Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran sang penunjuk jalan yang lurus | Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 12 Rabiul Awal 1440 H.

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Analisis MaqâṢid Asy-syarîah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-vIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Abstrak

       Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan revolusioner dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan yang menyatakan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perubahan Pasal 43 ayat (1) berimplikasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum baru tersebut, menarik jika dikaji menggunakan konsep maqâṣid asy-syarî’ah, yaitu tujuan pensyari’atan suatu hukum.

     Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, sifat penelitian preskriptif, dan memperoleh sumber data secara primer dan sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, kemudian dianalisis dengan metode induktif.

    Setelah membahas secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan sejalan dengan prinsip-prinsip maqâṣid asy-syarî’ah terutama prinsip ḥifẓ an-nasl dan ḥifẓ an-nafs. Implikasi dari putusan tersebut, anak di luar perkawinan mendapat hak sama dengan anak sah yaitu hak bernasab kepada ayah biologisnya, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum.

Kata kunci: Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak di luar perkawinan.

PENDAHULUAN

       Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah tentang status anak dalam perkawinan pun terus berkembang. Salah satunya adalah masalah status anak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan hasil dari pengujian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar dan anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan.

       Pihak Machica Mochtar menganggap bahwa mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2)[7] dan Pasal 43 ayat (1).[8] Pasal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Machica Mochtar berkaitan dengan status perkawinan (sirri) dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari perkawinan.[9]

       Setelah muncul permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dalam putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait konstitusionalitas hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa pasal 43 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

       “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknlogi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

        Putusan ini menjadi kontroversional karena dapat dipahami adanya hubungan keperdataan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat hukum yang dapat timbul dari putusan tersebut menjadi sangat luas, sehingga dapat berdampak positif dan negatif. Di satu sisi, hak anak di luar perkawinan dapat dipenuhi, jika seorang laki-laki terbukti secara ilmu pengetahuan mutakhir ternyata memiliki anak di suatu tempat bisa dituntut tanggung jawabnya.[10] Akan tetapi mengenai nasab, hak perwalian, hak kewarisan dalam lingkup hukum keluarga Islam memperoleh akses negatif jika pengertian “anak di luar perkawinan” dimaknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perzinaan, perselingkuhan dan samen leven.

       Putusan tersebut menarik jika dikaji dengan konsep maqâṣid asy-syarî’ah yang berarti tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam, karna yang menjadi tema pembahasannya adalah mengenal ḥikmah dan ‘illat dari ditetapkannya suatu hukum.[11] Dapat ditegaskan, bahwa pada dasarnya hukum tidak dikemas dalam format yang baku dan terbatas, akan tetapi memberikan ruang yang cukup untuk berbagai perubahan, perkembangan dan pembaharuan dalam rangka realisasi maqâṣid asy-syarî’ah.[12]

       Upaya pengembangan pemikir hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai hukum kontemporer sangat diperlukan, guna mengetahui tujuan pensyari’atan hukum dalam Islam. Selain itu, tujuan hukum perlu untuk diketahui dalam mengenal pasti apakah suatu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terhadap kasus yang lain atau karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa maqâṣid asy-syarî’ah menjadi kunci dan tulang punggung mengetahui tujuan pensyari’atan hukum. Maqâṣid asy-syarî’ah juga dapat menjadi ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum.[13]

        Dari persoalan tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Bagaimana dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010? Bagaimana analisis maqâṣid asy-syarî’ah terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 46/PUU-VIII/2010? Bagaimana implikasi putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia?

 Baca Selengkapnya Disini

[1] Ar-Rȗm (30) : 21.

[2] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 276.

[3] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 1.

[4] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

[5] Sa’id Abu Jaib, Mausu’at al-Ijma’ fil al-Fiqh al-Islamî, (Qatar: Idârah ihya al-Turas al Islamî. tt.p), hlm. 117.

[6] Abi Abdillah Ismail Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥiḥ al-Bukhari, kitab Farâid, bab: Al waladu lil Firâsyi ḥurratan kânat au ammatan, hadis no 6749, (Beirut: Dar Ibn kaṡir, 2002), hlm. 1672.

[7] Pasal ini berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

[8] Pasal ini berbunyi: Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

[9] Risalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Jumat 17 Februari 2012.

[10] Ibid., hlm. 208

[11] Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Gazali, Al-Mustasyfâ, t.t., hlm. 254.

[12] M. Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer. cet. ke-1, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 120.

[13] Al-Izzuddin ‘abdul ‘Aziz bin Abd Salam, Qawâ’id al-Aḥkam fî Maṣalih al-Anam, Vol.2 (Beirut: al-Kullîyyat al-Azharîyyah, 1986), hlm. 143.

Lifetime Warranty dalam Jual Beli ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

LIFETIME WARRANTY DALAM JUAL BELI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH

Oleh: 
Elfa Murdiana, M.Hum dan Aprina Chintya, SH.
 
       Persaingan usaha yang semakin ketat di era yang serba modern ini, membuat pengusaha harus menciptakan layanan yang lebih inovatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan produknya. Salah satu upaya yang dilakukan produsen adalah dengan memberikan layanan garansi, dan salah satu praktik pemberian garansi yang sedang marak diberikan produsen saat ini adalah Lifetime Warranty.
       Menurut Arie Siswanto, dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.
        Bernawi P. Iskandar menambahkan, produsen dapat memanfaatkan garansi sebagai alat promosi yang efektif karena produk dengan masa garansi yang lebih lama memberikan sinyal kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Dalam upaya memikat hati konsumen para penjual atau produsen berusaha meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk kepuasan dan kesejahteraan para konsumen sehingga mereka mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan.
       Lifetime warranty adalah salah satu keunggulan tersendiri bagi suatu produk. Hal ini dikarenakan konsumen dapat menukar produk Lifetime warranty dengan yang baru apabila produk tersebut mengalami kerusakan. Ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan benar-benar produk yang berkualitas baik dan memberikan kepuasan terhadap konsumen atas produk yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan lifetime warranty ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syari’ah. 
 

Mengharap Calon Hakim yang Berkualitas dan Berintegritas

 

       Pasca menerima 12 calon hakim yang akan menjalani proses magang di Pengadilan Agama (PA) Purwodadi hingga akhir 2019, PA Purwodadi melalui tutor dan mentor berusaha memberikan  pembinaan yang terbaik kepada seluruh calon hakim. Mentee (sebutan calon hakim yang sedang menjalani proses magang) tidak hanya sekedar dibiarkan melakukan observasi terhadap administrasi Pengadilan, melainkan langsung terjun menjadi administrator baik di Kesekretariatan maupun di Kepaniteraan. Mereka juga giat melakukan diskusi terkait teori, ketentuan, maupun dasar hukum pelaksanaan administrasi peradilan di PA Purwodadi baik di kantor maupun di tempat lain. Bahkan, disela-sela kesibukannya, para mentee juga mengikuti Pengajian Padang Ati dan pengajian lain yang ada di PA Purwodadi.

       Mentee diharapkan dapat menguasai seluk-beluk pengadilan dan memiliki pengetahuan yang matang karena setiap hari diberi tugas untuk melaporkan kegiatan dalam bentuk laporan harian. Selain itu, setiap minggunya kegiatan tersebut akan direkapitulasikan, dipresentasikan dan didiskusikan bersama dengan para mentor, yakni Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H., Drs. H. Abdul Ghofur, S.H., M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

      Jum’at  (19/10) lalu, para mentee mempresentasikan kegiatan mingguan/rekapitulasi mingguan dihadapan para mentor di Aula Pengadilan Agama Purwodadi. Dalam kegiatan ini, ada beberapa kegiatan dari para mentee yang selanjutnya menjadi bahan diskusi dan mendapatkan tanggapan serta masukan dari para mentor.

       Meskipun para hakim telah berupaya meningkatkan kualitas diri dengan mempelajari banyak hal, membaca maupun dengan cara-cara lain, namun hal itu tidak cukup. Menurut Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H., mentee juga harus memiliki integritas yang baik. Bahkan, bila nilai integritas mentee dibawah 81, maka secara otomatis mentee tidak akan lulus dalam proses Pendidikan dan Pelatihan Cakim (PPC) ini.

       Tingginya nilai integritas yang disyaratkan oleh Pusdiklat ini tentunya bukan tanpa alasan. Jika kita merujuk pada berita-berita dan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakim karena melanggar KEPPH, maka wajar jika ada nilai ambang batas integritas yang cukup tinggi. Bahkan, dalam wawancara Tempo dengan Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial periode 2013 - 2015,  Suparman Marzuki menyatakan bahwa dari sepuluh hakim mungkin hanya dua hakim yang memenuhi kriteria berkualitas dan berintegritas. 

       Sesuai Undang-undang Dasar 1945 bahwa hakim adalah seseorang yang berintegritas, jujur dan memiliki pengetahuan yang luas. Tentu para calon hakim yang tengah melakukan pendidikan, ini diharapkan akan menjadi cakim yang berkualitas dan berintegritas.

       Drs. Toha Mansyur, S.H., M.H. selaku Ketua PA Purwodadi dan tutor para mentee juga berharap agar para mentee dapat melaksanakan pendidikan dengan baik dan menjadi hakim yang berkualitas dan berintegritas. Semoga harapan mulia ini dapat terwujud. Aamiin!.  (A. Chintya)

Belajar Menjadi Penulis

BELAJAR MENJADI PENULIS  :

(Upaya Memperpanjang Jejak-jejak Kehidupan)*

Oleh : DR. Ahmad Zuhdi**

Menulis adalah mencipta di mana seorang sedang mengarahkan semua pengetahuan, daya dan kemampuan, bahkan seluruh jiwa dan nafas hidupnya. Menulis merupakan upaya mempertegas jejak-jejak kehidupan. Dengan tulisan, seolah orang tetap akan hidup meski secara fisik telah meninggal dunia.

          Oleh karena itu Imam Ghazali berpesan jika kau bukan anak raja atau anak ulama besar maka menulislah. Sementara Iman Asy-Syafi’i menganalogkan ilmu ibarat hewan buruan (yang liar) dan tulisan adalah tali pengikatnya. Jika binatang itu tidak diikat, maka ia akan sangat mudah lepas atau lari dari pemiliknya. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat.

1

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi