Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran sang penunjuk jalan yang lurus | Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 12 Rabiul Awal 1440 H.

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Dilema Isteri Yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Oleh : Dr. H. A. Zuhdi Muhdlor, M. Hum

       Cukup banyak perkara gugat cerai yang diajukan ke PA Purwodadi dilatar belakangi oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap  isteri. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan bahkan telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms Againts Woman) ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun1984, tetapi kasus KDRT tetap menempati ranking yang tinggi. 

       Tak dapat dipungkiri, yang paling menderita dan dirugikan dari kasus KDRT adalah kaum perempuan yakni isteri dan anak. Meski kasus KDRT dapat menjerat pelaku ke dalam sel tahanan atau penjara, tetapi melaporkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian justru membawa dilema tersendiri bagi isteri, apalagi jika suami pelaku KDRT sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.
       Masuknya suami ke sel tahanan atau penjara bagaikan buah simalakama. Penjara adalah tempat yang baik yang diharapkan membawa efek jera bagi suami agar tak mengulangi perbuatan buruknya itu, tetapi di sisi lain banyak yang harus dipikirkan terutama implikasi negatif yang terjadi atau bisa terjadi.

       Pertama; siapa yang akan mencari nafkah untuk keluarga? Bagi isteri yang tidak memiliki penghasilan sendiri, putusanya nafkah dari suami tentu sangat menyengsarakan keluarga. Kedua; kuatnya stigma negatif bagi orang yang pernah masuk penjara (menjadi narapidana), seolah-olah menjadi sampah masyarakat. Belum lagi beban psikologis yang dapat diderita anak-anaknya. Mungkin di sekolah mereka akan diledek atau dihina oleh teman2nya, dsb
       Atas berbagai pertimbangan tersebut, tidak sedikit seorang isteri yang kemudian mengambil sikap tidak melaporkan KDRT yang dialaminya kepada aparat kepolisian, atau mencabut laporannya bagi yang telah melaporkan. Alhasil isteri yang tetap akan merasakan sakit, baik fisik maupun sakit hati. Njuk piye ?

Analisis Cakap Hukum Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Yang Diajukan Calon Mempelai Sendiri

Oleh:

Rasikh Adila, S.HI.

 

 

A. Pendahuluan

Hukum di Indonesia telah mengatur perihal Perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk di dalamnya batas usia diperbolehkannya melaksanakan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.Pasal 7 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dengan demikian, bagi wanita yang berusia kurang dari 16 tahun dan pria yang belum mencapai usia 19 tahun, apabila berkeinginan melangsungkan pernikahan, orangtuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Namun, pada Pengadilan Agama Purwodadi ditemukan permohonan dispensasi nikah yang diajukan sendiri oleh calon mempelai, salah satunya adalah pada perkara nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwdyang diajukan oleh Aji Santoso bin Yono yang berusia 18 tahun.

Tindakan perdata berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata tidak dapat dilakukan oleh orang dianggap tidak cakap bertindak salah satunya adalah anak yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata orang yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya dianggap belum dewasa. Berdasarkan ketentuan ini, Aji Santoso bin Yonomasih dianggap tidak cakap bertindak.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diteliti pada paper ini adalah sebagai berikut:

  1. Apa yang dimaksud dengan cakap hukum?
  2. Bagaimanakah status kecakapan hukum Calon Mempelai sebagai Pemohon Dispensasi Nikah?

C. Pembahasan

     1. Tinjauan Umum tentang Cakap Hukum dan Dispensasi Nikah

a. Cakap Hukum

Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang) melakukan suatu tindakan hukum, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:

  • Anak yang belum dewasa
  • Orang yang berada di bawah pengampuan
  • Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri

  • Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.[1]

Ketentuan mengenai kedewasanberdasarkan hukum positif di Indonesia memiliki keragaman sebagai berikut:

  • Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu:[2]

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

  • Pasal 1912 KUH Perdata menyatakan bahwa batas usia anak dianggap cakap sebagai saksi adalah 15 (lima belas) tahun.
  • Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.[3]

  • Pasal 1 angka (3)Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  • Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah kawin.

b. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.[4] Dispensasi nikah yang dimaksud dalam UU no.1 tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[5]Dispensasi nikah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yangingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harusmengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atauMahkamah Syar’iyah.

  • Permohonan dispensasi kawin diajukan olah calon mempelai pria yangbelum berusia 19 tahun, wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atauorang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atauMahkamah Syar’iyah dalam daerah dimana calon mempelai dan/atauorang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
  • Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai priadan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-samakepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam daerahhukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempattinggal.
  • Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dapat memberikandispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluargadekat atau walinya.
  • Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berupapenetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, makapihak Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.[6]
  1. Kecakapan hukum Calon Mempelai sebagai Pemohon Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,pada dasarnya harus diajukan oleh Kedua Orangtua calon mempelai. Ketentuan ini berkaitan dengan kekuasaan orangtua pada pasal 47 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

(1)  Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kemudian berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila salah satu orangtua calon mempelai telah meninggal atau tidak mampu mengajukan permohonan, maka diajukan oleh salah satunya yang mampu mengajukan permohonan, dan apabila keduanya telah meninggal atau tidak mampu mengajukan permohonan maka permohonan dapat diajukan oleh wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

Ketentuan mengenai permohonan yang diajukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas berkaitan dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Calon mempelai mengajukan sendiri permohonan Dispensasi Nikah karena beberapa faktor, diantaranya:

  1. Kedua orang tua telah meninggal dunia.
  2. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas telah lebih dulu meninggal atau tidak cakap hukum karena pikun.
  3. Belum pernah ada penetapan perwalian atas Calon Mempelai.
  4. Keluarga calon mempelai menyetujui keinginan Calon Mempelai untuk menikah namun enggan mengajukan permohonan ke Pengadilan karena kesibukan.

Dengan demikian calon mempelai tidak lagi memiliki wakil yang dapat menyampaikan kehendaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Padahal usia calon mempelai belum lepas dari batas usia tidak dewasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 330 KUH Perdata yaitu 21 tahun yang menjadi salah satu syarat kecakapan hukum.

Meski demikian, kedewasaan tidak hanya diperoleh pada batas usia tertentu saja, melainkan juga dapat diperoleh dengan jalan perkawinan.[7]Konstruksi hukum Perdata di Indonesia menghendaki semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.[8] Oleh karena itu, calon mempelai yang mengajukan sendiri permohonan dispensasi nikahnya dapat diposisikan tidak hanya sebagai pemohon dispensasi nikah, melainkan juga sebagai orang yang mengajukan permohonan agar status ketidakdewasaan yang melekat padanya diangkat.

Penutupan

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan iniadalah sebagai berikut:

  1. Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindakkecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.
  2. Calon mempelai yang mengajukan sendiri permohonan dispensasi nikahnya karena pada dasarnya semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang, sementara tidak ada peraturan yang melarangnya.

2. Saran

  1. Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Nikah hendaknya tetap mempertimbangkkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  2. Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Nikah hendaknya memeriksa kedewasaan anak yang dimohonkan dispensasi baik secara yuridis, biologis, dan sosiologis.

 

Daftar Rujukan

Buku

Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Jakarta: DIPA, 2013.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.

---------------------------------------, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

---------------------------------------, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

 

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

 

[1]Munir Fuady,Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 196-197

[2]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 90.

[3]Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 551.

[4] R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36.

[5] Pasal 7 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974.

[6]Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, (Jakarta:DIPA, 2013), hlm. 150.

[7] Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974.

[8] Pasal 1329 KUHPerdata.

Peran Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Posbakum (Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2010)

Oleh:

Lailatus Sumarlin 

 

PENDAHULUAN

Pada saat ini segala program yang dilakukan oleh instansi pemerintah menjadi sorotan masyarakat. Semakin besarnya keingintahuan masyarakat terhadap keperuntukan dana APBN di Kementrian atau Lembaga Pemerintah, mengharuskan instansi untuk senantiasa mengupdate segala bentuk informasi terkait melalui website. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa salah satu sumber dana APBN adalah penerimaan pajak dari masyarakat. Dengan demikian, prinsip transparansi sangat diperlukan dalam sebuah instansi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, pada setiap tahun anggaran masing-masing Satuan Kerja Kementrian atau Lembaga Pemerintah akan mendapatkan alokasi dana yang bersumber APBN. Untuk pelaksanaan anggaran, setiap Satuan Kerja Kementrian atau Lembaga Pemerintah, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Pengadilan Agama Purwodadi, akan melakukan beberapa program yang perhitungan volume, satuan dan jumlah biaya sudah ditetapkan oleh Kementrian/Lembaga Mahkamah Agung. Salah satu kegiatan yang menjadi titik poin adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun Anggaran 2018.

Sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tujuan agar proses pengadaan barang/jasa yang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel untuk memperoleh barang/jasa yang terjangkau, berkualitas dan dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran Pengadilan Agama Purwodadi terhadap pelayanan masyarakat, dalam hal ini sasaran pelayanan Posbakum adalah masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Mengingat bahwa dokumen SPK tahun 2018 memberikan informasi berbeda dengan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018. Perbedaan tersebut berada pada jumlah jam layanan program kegiatan Belanja Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya penulis mengkaji lebih dalam peran serta KPA dan PPK dan pengadaan barang/jasa Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi dihubungkan dengan prinsip transparansi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

PERMASALAHAN

Proses pengadaan barang/jasa Posbakum tidak lepas dari pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan pihak perwakilan satker. Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Dra. Hj. Erni Zurnilah, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi sebagai PIHAK PERTAMA dan Sri Murdiati, SH, Direktur Biro Bantuan Hukum “Adhi Purwa” Purwodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang Bab XII tentang Pembayaran Atas Prestasi Pasal 13. Pada poin 1 huruf ‘a’ dijelaskan bahwa jumlah layanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ouput DIPA yaitu sejumlah 2110, jam layanan harian sebesar 5-8 jam layanan. Sedangkan jumlah jam layanan yang dicantumkan pada Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 sebesar 1050 jam layanan. Berdasarkan dua data tersebut, timbul pertanyaan mendasar, mengapa tidak ada kesesuaian jumlah jam layanan antara rincian kertas kerja tahun anggaran 2018 dengan Perjanjian Kontrak Bab XII Pasal 13 poin (1) huruf (a) ?

Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa melalui LPSE MA RI Tanggal 15 Februari 2018, maka dengan ini menunjuk LBH Adhi Purwa, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi, Grobogan sebagai pemenang Pengadaan Jasa Konsultansi Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Purwodadi. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor W11-A3/266/PL.08/II/2018, timbul pertanyaan lain. Di dalam Surat Keputusan PPK disebutkan pemenang penyedia jasa konsultan adalah sebuah LBH, dan bukan perorangan. Tetapi kenapa kemudian, pada Surat Perjanjian Kerjasama disebutkan bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan petugas yang ditempatkan? Bukankah jumlah petugas yang ditempatkan cukup dicantumkan dalam salah satu keterangan pasal yang ada di perjanjian kerjasama? Mengapa pembayaran didasarkan atas orang per jam layanan, sedangkan pihak penyedia barang adalah LBH Adhi Purwa?

Pertanyaan mendasar selanjutnya yang muncul yakni Surat Pernyatan Bersama yang ditandatangani oleh Panitera, Sekretaris, dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 26 Januari 2018 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan terutama bagi orang yang tidak mampu dengan menambah jam layanan, yang semula hanya 1050 jam layanan, direvisi menjadi 2110 jam layanan. Dari pernyataan Surat Pernyataan Bersama di atas, muncul pertanyaan ‘Apakah penambahan jam layanan bisa dikatakan efektif jika tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pihak yang dilayani? Mengingat alasan penambahan jam layanan dalam Surat Pernyataan Bersama adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan terutama bagi orang yang tidak mampu.

Memperhatikan ketiga permasalahan di atas muncul pertanyaan inti yaitu, bagaimana peran KPA dan PPK dalam proses pengadaan barang/jasa Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi, hingga muncul ketiga pertanyaan mendasar di atas.

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, penulis mencoba menggambarkan permasalahan di atas, dengan mengembangkan pola pemikiran untuk menggali sebuah solusi yang menjawab permasalahan tersebut.

Pengadaan barang dan jasa atau kegiatan lelang biasa dikenal dengan sebutan procurement yang dapat  diartikan sebagai sebuah proses lelang dari barang/jasa dalam biaya total yang ditentukan oleh pemilik, ketepatan kuantitas dan kualitas, ditempat dan waktu yang pasti dan terencana serta sumber yang tepat untuk tujuan mendapatkan keuntungan langsung dari sebuah korporasi atau individu dan biasanya melalui sebuah kontrak (Wikipedia,2008). Perkembangan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa. Berawal dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terakhir dengan PP Nomor 95 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011. Hal ini terdapat pada pasal 135 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab XIII tentang pengadaan secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi akses informasi yang real time. Jika anggaran tahun berjalan sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan lelang secara elektronik dan boleh diikuti oleh semua pihak. Pengadaan barang/jasa sangat erat kaitannya dengan KPA dan PPK Satuan Kerja Pengadilan Agama Purwodadi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementrian negara/lembaga yang bersangkutan. Pada satuan kerja Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, jabatan Kuasa Pengguna Anggaran secara ex officio dilaksanakan oleh Sekretaris Pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Melaksanakan kewenangan Penguasa Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Pada bagian keempat pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. PPK  menyusun  Harga Perkiraan Sendiri   (HPS)  berdasarkan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan  PERMA  Nomor 1  Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak  Mampu di Pengadilan. Untuk menentukan HPS, pedoman yang digunakan adalah Harga Satuan Tertinggi yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama. Harga satuan tertinggi untuk jasa layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Purwodadi tahun anggaran 2018 adalah sesuai dengan yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor DIPA 400952/2018 tanggal 05 Desember 2017, yaitu sebesar Rp. 100.000,- per jam layanan. Tugas pokok PPK lainnya yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa antara lain menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan kontrak serta melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Penguasa Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam proses pelelangan, Pejabat Pembuat Komitmen bertindak menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan menandatangani Kontrak serta melaksanakan kontrak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Secara garis besar, pengadaan barang/jasa Posbakum diupayakan untuk memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut :

  1. Untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan,  maka   pelaksanaan tersebut masuk dalam kategori Jasa Konsultansi, dimana Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang  membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
  2. Metode pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan terdiri atas 3 hal. Pertama, jika pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan. Kedua, jika pengadaan bernilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi sederhana. Ketiga, jika pengadaan bernilai ditas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi umum

Berdasarkan penjelasan tentang metode pengadaan barang/jasa pos bantuan layanan hukum, maka pengadaan barang/jasa Posbakum di pengadilan dilakukan dengan mengadakan seleksi sederhana, yang bisa diikuti oleh seluruh penyedia barang/jasa. Garis besar prosedur seleksi sederhana yaitu :

  1. Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  2. Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan
  3. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa
  4. Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang atau jasa, pengorganisasian pengadaan barang/jasa
  5. Penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja)
  6. Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum pengadaan untuk satu tahun anggaran
  7. Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan Rencana Umum pengadaan untuk satu tahun anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diproses
  8. Setelah menerima Rencana Umum Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen mengkaji ulang tentang ada tidaknya perubahan Rencana Umum Pengadaanyang telah ditetapkan oleh KPA
  9. Jika tidak ada perubahan rencana umum pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis dan rancangan kontrak
  10. Merubah rencana umum pengadaan jika terdapat perubahan instruksi kegiatan. Form pengajuan pengadaan barang/jasa meliputi nama paket pengadaan nilai pagu anggaran
  11. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan hasil penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis dan rancangan kontrak kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mahkamah Agung Korwil Jawa Tengan atau Bagian Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa
  12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan serta membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dengan penyedia barang/jasa
  13. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung Korwil Jawa Tengah melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan serta paket pekerjaan yang ada pada Rencana Umum pengadaan barang/jasa
  14. Hasil pekerjaan maupun pelaksanaannya dipantau oleh panitia/pejabat penerima/pemeriksa hasil pekerjaan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna barang/jasa
  15. Bagian pengadaan mendata, mengarsip serta mendokumentasikan seluruh kegiatan proses pengadaan barang/jasa untuk dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran

Berdasarkan penjabaran di atas dapat digambarkan bahwa peran KPA atas pengadaan barang/jasa Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi hanya sebatas melengkapi dokumen sebelum proses e-procurement. Begitupun dengan peran PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. Ketidakterlibatan KPA dan PPK secara langsung dalam proses e-procurement membuat kesalahpahaman tentang jumlah jam layanan yang harus dibuat. Dimana seharusnya jam layanan yang harus disepakati adalah sejumlah 1050 jam layanan sesuai dengan rincian kertas kerja tahun anggaran 2018. Hal ini berdampak dengan perbedaan yang tertera di Surat Perjanjian Kerjasama dan rincian kertas kerja tahun anggaran 2018. Meskipun secara administrative semua dokumen yang diperlukan untuk e-procurement telah dipersiapkan secara matang oleh satker masing-masing, hendaknya keterlibatan langsung KPA dan PPK harus tetap dipertimbangkan. Hal ini jugalah yang bisa menyebabkan harga jasa konsultan untuk per orang masih jauh dengan HPS yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya sejumlah Rp. 80.000/jam layanan. Perbedaan jumlah jam layanan juga berdampak pada pembayaran yang didasarkan atas orang/jam layanan. Untuk memenuhi jumlah jam layanan sebesar 2110, maka penghitungan imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum berdasarkan jumlah petugas yang melayani para pihak dan bukan berdasarkan pihak penyedia barang/jasa. Kesepakatan ini bukanlah hal yang bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014. Di dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Besarnya imbalan jasa diberikan oleh Pengadilan kepada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.” Berdasarkan kalimat tersebut tidak ada keharusan pembayaran imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum berdasarkan pemenang penyedia barang/jasa. Meskipun pada tahun anggaran ini, pemenang penyedia barang/jasa di satker Pengadilan Agama Purwodadi adalah suatu Lembaga Bantuan Hukum, tetapi metode pembayaran tetap mengacu pada pasa 34 Perma Nomor 1 Tahun 2014 di atas. Penambahan jam layanan di korwil Jawa Tengah, khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi tak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan terutama bagi orang yang tidak mampu. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya dokumen Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2018 oleh H.Edy Iskandar selaku Panitera, Ali Choemaedi, SH selaku Sekretaris dan Drs.H.Toha Mansyur, SH., MH, selaku Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Tujuan penambahan jam layanan ini akan terwujud jika jumlah pihak yang dilayani oleh petugas bertambah. Tertulis pada Bab XII tentang Pembayaran Atas Prestasi Pasal 13 ayat (1) point ‘b’ bahwa jumlah orang yang dilayani sesuai target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Posbakum yaitu sejumlah 225 orang dilayani selama satu tahun. Jika kita hitung secara keseluruhan berdasarkan jumlah petugas yang melayani, jumlah hari efektif dalam setahun maka akan diperoleh perhitungan sebagai berikut : Jumlah pihak yang dilayani oleh 1 orang petugas 225 : 2 = ±113 orang/tahun. Jumlah pihak yang dilayani 1 orang petugas dalam 1 bulan 113 : 12 = ±10 orang/bulan. Sedangkan dalam 1 bulan terdapat 20-22 hari aktif (jika tidak ada cuti bersama dan libur panjang). Bisa disimpulkan 1 orang petugas dalam sehari hanya melayani 1 orang pihak atau bahkan tidak ada yang dilayani sama sekali. Jika ditinjau jam pelayanan di Posbakum yakni ±5-7 jam/hari. Sangat kurang efektif jika 5-7 jam pelayanan per hari, 1 orang petugas hanya melayani 0-1 pihak berperkara. Oleh sebab itu penambahan jumlah jam layanan harus diikuti dengan jumlah orang yang dilayani. Setidaknya sehari bisa melayani 4-5 orang/petugas. Dalam satu bulan dipeoleh 38-40 orang/bulan. Dalam setahun pihak yang dilayani bisa mencapai 450-480 orang. Jumlah ini mencapai dua kali lipat jumlah awal yang telah ditetapkan.

PENUTUPAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan jumlah jam layanan yang ada di SPK dan Rincian Kertas Kerja disebabkan karena ketidakterlibatan secara langsung KPA dan PPK dan proses e-procurement. Perbedaan ini pula yang menjadikan satker mengambil kebijakan agar penghitungan imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi berdasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah petugas Posbakum Pengadilan. Akan sangat lebih efektif jika penambahan jumlah jam layanan disertai dengan jumlah pihak yang dilayani di Posbakum. Hingga akhirnya tujuan Pengadilan Agama Purwodadi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu  bisa tercapai semaksimal mungkin

SARAN

Untuk kedepan diharapakan peran KPA dan PPK satker bisa dilibatkan langsung dalam proses e-procurement. Dalam pembuatan SPK, ketetapan jumlah pihak yang dilayani juga dipertimbangkan dengan jumlah jam layanan

SMS Gateway sebagai Upaya Alternatif dalam Pemanggilan Para Pihak dan Pelayanan Informasi

Oleh:

Ogna Alif Utama

 

Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat atau berkirim pesan tidak lagi selalu menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail dan SMS (short message service), karena penggunaan e-mail dan SMS dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya.

Dalam bidang hukum, kemajuan teknologi dewasa ini memang sudah seharusnya diikutsertakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah ada selama ini. Sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed justice denied, bermaknaproses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Jika ditelaah dalam sepuluh tahun terakhir, sudah banyak kebijakan yang diterbitkan dan dijalankan Mahkamah Agung dengan menyertakan teknologi untuk mendorong implementasi ketiga asas tersebut.Untuk menjalankan peradilan sederhana yang efektif dan efisien misalnya diperkenalkan kebijakan pendukung berupa penggunaan teknologi informasi.Kini, para pihak berperkara bahkan masyarakat merasa bisa melakukan penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).Jadwal sidang juga bisa dketahui, meskipun belum semua pengadilan melakukan pemutakhiran informasi.

Teranyar Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada Jum’at (13/7/2018) di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

Penggunaan teknologi dalam dunia Peradilan tentu langkah yang progresif untuk menghilangkan sekat ketidakpraktisan serta dapat mempermudah pelayanan.Dalam tulisan ini Penulis berusaha mengangkat penyertaan teknologi dalam membantu pemanggilan para pihak mengenai jadwal sidang serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan layanan suatu Pengadilan.

Permasalahan

  1. Apa upaya alternatif saat para pihak tidak ada ketika Jurusita/JSP datang menyampaikan relaas?
  2. Bagaimana cara meningkatkan efektifitas dalam pelayanan kepada para pihak dalam mendapatkan informasi?

Landasan Teori

Hukumprogresifmerupakan pemikiran hukum Indonesia modern yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pemikiran hukum progresif tetap berkembang,baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Melihat realitas penggunaan hukum yang ada, maka pada tatanan penyelesaian hukum tidak dapat lagi menggunakan cara-cara yang biasa dan konvensional, tetapi membutuhkan cara berhukum yang luar biasa. Salah satu cara luar biasa yang ditawarkan oleh Prof Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dunia penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum progresif. Seyogyanya hukum harus ditempatkan pada dimensi hakiki atau filosofisnya, sehingga hukum bias menjadikan dirinya sebagai anak yang tidak durhaka atas masyarakat yang melahirkan serta  membesarkannya. Penegakan hukum progresif mengajak kita untuk melihat hukum secara komprehensif atau utuh dan tidak memakai kacamata kuda atau parsial. Penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Hukum tidak bisa bekerja sendiri,hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atauundang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilakumanusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Melibatkan peranan manusia adalah cara berhukum untuk keluar dari stagnasi dominan yang membabi buta kepada teks undang-undang.

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif,diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukumadalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalammencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidanghukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secaracepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, sertamelakukan berbagai terobosan.Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal,dengan mengubah sistem hukum termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu dan agar hukum lebih bermanfaat, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesajahteraan.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehinggamampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. 'adi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dankesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa hukumadalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinyasendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu hukum progresif meninggalkan tradisi  analytical jurisprudenceataurechtsdogmatiek.

Progresifis mehukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk mengabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dantidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada statuslaw in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

  1. SMS Gateway

Aplikasi SMS Info Perkara bagi para pihak berperkara untuk mengecek data perkara melalui fasilitas Short Message Service (SMS).Aplikasi ini menginformasikan secara auto replay tanggal pendaftaran, jadwal persidangan, tanggal putus perkara, penyelesaian salinan putusan & akte cerai, keuangan perkara, tanggal ikrar dan nama parapihak. sms gateway ini ke depannya juga akan memberitahukan kapan jadwal sidang pertama setelah Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang di Siadpa Plus sehingga begitu dicantumkan tanggal sidang di Siadpa Plus, aplikasi ini akan auto replay memberitahukan melalui sms kepara pihak jadwal sidang pertama sebelum jurusita Pengadilan Agama datang ke tempat kediaman para pihak.

Adapun beberapa manfaat dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

  1. Memberitahukan Agenda Sidang

Pemberitahuan para pihak untuk menghadiri persidangan adalah tugas jurusita dengan memberikan relaas. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan (exploit) beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa tersebut untuk di teruskan (pasal 390 ayat 1 HIR, 781 ayat 1 Rbg).
Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengadilan sesuai kompetensi relatif jurusita yang bersangkuta.Ruang lingkup kompetensi relatif jurusita pengadilan mengikuti kompetensi relatif Pengadilan yang bersangkutan, sehingga jika pemanggilan para pihak dilakukan diluar jangkauan kompetensi relatifnya, jurusita melakukan pendelegasian pemanggilan kepada jurusita diwilayah hukum pengadilan dimana pihak yang dipanggil bertempat tinggal.

Namun bukan menjadi hal baru bila terkadang relaas tidak sampai kepada para pihak.Meskipun secara prosedur bila jurusita tidak menemui pihak di tempat domisilnya maka menyerahkan relaas tersebut ke Pejabat Desa setempat. Sebagai upaya alternatif agar pihak mengetahui agenda sidang yang akan dia hadiri, sms gateway dapat memberikan informasi kepada nomor kontak pihak. Hal ini bisa membantu mengingat beberapa pihak yang di antaranya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sehingga ketika jurusita datang ke kediamannya, pihak sedang tidak berada di tempat karena sedang bekerja.

  1. Biaya Perkara

Dasar hukum tentang keuangan perkara adalah ketentuan yang tersebut dalam pasal 121 ayat (4) dan pasal 145 (4) R. Bg, yaitu biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan (PA).[1]

Kemudian suatu perkara di Pengadilan baru dapat didaftarkan apabila biaya sudah dibayar.Azas yang dianut oleh kedua peraturan tersebut adalah “TIDAK ADA BIAYA TIDAK ADA PERKARA”, kecuali dalam perkara prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R. BG.

SMS gateway dalam hal ini berguna untuk memberikan informasi kepada pihak mengenai berapa nominal panjar biaya dalam perkara yang dia ajukan.

  1. Informasi Perkara

Dalam memberitahukan informasi kepada pihak, sms gateway juga dapat membantu pihak untuk mengetahui informasi detail perkara seperti sudah sampai tahapan mana perkaranya di pengadilan.Hal ini termasuk kemudahan bagi pihak untuk mengakses informasi.

  1. Penerbitan Akta Cerai

Salah satu pelayanan di Pengadilan Agama adalah penerbitan akta cerai.Di Pengadilan Agama Purwodadi para pihak bisa menanyakan apakah akta cerainya sudah terbit atau belum di meja informasi dan pengambilannya di Meja III.SMS gateway dapat membantu para pihak dengan memberitahukan informasi sudah terbit atau belumnya akta cerai melalui layanan pesan singkat, penulis melihat ini dapat membantu mengingat para pihak dimudahkan dengan tidak harus datang ke Pengadilan untuk bertanya mengenai penerbitan akta cerai.

Melihat praktek penggunaan SMS gateway di beberapa pengadilan lain, penulis mengamati pelaksanaan penggunaan SMS gateway di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun informasinya sebagai berikut:

  1. Pengadilan menyediakan nomor untuk mendapatkan informasi SMS gateway
  2. Pengadilan menyediakan format pesan singkat yang dapat diakses oleh para pihak, yakni:
  • - Untuk informasi perkara: Ketik PERKARA#Nomor Perkara
  • - Untuk informasi jadwal persidangan: Ketik JADWAL#Nomor Perkara
  • - Untuk informasi penerbitan akta cerai: Ketik AKTA#Nomor Perkara
  • - Untuk informasi biaya perkara: Ketik BIAYA#Nomor Perkara

Semua format tersebut dikirim ke nomor SMS gateway Pengadilan 082130505115

Kesimpulan

SMS gateway dapat menjadi inovasi yang bermanfaat bagi Pengadilan Agama Purwodadi yakni:

  1. Sebagai upaya alternatif untuk memberitahukan kepada para pihak mengenai jadwal sidang melalui pesan singkat ke nomor pribadi mereka.
  2. Memungkinkan para pihak dapat mengethaui informasi mengenai perkara yang mereka hadapi tanpa harus datang dan menanyakan langsung ke pengadilan.

 

 

Strategi untuk Peningkatan Kinerja Jurusita dan Jurusita Pengganti

Oleh:

Rizkia Fina Mirzana

 

PENDAHULUAN

Demi mewujudkan Visi Pengadilan Agama Purwodadi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung” maka diperlukan Misi untuk untuk mewujudnya, yang salah satunya “Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat”. Seluruh pagawai di Pengadilan Agama Purwodadi harus turut berkontribusi dalam pelaksanaannya, salah satunya jurusita dan jurusita pengganti.

Yang dimaksud dengan jurusita adalah Jurusita dan Jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.[1] Jurusita jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diatur berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) menjelaskan:

  1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua sidang 
  2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan Undang-undang.
  3. Melakukan penyitaan atas perintah, ketua Peradilan Agama
  4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Jurusita wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan dan menuangkannya dalam berita acara atau relaas[2]. Juru sita berwanang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan[3]

Namun bagaimana jika upaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat mengalami kendala karena Pemberitahuan kepada Tergugat atau Termohon terlambat diberikan, atau bahkan terbit dua relaas pemberitahuan yang tanggal pengiriman dan pihak yang menerima berbeda. Paper ini akan membahas mengenai strategi untuk peningkatan kinerja jurusita dan jursita pengganti.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat dalam paper ini adalah:

  1. Bagai mana tata pemanggilan yang sah dan patut?
  2. Bagaimana jika pihak Kelurahan atau Desa tetap enggan meyampaikan panggilan kepada pihak berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya?
  3. Bagaimana jika terdapat 2 relaas pemberitahuan yang berbeda yang 1 perkara yang sama?
  1. PEMBAHASAN
  2. Pengertian Jurusita dan Jurusita Pengganti

Jurusita adalah petugas Pengadilan yang harus ada pada setiap Pengadilan, jika Pengadilan belum memiliki Jurusita maka harus diangkat Jurusita Pengganti.Untuk lingkungan Peradilan Agama semuanya telah ada petugas Jurusita Pengganti, meskipun belum semuanya ada Jurusita.Kata Jurusita terdiri dari dua kata yaitu Juru dan sita, dalam pengertian Juru diartikan sebagai orang yang pandai dalam sutau pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan dan kecermatan.[4]

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan[5].

Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut [6]:

  1. warga negara Indonesia;
  2. beragama Islam;
  3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. berijazah pendidikan menengah;
  6. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
  7. mampu secara rohani dan jasmani untuk

Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut [7]:

  1. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e
  2. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama
  3. Tata Cara Pemanggilan

Panggilan adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim[8].Surat panggilan atau dikenal juga dengan sebutan relaas, adalah akta autentik8 karena ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Jurusita / Jurusita Pengganti[9].

Seorang Jurusita atau Jurusita Pegganti dalam menyampaikan panggilan harus memperhatikan sah dan patutnya panggilan. Tata cara pemanggilan yang sah dan patut, adalah[10]:

  1. Yang melaksanakan pemanggilan adalah juru sita
  2. Bentuknya dengan surat panggilan
  3. Panggilan Tergugat atau Termohon jika tempat tinggal diketahui:
  • Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya.
  • Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan
  • Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.
  1. Panggilan Tergugat atau Termohon jika tempat tinggal tidak diketahui
  • Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
  • Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama.

Surat panggilan tidak boleh disampaikan kepada pihak kurang dari 3 hari terhitung dari hari pelaksanaan sidang. Apabila surat panggilan disampaikan kurang dari 3 hari dari hari sidang, maka panggilan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak patut, dan pihak yang dipanggil tersebut herhak untuk memiliki alasa bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir secara hukum.

  1. Problematika Jurusita dan Jurusita Pengganti dalam Penyampaian Relaas dan Cara Mengatasinya

Terkadang dalam penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan, Jurusita atau Jurusita Pengganti mengalami kendala ekternal maupun internal.Kendala ekternal tersebut bisa datang dari pihak Kelurahan/Desa yang kurang berkerjasama dengan baik dengan Jurusitaatau Jurusita pengganti, sedangkan kendala internal, bisa muncul dari Jurusita atau Jurusita pengganti karena kurangnya pemahaman tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut.

Panggilan disampaikan melalui Kelurahan atau Desa jika Tergugat telah diketahui tempat tinggal atau kediamannya, namun pihak tidak berada ditempat.Hal ini sebagaimana diatur pasal 390 ayat (1) HIR.Panggilan tersebut disampaikan melalui Kelurahan atau Desa, untuk disampaikan kepada Tergugat dan menuliskannya dalam relaas.Dalam praktiknya, terkadang pihak Kelurahan atau Desa enggan untuk menyampaikan panggilan kepada pihak.Sebagaimana yang diatur pasal 390 ayat (1) HIR., pihak Keluharan atau Desa wajib hukumnya untuk menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada para pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya, tidak ada alasan pembenar Lurah/Kepala Desa tidak bersedia menyampaikan relaas panggilan. Meskipun HIR merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda, namun yang sampai saat ini masih berlaku sebagai Hukum Acara di Pengadilanberdasarkan peraturan peralihan Undang-undang Dasar tahun 1945.Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia harus patuh dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.

Jika pihak Kelurahan atau Desa tetap enggan meyampaikan panggilan kepada pihak, Jurusita atau Jurusita Pengganti dapat mengambil inisiatif utuk mengandakan panggilan yang telah ditandatangani dan di cap oleh pihak Kelurahan atau Desa dan mengantarkan kopian panggilan tersebut ke kediaman pihak dengan diselipkan dipintu atau ditempat yang sekiranya dapat dilihat oleh Pihak. Dalam kopian yang diberikan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti kepada Pihak diberi keterangan bahwa panggilan yang asli berada di Kantor Desa atau Kelurahan dan bisa diambil secara langsung oleh Pihak. Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam UU atau Perma, namun hal ini mampu menjadi solusi untuk mengatasi kendala tidak sampainya panggilan kepada pihak karena pihak Kelurahan atau Desa enggan menyampaikan panggilan kepada pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya.

Jika terdapat 2 relaas pemberitahuan yang berbeda yang 1 perkara yang sama, dimana relaaspemberitahuan tersebut miliki tanggal penyampaian yang berbeda dan penerima relaas yang berbeda, namun tujuan dan agenda relaas sama yaitu untuk memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir mengenai isi putusan yang telah di dibacakan oleh hakim, manakah relaas yang akan menjadi acuan untuk dasar menetapkan kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Maka yang harus di konfirmasikan ulang kepada jurusita, kapan ia melaksanakan pemberitahuan kepada pihak. Jika tidak ada cacatan mengenai kapan pemberitahuan dilaksanakan, maka petugas dapat mengacu kepada relaas pemberitahuan yang dimiliki oleh pihak yang di berikan pemberitahuan. Hal ini dimungkinkan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh jurusita dan pihak pun bisa mengajukan perlawanan jika ia ingin mengajukan perlawanan.

  1. Satrategi untuk Peningkatan Kinerja Jurusita dan Jursita Pengganti

Jika kendala tersebut muncul dari dari Jurusita atau Jurusita pengganti karena kurangnya pemahaman tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut. Maka Pengadilan agama bisa mengadakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK).DDTK bisa dilaksanakan secara berkala 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung kebijakan masing-masing Pimpinan Pengadilan Agama.

Pemberi materi dalam DDTK hendaklah penyaji yang mengetahui dan paham mengetanai tata cara pemanggilan yang sah dan patut. Setelah selesai penyampaian materi oleh penyaji, acara DDTK dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dimana dalam sesi ini membahas tentang permasalahan dan kendala-kendala yang sering ditemui para Jurusita/Jurusita Pengganti di lapangan.Jika perlu dapat pula dilakukan survey kepuasan masyarakat[11].Survey dilakukan sebelum DDTK di laksanakan dan setelah DDTK beberapa kali dilaksanakan. Jika dalam survey antara sebelum dan setelah DDTK mengalami peningkatan, maka kegiatan DDTK dapat dikatakan berhasil, namun jika dalam survey ditemukan antara sebelum dan setelah DDTK sama atau bahkan mengalami penurunan, maka diperlukan strategi lain untuk peningkatan kinerja Jurusita atau Jurusita Pengganti dengan cara pemberlakuan teguran dan sanksidari Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita dapat merekomendasikan sanksi bagi Jurusita yang melanggar kode etik sesuai dengan PP no. 53 tahun 2010 pasal 7setelah didengan pembelaannya didepan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita. Hukuman tersebut berupa hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

  1. teguran lisan
  2. teguran tertulis
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

  1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
  2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

  1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  3. pembebasan dari jabatan
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pemeriksaan terhadap Jurusita yang dituduh melanggar dilakukan secara tertutup.Pemeriksaannya harus membrikan kesempatan seluas-luasnya kepad jurusita yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh IPASPI (Ikatan Panitera Sekertaris Pengadilan Indonesia) pusat. Hasil peneriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oelh semua Anggota Dewan Kehormatan dan Jurusita yang diperiksa dan keputusannya diambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam persidangan[12].

PENUTUPAN

  1. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap peper mentee yang berjudul strategi untuk peningkatan kinerja jurusita dan jurusita pengganti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Jurusita dan Jurusita pengganti adalah petugas yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yang diatur berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1).
  2. Tata cara pemanggilan yang sah dan patut, adalah :
  • Yang melaksanakan pemanggilan adalah juru sita
  • Bentuknya dengan surat panggilan
  • Panggilan Tergugat atau Termohon jika tempat tinggal diketahui:
  1. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya.
  2. Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan
  3. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.
  • Panggilan Tergugat atau Termohon jika tempat tinggal tidak diketahui
  1. Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
  2. Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama.
  3. Sebagaimana yang diatur pasal 390 ayat (1) HIR., pihak Keluharan atau Desa wajib hukumnya untuk menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada para pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya, tidak ada alasan pembenar Lurah/Kepala Desa tidak bersedia menyampaikan relaas panggilan. Namun jika pihak Kelurahan atau Desa tetap enggan meyampaikan panggilan kepada pihak, Jurusita atau Jurusita Pengganti dapat mengambil inisiatif untuk mengandakan panggilan yang telah ditandatangani dan di cap oleh pihak Kelurahan atau Desa dan mengantarkan kopian panggilan tersebut ke kediaman pihak dengan diselipkan dipintu atau ditempat yang sekiranya dapat dilihat oleh Pihak.
  4. Jika terdapat 2 relaas pemberitahuan yang berbeda yang 1 perkara yang sama, relaas tersebut untuk menjadi acuan untuk dasar menetapkan kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Maka yang harus di konfirmasikan ulang kepada jurusita, kapan ia melaksanakan pemberitahuan kepada pihak. Jika tidak ada cacatan mengenai kapan pemberitahuan dilaksanakan, maka petugas dapat mengacu kepada relaas pemberitahuan yang dimiliki oleh pihak yang di berikan pemberitahuan.
  5. Satrategi untuk Peningkatan Kinerja Jurusita dan Jursita Pengganti, antara lain:
  • Pengadilan agama bisa mengadakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK). DDTK bisa dilaksanakan secara berkala 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung kebijakan masing-masing Pimpinan Pengadilan Agama.
  • Pemberlakuan teguran dan sanksi dari Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.
  1. SARAN

Menurut mentee, untuk meningkatkan kinerja jurusita dan jurusita pengganti, diperlukan peran dari seluruh pihak, baik Pimpinan Pengadilan Agama, hakim, kepaniteraan hingga keserktariatan demi memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan agar mampu mewujudkan Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung.

 

[1] Kode etik panitera dan jurusita, pasal 1 poin 3

[2]Ibid, pasal 3 poin 3.

[3] UU no 7 tahun 1989 pasal 103 ayat (2)

[4] Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Beaar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga Cet. II, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), hlm. 482.

[5] Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika,. 2015), Hlm. 213

[6]UU No. 50 Tahun 2009 pasal 39 ayat (1)

[7] Ibid, ayat (2)

[8] M. Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata. Cet. VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 213.

[9] H. Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet. III, (Jakarta: Kecana, 2005), hlm. 137.

[10] Pasal 390 HIR

[11] Permenpan No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan publik

[12]Kode etik Panitera dan Jurusita pasal 18 dan 19.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi