Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Marhaban ya Ramadhan,..Pengadilan Agama Purwodadi Mengucapkan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1440 H."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Peran Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa Posbakum (Implementasi Perpres No. 54 Tahun 2010)

Oleh:

Lailatus Sumarlin 

 

PENDAHULUAN

Pada saat ini segala program yang dilakukan oleh instansi pemerintah menjadi sorotan masyarakat. Semakin besarnya keingintahuan masyarakat terhadap keperuntukan dana APBN di Kementrian atau Lembaga Pemerintah, mengharuskan instansi untuk senantiasa mengupdate segala bentuk informasi terkait melalui website. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa salah satu sumber dana APBN adalah penerimaan pajak dari masyarakat. Dengan demikian, prinsip transparansi sangat diperlukan dalam sebuah instansi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, pada setiap tahun anggaran masing-masing Satuan Kerja Kementrian atau Lembaga Pemerintah akan mendapatkan alokasi dana yang bersumber APBN. Untuk pelaksanaan anggaran, setiap Satuan Kerja Kementrian atau Lembaga Pemerintah, dalam hal ini adalah Satuan Kerja Pengadilan Agama Purwodadi, akan melakukan beberapa program yang perhitungan volume, satuan dan jumlah biaya sudah ditetapkan oleh Kementrian/Lembaga Mahkamah Agung. Salah satu kegiatan yang menjadi titik poin adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun Anggaran 2018.

Sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan tujuan agar proses pengadaan barang/jasa yang seluruh atau sebagian dananya bersumber dari APBN dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui persaingan yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak serta akuntabel untuk memperoleh barang/jasa yang terjangkau, berkualitas dan dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan dan manfaatnya bagi kelancaran Pengadilan Agama Purwodadi terhadap pelayanan masyarakat, dalam hal ini sasaran pelayanan Posbakum adalah masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. Mengingat bahwa dokumen SPK tahun 2018 memberikan informasi berbeda dengan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018. Perbedaan tersebut berada pada jumlah jam layanan program kegiatan Belanja Jasa Konsultan Pos Bantuan Hukum.

Berdasarkan uraian di atas perlu kiranya penulis mengkaji lebih dalam peran serta KPA dan PPK dan pengadaan barang/jasa Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi dihubungkan dengan prinsip transparansi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

PERMASALAHAN

Proses pengadaan barang/jasa Posbakum tidak lepas dari pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama antara penyedia barang/jasa dan pihak perwakilan satker. Surat Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Dra. Hj. Erni Zurnilah, MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi sebagai PIHAK PERTAMA dan Sri Murdiati, SH, Direktur Biro Bantuan Hukum “Adhi Purwa” Purwodadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga tersebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang Bab XII tentang Pembayaran Atas Prestasi Pasal 13. Pada poin 1 huruf ‘a’ dijelaskan bahwa jumlah layanan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ouput DIPA yaitu sejumlah 2110, jam layanan harian sebesar 5-8 jam layanan. Sedangkan jumlah jam layanan yang dicantumkan pada Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2018 sebesar 1050 jam layanan. Berdasarkan dua data tersebut, timbul pertanyaan mendasar, mengapa tidak ada kesesuaian jumlah jam layanan antara rincian kertas kerja tahun anggaran 2018 dengan Perjanjian Kontrak Bab XII Pasal 13 poin (1) huruf (a) ?

Bahwa berdasarkan Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa melalui LPSE MA RI Tanggal 15 Februari 2018, maka dengan ini menunjuk LBH Adhi Purwa, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 29 Purwodadi, Grobogan sebagai pemenang Pengadaan Jasa Konsultansi Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Purwodadi. Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Nomor W11-A3/266/PL.08/II/2018, timbul pertanyaan lain. Di dalam Surat Keputusan PPK disebutkan pemenang penyedia jasa konsultan adalah sebuah LBH, dan bukan perorangan. Tetapi kenapa kemudian, pada Surat Perjanjian Kerjasama disebutkan bahwa pembayaran dilakukan berdasarkan petugas yang ditempatkan? Bukankah jumlah petugas yang ditempatkan cukup dicantumkan dalam salah satu keterangan pasal yang ada di perjanjian kerjasama? Mengapa pembayaran didasarkan atas orang per jam layanan, sedangkan pihak penyedia barang adalah LBH Adhi Purwa?

Pertanyaan mendasar selanjutnya yang muncul yakni Surat Pernyatan Bersama yang ditandatangani oleh Panitera, Sekretaris, dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 26 Januari 2018 yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan terutama bagi orang yang tidak mampu dengan menambah jam layanan, yang semula hanya 1050 jam layanan, direvisi menjadi 2110 jam layanan. Dari pernyataan Surat Pernyataan Bersama di atas, muncul pertanyaan ‘Apakah penambahan jam layanan bisa dikatakan efektif jika tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pihak yang dilayani? Mengingat alasan penambahan jam layanan dalam Surat Pernyataan Bersama adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan terutama bagi orang yang tidak mampu.

Memperhatikan ketiga permasalahan di atas muncul pertanyaan inti yaitu, bagaimana peran KPA dan PPK dalam proses pengadaan barang/jasa Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi, hingga muncul ketiga pertanyaan mendasar di atas.

PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, penulis mencoba menggambarkan permasalahan di atas, dengan mengembangkan pola pemikiran untuk menggali sebuah solusi yang menjawab permasalahan tersebut.

Pengadaan barang dan jasa atau kegiatan lelang biasa dikenal dengan sebutan procurement yang dapat  diartikan sebagai sebuah proses lelang dari barang/jasa dalam biaya total yang ditentukan oleh pemilik, ketepatan kuantitas dan kualitas, ditempat dan waktu yang pasti dan terencana serta sumber yang tepat untuk tujuan mendapatkan keuntungan langsung dari sebuah korporasi atau individu dan biasanya melalui sebuah kontrak (Wikipedia,2008). Perkembangan peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa. Berawal dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali mengalami penyempurnaan terakhir dengan PP Nomor 95 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juni 2011. Hal ini terdapat pada pasal 135 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab XIII tentang pengadaan secara elektronik bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi akses informasi yang real time. Jika anggaran tahun berjalan sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan lelang secara elektronik dan boleh diikuti oleh semua pihak. Pengadaan barang/jasa sangat erat kaitannya dengan KPA dan PPK Satuan Kerja Pengadilan Agama Purwodadi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementrian negara/lembaga yang bersangkutan. Pada satuan kerja Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, jabatan Kuasa Pengguna Anggaran secara ex officio dilaksanakan oleh Sekretaris Pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Melaksanakan kewenangan Penguasa Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Pada bagian keempat pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak. PPK  menyusun  Harga Perkiraan Sendiri   (HPS)  berdasarkan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan  PERMA  Nomor 1  Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak  Mampu di Pengadilan. Untuk menentukan HPS, pedoman yang digunakan adalah Harga Satuan Tertinggi yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Agama. Harga satuan tertinggi untuk jasa layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Purwodadi tahun anggaran 2018 adalah sesuai dengan yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor DIPA 400952/2018 tanggal 05 Desember 2017, yaitu sebesar Rp. 100.000,- per jam layanan. Tugas pokok PPK lainnya yang berkenaan dengan pengadaan barang/jasa antara lain menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa, mengendalikan kontrak serta melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Penguasa Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam proses pelelangan, Pejabat Pembuat Komitmen bertindak menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan menandatangani Kontrak serta melaksanakan kontrak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1), pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Secara garis besar, pengadaan barang/jasa Posbakum diupayakan untuk memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, maka perlu dilakukan langkah sebagai berikut :

  1. Untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan,  maka   pelaksanaan tersebut masuk dalam kategori Jasa Konsultansi, dimana Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang  membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
  2. Metode pengadaan Penyedia Jasa Posbakum Pengadilan terdiri atas 3 hal. Pertama, jika pengadaan bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Pokja/Pejabat Pengadaan. Kedua, jika pengadaan bernilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi sederhana. Ketiga, jika pengadaan bernilai ditas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pokja melalui metode seleksi umum

Berdasarkan penjelasan tentang metode pengadaan barang/jasa pos bantuan layanan hukum, maka pengadaan barang/jasa Posbakum di pengadilan dilakukan dengan mengadakan seleksi sederhana, yang bisa diikuti oleh seluruh penyedia barang/jasa. Garis besar prosedur seleksi sederhana yaitu :

  1. Sekretaris Pengadilan Agama Purwodadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan rencana umum pengadaan barang/jasa yang meliputi:
  2. Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan
  3. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa
  4. Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pengadaan barang atau jasa, pengorganisasian pengadaan barang/jasa
  5. Penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja)
  6. Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum pengadaan untuk satu tahun anggaran
  7. Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan Rencana Umum pengadaan untuk satu tahun anggaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diproses
  8. Setelah menerima Rencana Umum Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen mengkaji ulang tentang ada tidaknya perubahan Rencana Umum Pengadaanyang telah ditetapkan oleh KPA
  9. Jika tidak ada perubahan rencana umum pengadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berkoordinasi dengan Tim Teknis untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis dan rancangan kontrak
  10. Merubah rencana umum pengadaan jika terdapat perubahan instruksi kegiatan. Form pengajuan pengadaan barang/jasa meliputi nama paket pengadaan nilai pagu anggaran
  11. Pejabat Pembuat Komitmen memberikan hasil penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis dan rancangan kontrak kepada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mahkamah Agung Korwil Jawa Tengan atau Bagian Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa
  12. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk memantau pelaksanaan pekerjaan, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan serta membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dengan penyedia barang/jasa
  13. Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Mahkamah Agung Korwil Jawa Tengah melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai Surat Keputusan yang dikeluarkan serta paket pekerjaan yang ada pada Rencana Umum pengadaan barang/jasa
  14. Hasil pekerjaan maupun pelaksanaannya dipantau oleh panitia/pejabat penerima/pemeriksa hasil pekerjaan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna barang/jasa
  15. Bagian pengadaan mendata, mengarsip serta mendokumentasikan seluruh kegiatan proses pengadaan barang/jasa untuk dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran

Berdasarkan penjabaran di atas dapat digambarkan bahwa peran KPA atas pengadaan barang/jasa Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi hanya sebatas melengkapi dokumen sebelum proses e-procurement. Begitupun dengan peran PPK dalam proses pengadaan barang/jasa. Ketidakterlibatan KPA dan PPK secara langsung dalam proses e-procurement membuat kesalahpahaman tentang jumlah jam layanan yang harus dibuat. Dimana seharusnya jam layanan yang harus disepakati adalah sejumlah 1050 jam layanan sesuai dengan rincian kertas kerja tahun anggaran 2018. Hal ini berdampak dengan perbedaan yang tertera di Surat Perjanjian Kerjasama dan rincian kertas kerja tahun anggaran 2018. Meskipun secara administrative semua dokumen yang diperlukan untuk e-procurement telah dipersiapkan secara matang oleh satker masing-masing, hendaknya keterlibatan langsung KPA dan PPK harus tetap dipertimbangkan. Hal ini jugalah yang bisa menyebabkan harga jasa konsultan untuk per orang masih jauh dengan HPS yang telah ditetapkan oleh PPK sebelumnya sejumlah Rp. 80.000/jam layanan. Perbedaan jumlah jam layanan juga berdampak pada pembayaran yang didasarkan atas orang/jam layanan. Untuk memenuhi jumlah jam layanan sebesar 2110, maka penghitungan imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum berdasarkan jumlah petugas yang melayani para pihak dan bukan berdasarkan pihak penyedia barang/jasa. Kesepakatan ini bukanlah hal yang bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014. Di dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Besarnya imbalan jasa diberikan oleh Pengadilan kepada Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan yang disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.” Berdasarkan kalimat tersebut tidak ada keharusan pembayaran imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum berdasarkan pemenang penyedia barang/jasa. Meskipun pada tahun anggaran ini, pemenang penyedia barang/jasa di satker Pengadilan Agama Purwodadi adalah suatu Lembaga Bantuan Hukum, tetapi metode pembayaran tetap mengacu pada pasa 34 Perma Nomor 1 Tahun 2014 di atas. Penambahan jam layanan di korwil Jawa Tengah, khususnya di Pengadilan Agama Purwodadi tak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan terutama bagi orang yang tidak mampu. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya dokumen Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2018 oleh H.Edy Iskandar selaku Panitera, Ali Choemaedi, SH selaku Sekretaris dan Drs.H.Toha Mansyur, SH., MH, selaku Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Tujuan penambahan jam layanan ini akan terwujud jika jumlah pihak yang dilayani oleh petugas bertambah. Tertulis pada Bab XII tentang Pembayaran Atas Prestasi Pasal 13 ayat (1) point ‘b’ bahwa jumlah orang yang dilayani sesuai target yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama dibuktikan dengan jumlah pelayanan yang tercatat di Buku Register Pelayanan Posbakum yaitu sejumlah 225 orang dilayani selama satu tahun. Jika kita hitung secara keseluruhan berdasarkan jumlah petugas yang melayani, jumlah hari efektif dalam setahun maka akan diperoleh perhitungan sebagai berikut : Jumlah pihak yang dilayani oleh 1 orang petugas 225 : 2 = ±113 orang/tahun. Jumlah pihak yang dilayani 1 orang petugas dalam 1 bulan 113 : 12 = ±10 orang/bulan. Sedangkan dalam 1 bulan terdapat 20-22 hari aktif (jika tidak ada cuti bersama dan libur panjang). Bisa disimpulkan 1 orang petugas dalam sehari hanya melayani 1 orang pihak atau bahkan tidak ada yang dilayani sama sekali. Jika ditinjau jam pelayanan di Posbakum yakni ±5-7 jam/hari. Sangat kurang efektif jika 5-7 jam pelayanan per hari, 1 orang petugas hanya melayani 0-1 pihak berperkara. Oleh sebab itu penambahan jumlah jam layanan harus diikuti dengan jumlah orang yang dilayani. Setidaknya sehari bisa melayani 4-5 orang/petugas. Dalam satu bulan dipeoleh 38-40 orang/bulan. Dalam setahun pihak yang dilayani bisa mencapai 450-480 orang. Jumlah ini mencapai dua kali lipat jumlah awal yang telah ditetapkan.

PENUTUPAN

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan jumlah jam layanan yang ada di SPK dan Rincian Kertas Kerja disebabkan karena ketidakterlibatan secara langsung KPA dan PPK dan proses e-procurement. Perbedaan ini pula yang menjadikan satker mengambil kebijakan agar penghitungan imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum di Pengadilan Agama Purwodadi berdasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah petugas Posbakum Pengadilan. Akan sangat lebih efektif jika penambahan jumlah jam layanan disertai dengan jumlah pihak yang dilayani di Posbakum. Hingga akhirnya tujuan Pengadilan Agama Purwodadi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu  bisa tercapai semaksimal mungkin

SARAN

Untuk kedepan diharapakan peran KPA dan PPK satker bisa dilibatkan langsung dalam proses e-procurement. Dalam pembuatan SPK, ketetapan jumlah pihak yang dilayani juga dipertimbangkan dengan jumlah jam layanan

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi