bantu untuk proses pengingat bagİ Panitera Pengganti.

Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 83% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 17%. Sedangkan pada tahun 2016 perkara yang masuk 9.967 kasus, dari semua perkara yang sudah terselesaikan 8.566 kasus, sedangkan perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 1.401 kasus. Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 86% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 14%. Dan pada tahu 2017 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 9.755 kasus, dari semua perkara yang sudah terselesaikan 8.386 kasus, sedangkan perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 1.369 kasus. Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 86% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 14%.[2]

Dari data tabel perkara diatas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa perkara yang masuk dan perkara yang terselesaikan dari tahun 2014 sampai 2015 sebelum adanya Audio To Text Recording (ATR) mengalami penurunan dari segi efektivitas yang awalnya mencapai 86% turun menjadi 83%. Sedangkan pada tahun 2016-2017 perkara yang masuk dan perkara yang terselesaikan setelah diterapkan inovasi Audio To Text Recording (ATR) tidak mengalami penurunan maupun kenaikan yaitu sama-sama mencapai 86%.


Kemudian dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan, karena aplikasi Audio To Text Recording (ATR) bisa merekam bahasa daerah yang umum digunakan di masyarakat setempat itu masih memungkinkan untuk diterjemahkan meskipun ada kalanya dalam menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa daerah tersebut tidak dapat 100% dianggap benar karena aplikasi google pun masih terus memperbaharui kosa kata yang dimilikinya. Berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi Audio To Text Recording (ATR) bisa merekam dengan jelas. Namun dalam pelaksanaanya dilapangan sering kali didapati pihak-pihak yang berperkara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengucapan suara kurang jelas dan lantang sehingga tidak terekam jelas oleh aplikasi Audio To Text Recording (ATR), dan para pihak sering menggunakan bahasa jawa yang tidak bisa diterjemahkan oleh aplikasi Audio To Text Recording (ATR) seperti: nggeh, kulo, dereng, kiyambak. Sehingga tingkat kevalidan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dilapangan masih kurang valid hal ini tercermin dari hasil persidangan menggunakan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di persidangan.

Pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bu Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI mengenai kevalidan Audio To Text Recording (ATR) adalah:

"Apa yang diucapkan diruang sidang baik ketua majelis atau para pihak maupun para saksi itu sesuai dengan apa yang terjadi dipersidangan karena audio to text recording (ATR) merubah suara menjadi teks akan tetapi semua yang diucapkan itu jelas, iya atau memang posisi alatnya itu seperti microfon dan suara orangnya juga jelas maka terekam dengan jelas tetapi kendalanya audio to text recording (ATR) itu tidak mengerti bahasa Iain selain bahasa Indonesia yang baku dan benar. Ada kalanya bahasa jawa mengeti tetapi bahasa jawa yang sudah serapan karena kelemahanya alat yang difahami bahasa Indonesia ketika saksi atau tergugat menjawab secara lisan dan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar maka tidak bisa merekam. Maka nanti ketua majelis yang menegaskan ke pihak atau kepada saksi tolong memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunanya audio to text recording (ATR) untuk perkara yang rumit seperti perkara waris perkara ekonomi syariah,kemudian perkara harta bersama yang saksinya banyak itu lebih untuk penggunaan audio to text recording (ATR) disitu. Kalau perkara verstek memang Audio to text recording (ATR)  salah satunya untuk membantu penyelesaian perkara disisi Iain kendalanya apabila bahasanya tidak baku maka kita kerja dua kali ngeditnya banyak. Kalau hanya verstek lebih cepat menggunakan SIADPA karena tergantung SDM nyajuga. Mengenai kevalidan sudah valid karena orangnya langsung berbicara dan apabila ada ketidak jelasan ketua majelis menjelaskan. Adanya audio to text recording (ATR) sangat membantu dalam persidangan apabila dibantu dengan operator dalam hal ini panitera pengganti yang SDM nya bagus[3]

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa audio to text recording (ATR) untuk perkara yang rumit seperti perkara waris perkara ekonomi syariah,kemudian perkara harta bersama yang saksinya banyak itu lebih untuk penggunaan audio to text recording (ATR). Sedangkan perkara verstek memang Audio to text recording (ATR) salah satunya untuk membantu penyelesaian perkara disisi lain kendalanya apabila bahasanya tidak baku maka kita kerja dua kali ngeditnya banyak. Mengenai kevalidan sudah valid karena orangnya langsung berbicara dan apabila ada ketidak jelasan ketua majelis menjelaskan. Adanya audio to text recording (ATR) sangat membantu dalam persidangan apabila dibantu dengan operator dalam hal ini panitera pengganti yang SDM-nya bagus.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data serta pembahasan yang berawal dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

  1. Tingkat kevalidan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dilapangan masih kurang valid karena dalam persidangan yang menggunakan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) masih banyak pihak yang berperkara menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa, pengucapan suara kurang jelas dan lantang, sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di persidangan.
  2. Menurut pendapat hakim mengenaİ kevalidan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dikatakan valid karena para pihak berbicara langsung dan apabila ada ketidak jelasan ketua majelis langsung menegaskan kembali ke para pihak dan saksi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun para hakim dan panitera menyatakan valid namun peneliti dişini memiliki pandangan yang berbeda penggunaan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) masih belum maksimal dalam proses berita acara persidangan sehingga kurang valid dalam pengolahan data rekaman menjadi teks karena dalam persidangan masih banyak pihak yang berperkara menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar sesuaİ dengan EYD, menggunakan bahasa jawa, pengucapan şuara kurang jelas dan lantang. Akan tetapi dilain sisi tidak dapat dipungkiri bahwa Inovasi aplikasi Audio To Text Recording (ATR) merupakan suatu sarana mempercepat membantu kinerja para hakim dan panitera dalam penulisan berita acara persidangan.
  3. Meski validitasnya belum sempurna, aplikasi Audio To Text Recording (ATR) sangat berguna dalam perkara yang memerlukan penyimpanan data yang sangat detail dan spesifik seperti perkara gugatan harta bersama, waris, ekonomi syariah biasa, wakaf.

 

[1] Standar Penggunaan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dan E-SKUM.

[2] Angka Perceraian di Kabupaten Malang Tertinggi Ke-Dua Se-Indonesia", http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oeh4rc415-angka-perceraian-dikabupaten malang-tertinggi-kedua-di-indonesia, diakses tanggal 2 Desember 2017

[3] Andrian, Lucky, Malang, 2017, Validitas Audio Text Recording Dalam Penulisan Berita Acara Persidangan. UIN Malang Repository.

Kesiapan Panitera Pengganti dalam Pembuatan BAS e-Court di Pengadilan Agama Purwodadi

Oleh: Aprina Chintya, S.H.


 

A.    Pendahuluan

       Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum dan asas-asas peradilan yang berlaku. Salah satunya adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks peradilan agama, asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam penjelasannya, asas tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak tahun 1989, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara resmi telah menjadi asas dasar pengadilan agama. Meskipun demikian, asas tersebut belum mampu dijalankan secara maksimal. Pemeriksaan melalui jalur litigasi memberikan kepastian hukum yang mengikat, namun dirasa kurang efektif dan efisien. Masih banyak perkara yang penyelesaiannya diselesaikan lebih dari lima bulan.

       Kelahiran Perma RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di lingkungan pengadilan menjadi landasan hukum penyelenggaran administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntanbel, efektif, efisien, dan modern.

Peran Panitera Pengganti Terhadap Kualitas Putusan Hakim Dan Profesionalisme Lembaga Peradilan Di Pengadilan Agama Purwodadi

Oleh: Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

 

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan cetak biru dan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.[1] Salah satu bentuk reformasi birokrasi yang terus digaungkan oleh Mahkamah Agung adalah dalam hal peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme seluruh lembaga peradilan yang ada dibawahnya. Berbicara berkenaan dengan putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan maka tidak akan terpisahkan dari pembahasan berkenaan dengan hakim dan sub bagian kepaniteraan (sebagai supporting unit dalam teknis peradilan).

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga Yudikatif di Indonesia serta lembaga Peradilan yang ada di bawahnya (Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama hingga banding) memiliki organ kepaniteraan yang melekat di dalamnya.[2] Secara umum tugas sub bagian Kepaniteraan di dalam Lembaga Peradilan adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.[3] Struktural kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan didukung oleh para Panitera Muda serta secara fungsional dibantu oleh Panitera Pengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti.

Berkenaan tentang teknis peradilan dan jalannya proses persidangan maka pihak yang paling berperan adalah Hakim dan Panitera sidang. Salah satu tugas pokok Panitera Pengganti adalah membantu Panitera pengadilan menjalankan tugasnya mendampingi hakim di dalam persidangan (panitera sidang). Kedudukan Panitera Pengganti menjadi sangat vital  dan  sangat  diperlukan  untuk  membantu  Hakim  dalam  mengikuti  dan  mencatat jalannya persidangan, terlebih lagi Panitera Pengadilan tidak mungkin selalu mengikuti sidang pengadilan, mengingat seorang Panitera pengadilan sudah cukup banyak tugasnya sebagai pimpinan kepaniteraan.[4]

Jika ditelisik lebih jauh, tugas seorang panitera pengganti cukup menentukan dalam proses persidangan dalam rangka menelurkan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Pada pengadilan tingkat pertama yang menjalankan fungsi sebagai judex factie, salah satu tugas dari Panitera Pengganti adalah recording (merekam) jalannya persidangan. Panitera Pengganti dituntut untuk mampu membuat resume perkara, menganalisis perkara. Tanpa peran seorang panitera pengganti di persidangan niscaya akan sulit tersusun sebuah pertimbangan putusan pengadilan yang komprehensif. Sebab, di tangan seorang panitera pengganti justru peran hakim sangat terbantu oleh peran panitera pengganti untuk menyusun sebuah pertimbangan putusan yang baik.

Oleh karena begitu pentingnya peran panitera pengganti dalam hal mencapai putusan hakim yang berkualitas serta dalam pencapaian profesioanlisme lembaga peradilan maka penulis menyusun paper dengan judul “Peran Panitera Pengganti Terhadap Kualitas Putusan Hakim Dan Profesionalisme Lembaga Peradilan Di Pengadilan Agama Purwodadi”.

Permasalahan

Berdasarkan Laporan tahunan Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018, Pengadilan Agama tingkat pertama yang beryurisdiksi di Kabupaten Grobogan dan berada di bawah lingkup Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini dalam kurun waktu satu tahun menerima dan menangani sejumlah 3397 perkara (perkara putus sejumlah 3361) dan merupakan salah satu yang terbanyak di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang (Jawa Tengah).[5] Dengan perkara yang begitu banyak tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim Pengadilan Agama Purwodadi untuk mampu mengeluarkan putusan-putusan yang berkualitas, oleh karena itu apabila tidak adanya peran dan dukungan dari seorang panitera Pengganti tentunya putusan-putusan yang berkualitas tersebut akan sulit untuk tercapai.

Selama masa pelaksanaan magang II terkait dengan observasi tugas pokok dan fungsi panitera pengganti, mentee telah merangkum berbagai macam permasalahan berkenaan dengan peran panitera pengganti terhadap kualitas putusan Hakim. Adapun beberapa permasalahan tersebut adalah:

  1. Belum seragamnya template Berita Acara Sidang (masih ada perbedaan dalam penggunaan template SIPP dan SIADPA)
  2. Penundaan dalam pembuatan Berita Acara Sidang (BAS)
  3. Resuming perkara yang kurang sempurna (tidak mencatat jalannya perkara dengan runtut dan rapi)
  4. Kurang ketelitian dan kedisiplinan dalam menyiapkan berkas perkara yang akan disidangkan (masih belum adanya relaas saat persidangan, berkas yang terselip entah dimana, dsb.)

Selain berperan sebagai supporting unit atau partner Hakim dalam pelaksanaan persidangan atau teknis Peradilan, peran krusial lain dari Panitera pengganti adalah berkenaan dengan tingkat profesionalisme lembaga peradilan. Dalam rapor SIPP tahun 2018 (tertanggal 19 Oktober 2018) Pengadilan Agama Purwodadi menempati peringkat 105 dari 198 Pengadilan Agama[6], selanjutnya berdasarkan rapor penanganan perkara dalam SIPP (tertanggal 01 Februari 2019) Pengadilan Agama Purwodadi menjadi salah satu Pengadilan Agama yang masuk ke dalam Zona merah[7] terkait dengan hal ini menunjukkan bahwa Profesionalisme lembaga peradilan (dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Purwodadi) masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih sering terjadi terkait dengan profesionalisme lembaga Peradilan adalah:

  1. Seringkali tidak mengisi seluruh tahapan persidangan dalam SIPP (saksi, tundaan sidang, amar putusan, dsb)
  2. Tidak segera melakukan minutasi pada berkas perkara yang telah putus
  3. Tidak adanya buku kendali atau buku kontrol terhadap proses penyerahan berkas perkara pada meja tiga (sehingga seringkali berkas terselip dan hilang).

Dari berbagai permasalahan di atas Penulis dapat merumuskan 3 pembahasan pokok yang akan dikaji dalam Bab Pembahasan, yakni:

  1. Apa peran Panitera sidang / Panitera pengganti terhadap kualitas putusan Hakim?
  2. Apa peran Panitera sidang / Panitera pengganti terhadap Profesionalisme Lembaga Peradilan?
  3. Bagaimana meningkatkan peran Panitera sidang / Panitera pengganti terhadap kualitas putusan Hakim dan Profesionalisme Lembaga Peradilan di Pengadilan Agama Purwodadi?

Pembahasan

Dalam rangka mendukung tugas Hakim melaksanakan jalannya sebuah pemeriksaan perkara Pada pengadilan tingkat pertama (judex factie) peran Panitera sidang/ Panitera pengganti adalah recording (merekam) jalannya persidangan. Panitera Pengganti dituntut untuk mampu membuat resume perkara, menganalisis perkara dan dapat merangkumnya dalam sebuah Berita Acara Sidang (BAS). Berita Acara Sidang inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan bagi Hakim untuk mempertimbangkan dan mengambil sebuah putusan maupun penetapan. Selain peran dalam persidangan, Panitera Pengganti juga memiliki peran penting sebelum pelaksanaan persidangan sebagai bentuk supporting dalam kelancaran jalannya persidangan, dimana sebelum persidangan dimulai Panitera sidang/ Pnaitera pengganti memiliki tugas untuk mempersiapkan seluruh kelengkan persidangan, baik berkas persidangan (surat gugatan, relaas panggilan, surat kuasa dll.) maupun seluruh instrumen persidangan (instrumen amar, panjar, dll.). Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa peran Panitera Pengganti sangat penting dalam jalannya sebuah pemeriksaan perkara maupun bagi kualitas putusan Hakim.

Selain berperan dalam kelancaran jalannya sebuah persidangan dan kualitas putusan Hakim, Panitera Sidang/ Panitera Pengganti juga berperan penting dalam Profesionalisme Lembaga Peradilan. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama juga menghimbau pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama untuk turut mensukseskan modernisasi lembaga peradilan dengan teknologi informasi.[8] Diantara peran pokok panitera pengganti dalam rangka mendukung tujuan Mahkamah Agung tersebut adalah melakukan input jadwal sidang, data persidangan, peng-upload-an softcopy putusan yang terintegrasi langsung dengan aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung RI serta hal-hal yang terkait dengannya. Hal ini sejalan dengan tujuan Mahkamah Agung dalam rangka Menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, moderen dan akuntabel dengan cara penggantian pelaksanaan administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI), yakni dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Berbagai permasalahan klasik yang masih terjadi sebagaiman yang telah penulis sebutkan dalam bab permasalahan (Perbedaan template Pembuatan BAS, Penundaan pembuatan BAS, Resuming perkara yang tidak sempurna, tidak mengisi seluruh tahapan persidangan dalam SIPP, tidak segera melakukan minutasi pada berkas perkara yang telah putus dan berbagai permasalahan lainnya) tentunya akan berimbas kepada lancarnya sebuah pemeriksaan perkara dan Kualitas Putusan Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi. Oleh sebab itu dalam paragraf-paragraf selanjutnya Penulis akan coba memberikan solusi dari berbagai permasalahan yang ada.

Pertama, perlu adanya training atau pelatihan di Tempat Kerja sebagai langkah edukasi dan pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Panitera sidang / Panitera Pengganti. Berdasarkan PP No.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pelatihan kerja atau yang sekarang biasa kita kenal dengan istilah training adalah seluruh kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.[9] Singkatnya,pelatihan kerja di Tempat kerja ini merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan bekerja (vocational) serta sikap agar Panitera sidang/ Panitera Pengganti semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar.

Kedua, Perlu adanya penyeragaman template dalam pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) ke dalam template SIPP (sudah saatnya untuk meninggalkan template SIADPA), hal ini penting dilakukan karena selama ini Panitera sidang/ Panitera Pengganti cenderung harus bekerja dua kali untuk membuat dan menyelesaikan Berita Acara Sidang, yakni dengan SIADPA dan SIPP. Perihal implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Agama ini sesuai dengan Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/20/2016.[10] Dengan pengimplementasian pembuatan Berita Acara Sidang melalui SIPP ini tentunya memberikan banyak manfaat yang antara lain dapat meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja (karena sudah tidak perlu kerja dua kali), selain itu dengan penggunaan SIPP ini juga akan meningkatkan penilaian Rapor kinerja SIPP Pengadilan Agama Purwodadi, yang beberapa waktu terakhir selalu mendapatkan warna merah.

Ketiga, Perlu adanya knowledge sharing (pertukaran pengetahuan) dan knowledge transfer (memberikan pengetahuan pada pihak yang belum mengetahui)[11] antara Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Panitera pengganti/ Panitera sidang sebagai bentuk pencegahan adanya kesenjangan pengetahuan dan terjadinya kesalahpahaman. Pentingnya diskusi dalam rangka pertukaran pengetahuan dan informasi ini difungsikan sebagai wadah kerjasama yang baik antara seluruh unsur lembaga peradilan (Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Panitera pengganti/ Panitera sidang). Dengan adanya knowledge sharing (pertukaran pengetahuan) dan knowledge transfer (memberikan pengetahuan pada pihak yang belum mengetahui) ini diharapkan akan meningkatkan kinerja dari seluruh aparatur Pengadilan.

Keempat, Perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Panitera sidang/ Panitera Pengganti secara spesifik, karena dalam praktiknya ternyata masih banyak tugas dan fungsi Panitera sidang/ Panitera Pengganti yang belum tercover di dalam SOP (contoh: tugas Panitera sidang/ Panitera Pengganti terkait dengan SIPP, pengisian blangko atau buku kendali penyerahan berkas perkara, dll.). Dengan adanya Standart Operating Procedure (SOP) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi ini, diharapkan Panitera sidang/ Panitera Pengganti memiliki landasan dan acuan yang jelas di dalam melaksanakan seluruh tugas pokok dan fungsinya.

Penutup

  1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian paper dengan judul “Peran Panitera Pengganti Terhadap Kualitas Putusan Hakim Dan Profesionalisme Lembaga Peradilan Di Pengadilan Agama Purwodadi” di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

  1. Dalam perannya terhadap kualitas putusan Hakim, Panitera sidang/ Panitera pengganti memiliki dua tugas pokok, yakni tugas pra persidangan, persidangan dan tugas pasca persidangan. Adapun tugas Panitera sidang/ Panitera pengganti adalah recording (merekam) jalannya persidangan, Panitera Pengganti juga dituntut untuk mampu membuat resume perkara, menganalisis perkara dan dapat merangkumnya dalam sebuah Berita Acara Sidang (BAS). Tugas atau peran Panitera Pengganti sebelum pelaksanaan persidangan adalah untuk mempersiapkan seluruh kelengkan persidangan, baik berkas persidangan (surat gugatan, relaas panggilan, surat kuasa dll.) maupun seluruh instrumen persidangan (instrumen amar, panjar, dll.).
  2. Dalam perannya terhadap Profesionalisme Lembaga Peradilan, Panitera sidang / Panitera pengganti memiliki tugas untuk melakukan input jadwal sidang, data persidangan, peng-upload-an softcopy putusan yang terintegrasi langsung dengan aplikasi direktori putusan Mahkamah Agung RI serta hal-hal yang terkait dengannya. Hal ini sejalan dengan tujuan Mahkamah Agung dalam rangka Menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, moderen dan akuntabel dengan cara penggantian pelaksanaan administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI)
  3. Meningkatkan peran Panitera sidang / Panitera pengganti terhadap kualitas putusan Hakim dan Profesionalisme Lembaga Peradilan di Pengadilan Agama Purwodadi dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut:
  4. Dilaksanakannya training atau pelatihan di Tempat Kerja sebagai langkah edukasi dan pembinaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Panitera sidang / Panitera Pengganti
  5. Adanya penyeragaman template dalam pembuatan Berita Acara Sidang (BAS) ke dalam template SIPP
  6. adanya knowledge sharing (pertukaran pengetahuan) dan knowledge transfer (memberikan pengetahuan pada pihak yang belum mengetahui) antara Pimpinan Pengadilan, Hakim dan Panitera pengganti/ Panitera sidang
  7. Adanya Standart Operating Procedure (SOP) terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Panitera sidang/ Panitera Pengganti secara spesifik
  8. Saran

Sebagai wujud harapan perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan faktual yang telah penulis tuangkan dalam bentuk paper ini, maka selanjutnya penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

  1. Adanya follow up (tindak lanjut) terhadap paper ini, dengan harapan kedepannya akan terus terjadi perbaikan-perbaikan, terutama di dalam meningkatkan peran Panitera sidang / Panitera pengganti terhadap kualitas putusan Hakim dan Profesionalisme Lembaga Peradilan di Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga paper yang telah dibuat ini nantinya bisa benar-benar memberikan manfaat dan tidak hanya menjadi sebuah wacana belaka;
  2. Adanya penguatan Whole of Government (kerja sama) antara seluruh aparatur Pengadilan Agama Purwodadi di dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, sehingga akan tercapainya Profesionalisme Lembaga Peradilan di Pengadilan Agama Purwodadi.

DAFTAR PUSTAKA

 

Buku:

Budi Suhariyanto, “Kedudukan Panitera Pengganti Dalam Sistem Kepegawaian Di Mahkamah Agung RI,” Makalah Focus Group Discussion Proposal Penelitian tentang Kedudukan Panitera Pengganti dalam Sistem  Kepegawaian  di  Mahkamah  Agung  RI  (Jakarta:  Puslitbang  Kumdil  pada  Badan  Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2016)

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035

David G. Schwartz, Encyclopedia of Knowledge Management, (London: Idea Group, 2006)

Wildan Suyuti Mustofa, Panitera Pengadilan: Tugas, Fungsi & Tanggungjawab (Jakarta: Tatanusa, 2002)

Undang-Undang dan Aturan Lainnya:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018

Rapor Penanganan Perkara Berdasar SIPP per tanggal 19 Oktober 2018

Rapor Penanganan Perkara Berdasar SIPP per tanggal 01 Februari 2019

PP No.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/20/2016

URL:

https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/program-kita-ke-depan-hilangkan-manual-28-9

 

[1] Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035

[2] Budi Suhariyanto, “Kedudukan Panitera Pengganti Dalam Sistem Kepegawaian Di Mahkamah Agung RI,” Makalah Focus Group Discussion Proposal Penelitian tentang Kedudukan Panitera Pengganti dalam  Sistem  Kepegawaian  di  Mahkamah  Agung  RI  (Jakarta:  Puslitbang  Kumdil  pada  Badan  Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2016). Hlm.2

[3] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

[4] Wildan Suyuti Mustofa, Panitera Pengadilan: Tugas, Fungsi & Tanggungjawab (Jakarta: Tatanusa, 2002). Hlm. 15

[5] Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2018

[6] Rapor Penanganan Perkara Berdasar SIPP per tanggal 19 Oktober 2018

[7] Rapor Penanganan Perkara Berdasar SIPP per tanggal 01 Februari 2019

[8] https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/program-kita-ke-depan-hilangkan-manual-28-9

[9] PP No.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

[10] Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/20/2016

[11] David G. Schwartz, Encyclopedia of Knowledge Management, (London: Idea Group, 2006)

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi