Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Optimalisasi Delegasi Panggilan SIPP Demi Terciptanya Pemeriksaan Perkara Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan

Oleh: Achmad Fachruddin

ABSTRAK

       Pengadilan Agama mempunyai peranan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang beragama Islam. Salah satu asas peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktis nya Mahkamah Agung masih terus memberikan inovasi terkait beberapa teknis administrasi yang masih memeiliki kendala yaitu keterlambatan dalam penyampaian relaas panggilan dari pengadilan yang berasal dari luar daerah. Salah satu inovasi yang dimaksud adalah Menu Delegasi pada aplikasi SIPP.

       Setidaknya terdapat tiga kendala pada belum optimalnya pelaksanan menu Delegasi SIPP yaitu kurang optimalnya sumber daya manusia, kurang tesedianya sarana prasarana dan kurang tegasnya regulasi dari Pengadilan Tinggi. Sehingga diperlukan sebuah tawaran solusi alternatif dengan mengakaji ulang analisis beban kerja dan pegusulan regulasi dari Pengadilan Tinggi.

Kata kunci : Delegasi, SIPP.

 

A. PENDAHULUAN

       Peradilan Agama adalah tempat dimana para pihak mencari keadilan, khususnya dalam ranah keperdataan yaitu hukum keluarga dan ekonomi Syariah. Dalam kewenangannya, peradilan bukan hanya berperan sebagai pelakasana kekuasaan kehakiman melainkan juga sebagai pelaksana pelayanan publik[1]. Sehingga dalam pelayanannnya, tentu mengusung asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga asas ini seolah-olah dinilai sebagai tolak ukur efektifnya sebuah pelayanan di dalam sebuah instansi dalam melayani masyarakat[2]. Oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi negara yang membawahi peradilan-peradilan di bawahnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah membuat sebuah inovasi pelayanan yang berusaha memangkas ribetnya birokrasi yang terkesan memperlama proses beracara di pengadilan yaitu SIPP.

       Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi yang dapat diakses baik oleh pihak internal yaitu Peradilan maupun pihak eksternal yaitu masyarakat umum. Bagi masyarakat, aplikasi ini sangat bermanfaat dalam memantau perkembangan perkaranya mulai dari majelis hakim yang memeriksa perkara, transparansi biaya perkara hingga jadwal dan agenda persidangan hingga putusnya perkara. Sedangkan bagi Peradilan, aplikasi ini mempunyai peran sebagai monitioring dan administrative. Monitoring digunakan bagi pejabat di atasnya atau peradilan tingkat banding/ Mahkamah Agung untuk memantau kinerja perangkat peradilan dan perkembangan perkara yang sedang berjalan maupun telah selesai. Sedangkan peran administrative digunakan sebagai perangkat menyelesaikan segala urusan beracara di Pengadilan mulai dari pendaftaran perkara, penetapan majelis dan hari sidang, pemanggilan para pihak, pembuatan berita acara sidang, hingga konsep putusan.

       Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa kekurangan, baik dari faktor mekanisme dalam aplikasi SIPP sendiri yang amsih terus mendapat perbaikan maupun kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikannya. Salah satu yang menjadi apresiasi bagi aplikasi SIPP dalam memecahkan permasalahan klasik di dalam Pengadilan adalah seringya ketidak tepatan penerimaan relaas panggilan yang berasal dari Pengadilan lain atau dikenal dengan istilah Tabayyun. Setelah SIPP dipergunakan serentak di lingkungan Peradilan mulai awal tahun 2016, menu Delegasi Masuk dan Keluar diharapkan dapat menjawab persoalan yang berlarut-larut dirasakan oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Akibatnya persidangan tidak dapat dilaksanakan secara cepat dan mengalami penundaan berlarut-larut, karena sampai persidangan dimulai relaas panggilan yang dimaksud belum diterima oleh pengadilan pemeriksa perkara . Tentu pihak akan dirugikan secara waktu maupun materi, mengingat tidak semua masyarakat yang mengajukan perkaranya di pengadilan adalah dari kalangan menengah ke atas.

       Hal ini lah yang menjadi perhatian bagi Mentee dalam membuat paper ini untuk mengupas permasalahan serta memberikan penawaran solusi bagi permasalahan yang sudah berlarut-larut di lingkungan peradilan.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

  1. Kendala apa sajakah yang ditemukan dalam pelaksanaan delegasi masuk dan keluar pada SIPP ?
  2. Solusi seperti apa yang dapat ditawarkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan delegasi masuk dan keluar pada SIPP?

C. PEMBAHASAN

       Sebelum melaksanakan pemeriksaan perkara yang telah terdaftar, pengadilan harus memanggil para pihak untuk hadir di ruang persidangan baik secara pribadi ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya[3]. Demikian juga dalam wilayah panggilan yang berada di luar wilayah yurisdiksi pengadilan tempat pemeriksa, maka para pihak harus dipanggil dengan prosedur Pengadilan pemeriksa mengirimkan permohonan bantuan pemanggilan atau delegasi keluar kepada Pengadilan dimana pihak yang akan dipanggil tinggal di wilayah yuridiksi pengadilan tersebut[4].

       Ketika relaas panggilan tersebut telah dipanggil oleh Pengadilan yang bersangkutan, maka Pengadilan yang bersangkutan harus mengirimkan dan diterima oleh pengadilan pemeriksa perkara paling lambat sebelum persidangan dilaksanakan. Namun dalam realisasinya, dari sekian perkara yang berkaitan pada panggilan luar wilayah yurisdiksi , panitera pengganti selalu mengeluhkan pada keterlambatan relaas panggilan yang belum diterima di berkasnya sampai pada waktu sidang akan dimulai oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara. Sehingga Majelis Hakim pemeriksa tidak bisa menjalankan hukum acara yang memang mewajibkan adanya relaas panggilan sebelum memeriksa perkara.

       Seringkali panitera pengganti menghubungi jurusita/ bahkan ketua pengadilan yang langsung menanyakan relaas panggilan kepada Pengadilan terkait via telepon. Tentu hal ini menyebabkan ketidak profesionalisan perangkat pengadilan dalam menjalankan tugas dan kewajiban demi terwujudnya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

       Menyikapi hal ini, kemudian MARI memberikan petunjuk jika dikhawatirkan persidangan menjadi lama dikarenakan menunggu relaas panggilan asli, maka diperbolehkan mengirimkan surat elektronik sebagai solusi alternative untuk digunakan sebagai relaas pengganti, sedangkan relaas panggilan dikirimkan kemudian[5].

       Menu Delegasi SIPP memuat pada tiga fungsi yaitu pengiriman bantuan, penerimaan bantuan dan tindak lanjut/ jawaban atas permohonan bantuan.

 

Gambar 1.1: Menu Delegasi SIPP

       Daftar Menu Delegasi keluar, merupakan fungsi yang digunakan untuk memantau surat permohonan bantuan yang telah dikirimkan kepada Pengadilan lain. Dengan tahapan :

  • Pengadilan membuat dan mengupload e-doc surat pengantar permohonan bantuan panggilan kepada pengadilan yang dituju beserta nomor perkara pengadilan asal ;

 

 

Gambar 1.2 : Delegasi keluar

       Daftar Delegasi Masuk, merupakan fungsi yang digunakan untuk melihat adanya surat permohonan bantuan yang telah dikirimkan dari Pengadilan lain. Dengan tahapan:

  • Pengadilan yang ditunjuk menerima dan mendownload e-doc surat permohonan bantuan panggilan yang dikirimkan, untuk kemudian di tindak lanjuti;

Gambar 1.3 : Delegasi Masuk

       Namun dalam realisasinya, proses yang sederhana ini masih belum dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa kendala sebagai berikut :

  1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan Delegasi Masuk dan Keluar pada SIPP

       Dari uraian di atas, berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang di dapatkan dari Panitera Pengadilan Agama Purwodadi serta Petugas Tabayun disimpulkan beberapa kendala yang menyebabkan ketidaklancaran relaas panggilan dalam proses Persidangan yang dikelompokan kepada tiga hal yaitu :

  1. Teknis Pengiriman :
  • Pengiriman relaas via pelayanan Pos yang mengalami keterlambatan ke Pengadilan terkait;
  • Keterlambatan pemanggilan oleh Pengadilan terkait kepada para pihak;
  • Keterlambatan pengiriman kembali oleh Pengadilan terkait via pelayanan Pos, yang berakibat keterlambatan penerimaan kembali relaas oleh pengadilan pemeriksa;
  1. Sumber Daya Manusia :
  • Kekurang maksimalnya petugas tabayun dalam mengelola dan mengoptimalkan aplikasi SIPP, karena begitu banyaknya panggilan ditambah beban kerja yang dibebankan dari atasan, khususnya pada Pengadilan Kelas IA;
  • Belum semua pengadilan serempak melaksanakan dan melakukan evaluasi dalam pelaksanaan delegasi panggilan via SIPP;
  1. Peraturan dari pusat:
  • Tidak adanya himbauan tegas ataupun sanksi administrasi dalam bentuk surat keputusan dari BADILAG atau Pengadilan Tinggi masing-masing wilayah, sehingga tidak adanya keseragaman komitmen untuk memaksimalkan menu delegasi keluar dan masuk pada aplikasi SIPP.

Dari ketiga poin di atas, sejauh mentee mengamati permasalahan yang hamper ditemukan di setiap pengadilan khususnya kelas I A yaitu :

  • Kurang maksimalnya kinerja dari petugas dan sarana prasarana untuk melakukan scan dokumen dengan cepat;
  • Tidak serempaknya antar Pengadilan untuk merealisasikan aplikasi ini;

 

 

 

Gambar 1.5 : Delegasi yang belum ditindaklanjuti

2. Solusi Alternatif Pengoptimalan Pelaksanaan delegasi masuk dan keluar pada SIIP

  1. Evaluasi Analisis Beban Kerja Personal

       Perlu adanya evaluasi pada beban kerja pegawai, sehingga dapat ditemukan mana saja pegawai yang sedikit beban kerja nya atau mengalami overtasking bahkan lebih, yang menyebabkan pekerjaannya menjadi tidak maksimal dan realisasi delegasi SIPP menjadi menumpuk bahkan terhenti. Hal ini biasanya dituangkan dan dikaji pada analisa beban kerja oleh masing-masing pengadilan.

       Setelah dilakukan analisa, mengingat tugas relaas tabayun ini adalah pekerjaan yang terus menerus selama persidangan terus berjalan, paling tidak ada 2 orang yang melaksanakan tugas ini. Sehingga jika salah satu tidak optimal dikarenakan suatu hal maka satu yang lainnya dapat menggantikan tanggung jawabnya.

       Dari hasil analisis beban kerja akan terlihat beban kerja pegawai yang merata atau belum merata. Dengan demikian dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan petugas khusus yang fokus hanya pada bidang persuratan keluar masuk via online dengan job deskripsi sebagai berikut :

  1. Menerima dan meregister surat masuk dan keluar via online;
  2. Melakukan manajemen, pengarsipan digitalisasi persuratan masuk dan keluar ;
  3. Melakukan kontrol jadwal persidangan, manajemen, pengarsipan dan digitalisasi relaas panggilan untuk dan/ atau dari pengadilan lain;
  4. Menscan dan mengupload e-doc relaas panggilan untuk pengadilan luar daerah pada menu server tabayun online secara berkala;
  5. Melakukan koordinasi dengan Jurusita dan Panitera Pengganti terkait panggilan-panggilan yang akan atau sudah di tindak lanjuti;

 2. Regulasi dari Pengadilan Tinggi sebagai Pelaksana dan Pengawas Pengadilan di bawahnya.

       Telah kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. Namun sejauh ini belum ada regulasi tegas di bawahnya yang mewajibkan peradilan-peradilan di bawahnya untuk melaksanakan delegasi menggunakan SIPP.

       Tentu solusi yang mentee tawarkan di atas, belum bisa dilaksanakan secara memaksa mengingat tindakan administrasi pada instansi berdasarkan birokrasi yang bersifat hierarki. Sehingga regulasi dari Pengadilan Tinggi sangat dibutuhkan, sebagai dasar bagi masing-masing ketua Pengadilan setempat untuk dapat membuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan di bawahnya. Setidaknya terdapat beberapa langkah supaya masing-masing pengadilan dapat mengoptimalkan menu pada SIPP dengan cara sebagai berikut :

  1. Dituangkan dalam bentuk regulasi yang tegas;
  2. Kebijakan tidak hanya berfokus pada punishment, melainkan juga reward;
  3. Dimasukan sebagai ajang dalam kompetisi SIPP antar Pengadilan yang paling paling aktif;

       Jika kedua hal ini dilaksanakan serentak oleh seluruh pengadilan, tentu menu delegasi SIPP yang telah dilaunching oleh Mahkamah Agung RI dapat berjalan secara optimal. Besar harapan dapat memecahkan permasalahan klasik pada lingkungan peradilan yaitu sering ketidak tepatan waktu relaas bantuan dari pengadilan lain.

3. Melakukan Koordinasi Antar Petugas Tabayun Online

       Para Petugas tabayun online ini dapat memaksimalkan teknologii informasi untuk membuat komunitas semisal grup whatsapp atau media lainnya. Sehingga masing-masing petugas dapat saling merespon secara cepat dalam bertukar info dan menindaklanjuti terhadap relaas-relaas yang belum ditindaklanjuti dalam menu delegasi panggilan di SIPP. Info kontak person petugas ini juga mesti dicantumkan pada website masing-masing pengadilan atau pada homepage menu tabayun online.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

       Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

  1. Kendala dalam kurang optimalnya realisasi dan pelaksanaan menu delegasi panggilan keluar dan masuk pada SIPP antara lain :
  2. Kurang maksimalnya sumber daya manusia sebagai pengelola aplikasi akibat kurangnya kompetensi dan beban kerja yang tidak merata;
  3. Sarana prasarana yang kurang memadai untuk mendukung aplikasi ini;
  4. Belum adanya regulasi yang sifatnya kewajiban dan memberikan punishment ataupun reward bagi pengadilan yang telah aktif.
  5. Solusi yang ditawarkan adalah:
  6. Adanya pengkajian ulang pada Analisis Beban Kerja dan fasilitas kerja pada masing-masing pegawai, khususnya pelaksana. Sehingga akan ditemukan mana saja pegawai-pegawai yang cukup/ lebih atau kurang beban kerjanya;
  7. Adanya regulasi yang dibentuk oleh Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan koordinasi dengan Dirjen Badilag yang sifatnya imperative-solving, rewarding-punishing.Sehingga penerapan pada pengadilan Pelaksana benar-benar mempunyai dasar antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya;
  8. Sikap inovatif dan kreatif dari masing-masing petugas Delegasi Online dengan memanfaatkan media sosial semacam Whats App. Sehingga saat bertukar informasi dapat segera ditindaklanjuti oleh Jurusita terkait.

Sedangkan saran yang dapat diberikan oleh mentee adalah :

  1. Pimpinan khususnya atasan langsung dari tim pelaksana selalu mengevaluasi beban kerja pada tiap-tiap semester atau tahunan;
  2. Menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung efektifitasnya delegasi SIPP;
  3. Membuat regulasi yang didasari atas kebutuhan dan efektifitas administrasi di lapangan ;

 DAFTAR PUSTAKA :

Arto, Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 2015: Pustaka Pelajar, Jakarta

Buku II Pedoman Administrasi Peradilan Agama , Mahkamah Agung RI

Referensi Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administarsi Kependudukan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Publik di wilayah peradilan.

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

 

[1] Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/2012 tentang Standar Pelayanan Publik di wilayah peradilan. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung kemudian mengeluarakan kebijakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang berisi tentang pedoman dan standarisasi pelayanan dan manajemen yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh peradilan.

[2] Pasal 1 ayat 4 1 Undang-undang No 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

[3] Pasal 55 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[4] Buku II Pedoman Administrasi Peradilan Agama, Dirjen Badilag MARI tahun 2014, Hlm.27

[5]Angka 7 poin h dalam SEMA No 6 tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan / Panggilan

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi