Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Efisiensi Penggunaan SIPP dan Siadpa Dalam Penyusunan Berita Acara Sidang di Pengadilan Agama Purwodadi

Oleh: M. Ubayyu Rikza

 

A. PENDAHULUAN

Pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dilakukan secara lisan yang berarti dilakukan dengan kontak langsung berupa tanya jawab dengan lisan antara majelis hakim dengan para pihak, begitupula sewaktu mendengar keterangan saksi-saksi. Atas logika pemeriksaan seperti itu, hakim dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pencari keadilan, sangat memerlukan seseorang untuk membantu mencatat jalannya pemeriksaan dipersidangan.[1]

Undang-Undang telah menentukan bahwa, tugas tersebut diberikan kepada Panitera/Panitera Pengganti yang berkewajiban membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang di pengadilan.[2] Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti disusunlah Berita Acara Sidang yang sangat berguna bagi hakim dalam menyusun putusan. Kata berita acara merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu berita dan acara. Menurut bahasa, berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, kabar, pemberitahuan, pengumuman. Sedangkan kata acara berarti hal atau pokok yang akan dibicarakan, hal atau isi karangan, kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan atau diperlombakan, pemeriksaan dalam pengadilan, cara.[3]

Menurut istilah dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, SH., bahwa berita acara dilihat dari segi hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian di persidangan pengadilan yang terkait dengan perkara yang diperiksa sebagai dasar pembuatan putusan.

Mengenai dasar hukum adanya berita acara sidang yaitu terdapat pada Pasal 185 dan186 HIR, Pasal 197 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatkan bahwa, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim, yaitu dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan yang dituangkan dalam bentuk berita acara sidang. Sementara Berita acara sidang mempunyai beberapa fungsi yaitu :

  • Sebagai dasar bagi hakim dalam menyusun putusan;
  • Sebagai landasan dalam menilai putusan tingkat pertama dalam pemeriksaan tingkat banding;
  • Sebagai bagian dari dokumentasi pengadilan;
  • Sebagai rujukan dalam membuat pengganti putusan;
  • Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan;

Selanjutnya dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan sesuai target Mahkamah Agung, maka dalam rangka membantu proses penyelesaian administrasi perkara, Mahkamah Agung telah menerbitkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang mulai diinstruksikan penerapannya mulai awal tahun 2016. Diluncurkannya SIPP oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk memudahkan para hakim dan pejabat pengadilan dalam proses pengadministrasian perkara, serta sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat, tepat waktu, efektif dan efisien serta biaya ringan sebagaimana tertuang dalam asas beracara di Pengadilan Agama.

SIPP sebenarnya bukan merupakan aplikasi baru, karna semenjak tahun 2010 manajemen administrasi perkara di Pengadilan Agama telah terlebih dahulu menggunakan perangkat sistem yang dengan nama “Sistem Informasi dan Administrasi Peradilan Agama” atau yang dikenal dengan akronim SIADPA sebagai salah satu upaya agar manajemen administrasi perkara efektif dan efisien. Adanya sistem SIPP dan SIADPA mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama membantu dalam proses manajemen administrasi perkara.

Adanya kedua apalikasi tersebut, dapat direspon baik untuk aparatur peradilan. Seperti halnya oleh Panitera/Panitera Pengganti yang dimudahkan penyusunan berita acara sidang dengan fitur yang ada dalam SIPP maupun SIADPA. Akan tetapi, peralihan dari SIADPA menuju SIPP masih terkesan sulit dilakukan, meskipun pada tahun 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan instruksi melalui surat nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP versi 3.1.1. yang berarti aparatur Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengimplementasikan SIPP sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Agung guna mengintegrasikan data dari seluruh Peradilan Agama dan juga lingkungan peradilan yang lain bersama Mahkamah Agung.

Adanya fitur penyusunan berita acara sidang di dalam kedua aplikasi tersebut, seharusnya memungkinkan dalam pembuatan berita acara sidang oleh Panitera/Panitera Pengganti agar lebih cepat. Sebab pada kenyataannya, Pengadilan Agama Purwodadi setiap tahunnya menangani perkara antara 3000 hingga 3500. Namun masih ditemukan permasalahan seperti, keterlambatan penyusunan berita acara sidang, bahkan sebelum sidang putus Panitera/Panitera Pengganti belum menyusun berita acara sidangnya. Sehingga, Penulis tertarik mengkaji tentang sejauh mana peran teknologi informasi (SIPP dan SIADPA) sebagai wujud pembaruan dan moderenasi dunia peradilan dalam rangka menyelenggarakan proses manajemen administrasi  perkara  yang  sederhana,  cepat,  tepat  waktu, biaya ringan? Dan bagaimana peran serta efesiensi SIADPA dan SIPP sebagai penunjang dalam pembuatan berita acara sidang?

Berdasarkan permasalahan tersebut, Penulis tertarik meneliti terkait efisiensi penggunaan SIPP dan SIADPA dalam penyusunan berita acara sidang di PA Purwodadi. Pada paper ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh obeservasi dan wawancara. Sementara data sekunder berasal dari Undang-Undang.

B. PEMBAHASAN

Berita Acara Sidang (BAS) adalah sebuah potret jalanya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dari awal sampai akhir dibacakannya putusan/penetapan hakim. Berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sebuah putusan atau penetapan hakim, sehebat apapun putusan atau penetapan hakim tanpa didukung dengan suatu berita acara sidang yang memadahi, benar dan baik yang sesuai dengan fakta persidangan maka hanyalah sebuah karangan mejelis belaka.

Selanjutnya dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan prima peradilan sesuai target Mahkamah Agung, maka dalam rangka membantu proses penyelesaian administrasi perkara, memonitor kinerja satuan kerja dan aparatur peradilan serta dalam rangka memfasilitasi keterbukaan informasi publik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi peralihan teknologi yang digunakan dalam penyelesaian tugas administrasi keperkaraan Peradilan Agama dengan beralih ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan peradilan yang cepat, tepat waktu, efektif dan efisien serta biaya ringan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 maka aplikasi manajemen administrasi perkara yang digunakan adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diimplementasikan di empat lingkungan peradilan Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung pada Maret 2016.[4]

Dengan diresmikannya SIPP oleh Mahkamah Agung, maka manajemen administrasi perkara Peradilan Agama dan lingkungan peradilan lainnya di Indonesia adalah menggunakan SIPP. Sementara jauh sebelum itu, Pengadilan Agama telah mempunyai sistem menejemen perkara yaitu SIADPA. Hal itu berdampak pada aparatur Pengadilan Agama yang lebih menguasi dan nyaman hingga enggan berpindah dari aplikasi SIADPA.

Begitupun dengan para Panitera/Panitera Pengganti yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi dalam menyusun berita acara sidang. Para Panitera Pengganti masih memanfaatkan kedua aplikasi tersebut. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan Penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya beberapa permasalahan yang sering terjadi terkait dengan pembuatan berita acara sidang disebabkan karena sebagai berikut :[5]

  • Mindset Panitera/PaniteraPengganti seolah-olah berita acara itu mutlak menjadi kewenangannya, sehingga tidak pernah mengonsultasikan dengan majelis hakim, maka yang terjadi tidak sejalan antara Berita Acara Sidang dengan fakta persidangan.
  • Kurannya Panitera/Panitera Pengganti, berbanding terbaik dengan jumlah perkara yang ditangani sehingga dalam menangani perkara atau pembuatan berita acara sidang seringkali terlambat;
  • Master berita acara sidang yang ada pada SIPP dan SIADPA masih belum sempurna;
  • Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran agar menggunakan SIPP, namun Panitera/Panitera Pengganti masih menggunakan SIADPA.

Adapun  fokus landasan hukum yang kemudian menjadi sebuah teori asas beracara di Pengadilan Agama dan digunakan sebagai bahan analisis peper  ini adalah bahwasannya proses peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Termasuk dalam proses penyusunan berita acara sidang di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”[6]. Selanjutnya ditegaskan kembali oleh pasal 58 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.[7]

Sasaran pemanfaatan Teknologi Informasi berupa SIPP dan SIADPA yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi yaitu guna menunjang efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, karena dengan aplikasi tersebut dapat mempercepat pekerjaan yang dulunya bersifat manual menjadi berbasis komputer.[8]

Pada pembuatan berita acara sidang menggunakan SIPP dan SIPP pendukung (dokumen) merupakan salah satu cara yang dapat dikatakan efektif. Selain karena SIPP merupakan aplikasi yang telah diwajibkan penggunaanya, Hal itu juga karena dalam SIPP memuat fitur-fitur yang memudahkan Panitera/Panitera Pengganti dalam menyusun berita acara sidang. Kelebihan dari SIPP dalam penyusunan berita acara sidang, dapat diringkas sebagai berikut :

  1. SIPP menyediakan blanko-blanko yang dapat mempercepat penyusunan berita acara sidang;
  2. SIPP merupakan aplikasi berbasis web dan terkoneksi dengan Mahkamah Agung;
  3. SIPP memuat template dan draf berita acara sidang yang kronologis, sehingga untuk menyusun berita acara sidang Panitera/Panitera Pengganti hanya perlu memasukkan beberapa data;

Meskipun demikian, SIPP dan SIPP dokumen yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi masih mempunyai beberapa kekurangan seperti, master yang ada merupakan master yang diadopsi dari Pengadilan Agama Semarang, sehingga masih sering dijumpai penyebutan Pengadilan Agama Semarang dalam draf berita acara sidang. Selain itu, beberapa aparatur Pengadilan Agama Purwodadi belum benar-benar setuju dengan draf atau master yang ada dalam SIPP dokumen, serta pertanyaan yang ada di draf kurang bervariatif.

Berikut adalah menu dan tampilan yang ada pada SIPP dokumen :

Pada aplikasi SIADPA guna penyusunan berita acara sidang, juga mempunyai beberapa kelebihan, seperti pengisian data yang tidak harus kronologis, penggunaan SIADPA lebih sederhana karena tidak harus membuka link lainnya. Sementara kekurangan aplikasi SIAPDA yaitu karna aplikasi ini adalah aplikasi lokal yang tidak berbasis web, aplikasi SIADPA bukan merupakan aplikasi yang terkoneksi dengan Mahakamah Agung, sehingga penggunaannya pun tidak mendapat nilai. Selain itu, master berita acara sidang pada SIADPA juga masih belum sempurna.

Berikut tampilan menu berita acara sidang yang ada dalam SIADPA :

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan kedua aplikasi tersebut, dalam penyusunan berita acara sidang menggunakan SIPP dokumen dan SIADPA merupakan langkah yang efektif dalam menuju asas cepat, tepat dan biaya ringan. Namun menimbang dari berbagai aspek, selayaknya para Panitera/Panitera Pengganti menggunakan SIPP dalam menyusun berita acara sidang karena berdasarkan instruksi dari Mahkamah Agung melalui surat nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP versi 3.1.1, aparatur peradilan wajib menggunakan aplikasi yang resmi yaitu SIPP. Terlebih saat ini dilaksanakan penilaian oleh Badilag dalam penangan perkara berdasarkan SIPP setiap satu atau dua minggu demi terciptanya one day minutes. Hal itu harusnya dapat direspon sebagai motivasi agar permasalahan-permasalahan yang menghambat dalam mencapai one day minutes dapat teratasi.

Dengan demikian, demi terciptanya efesiensi penyusunan berita acara sidang, maka perlu dilakukan perbaikan master yang ada dalam SIPP dokumen, serta kesadaran bagi Panitera/Panitera Pengganti dalam melaksanakan tugasnya agar dapat memanfaatkan secara maksimal sarana berupa SIPP dokumen guna mensukseskan one day minutes sebagai kelanjutan dari asas cepat, sederhana dan biaya ringan, serta Panitera/Panitera Pengganti harusnya melaksanakan hasil rapat yang dilaksanakan bersama Ketua, Wakil ketua, Panitera dan Panitera Pengganti serta Mentee yang di dalam rapat menghasilkan kesepakatan penggunaan SIPP dokumen sebagai sarana membuat berita acara sidang.[9]

C. KESIMPULAN

Perwujudan visi Mahkamah Agung yaitu dalam cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 dijelaskan bahwa visi badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009 yaitu “Terwujudnya   badan   peradilan   indonesia yang agung”. Pada cetak biru tersebut dijelaskan usaha Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi tersebut adalah dnegan menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana,   cepat,   tepat   waktu,   biaya   ringan   dan  proporsional.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berupa SIPP yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi berlandaskan pada surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tentang Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama. Penyusunan berita acara sidang oleh Panitera/Panitera Pengganti menggunakan sarana SIPP dokumen jauh lebih efiesien dibandingkan dengan SIADPA dalam menuju adminstrasi perkara yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan SIPP dokumen menyediakan blanko-blanko yang dapat mempercepat penyusunan berita acara sidang, SIPP merupakan aplikasi berbasis web dan terkoneksi dengan Mahkamah Agung, dan SIPP memuat template dan draf berita acara sidang yang kronologis, sehingga Panitera/Panitera Pengganti hanya perlu memlengkapi beberapa data untuk menyusun berita acara sidang.

Meskipun demikian, perlu adanya tindak lanjut dari tim pembuat master berita acara sidang agar draf yang ada pada aplikasi SIPP dokumen dapat lebih baik. Selain itu, kesadaran Panitera/Panitera Pengganti dalam peralihan penggunaan SIADPA menuju SIPP sangat dibutuhkan karena penggunaan SIPP berimplikasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh Badilag.

D. SARAN

Di zaman moderen seperti sekarang ini, perkembangan setiap sisi kehidupan sangat berkembang pesat. Termasuk dalam hal ini adalah perkembangan teknologi informasi yang tidak dapat dipisahkan dari lapisan masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan serta dapat meningkatkan pelayanan yang efisien.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka saran untuk aparatur Pengadilan Agama Purwodadi     dalam hal ini yaitu Panitera/Panitera Pengganti agar tetap mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan hukum yang prima, lebih khususnya dalam proses penyelesaian administrasi perkara berupa penyusunan berita acara sidang agar efeisien dan dapat mensukseskan progam one day minutes. Selain itu, Panitera/Panitera Pengganti dalam membuat berita acara sidang harus tetap berkomunikasi kepada majelis hakim agar tidak terjadi perbedaan antara putusan dengan berita acara sidang, tim master putusan sebaiknya memberikan variasi-variasi dan memperbaiki master agar lebih memudahkan bagi Panitera/Panitera Pengganti dalam menyusun beriita acara sidang dan sebaiknya Panitera/Panitera Pengganti juga menggunakan aplikasi SIPP sesuai dengan instruksi Mahakamh Agung.

DAFTAR PUSTAKA

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

HIR

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hasil wawancara dengan Panitera Pengganti PA Purwodadi.

Hasil Rapat Aparatur Pengadilan Agama Purwodadi, hari selasa, 26 Februari 2019

 

[1]HIR pasal 152.

[2]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 97.

[3]Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[4]Surat Mahkamah Agung Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016.

[5]Hasil wawancara dengan Panitera Pengganti PA Purwodadi

[6]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 53 ayat 3.

[7]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 58 ayat 2.

[8]Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, hlm.63.

[9]Hasil Rapat Aparatur Pengadilan Agama Purwodadi, hari selasa, 26 Februari 2019.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi