Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran sang penunjuk jalan yang lurus | Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 12 Rabiul Awal 1440 H.

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Upaya Preventif PA Purwodadi dalam Melindungi Para Pihak dari Oknum Luar Pengadilan (Calo Perkara)

Oleh:

Gustomo Try Budiharjo

 

LATAR BELAKANG

Pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi kehakiman di Indonesia[1], dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa asas. Asas-asas itu berfungsi sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan proses peradilan di Indonesia. Salah satu asas tersebut ialah asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan[2]. Asas inilah yang kemudian menjadi tolak ukur bagaimana Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terus berupaya agar dalam mewujudkan proses pelayanan kepada masyrakat yang tidak bertele-tele, cepat dan murah.

Sejauh ini, program-program serta prosedur dalam pelayanan dan proses peradilan sudah dapat dikatakan pada tataran yang ideal. Informasi terkait biaya perkara yang terbuka untuk umum, jangka waktu penyelesian perkara serta pelayanan terpadu satu pintu hampir seluruh pengadilan sudah menerapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam memperbaiki birokrasi di peradilan sudah menunjukkan kearah positif.

Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih mendapat banyak rintangan baik yang yang datang dari luar maupun dari dalam. Dari dalam, minimnya SDM, sehingga akan memakan durasi waktu yang lebih dalam pelanyanannya. Dari luar, masih ada oknum yang diduga sebagai calo yang menyamar sebagai pengantar di lingkungan pengadilan. Berdasarkan observasi penulis ditemukan seseorang yang mengaku telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.200.000 melalui perangkat desa yang senayatanya biaya panjar hanya Rp. 391.000.[3] Adapula info yang didapat penulis melalui obrolan dengan petugas pendaftaran yang pernah mendapat keluhan biaya akta cerai sebesar Rp. 1.500.000 yang diberikan kepada moden (perangkat desa) yang jauh dari nominal seharusnya (PNBP Rp.10.000).

Mendapati kenyataan tersebut, tentu saja pengadilan tidak boleh diam, harus ada tindakan nyata dalam pencegahan terhadap oknum yang memanfaatkan kepentingan para pencari keadilan. Sebab jika yang demikian dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan masyarakat akan buta hukum, selain itu yang lebih memprihatinkan ialah nama peradilan di Indonesia akan menjadi buruk, untuk itu perlu ada suatu upayah pencegahan.

PERMASALAHAN.

PA Purwodadi merupakan salah satu PA kelas 1 A yang berada  di bawah yuridiksi PTA Semarang. PA Purwodadi berada di wilayah Kabupaten Grobogan yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang cukup padat, berdasarkan data dari Pemkab Kab. Grobogan tingkat kepadatan penduduk mencapai 731 jiwa/KM dengan jumlah penduduk 1.444.202 (pada tahun 2016)[4]. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tentu akan menimbulkan beberapa masalah semisal ketersediaan lapangan kerja. Berdasarkan pengamatan penulis selama observasi ditemukan bahwa faktor yang paling dominan yang masuk ke PA Purwodadi ialah perceraian disebabkan permasalahan ekonomi. Kurang lebih ada 3000-4000 kasus yang masuk tiap tahunnya.[5]

Tingginya frekuensi kasus di PA Purwodadi menuntut pelayanan yang prima. Oleh karena itu, demi terwujudnya pelayanan perkara dengan biaya murah, pemerintah melalui PP No. 53 Tahun 2008 menetapkan besaran biaya yang berlaku diseluruh pengadilan di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2014 sebagai bentuk kepedulian bagi masyarakat tidak mampu agar bisa mendapat layanan dari pengadilan dan Perma No. 3 Tahun 2012 untuk batas biaya proses berperkara.

Selain aturan-aturan mengenai standar biaya berperkara, pemerintah melalui UU No. 14 Tahun 2018 mewajibkan seluruh instansi untuk transparansi informasi kepada publik. Bukti nyata dari UU No. 14 Tahun 2018 ialah dapat dilihat di tiap-tiap pengadilan tentang biaya panjar perkara yang dilihat di banner-banner pengadilan dan website. Ini diharapkan agar publik lebih kritis terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi khususnya untuk urusan biaya.

Meskipun masyarakat dapat mengakses informasi biaya perkara tetap saja masih ditemukan beberapa oknum di luar pengadilan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Selama berhari-hari penulis coba mengamati dinamika yang terjadi dilapangan baik secara verbal maupun dengan pengamatan. Kecurigaan ada pihak yang mencoba bermain dalam panjar perkara diawali dengan kecurigaan beberapa orang yang setiap hari berada di lingkungan pengadilan.

