Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran sang penunjuk jalan yang lurus | Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 12 Rabiul Awal 1440 H.

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Analisis Cakap Hukum Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Yang Diajukan Calon Mempelai Sendiri

Oleh:

Rasikh Adila, S.HI.

 

 

A. Pendahuluan

Hukum di Indonesia telah mengatur perihal Perkawinan dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Termasuk di dalamnya batas usia diperbolehkannya melaksanakan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.Pasal 7 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dengan demikian, bagi wanita yang berusia kurang dari 16 tahun dan pria yang belum mencapai usia 19 tahun, apabila berkeinginan melangsungkan pernikahan, orangtuanya dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Namun, pada Pengadilan Agama Purwodadi ditemukan permohonan dispensasi nikah yang diajukan sendiri oleh calon mempelai, salah satunya adalah pada perkara nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwdyang diajukan oleh Aji Santoso bin Yono yang berusia 18 tahun.

Tindakan perdata berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata tidak dapat dilakukan oleh orang dianggap tidak cakap bertindak salah satunya adalah anak yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 330 KUHPerdata orang yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya dianggap belum dewasa. Berdasarkan ketentuan ini, Aji Santoso bin Yonomasih dianggap tidak cakap bertindak.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang diteliti pada paper ini adalah sebagai berikut:

  1. Apa yang dimaksud dengan cakap hukum?
  2. Bagaimanakah status kecakapan hukum Calon Mempelai sebagai Pemohon Dispensasi Nikah?

C. Pembahasan

     1. Tinjauan Umum tentang Cakap Hukum dan Dispensasi Nikah

a. Cakap Hukum

Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak, sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian, kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap (tidak berwenang) melakukan suatu tindakan hukum, yaitu pihak-pihak sebagai berikut:

  • Anak yang belum dewasa
  • Orang yang berada di bawah pengampuan
  • Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Namun berdasarkan SEMA nomor 3/1963 juncto Pasal 31 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap melakukan perbuatan hukum sendiri

  • Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.[1]

Ketentuan mengenai kedewasanberdasarkan hukum positif di Indonesia memiliki keragaman sebagai berikut:

  • Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam pasal 330 KUHPerdata yaitu:[2]

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

  • Pasal 1912 KUH Perdata menyatakan bahwa batas usia anak dianggap cakap sebagai saksi adalah 15 (lima belas) tahun.
  • Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.[3]

  • Pasal 1 angka (3)Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  • Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah kawin.

b. Dispensasi Nikah

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.[4] Dispensasi nikah yang dimaksud dalam UU no.1 tahun 1974 adalah penyimpangan terhadap usia pernikahan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[5]Dispensasi nikah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yangingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harusmengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atauMahkamah Syar’iyah.

  • Permohonan dispensasi kawin diajukan olah calon mempelai pria yangbelum berusia 19 tahun, wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atauorang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atauMahkamah Syar’iyah dalam daerah dimana calon mempelai dan/atauorang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
  • Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai priadan/atau calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-samakepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam daerahhukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempattinggal.
  • Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dapat memberikandispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluargadekat atau walinya.
  • Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berupapenetapan. Jika Pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, makapihak Pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.[6]
  1. Kecakapan hukum Calon Mempelai sebagai Pemohon Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,pada dasarnya harus diajukan oleh Kedua Orangtua calon mempelai. Ketentuan ini berkaitan dengan kekuasaan orangtua pada pasal 47 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

(1)  Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Kemudian berdasarkan pasal 7 ayat (3) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila salah satu orangtua calon mempelai telah meninggal atau tidak mampu mengajukan permohonan, maka diajukan oleh salah satunya yang mampu mengajukan permohonan, dan apabila keduanya telah meninggal atau tidak mampu mengajukan permohonan maka permohonan dapat diajukan oleh wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

Ketentuan mengenai permohonan yang diajukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas berkaitan dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Calon mempelai mengajukan sendiri permohonan Dispensasi Nikah karena beberapa faktor, diantaranya:

  1. Kedua orang tua telah meninggal dunia.
  2. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas telah lebih dulu meninggal atau tidak cakap hukum karena pikun.
  3. Belum pernah ada penetapan perwalian atas Calon Mempelai.
  4. Keluarga calon mempelai menyetujui keinginan Calon Mempelai untuk menikah namun enggan mengajukan permohonan ke Pengadilan karena kesibukan.

Dengan demikian calon mempelai tidak lagi memiliki wakil yang dapat menyampaikan kehendaknya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan. Padahal usia calon mempelai belum lepas dari batas usia tidak dewasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 330 KUH Perdata yaitu 21 tahun yang menjadi salah satu syarat kecakapan hukum.

Meski demikian, kedewasaan tidak hanya diperoleh pada batas usia tertentu saja, melainkan juga dapat diperoleh dengan jalan perkawinan.[7]Konstruksi hukum Perdata di Indonesia menghendaki semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.[8] Oleh karena itu, calon mempelai yang mengajukan sendiri permohonan dispensasi nikahnya dapat diposisikan tidak hanya sebagai pemohon dispensasi nikah, melainkan juga sebagai orang yang mengajukan permohonan agar status ketidakdewasaan yang melekat padanya diangkat.

Penutupan

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan iniadalah sebagai berikut:

  1. Cakap Hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindakkecuali mereka yang diatur dalam undang-undang.
  2. Calon mempelai yang mengajukan sendiri permohonan dispensasi nikahnya karena pada dasarnya semua orang dalam keadaan cakap (bewenang) bertindak kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang, sementara tidak ada peraturan yang melarangnya.

2. Saran

  1. Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Nikah hendaknya tetap mempertimbangkkan ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf a yaitu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  2. Hakim dalam mengadili perkara Dispensasi Nikah hendaknya memeriksa kedewasaan anak yang dimohonkan dispensasi baik secara yuridis, biologis, dan sosiologis.

 

Daftar Rujukan

Buku

Fuady, Munir, Konsep Hukum Perdata,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Jakarta: DIPA, 2013.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996.

---------------------------------------, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

---------------------------------------, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

 

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa dalam Rangka Pelayanan Pertanahan

 

[1]Munir Fuady,Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 196-197

[2]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 90.

[3]Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hal. 551.

[4] R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, Kamus Hukum (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1996), hlm. 36.

[5] Pasal 7 ayat (2) UU no. 1 tahun 1974.

[6]Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, (Jakarta:DIPA, 2013), hlm. 150.

[7] Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 47 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974.

[8] Pasal 1329 KUHPerdata.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi