Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Marhaban ya Ramadhan,..Pengadilan Agama Purwodadi Mengucapkan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1440 H."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

SMS Gateway sebagai Upaya Alternatif dalam Pemanggilan Para Pihak dan Pelayanan Informasi

Oleh:

Ogna Alif Utama

 

Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan perkembangan Informasi Elektronik yang semakin pesat saat ini sangat memudahkan untuk memperoleh akses informasi relatif lebih cepat, misalnya sekarang ini orang berkirim surat atau berkirim pesan tidak lagi selalu menggunakan jasa pos, akan tetapi sudah melalui e-mail dan SMS (short message service), karena penggunaan e-mail dan SMS dianggap lebih murah dan cepat. Informasi Elektronik juga berperan dalam berbagai kegiatan misalnya dalam bidang pendidikan, bisnis, sosial dan berbagai kegiatan lainnya.

Dalam bidang hukum, kemajuan teknologi dewasa ini memang sudah seharusnya diikutsertakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah ada selama ini. Sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman: peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed justice denied, bermaknaproses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak.Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.

Jika ditelaah dalam sepuluh tahun terakhir, sudah banyak kebijakan yang diterbitkan dan dijalankan Mahkamah Agung dengan menyertakan teknologi untuk mendorong implementasi ketiga asas tersebut.Untuk menjalankan peradilan sederhana yang efektif dan efisien misalnya diperkenalkan kebijakan pendukung berupa penggunaan teknologi informasi.Kini, para pihak berperkara bahkan masyarakat merasa bisa melakukan penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).Jadwal sidang juga bisa dketahui, meskipun belum semua pengadilan melakukan pemutakhiran informasi.

Teranyar Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada Jum’at (13/7/2018) di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

Penggunaan teknologi dalam dunia Peradilan tentu langkah yang progresif untuk menghilangkan sekat ketidakpraktisan serta dapat mempermudah pelayanan.Dalam tulisan ini Penulis berusaha mengangkat penyertaan teknologi dalam membantu pemanggilan para pihak mengenai jadwal sidang serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan layanan suatu Pengadilan.

Permasalahan

  1. Apa upaya alternatif saat para pihak tidak ada ketika Jurusita/JSP datang menyampaikan relaas?
  2. Bagaimana cara meningkatkan efektifitas dalam pelayanan kepada para pihak dalam mendapatkan informasi?

Landasan Teori

Hukumprogresifmerupakan pemikiran hukum Indonesia modern yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pemikiran hukum progresif tetap berkembang,baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum.

Melihat realitas penggunaan hukum yang ada, maka pada tatanan penyelesaian hukum tidak dapat lagi menggunakan cara-cara yang biasa dan konvensional, tetapi membutuhkan cara berhukum yang luar biasa. Salah satu cara luar biasa yang ditawarkan oleh Prof Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dunia penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum progresif. Seyogyanya hukum harus ditempatkan pada dimensi hakiki atau filosofisnya, sehingga hukum bias menjadikan dirinya sebagai anak yang tidak durhaka atas masyarakat yang melahirkan serta  membesarkannya. Penegakan hukum progresif mengajak kita untuk melihat hukum secara komprehensif atau utuh dan tidak memakai kacamata kuda atau parsial. Penegakan hukum progresif menekankan pada dua hal, yaitu hukum ada untuk manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Hukum tidak bisa bekerja sendiri,hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atauundang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilakumanusia sebagai bagian dari perwujudan hukum. Melibatkan peranan manusia adalah cara berhukum untuk keluar dari stagnasi dominan yang membabi buta kepada teks undang-undang.

Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif,diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukumadalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalammencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidanghukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secaracepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, sertamelakukan berbagai terobosan.Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal,dengan mengubah sistem hukum termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu dan agar hukum lebih bermanfaat, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesajahteraan.

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehinggamampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. 'adi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dankesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa hukumadalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinyasendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu hukum progresif meninggalkan tradisi  analytical jurisprudenceataurechtsdogmatiek.

Progresifis mehukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk mengabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dantidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada statuslaw in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

  1. SMS Gateway

Aplikasi SMS Info Perkara bagi para pihak berperkara untuk mengecek data perkara melalui fasilitas Short Message Service (SMS).Aplikasi ini menginformasikan secara auto replay tanggal pendaftaran, jadwal persidangan, tanggal putus perkara, penyelesaian salinan putusan & akte cerai, keuangan perkara, tanggal ikrar dan nama parapihak. sms gateway ini ke depannya juga akan memberitahukan kapan jadwal sidang pertama setelah Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang di Siadpa Plus sehingga begitu dicantumkan tanggal sidang di Siadpa Plus, aplikasi ini akan auto replay memberitahukan melalui sms kepara pihak jadwal sidang pertama sebelum jurusita Pengadilan Agama datang ke tempat kediaman para pihak.

Adapun beberapa manfaat dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:

  1. Memberitahukan Agenda Sidang

Pemberitahuan para pihak untuk menghadiri persidangan adalah tugas jurusita dengan memberikan relaas. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan (exploit) beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa tersebut untuk di teruskan (pasal 390 ayat 1 HIR, 781 ayat 1 Rbg).
Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita pengadilan sesuai kompetensi relatif jurusita yang bersangkuta.Ruang lingkup kompetensi relatif jurusita pengadilan mengikuti kompetensi relatif Pengadilan yang bersangkutan, sehingga jika pemanggilan para pihak dilakukan diluar jangkauan kompetensi relatifnya, jurusita melakukan pendelegasian pemanggilan kepada jurusita diwilayah hukum pengadilan dimana pihak yang dipanggil bertempat tinggal.

Namun bukan menjadi hal baru bila terkadang relaas tidak sampai kepada para pihak.Meskipun secara prosedur bila jurusita tidak menemui pihak di tempat domisilnya maka menyerahkan relaas tersebut ke Pejabat Desa setempat. Sebagai upaya alternatif agar pihak mengetahui agenda sidang yang akan dia hadiri, sms gateway dapat memberikan informasi kepada nomor kontak pihak. Hal ini bisa membantu mengingat beberapa pihak yang di antaranya merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sehingga ketika jurusita datang ke kediamannya, pihak sedang tidak berada di tempat karena sedang bekerja.

  1. Biaya Perkara

Dasar hukum tentang keuangan perkara adalah ketentuan yang tersebut dalam pasal 121 ayat (4) dan pasal 145 (4) R. Bg, yaitu biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan (PA).[1]

Kemudian suatu perkara di Pengadilan baru dapat didaftarkan apabila biaya sudah dibayar.Azas yang dianut oleh kedua peraturan tersebut adalah “TIDAK ADA BIAYA TIDAK ADA PERKARA”, kecuali dalam perkara prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R. BG.

SMS gateway dalam hal ini berguna untuk memberikan informasi kepada pihak mengenai berapa nominal panjar biaya dalam perkara yang dia ajukan.

  1. Informasi Perkara

Dalam memberitahukan informasi kepada pihak, sms gateway juga dapat membantu pihak untuk mengetahui informasi detail perkara seperti sudah sampai tahapan mana perkaranya di pengadilan.Hal ini termasuk kemudahan bagi pihak untuk mengakses informasi.

  1. Penerbitan Akta Cerai

Salah satu pelayanan di Pengadilan Agama adalah penerbitan akta cerai.Di Pengadilan Agama Purwodadi para pihak bisa menanyakan apakah akta cerainya sudah terbit atau belum di meja informasi dan pengambilannya di Meja III.SMS gateway dapat membantu para pihak dengan memberitahukan informasi sudah terbit atau belumnya akta cerai melalui layanan pesan singkat, penulis melihat ini dapat membantu mengingat para pihak dimudahkan dengan tidak harus datang ke Pengadilan untuk bertanya mengenai penerbitan akta cerai.

Melihat praktek penggunaan SMS gateway di beberapa pengadilan lain, penulis mengamati pelaksanaan penggunaan SMS gateway di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Adapun informasinya sebagai berikut:

  1. Pengadilan menyediakan nomor untuk mendapatkan informasi SMS gateway
  2. Pengadilan menyediakan format pesan singkat yang dapat diakses oleh para pihak, yakni:
  • - Untuk informasi perkara: Ketik PERKARA#Nomor Perkara
  • - Untuk informasi jadwal persidangan: Ketik JADWAL#Nomor Perkara
  • - Untuk informasi penerbitan akta cerai: Ketik AKTA#Nomor Perkara
  • - Untuk informasi biaya perkara: Ketik BIAYA#Nomor Perkara

Semua format tersebut dikirim ke nomor SMS gateway Pengadilan 082130505115

Kesimpulan

SMS gateway dapat menjadi inovasi yang bermanfaat bagi Pengadilan Agama Purwodadi yakni:

  1. Sebagai upaya alternatif untuk memberitahukan kepada para pihak mengenai jadwal sidang melalui pesan singkat ke nomor pribadi mereka.
  2. Memungkinkan para pihak dapat mengethaui informasi mengenai perkara yang mereka hadapi tanpa harus datang dan menanyakan langsung ke pengadilan.

 

 

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi