Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran sang penunjuk jalan yang lurus | Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 12 Rabiul Awal 1440 H.

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Strategi untuk Peningkatan Kinerja Jurusita dan Jurusita Pengganti

Oleh:

Rizkia Fina Mirzana

 

PENDAHULUAN

Demi mewujudkan Visi Pengadilan Agama Purwodadi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung” maka diperlukan Misi untuk untuk mewujudnya, yang salah satunya “Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat dan akurat”. Seluruh pagawai di Pengadilan Agama Purwodadi harus turut berkontribusi dalam pelaksanaannya, salah satunya jurusita dan jurusita pengganti.

Yang dimaksud dengan jurusita adalah Jurusita dan Jurusita pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.[1] Jurusita jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diatur berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1) menjelaskan:

  1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua sidang 
  2. Menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan Undang-undang.
  3. Melakukan penyitaan atas perintah, ketua Peradilan Agama
  4. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Jurusita wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan dan menuangkannya dalam berita acara atau relaas[2]. Juru sita berwanang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan[3]

Namun bagaimana jika upaya untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat mengalami kendala karena Pemberitahuan kepada Tergugat atau Termohon terlambat diberikan, atau bahkan terbit dua relaas pemberitahuan yang tanggal pengiriman dan pihak yang menerima berbeda. Paper ini akan membahas mengenai strategi untuk peningkatan kinerja jurusita dan jursita pengganti.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat dalam paper ini adalah:

  1. Bagai mana tata pemanggilan yang sah dan patut?
  2. Bagaimana jika pihak Kelurahan atau Desa tetap enggan meyampaikan panggilan kepada pihak berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya?
  3. Bagaimana jika terdapat 2 relaas pemberitahuan yang berbeda yang 1 perkara yang sama?
  1. PEMBAHASAN
  2. Pengertian Jurusita dan Jurusita Pengganti

Jurusita adalah petugas Pengadilan yang harus ada pada setiap Pengadilan, jika Pengadilan belum memiliki Jurusita maka harus diangkat Jurusita Pengganti.Untuk lingkungan Peradilan Agama semuanya telah ada petugas Jurusita Pengganti, meskipun belum semuanya ada Jurusita.Kata Jurusita terdiri dari dua kata yaitu Juru dan sita, dalam pengertian Juru diartikan sebagai orang yang pandai dalam sutau pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan dan kecermatan.[4]

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan[5].

Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut [6]:

  1. warga negara Indonesia;
  2. beragama Islam;
  3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  4. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. berijazah pendidikan menengah;
  6. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
  7. mampu secara rohani dan jasmani untuk

Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut [7]:

  1. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e
  2. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama
  3. Tata Cara Pemanggilan

Panggilan adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim[8].Surat panggilan atau dikenal juga dengan sebutan relaas, adalah akta autentik8 karena ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini adalah Jurusita / Jurusita Pengganti[9].

Seorang Jurusita atau Jurusita Pegganti dalam menyampaikan panggilan harus memperhatikan sah dan patutnya panggilan. Tata cara pemanggilan yang sah dan patut, adalah[10]:

  1. Yang melaksanakan pemanggilan adalah juru sita
  2. Bentuknya dengan surat panggilan
  3. Panggilan Tergugat atau Termohon jika tempat tinggal diketahui:
  • Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya.
  • Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan
  • Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.
  1. Panggilan Tergugat atau Termohon jika tempat tinggal tidak diketahui
  • Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
  • Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama.

Surat panggilan tidak boleh disampaikan kepada pihak kurang dari 3 hari terhitung dari hari pelaksanaan sidang. Apabila surat panggilan disampaikan kurang dari 3 hari dari hari sidang, maka panggilan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak patut, dan pihak yang dipanggil tersebut herhak untuk memiliki alasa bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir secara hukum.

  1. Problematika Jurusita dan Jurusita Pengganti dalam Penyampaian Relaas dan Cara Mengatasinya

Terkadang dalam penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan, Jurusita atau Jurusita Pengganti mengalami kendala ekternal maupun internal.Kendala ekternal tersebut bisa datang dari pihak Kelurahan/Desa yang kurang berkerjasama dengan baik dengan Jurusitaatau Jurusita pengganti, sedangkan kendala internal, bisa muncul dari Jurusita atau Jurusita pengganti karena kurangnya pemahaman tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut.

Panggilan disampaikan melalui Kelurahan atau Desa jika Tergugat telah diketahui tempat tinggal atau kediamannya, namun pihak tidak berada ditempat.Hal ini sebagaimana diatur pasal 390 ayat (1) HIR.Panggilan tersebut disampaikan melalui Kelurahan atau Desa, untuk disampaikan kepada Tergugat dan menuliskannya dalam relaas.Dalam praktiknya, terkadang pihak Kelurahan atau Desa enggan untuk menyampaikan panggilan kepada pihak.Sebagaimana yang diatur pasal 390 ayat (1) HIR., pihak Keluharan atau Desa wajib hukumnya untuk menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada para pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya, tidak ada alasan pembenar Lurah/Kepala Desa tidak bersedia menyampaikan relaas panggilan. Meskipun HIR merupakan produk pemerintahan Hindia Belanda, namun yang sampai saat ini masih berlaku sebagai Hukum Acara di Pengadilanberdasarkan peraturan peralihan Undang-undang Dasar tahun 1945.Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia harus patuh dan taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan Negara Indonesia.

Jika pihak Kelurahan atau Desa tetap enggan meyampaikan panggilan kepada pihak, Jurusita atau Jurusita Pengganti dapat mengambil inisiatif utuk mengandakan panggilan yang telah ditandatangani dan di cap oleh pihak Kelurahan atau Desa dan mengantarkan kopian panggilan tersebut ke kediaman pihak dengan diselipkan dipintu atau ditempat yang sekiranya dapat dilihat oleh Pihak. Dalam kopian yang diberikan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti kepada Pihak diberi keterangan bahwa panggilan yang asli berada di Kantor Desa atau Kelurahan dan bisa diambil secara langsung oleh Pihak. Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam UU atau Perma, namun hal ini mampu menjadi solusi untuk mengatasi kendala tidak sampainya panggilan kepada pihak karena pihak Kelurahan atau Desa enggan menyampaikan panggilan kepada pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya.

Jika terdapat 2 relaas pemberitahuan yang berbeda yang 1 perkara yang sama, dimana relaaspemberitahuan tersebut miliki tanggal penyampaian yang berbeda dan penerima relaas yang berbeda, namun tujuan dan agenda relaas sama yaitu untuk memberitahukan kepada pihak yang tidak hadir mengenai isi putusan yang telah di dibacakan oleh hakim, manakah relaas yang akan menjadi acuan untuk dasar menetapkan kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Maka yang harus di konfirmasikan ulang kepada jurusita, kapan ia melaksanakan pemberitahuan kepada pihak. Jika tidak ada cacatan mengenai kapan pemberitahuan dilaksanakan, maka petugas dapat mengacu kepada relaas pemberitahuan yang dimiliki oleh pihak yang di berikan pemberitahuan. Hal ini dimungkinkan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh jurusita dan pihak pun bisa mengajukan perlawanan jika ia ingin mengajukan perlawanan.

  1. Satrategi untuk Peningkatan Kinerja Jurusita dan Jursita Pengganti

Jika kendala tersebut muncul dari dari Jurusita atau Jurusita pengganti karena kurangnya pemahaman tentang tata cara pemanggilan yang sah dan patut. Maka Pengadilan agama bisa mengadakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK).DDTK bisa dilaksanakan secara berkala 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung kebijakan masing-masing Pimpinan Pengadilan Agama.

Pemberi materi dalam DDTK hendaklah penyaji yang mengetahui dan paham mengetanai tata cara pemanggilan yang sah dan patut. Setelah selesai penyampaian materi oleh penyaji, acara DDTK dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dimana dalam sesi ini membahas tentang permasalahan dan kendala-kendala yang sering ditemui para Jurusita/Jurusita Pengganti di lapangan.Jika perlu dapat pula dilakukan survey kepuasan masyarakat[11].Survey dilakukan sebelum DDTK di laksanakan dan setelah DDTK beberapa kali dilaksanakan. Jika dalam survey antara sebelum dan setelah DDTK mengalami peningkatan, maka kegiatan DDTK dapat dikatakan berhasil, namun jika dalam survey ditemukan antara sebelum dan setelah DDTK sama atau bahkan mengalami penurunan, maka diperlukan strategi lain untuk peningkatan kinerja Jurusita atau Jurusita Pengganti dengan cara pemberlakuan teguran dan sanksidari Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita dapat merekomendasikan sanksi bagi Jurusita yang melanggar kode etik sesuai dengan PP no. 53 tahun 2010 pasal 7setelah didengan pembelaannya didepan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita. Hukuman tersebut berupa hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

  1. teguran lisan
  2. teguran tertulis
  3. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

  1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
  2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
  3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

  1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
  2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
  3. pembebasan dari jabatan
  4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Pemeriksaan terhadap Jurusita yang dituduh melanggar dilakukan secara tertutup.Pemeriksaannya harus membrikan kesempatan seluas-luasnya kepad jurusita yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau lebih dari anggota yang ditunjuk oleh IPASPI (Ikatan Panitera Sekertaris Pengadilan Indonesia) pusat. Hasil peneriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oelh semua Anggota Dewan Kehormatan dan Jurusita yang diperiksa dan keputusannya diambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam persidangan[12].

PENUTUPAN

  1. KESIMPULAN

Setelah melakukan pembahasan terhadap peper mentee yang berjudul strategi untuk peningkatan kinerja jurusita dan jurusita pengganti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

  1. Jurusita dan Jurusita pengganti adalah petugas yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yang diatur berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ayat (1).
  2. Tata cara pemanggilan yang sah dan patut, adalah :
  • Yang melaksanakan pemanggilan adalah juru sita
  • Bentuknya dengan surat panggilan
  • Panggilan Tergugat atau Termohon jika tempat tinggal diketahui:
  1. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (in person) atau keluarganya.
  2. Penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan
  3. Disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak diketemukan juru sita di tempat kediaman.
  • Panggilan Tergugat atau Termohon jika tempat tinggal tidak diketahui
  1. Juru sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, dan
  2. Walikota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat juru sita itu dengan jalan menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama.
  3. Sebagaimana yang diatur pasal 390 ayat (1) HIR., pihak Keluharan atau Desa wajib hukumnya untuk menyampaikan relaas panggilan tersebut kepada para pihak yang berperkara yang bertempat tinggal di kelurahahan atau desa yang dipimpinnya, tidak ada alasan pembenar Lurah/Kepala Desa tidak bersedia menyampaikan relaas panggilan. Namun jika pihak Kelurahan atau Desa tetap enggan meyampaikan panggilan kepada pihak, Jurusita atau Jurusita Pengganti dapat mengambil inisiatif untuk mengandakan panggilan yang telah ditandatangani dan di cap oleh pihak Kelurahan atau Desa dan mengantarkan kopian panggilan tersebut ke kediaman pihak dengan diselipkan dipintu atau ditempat yang sekiranya dapat dilihat oleh Pihak.
  4. Jika terdapat 2 relaas pemberitahuan yang berbeda yang 1 perkara yang sama, relaas tersebut untuk menjadi acuan untuk dasar menetapkan kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Maka yang harus di konfirmasikan ulang kepada jurusita, kapan ia melaksanakan pemberitahuan kepada pihak. Jika tidak ada cacatan mengenai kapan pemberitahuan dilaksanakan, maka petugas dapat mengacu kepada relaas pemberitahuan yang dimiliki oleh pihak yang di berikan pemberitahuan.
  5. Satrategi untuk Peningkatan Kinerja Jurusita dan Jursita Pengganti, antara lain:
  • Pengadilan agama bisa mengadakan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK). DDTK bisa dilaksanakan secara berkala 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tergantung kebijakan masing-masing Pimpinan Pengadilan Agama.
  • Pemberlakuan teguran dan sanksi dari Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.
  1. SARAN

Menurut mentee, untuk meningkatkan kinerja jurusita dan jurusita pengganti, diperlukan peran dari seluruh pihak, baik Pimpinan Pengadilan Agama, hakim, kepaniteraan hingga keserktariatan demi memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan agar mampu mewujudkan Pengadilan Agama Purwodadi yang Agung.

 

[1] Kode etik panitera dan jurusita, pasal 1 poin 3

[2]Ibid, pasal 3 poin 3.

[3] UU no 7 tahun 1989 pasal 103 ayat (2)

[4] Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Beaar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga Cet. II, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), hlm. 482.

[5] Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika,. 2015), Hlm. 213

[6]UU No. 50 Tahun 2009 pasal 39 ayat (1)

[7] Ibid, ayat (2)

[8] M. Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata. Cet. VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 213.

[9] H. Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cet. III, (Jakarta: Kecana, 2005), hlm. 137.

[10] Pasal 390 HIR

[11] Permenpan No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan publik

[12]Kode etik Panitera dan Jurusita pasal 18 dan 19.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi