SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Peran Panitera/Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan

Oleh: Muhammad Ridho

 

A. PENDAHULUAN

      Sebagai titik tolak berpikir dan bertindak dalam penegak hukumbagi Negara Indonesia, secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945,telah disepakati sebagai dasar hukum atas segala perbuatan danpemberlakuan undang-undang.Dimana hal ini sebagaimana tertulis dan tertuang dalampenjelasan, bahwa Negara Indonesia adalah didasarkan atas hukum(rechtsstsaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).[1]Maka dalam hubungan tersebut bahwa di dalam menggerakkanserta mempertahankan kedudukan hukum bagi kehidupan berbangsa danbernegara, kiranya realisasinya tidak terlepas dari aparat berwenang yangberwenang untuk itu. Karena sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana di ubah denganUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan PokokKekuasaan Kehakiman: “bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana,cepat dan dengan biaya ringan”.

     Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktoryang dapat mempengaruhi berfungsinyahukum dalam masyarakat atau efevititaspenegakan dan penerapan hukum dipengaruhioleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnyasendiri, faktor penegak hukum, faktor saranadan fasilitas, serta faktor masyarakat yaitulingkungan dimana hukum tersebut berlakuditerapkan. Keempat faktor diatas salingberkaitan, karena merupakan esensi daripenegakkan hukum, serta merupakan tolakukur efektivitas penegakan hukum.[2]

     Kemudian daripada itu dengan mengingat ruang lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan. Maka atas dasar perkembangan itulah panitera sebagai salah satu unsur dari aparat pengadilan dengan tugas sebagai pembantu hakim untuk mewujudkan terciptanya penerapan hukum, tentunya baginya dituntut suatu kemampuan dan peranan yang lebih baik dan terarah. Karena dengan melihat posisi panitera dalam persidangan jelas bukan hanya pendamping yang bersifat pasif, melainkan darinyalah perolehan segala hal yang berkaitan dengan pembuktian suatu perkara.

      Kemudian apabila keadaan tersebut dikaitkan lagi dengan sifat hukum perdata itu sendiri, yang mana peranan hakim disini hanya lah pasif atau dalam arti kata bahwa sengketa yang diajukan untuk diperiksa dimuka sidang pada azasnya ditentukan oleh para pihak, sedangkan hakim sendiri hanya sebagai moderator untuk jelasnya sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: “Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”Dalam penjelasan, disebutkan bahwayang dimaksud dengan sederhana adalahpemeriksaan dilakukan dengan cara efisien danefektif, kemudian yang dimaksud dengan biayaringan adalah biaya perkara yang dapat dipikuloleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankanketelitian dalam mencari kebenaran dankeadilan.

     Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas menyebabkan suatu petunjuk besarnya peranan panitera di dalam mencatat setiap keterangan-keterangan serta hal-hal lain yang penting selama pembuktian yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa dan dengan alasan itu penulis mengangkat ke dalam Paper judul Peran Panitera/Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat Dan Biaya Ringan.

  1. PERMASALAHAN

     Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

  1. Apa yang di maksud dengan Panitera/Panitera Pengganti dan tugas pokoknya?
  2. Apa definisi dan dasar hukum dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan?
  3. Bagaimana peran Panitera/Panitera Pengganti dalam Pelaksanaan Peradilan Cepat dan Biaya Ringan?

B. PEMBAHASAN

  1. Pengertian Panitera dan Panitera Pengganti

      Secara struktural Panitera adalah sebagai pembantu pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawab tugasnya juga kepada Pimpinan Pengadilan. Sedangkan secara umum, mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Pimpinan pengadilan dalam menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsinya dalam kepaniteraan. Tugas pokok dan fungsi kepaniteraan memberikan pelayanan teknis di bidang adminitrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]Panitera memimpin pada bagian Kepaniteraan Pengadilan.[4]Sedangkan Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional di lingkungan peradilan. Tugas Panitera Pengganti yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding.[5]

      Sebagaimana tersebut dalam pasal Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 70 tahun 1989 Peradilan Agama. Secara umum, Panitera sebagai pelaksana administrasi pengadilan mempunyai 3 macam tugas, yaitu : Pelaksana Administrasi Perkara, Pendamping Hakim dalam persidangan dan Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan serta tugas-tugas Kejurusitaan lainnya. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Panitera berkewajiban mengatur tugas dari para pembantunya, yakni Wakil Panitera dan Panitera Muda. Sebagai pendamping Hakim/Majelis dalam persidangan, Panitera berkewajiban mencatat jalannya persidangan dan dari catatan-catatan tersebut, hendaknya disusun berita acara persidangan. Dalam hal, Panitera berhalangan, maka Panitera dibantu oleh para Panitera Pengganti. Selanjutnya, sebagai pelaksana putusan dan pelaksanaan tugas kejurusitaan lainnya, Panitera dibantu oleh Juru Sita Pengadilan Agama atau Juru Sita Pengganti. Pengecualian pada Panitera Pengadilan Tinggi Agama tugas sebagai pelaksana putusan dan kejurusitaan lainnya tidak diatur, karena sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama tidak melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan dan eksekusi.

2. Definisi dan Dasar Hukum Asas Peradilan Cepat dan Biaya Ringana. 

  1. Asas Cepat

      Cepat secara bahasa artinya waktu singkat atau segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.  Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Penyelesaian perkara yang cepat adalah merujuk pada jalannya proses persidangan, yang mana asas ini menuntut dapat dengan segera menangani setiap perkara yang yang telah didaftarkan di Pengadilan (Mulai dari tahap input data, pemeriksaan, persidangan, putusan, minutasi, eksekusi, dll).Mahkamah Agung dalam surat edaran No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan memberikan batasan waktu paling lama enam (6) bulan[6], artinya setiap perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam (6) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan.

     Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantisa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti. 
Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. 
Lakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. 
Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan.

2. Asas biaya ringan 

      Biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk biaya perkara seperti pemanggilan para pihak, saksi dan materai. Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. 

       Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperikasa di muka pengadilan. 

       Pembayaran panjar biaya perkara bagi calon penggugat atau pemohon dilakukan dikasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan dan ditulis di SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma ( Prodeo). ( Pasal 237-245 HIR/  Pasal  273-277 R.Bg).Mengenai peradilan secara cuma-cuma atau prodeo diatur dalam pasal 237 HIR. Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang tentang hukum acara perdata yang memuat peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdi bagi kepentingan penegakan hukum. 

3. Dasar Hukum Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan

      Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang menggantikan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970) yang dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat” dan pasal 5 ayat 2 berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

  1. Peran Panitera/Panitera Pengganti dalam Pelaksanaan Peradilan Cepat dan Biaya Ringan

     Panitera adalah Pejabat Pengadilan yang dalam struktural membantu Pimpinan yaitu Pengadilan dan memimpin di bidang Kepaniteraan. Serta menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim sidang untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang. Peran panitera yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding.[7] Selain itu Panitera juga memiliki peran yaitu sebagai berikut:

  1. Melaksanakan kegiatan kepaniteraan pengadilan setempat dengan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
  2. Menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan dan memberinya nomor registerasi perkara serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan.
  3. Membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku.
  4. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya acara sidang pengadilan.
  5. Melaksanakan putusan pengadilan.
  6. Menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya di kantor kepaniteraan tempatnya bertugas:
    • Berkas perkara,
    • Putusan,
    • Dokumen,
    • Akta-akta,
    • Buku-buku daftar,
    • Uang pembayaran ongkos perkara,
    • Uang titipan pihak ketiga (konsinyasi),
    • Surat-surat berharga,
    • Barang-barang bukti perkara

       Sedangkan Panitera Pengganti adalah Pegawai Pengadilan yang bertugas mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan diantaranya sebagai berikut:

  1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana, dan mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan.
  2. Melaporkan kegiatan persidangan kepada panitera muda yang bersangkutan secara tepat dan cermat.
  3. Membuat berita acara persidangan.
  4. Mengetik berita acara dan putusan (minutasi perkara) dan menandatanganinya.
  5. Melaporkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
  6. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai minutasi kepada panitera muda yang bersangkutan.
  7. Melaksanakan tugas–tugas sesuai Standard Operating Procedures (SOP).
  8. Tugas – tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

       Peran dan tugas Panitera dan Panitera Pengganti di atas tersebut tidak dapat dipisahkan dari tugas pokok pengadilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Sehingga rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan efektif dengan memfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi membutuhkan kerja-kerja administrasi yang tidak lain tugas kepaniteraan.Sedangkan pelaksanaan peradilan cepat dan biaya ringanDalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa tujuan dari Asas Cepat dan Biaya Ringan adalah untuk memenuhi harapan dari masyarakat pencari keadilan yang ingin berperkara secara cepat, tepat, adil, dan dengan biaya yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi mereka.

       Berdasarkan pemaparan di atas maka peran Panitera/Panitera Pengganti dalam Pelaksanaan Peradilan yang cepat dan biaya ringan merujuk pada jalannya proses persidangan, yang mana asas ini menuntut dapat dengan segera menangani setiap perkara yang telah didaftarkan di Pengadilan (Mulai dari tahap input data, pemeriksaan, persidangan, putusan, minutasi, eksekusi, dll) dan dengan biaya yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi mereka.Seperti membantu Hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan kemudian menuangkannya dalam berita acara sidang, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan, minutasi, melaporkan dan menyerahkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya, menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan dan memberinya nomor registerasi perkara serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan, membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku dan melaksanakan putusan pengadilan

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

       Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

  1. Secara struktural Panitera adalah sebagai pembantu pimpinan, dengan demikian segala pertanggungjawab tugasnya juga kepada Pimpinan Pengadilan.Sedangkan Panitera Pengganti adalah jabatan fungsional di lingkungan peradilan. Tugas Panitera Pengganti yaitu memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding.
  2. Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama.Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Dasar hukumnya yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Peran Panitera/Panitera Pengganti dalam Pelaksanaan Peradilan yang cepat dan biaya ringan merujuk pada jalannya proses persidangan, sepertimembantu Hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan kemudian menuangkannya dalam berita acara sidang, mengetik konsep putusan dan menandatangani berita acara dan putusan, minutasi, melaporkan dan menyerahkan kepada panitera muda yang bersangkutan untuk mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya, menerima berkas-berkas perkara yang masuk ke pengadilan dan memberinya nomor registerasi perkara serta membubuhkan catatan singkat tentang isi perkara yang bersangkutan, membuat salinan putusan menurut undang-undang yang berlaku dan melaksanakan putusan pengadilan

2. Saran

       Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas serta mengingat besarnya peran Panitera/Panitera Pengganti dalam pelaksanaan Peradilan yang cepat dan biaya ringan maka harapannya setiap Panitera atau Panitera Pengganti senantiasa mengoptimalkan peran-peran tersebut demi tercapainya asasperadilan cepat dan biaya ringan bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Sulaiman, “Epistomologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia) dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

Budi Suhariyanto, “Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan” dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volumen 3, Nomor 1 Maret 2014, H. 13

PERMA Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan.

 

[1]Sulaiman, “Epistomologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia) dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016.

[2]Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8

[3] Budi Suhariyanto, “Quo Vadis: Status Jabatan dan Sistem Karir Kepaniteraan Peradilan” dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volumen 3, Nomor 1 Maret 2014, H. 13

[4]Pasal 94 ayat 2 PERMA Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

[5]Pasal 431 PERMA Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

[6]SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan.

[7]Pasal 431 PERMA Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi