LANGKAH PANJANG UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN

Oleh: Eka Yulia Rahmah, S.H.

(Calon Hakim di Pengadilan Agama Purwodadi)

Pendahuluan

Sejak dilahirkan, setiap manusia membawa kodratnya masing-masing. Pencipta menciptakan manusia berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik laki-laki maupun Perempuan, semua diciptakan dengan keunikannya masing-masing, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tetapi untuk mengenal satu sama lain. Kodrat yang dibawa setiap manusia sejak ia dilahirkan adalah hal yang melekat dan harus dihormati oleh siapapun. Di dunia barat, hal ini seringkali dikaitkan dengan ungkapan “everyone’s created equal”, semua orang diciptakan setara. Hal ini selaras dengan ajaran persamaan kedudukan yang dikemukakan oleh John Locke yang menyatakan:

“…tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada yang lain, tidak yang lebih jelas nyata daripada bahwa mereka adalah makhluk-makhluk dari spesies-spesies dan peringkat yang sama, yang lahir dari perkawinan dengan siapapun dan peringkat yang sama, yang lahir dari perkawinan dengan siapapun juga untuk menikmati manfaat-manfaat alam yang sama, dan penggunaan daya-daya kemampuan yang sama. Maka, mereka harus sederajat yang satu terhadap yang lain, tanpa yang satu dibawahkan atau ditundukkan oleh yang lain…”.[1]

Selengkapnya silahkan KLIK INI

Perjalanan Panjang Mewujudkan Calon Hakim Cerdas dan Berintegritas

Oleh : Rifqi Akbari, S.H.

(Calon Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2024)

Mengutip pada sambutan Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada pembukaan Training of Tutor dan Training of Mentor Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu tanggal 15 Februari 2024 bahwa beliau menyebutkan salam CADAS (Cerdas Berintegritas) yang tidak hanya sekedar nama akan tetapi menjadi sebuah semangat. Semangat yang membawa makna bahwa cerdas saja tidak cukup akan tetapi hakim juga harus cerdas dan berintegritas.

Ada 3 kata yang perlu kita pahami secara lebih mendalam yaitu Calon Hakim, Cerdas dan Berintegritas.

selengkapnya KLIK DISINI

 SEGI-SEGI PERJANJIAN PERKAWINAN

(Dalam Konteks Gugatan Perdata dan/atau Sebagai Alasan Perceraian)

Oleh Jasmani, S.H.

(Hakim Pengadilan Agama Purwodadi)

 ABSTRAK

Perjanjian perkawinan bukan hal baru dalam ranah hukum perdata di Indonesia akan tetapi oleh karena kasusnya jarang terjadi di pengadilan, maka tampaknya kurang memperoleh penelaahan yang memadai, padahal cukup banyak problematika yang melingkupinya mulai dari tata cara pembuatannya sampai kepada hal-hal yang berada dalam titik-singgung dengan perkara di pengadilan. Perkawinan sebagai perbuatan hukum pada hakikatnya merupakan “perjanjian luhur” antara suami isteri dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Akan tetapi di samping perkawinan itu sendiri, calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung berhak membuat kesepakatan lain dalam bentuk perjanjian perkawinan yang bersifat “assesoir” sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: perkawinan, perjanjian, harta bersama

A. PENDAHULUAN

Undang-undang perkawinan Indonesia, dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) memberikan peluang bagi calon pasangan suami isteri untuk membuat suatu perjanjian perkawinan.¹ Sebagai tool of social engineering, pengaturan perjanjian perkawinan ini menjadi penting justru karena saat ini, secara sosio-kultural, (untuk menangkap momentum) kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang semakin kuat dengan ciri utama meningkatnya pelaksanaan hak dan kewajiban.

Fenomena di masyarakat saat ini, kita melihat kecenderungan banyak kawula muda lebih mendahulukan pendidikan dan karir daripada cepat-cepat mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan. Akibatnya secara kuantitas, para kawula muda, utamanya eksekutif muda yang belum berkeluarga jumlahnya semakin meningkat. Biasanya semakin tinggi karir seseorang semakin banyak pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai dengan soal keamanan asset kekayaan yang telah diperoleh selama ini maupun harta perolehan selama dalam perkawinan nantinya. Tidak menutup kemungkinan, untuk mengamankan hal-hal tersebut di atas, perjanjian perkawinan menjadi salah satu alternative yang banyak diminati di masa depan.

Selengkapnya KLIK DISINI

KAMPANYE STOP PHUBBING DI PENGADILAN

Oleh : Syamsul Bahri, S.H.I¹

Latar Belakang

Kemajuan teknologi selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial manusia. Secara sederhana dampak positif kecangihan teknologi salah satunya memangkas waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehari-hari. Transaksi yang biasa dilakukan secara manual dan harus face to face sekarang cukup dalam satu genggaman ponsel pintar. Dilain sisi dampak negatif yang ditimbulkan juga sangat banyak. Salah satu contoh adalah penyakit sosial yang bernama phubbing.

Tentu istilah phubbing bukan hal yang baru terdengar dan bahkan telah muncul sejak tahun 2012², dimana sebuah biro iklan Australia menggunakan istilah phubbing untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital ini. Tulisan yang mengulas dan mengkaji tentang dampak phubbing itu sendiri sudah sangat banyak. Mulai dampak phubbing bagi remaja, mahasiswa, kehidupan sosial bermasyarakat maupun dampak phubbing itu sendiri dalam kehidupan rumah tangga. Namun penulis merasa perlu mengangkat kembali fenomena phubbing dalam kaitan lingkungan kerja terkhusus di lingkungan Pengadilan.

1 Wakil Ketua Pengadilan Agama Makale (Tana Toraja);
2 https://pustaka.unand.ac.id/makalah-pustakawan/item/295-phubing. Diakses pada 05 September 2023;

Selengkapnya KLIK DISINI