Penulis juga sempat menemukan fakta pihak yang hendak mengambil kata cerai (tangaal 29-11-2018), namun berdasarkan buku kendali akta cerai akta tersebut telah diambil. Untuk memastikan, dengan bantuan petugas, penulis mencari akta tersebut berulang kali di ruangan arsip akta cerai, namun hasilnya nihil. Mendapati kenyataan yang demikian timbul pertanyaan siapakah yang mengambil akta cerai tersebut?

Permasalahan berikutnya ialah masih didapati beberapa oknum yang datang menanyakan status akta cerai, padahal oknum tersebut bukan pihak yang berperkara. Meskipun hak untuk mengambil akta cerai tidak ada pada oknum tersebut, setidaknya perlu dicurigai untuk apa informasi tersebut dicari? Selain itu pada saat penulis bertugas di meja III, penulis menolak pengambilan akta cerai yang diambil oleh orang yang mengaku sebagai saudara pemilik akta cerai tersebut.

Belum tertatanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) secara maksimal di PA Purwodadi menyebabkan birokrasi yang kurang rapi. Sering kali terlihat para pihak harus bolak balik dari meja pelayanan satu ke meja yang lain. Agak bertele-telenya birokrasi di PA Purwodadi bisa jadi ini yang menyebabkan para pihak mencari jalan pintas untuk mengurus keperluannya. Padahal keberadaan oknum-oknum (calo) tersebut tidak ada hubungannya dengan cepat lambatnya proses persidangan di PA Purwoadadi.

Pada tanggal 26 November 2018, PA Purwodadi mendapatkan sebuah laporan dari LBH Puspa Wicaksono Grobogan. Laporan tersebut berisi keluhan tentang masih adanya praktek-pratek calo perkara perceraian. Disebutkan dalam laporan tersebut dua orang yang bernama Siswandi (modin desa Jetis Kec. Karangrayung) dan Mustofa (Toroh) melakukan aktifitas calo di PA Purwodadi. Adanya laporan tersebut semakin menguatkan keyakinan bahwa praktek calo masih terjadi dan belum ada tindakan yang prefentif dari PA Purwodadi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut:

  1. Masih dibiarkannya orang-orang yang tidak berkepentingan berada di lingkungan PA Purwodadi
  2. PTSP, belum dalam tatanan yang ideal untuk mempercepat proses birokrasi.
  3. Belum adanya tindakan prefentif dan tindakan terhadap laporan-laporan yang datang dari masyarakat

PEMBAHASAN.

Kemudahan memperoleh informasi didukung dengan kemajuan teknologi tak sebanding lurus dengan berita-berita yang ada di televisi. Sebagian besar menampakkan kekecewaaannya atas kinerja maupun pelayanan publik. Mulai dari bertele-telenya birokrasi hingga beredar masih adanya praktek pungli di sebagian instansi. Desas-desus negatif itu perlahan-lahan akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Calo atau makelar Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antarapenjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[6] Di Indonesia sendiri,pengertian makelar semakin meluas menjadi tidak hanya sebatas perantara pada proses jual beli semata.Masyarakat kita telah mengenal bahkan mengakui keberadaan ‘agen’ , ‘calo’ ataupun istilah lainnya yang memiliki kesamaan substansi pengertian dari permaknaan makelar itu sendiri. Makelar pada umumnya bekerja sebagai perantara yang menghubungkan antara pihak pembeli (pencari jasa) dengan pihak penjual.Dengan berbagai keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang makelar,tidak jarang pihak penjual ataupun pembeli menuntut kinerja dari seorang makelar guna mensukses kan proses jual-beli baik barang maupun jasa guna menguntungkan pihak penjual maupun pembeli itu sendiri.Lalu apakah makelar bekerja secara cuma-cuma? Rasanya di negara ini sudah tidak ada lagi suatu hal yang dapat diberikan secara gratis. Pola pikir Ekonomi yang mengajarkan kita untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui usaha (cost) yang sekecil-kecilnya ternyata juga berlaku dalam otak si makelar itu sendiri. 

Mudahnya oknum yang diduga calo yang keluar masuk lingkungan PA Purwodadi harus segera dihentikan. Meskipun sejauh ini belum ada keluhan yang berarti dari masyarakat, tapi bagi penulis ini adalah hal yang akan mengancam nama baik peradilan di Indonesia. Oleh karena itu harus ada upaya prefentif dari pengadilan agar tidak ada akses keluar masuk bagi calo-calo perkara.

Setidaknya ada tiga pintu masuk yang saat ini dapat diakses oleh semua orang yaitu dua gerbang didepan dan satu gerbang dibelakang. Sementara security yang ada hanya ada satu, sehingga pengawasan terhadap setiap orang yang datang tidak maksimal. Oleh karena itu perlu suatu keberanian untuk menutup dua gerbang sehingga hanya tersisa satu gerbang keluar-masuk. Dengan begitu security dapat menanyai keperluan setiap orang asing yang datang ke pengadilan.

Sejauh pengamatan penulis, sebagian besar pegawai di PA Purwoadadi telah mengetahui mana saja oknum yang merupakan calo. Maka dari itu, bagian penjagaan maupun security harus beritndak tegas terhadap oknum-oknum tersebut. Tindakan bisa berupa teguran, laporan kepada Ketua PA hingga melakukan pengusiran. Selain itu himbauan kepada masyarakat tetap harus dilakukan berulang-ulang agar tidak memberikan uang selain yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jika ada pengaduan terkait keresahan dari masyarakat terkait calo perkara, maka pada saat itu juga aparatur pengadilan segera mengambil tindakan tegas.

Untuk meminimalisir keberadaan oknum-oknum yang diduga calo dilingkungan PA Purwodadi, perlu rasanya ada peringatan bahwa pengantar dilarang masuk, meskipun itu masih ada hubungan keluarga. Pembatasan larangan masuk bagi pengantar dimulai dari pintu gerbang utama yang menjadi tugas security. Sebelum masuk security wajib memeriksa KTP pengunjung dan menolak setiap pengunjung yang datang tanpa KTP.

Kemudian pengamanan berikutnya berada di pintu masuk dekat pengambilan antrian sidang. Pada pengambilan antrian sidang, petugas jarang menanyakan kartu pelayanan perkara yang diperoleh saat pendaftran. Hal ini penting diperiksa mengingat beberapa oknum pernah mengambil no antrian sementara pihak yang berperkara belum ada ditempat. Selama belum ada pemeriksaan KTP dari pintu gerbang, rasanya wajib dipastikan di meja pendaftaran sidang untuk diperiksa KTP dan Kartu Pelayanan Perkara ataupun relass (bagi Tergugat/Termohon). Setidaknya ada dua lapis pengamanan untuk meminimalisir keberadaan calo perkara di PA Purwodadi.

PTSP yang masih jauh dari harapan, perlu kiranya diadakan perombakan. Selama PTSP yang saat ini masih dipertahankan akan membuat para pihak seperti bola pingpong yang harus kesana kemari untuk mendaftarkan perkara. Birokrasi yang masih bertele-tele inilah yang pernah penulis sendiri rasakan, seakan-akan kita memerlukan jasa untuk mempercepat proses. Dapat dibayangkan bagaimana jarak antar meja-meja pelayanan dengan pintu masuk yang ada di PA Purwoadadi.

Oleh karena itu, agar birokrasi lebih simple, sehingga masyarakat dapat mengurus sendiri keperluannya dengan cepat, seharusnya seluruh meja pelayanan harus berada dekat pintu masuk. Sehingga ketika ada masyarkat yang datang langsung disambut meja pelayanan. Dalam memberikan pelayanan istilah meja 1,2,3 harus dihilangkan, sehingga setiap petugas yang ditempatkan dapat saling support dalam pelayanan. Semua petugas bisa melayani, terkecuali bagian informasi yang memang harus diakomodir oleh satu orang yang tidak dapat digantikan. Sebab untuk menghindari perbedaan peyampaian informasi agar konsisten dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan pelayanan terpadu ini perlahan akan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa sesungguhnya calo-calo perkara tersebut tidak memiliki peran sedikit pun dalam proses peradilan di PA Purwodadi.

Untuk memastikan bahwa yang akan berperkara ataupun mendaftarkan perkara, di meja pelayanan juga harus memeriksa KTP. Pemeriksaan untuk kedua kalinya perlu dilakukan karena mengingat, security yang berjaga di PA Purwoadadi hanya satu, maka masih ada kemungkinan calo yang menyusup. Meja pelayanan juga harus memastikan setiap advokat yang akan menanyakan status akta cerai suatu perkara memang benar-benar perkara yang ditanganinya. Sebab, petugas meja III 2 bulan yang lalu (September 2018) pernah kedatangan orang (pihak) yang hendak mengambil akta cerai, namun menurut data akta cerai tersebut sudah diambil oleh pengacara dengan bukti surat kuasa. Namun, pihak menyatakan bahwa dari awal persidangan hingga selesai tidak pernah menguasakan apapun kepada pengacara. Oleh karena itu petugas perlu memastikan setiap pengacara yang mengambil akta cerai haruslah pengacara yang menjadi memang menangani no perkara tersebut.

Dengan adanya pembatasan pergerakan dimulai dari gerbang masuk, mudah-mudahan dapat memberikan hasil yang positif. Lebih lagi pemeriksaan identitas juga dilakukan di meja pelayanan. Harus ada komitmen kuat dari aparatur PA Purwodadi dalam menjalankan tiap-tipa prosedur. Sehingga pelayanan dapat maksimal, cepat, bersih untuk menghindari stigma negatif masyarakat terhadap pengadilan di Indonesia.

Selain upaya dapat dilakukan dari internal pengadilan, Jurusita hendaknya turut aktif mengedukasi para pihak pada saat menyampaikan relass. Dengan cara memberitahu bahwa jangan pernah dengan oknum-oknum yang mengaku bisa mengatur proses perkara. Disisi yang lain, Jurusita hendaknya juga tidak menjalin hubungan dengan perangkat desa walaupun hanya sekedar mencari info alamat. Hal ini disinyalir dapat memberi angin kepada oknum perangkat desa untuk memanfaatkan situasi yang sedang dialami para pihak.


 

KESIMPULAN.

Pemberantasan terhadap praktek makelar kasus ini tentu saja bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah,apalagi jika yang terlibat kedalam pusaran masalah ini adalah justru aparat penegak hukum itu sendiri.Walaupun ada ratusan Satgas Anti Mafia Hukum yang dibentuk oleh pemerintah,rasanya tetap saja sulit untuk mencegah hingga memberantas praktek makelar ini jika tidak diiringi oleh sebuah komitmen yang kuat dari seluruh (tanpa terkecuali) elemen bangsa yang ada. Dari uraian diatas, dapat penulis disimpulkan bahwa:

  1. Masih ada laporan praktek-praktek calo di PA Purowdadi yang dilakukan oknum di luar pengadilan dengan dalih dapat mempercepat proses berperkara. Sebagian oknum tersebut adalah moden (perangkat desa) yang memang terbiasa keluar masuk lingkungan PA Purwodadi.
  2. Belum adanya tindakan tegas yang prefentif dari PA Purwodadi untuk mengatasi hal ini. Sejauh ini baru berupa himbauan kepada masyarkat agar tidak memberikan sejumlah uang kecuali yang telah ditetapkan. Namun, sikap permisif aparatur PA Purwoadadi terhadap para calo yang berkeliaran di lingkungan PA, justru memberi peluang untuk menipu masyarakat.
  3. Masih adanya akses pintu masuk baik dari belakang maupun depan. Adanya dua pintu akses yang tidak diimbangi dengan jumlah security akan menyulitkan dalam melakukan filterisasi terhadap orang-orang yang masuk ke lingkungan PA.
  4. Belum adanya pemeriksaan KTP atau indentitas yang sah lainnya, selain saat pengambilan akta cerai. Sehingga celah-celah ini dapat dimanfaatkan para calo dalam menawarkan jasa , baik jasa antrian maupun yang lain.
  5. Belum terbentuknya system PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu) yang ideal. PTSP di PA Purwodadi masih bekerja berdasarkan sekat-sekat. Sehingga proses masih terbilang cukup lama, masih dijumpai para pihak yang bolak-balik dari meja didepan lalu ke belekang lalu balik lagi. Kesan yang bertele-tele dapat mendorong masyarakat mencari solusi agar urusan mereka cepat selesai. Salah satu muncul anggapan calo-calo yang ada lingkungan PA Purwoadadi dapat mempermudah dan mempercepat proses.
  6. Beberapa Jurusita masih berhubungan dengan perangkat desa dalam hal mencari informasi alamat. Hal ini justru memberi angina segar bagi beberapa oknum untuk memanfaatkan situasi yang sedang dialami para pihak.

 

SARAN.

  1. Sebaiknya pintu masuk dan pintu keluar PA Purwodadi dijadikan satu titik agar memudahkan pejaga (security) dalam melakukan pengawasan pada setiap orang yang datang dan keluar.
  2. Melakukan pemeriksaan identitas kepada setiap orang asing yang datang ke PA Purwodadi.
  3. Tidak menginjinkan pengantar pihak yang berperkara masuk ke dalam lingkungan PA Purwodadi.
  4. Menindak tegas, teguran hingga tindakan pengusiran jika ada oknum yang ketahuan melakukan praktek calo.
  5. Mengingatkan kepada seluruh Jurusita pada saat mencari alamat para pihak untuk tidak menanyakan kepada Perangkat Desa.
  6. Tidak memperbolehkan pengambilan akta cerai selain oleh pengacara (yang diberi kuasa) yang memang telah menangani perkara yang mau diambilkan akta cerainya.

 

[1] Pasal 24 UUD 1945

[2] Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[3] Hasil temuan saat mengantarkan relass panggilan bersama JSP

[4] https://grobogan.go.id/profil/kondisi-demografi/kepadatan-penduduk

[5] http://pa-purwodadi.go.id/index.php/transparansi-keterbukaan-informasi/statistik-perkara

[6] Imron Fauzi,2008.Hukum Makelar Dalam Perspektif Islam. H 121

 

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi