Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Peran Panitera Pengganti dalam Implementasi One Day Minute di PA Purwodadi

Oleh

GUSTOMO TRY BUDIHARJO

 

PENDAHULUAN

Salah satu bagian penting dalam adminitrasi manjemen perkara ialah minutasi. Minutasi berasal dari kata  “minut” yang berarti asli, dengan demikian secara bahasa minutasi memliki arti pengaslian. Secara istilah minutasi dapat diartikan sebagai proses menjadikan berkas-berkas perkara menjadi Arsip Negara. Sementara minutasi dapat pula dipahami sebagai proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembendelan serta pengesahan suatu perkara. Demikian pengertian dasar minutasi.[1]

Sejak terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1962 dan Nomor 4 Tahun 1998, minutasi digunakan sebagai indikator penyelesaian berkas. Artinya minutasi mengalami pergeseran makna. Minutasi digunakan sebagai indikator kinerja penyelesaian suatu perkara. Oleh karena kinerja suatu peradilan dapat dilihat dari rasio minutasi perkara, maka minutasi sangat penting untuk diperhatikan.

Minutasi dapat dilaksanakan dengan cara berangsur-angsur (tidak sekaligus) yaitu setiap selesai sidang. Kemudian dapat juga dilaksanakan dengan cara per kelompok yaitu dengan mengelompokkan jenis surat-surat asli dalam kelompok tertentu.[2] Jadi penyusunan berkas dilakukan secara berangsur-angsur dan kronologis sesuai dengan tahapan perkara sebagaimana pada susunan pemberkasan di Buku II.[3]

Adapun yang bertanggung jawab terhadap minutasi berkas perkara adalah majelis hakim. Namun sebagai pelaksananya ialah Panitera Pengganti yang membantu majelis selama persidangan. Maka dari itu, pengawasan terhadap kinerja Panitera Pengganti harus selalu dilakukan. Sebab minutasi berkas perkara sejak terbitnya Surat Edaran Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama, serta dituangkan dalam Buku I Pedoman Standar SAPM edisi III yang saat ini menjadi APM tidak dilakukan dalam 2 - 14 hari setelah putusan dibacakan melainkan pada hari yang sama dengan putusan dibacakan.

Pada rapor kinerja penanganan perkara selama tahun 2018 PA Purwodadi mempunyai beban minutasi sejumlah 3656 dan terminutasi sejumlah 3330[4] dengan beban perkara 4422[5], sehingga menghasilkan persentase minutasi sebesar 91,08%. Berdasarkan realita tersebut, mentee merasa perlu mengangkat tema ini, karena dengan banyaknya perkara yang mencapai ribuan, mungkinkah persentase minutasi mencapai 100% dan tentunya dengan tidak mengabaikan aturan – aturan yang berlaku.

  1. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, mentee mendapatkan beberapa permasalahan terkait peran panitera pengganti dalam mensukseskan one day minutation pada Pengadilan Agama Purwodadi yaitu:

  1. Sejauhmana peranan Panitera Pengganti dalam proses minutasi di Pengadilan Agama Purwodadi?
  2. Berapa durasi waktu yang dibutuhkan panitera pengganti dalam proses minutasi perkara di Pengadilan Agama Purwodadi?
  3. Bagaimana hasil one day minutation pada Pengadilan Agama Purwodadi selama Tahun 2018?

 

PEMBAHASAN

1. PERANAN PANITERA PENGGANTI DALAM PROSES MINUTASI DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI.

Pengadilan Agama Purwodadi merupakan Pengadilan Kelas 1A yang dalam penerimaan perkara pada tahun 2018 sejumlah 4422 perkara dengan tingkat minutasi perkara 91,08% . Dengan presentase yang sedemikian tinggi, tentu diperlukan sebuah kerjasama sama yang baik dan terkoordinasi. Sementara Dirjen Badilag  pada tanggal 31 Juli 2018 mengeluarkan perintah tentang keharusan minutasi perkara satu hari setelah perkara putus.[6]

Pembenahan proses minutasi perkara di Pengadilan Agama Purwodadi dilaksanakan dengan disusunnya SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari dengan tahapan aktivitas sebagai berikut:

  • Panitera Pengganti menyusun berkas perkara secara kronologis, dimulai dari surat gugatan/ permohonan sampai dengan berita acara pembacaan putusan, yang dilakukan setiap kali persidangan.
  • Panitera Pengganti membuat daftar isi berkas perkara.
  • Panitera Pengganti menjahit berkas yang sudah diminutasi dan mensegel dengan stiker segel dengan logo pengadilan.
  • Panitera Pengganti mencatat tanggal penyelesaian minutasi (maksimal 14 hari sejak pembacaan putusan) dan menginput kedalam aplikasi SIADPA yang kemudian memberikannya kepada Ketua Majelis
  • Ketua Majelis mengecek dan menandatangani sampul minutasi
  • Panitera Pengganti menyerahkan berkas yang sudah diminutasi kepada Meja III
  • Meja III menyerahkan instrumen tanggal penyelesaian minutasi kepada Meja II
  • Meja II mencatat tanggal penyelesaian minutasi dalam buku register perkara.

 Dari serangkaian aktivitas di atas dapat dipahami bahwa peran Panitera Pengganti sangatlah vital dalam implementasi one day minute . 5 dari 8 aktivitas menjadi peran Panitera Penggati. Artinya, seorang Panitera Pengganti harus selalu melakukan control terhadap berkas-berkas perkara sejak perkara tersebut didaftarkan hingga selesai. Selain itu, Panitera Pengganti juga wajib dan bertanggung jawab atas kerapian, keutuhan dalam penyusunan berkas. Jika saja ada satu berkas yang hilang akan berakibat terhadap keabsahan putusan hakim. Oleh karena itu Hakim yang menangani perkara juga berkewajiban bertanggung jawab terhadap minutasi perkara.

 

2. WAKTU YANG DIBUTUHKAN PANITERA PENGGANTI DALAM PROSES MINUTASI DAN HASIL ONE DAY MINUTE PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Dalam BUKU II, waktu untuk minutasi perkara adalah 1 hingga 14 hari setelah putusan dibacakan. Sementara berdasarkan SOP minutasi perkara di PA Purwodadi adalah 57 menit. Berikut adalah riil data waktu yang dibutuhkan dalam proses minutasi:[7]

No

Bulan

Waktu (hari)

Jumlah Perkara

1

Januari

2.7

315

2

Februari

0.4

293

3

Maret

1.9

306

4

April

2.4

280

5

Mei

1.9

314

6

Juni

1.8

168

7

Juli

2.4

345

8

Agustus

2.1

360

9

September

6.6

264

10

Oktober

4.3

320

11

November

0.4

376

12

Desember

1.7

302

Rata-Rata

2.4

304.7

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa PA Purwodadi, pada tahun 2018 membutuhkan waktu 2,4 hari untuk menyelesaikan minutasi untuk satu perkara dengan rata-rata perkara putus setiap bulan sebanyak 304,7 perkara. Dengan demikian, capaian one day minute  di PA Purwodadi masih belum sesuai harapan.

Adapun Surat Edaran Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama terhitung berlaku mulai bulan Agustus 2018, maka kinerja one day minute  dihitung mulai bulan Agustus, berikut adalah tabel minutasi setelah SE Dirjen Badilag.

No

Bulan

Waktu (hari)

Jumlah Perkara

8

Agustus

2.1

404

9

September

6.6

264

10

Oktober

4.3

287

11

November

0.4

376

12

Desember

1.7

288

Rata-Rata

3.0

323.8

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setelah adanya perintah one day minute , PA Agama Purwodadi malah mengalami penurunan. Tampak waktu yang dibutuhkan menjadi 3 hari dengan selisih rata-rata perkara kurang lebih 34 perkara.

Berikut adalah grafik waktu yang dibutuhkan untuk minutasi perkara pada tahun 2018

 

Berikut adalah waktu yang dibutuhkan Panitera Pengganti untuk minutasi perkara pada tahun 2018.

Bulan / Nama

H. Edy Iskandar, SH., MH

Dra. Hj. Bahiroh

Sunarto, S.Sos., M.H

Fathul Hadi, S.H

Moh. Sodikin, S.Ag

Drs. Wakirudin

Mulyoso, SH

H. Djamhuri, S.Ag

Ira Setyani, SH

Drs. Ali Mahsun

Januari

1.0

1.0

1.6

4.4

1.9

1.8

3.6

3.0

1.5

3.4

Februari

0.0

1.4

1.7

1.5

2.1

1.0

3.3

3.3

1.1

3.3

Maret

5.0

2.4

1.9

2.7

2.1

2.2

1.9

1.9

1.9

2.3

April

1.8

7.4

3.8

1.4

2.1

2.4

2.7

2.7

1.0

1.0

Mei

3.1

2.5

2.0

2.1

1.6

1.2

2.0

2.0

1.2

4.0

Juni

1.0

2.6

1.3

1.2

1.8

1.1

1.8

1.8

2.0

4.7

Juli

3.6

3.1

3.2

2.8

2.2

2.2

2.1

2.1

2.3

3.3

Agustus

3.6

4.4

3.0

2.9

2.1

2.5

2.0

2.0

1.9

1.6

September

6.0

5.4

6.9

6.9

6.9

7.0

7.4

2.0

6.8

4.2

Oktober

0.0

3.5

5.2

3.8

3.6

4.0

4.4

-

4.8

5.3

November

0.4

0.0

0.4

0.3

0.1

0.5

0.8

-

0.3

0.5

Desember

0.6

0.2

1.7

2.6

1.4

1.3

1.8

-

0.6

1.9

Min

0.0

0.0

0.4

0.3

0.1

0.5

0.8

1.8

0.3

0.5

Max

6.0

7.4

6.9

6.9

6.9

7.0

7.4

3.3

6.8

5.3

Average

2.2

2.8

2.7

2.7

2.3

2.3

2.8

2.3

2.1

3.0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa waktu terlama yang dibutuhkan oleh Panitera Pengganti dalam minutasi adalah 7,4 hari. Lalu bagaimanakah agar one day minute  dapat direalisasikan ?

Berikut adalah tabel beban perkara yang ditangani oleh setiap Panitera Pengganti.

Bulan / Nama

H. Edy Iskandar, SH., MH

Dra. Hj. Bahiroh

Sunarto, S.Sos., M.H

Fathul Hadi, S.H

Moh. Sodikin, S.Ag

Drs. Wakirudin

Mulyoso, SH

H. Djamhuri, S.Ag

Ira Setyani, SH

Drs. Ali Mahsun

Januari

1

5

38

35

21

41

55

44

40

35

Februari

1

8

28

34

33

41

44

27

53

24

Maret

2

7

23

37

34

33

51

35

44

40

April

5

9

34

31

36

38

57

25

38

7

Mei

7

13

31

42

29

35

52

35

48

22

Juni

1

11

22

18

15

25

29

6

30

11

Juli

5

20

36

38

39

33

76

25

58

15

Agustus

5

18

35

37

44

34

81

24

48

34

September

3

11

35

42

34

24

38

0

45

32

Oktober

4

8

37

52

55

38

41

0

45

40

November

8

14

63

79

39

36

48

0

32

57

Desember

5

6

40

62

35

30

44

0

32

48

Rata-rata Putus/bulan

4

11

35

42

35

34

51

18

43

30

Ideal putus/sidang

1

3

4

5

4

4

6

2

5

4

Setiap Panitera Pengganti mengikuti persidangan sebanyak 2 kali dalam seminggau atau 8 kali dalam sebulan (kecuali Panitera dan Wapan (1 kali/minggu)). Maka untuk dapat merealisasikan one daya minute dengan maksimal , maksimal  Majelis Hakim  hanya memutus 5 perkara dalam sekali sidang. Dengan demikian, kerja Hakim maupun Panitera Pengganti tidak terlalu banyak yang dapat mengakibatkan pekerjaan tertunda dan akhirnya menumpuk. 

PENUTUPAN

  1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, ada beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

  1. Prosedur minutasi di Pengadilan Agama Purwodadi sudah tertuang dalam SOP (standar operasional prosedur) Minutasi Satu Hari yang didalamnya menjelaskan tahapan-tahapan proses minutasi di Pengadilan Agama Purwodadi.
  2. Berdasarkan LIPA 19, Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh Panitera Pengganti untuk menyelesaikan minutasi berkas perkara adalah 2,4 hari dengan rata-rata perkara putus sebanyak 300-an tiap bulan.
  3. Dengan durasi waktu minutasi tersebut, menandakan bahwa di Pengadilan Agama Purwodadi belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan program one day minute yang dicanangkan oleh Dirjen Badilag.
  1. SARAN
  2. Agar implementasi one day minute dapat tercapai dalam 1 hari (24jam), maka sebaiknya Panitera Pengganti menyiapkan konsep BAS, begitu pula Hakim juga menyiapkan konsep putusan sebelum sidang.
  3. Untuk perkara dengan radius 1, penentuan sidang ialah 1 minggu setelah pendaftaran.
  4. Para pihak berperkara diharuskan menyiapkan nama-nama saksi pada waktu pendaftaran perkara.
  5. Dalam perkara rekonvensi, semua majelis menunda sidang putusan untuk mempersiapkan konsep dan bagi Panitera Pengganti menyiapkan kelengkapan berkas termasuk BAS Putus.
  6. Hakim harus selalu memeriksa Berita Acara pada sidang-sidang lanjutan.
  7. Majelis Hakim juga harus selalu memantau Panitera Pengganti terhadap perkara yang baru saja di putus.
  8. PA Purwodadi sekiranya perlu memberikan reward bagi Panitera Pengganti yang cepat dalam meminutasi berkas perkara.


 

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan dkk, Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Jakarta: Ditjen Badilag MARI, Cet. III, 2007.

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, edisi revisi, 2013.

Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Surabaya: Jaudar Press, 2017.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara Penyelesaian Perkara.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Administrasi.

Surat Edaran Ditjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal peningkatan kinerja dan pelayanan peradilan agama

Ditjen Badilag MARI, Program Kita ke Depan Hilangkan Manual, diakses dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/program-kita-ke-depan-hilangkan-manual-28-9, pada tanggal 16 Februari 2019

Ditjen Badilag MARI, Rapor Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP, diakses dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-berdasarkan-sipp-tanggal-30-november-2018-30-11, pada tanggal 16 Februari 2019.

 

[1] Sarmin Syukur, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, h. 745

[2] Ibid. h. 27

[3] Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi, 2013, h. 34-39

[4] Laporan RK 4 Desember 2018

[5] Laporan Tahunan 2018

[6] Surat Edaran Ditjen Badilag nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Peradilan Agama

[7] Data seluruhnya diambil dari LIPA 19 Tahun 2018

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi