Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Marhaban ya Ramadhan,..Pengadilan Agama Purwodadi Mengucapkan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1440 H."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Implementasi Teknik Penyusunan Berita Acara Sidang (BAS) sebagai Acuan Pembuatan Putusan di Pengadilan Agama Purwodadi

Oleh:

DEWI ATIQAH

PENDAHULUAN

Suatu perkara dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan. Proses persidangan yang dipimpin oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Panitera Pengganti dimana semua yang terjadi dalam persidangan harus dituangkan dalam sebuah berita acara yang tertulis secara sistematis.

Panitera/ Panitera Pengganti dalam menyusun BAS (Berita Acara Sidang) masih banyak dijumpai format penulisan yang berbeda. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi setiap Panitera/ Panitera Pengganti dalam penyusunan BAS (Berita Acara Sidang) masih belum ada keseragaman format. Berawal dari hal ini, maka penulis berusaha memaparkan mengenai acuan standar format penulisan BAS (Berita Acara Sidang) yang telah disusun oleh Badan Peradilan Agama.[1] Dengan adanya standarisasi format penyusunan berita acara sidang dimungkinkan dapat lebih memudahkan hakim dalam pembuatan putusan, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebuah putusan. Sebaik apapun putusan atau penetapan hakim tanpa didukung dengan berita acara sidang yang memadai , baik dan benar sesuai fakta persidangan, maka hanyalah menjadi suatu karangan majelis hakim belaka.

Dalam tulisan ini penulis berusaha memaparkan teknis dalam penulisan berita acara sidang yang sesuai dengan standarisasinya serta apa saja komponen dalam penyusunannya dan sejauh mana sebuah berita acara sidang dapat menjadi unsur penting bagi hakim dalam menyusun putusan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimana susunan Berita Acara Sidang yang benar?
  2. Sejauh mana kontribusi Berita Acara Sidang terhadap pembuatan putusan?

PEMBAHASAN

Berita acara sidang merupakan akta otentik yang berisi tentang jalannya proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan. Berita cara sidang tersebut dibuat oleh panitera/ panitera pengganti yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam membuat putusan perkara yang diadilinya.[2]

Adapun susunan berita acara sidang itu sendiri yang sesuai dengan standarisasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Judul dan nomor berita acara sidang.
  2. Pada persidangan pertama :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : ..... / Pdt.G / 20.. / PA .....

Sidang Pertama

  1. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata lanjutan :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : ..... / Pdt.G / 20.. / PA .....

lanjutan

  1. Pengadilan yang memeriksa perkara, penyebutan hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan.

Pengadilan Agama ................. yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama pada hari .................. tanggal ........................... 20.., dalam perkara ..................... antara :

  1. Identitas dan kedudukan pihak yang berperkara secara jelas.
  2. Jika Penggugat mengajukan gugatannya sendiri.

.................... bin ........................, umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan .................... bertempat tinggal di ............................ RT ...... RW ......., Desa .................... Kecamatan ........................., Kabupaten / Kota .................., selanjutnya disebut Penggugat,

L a w a n

.................... bin ........................, umur .... tahun, agama Islam, pekerjaan .................... bertempat tinggal di ............................ RT ...... RW ......., Desa .................... Kecamatan ........................., Kabupaten / Kota .................., selanjutnya disebut Tergugat,

1. Jika Penggugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya .................., Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di ............, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ................... terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama ................... tanggal .................

2. Jika Tergugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya .................., Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di ............, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ................... terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama ................... tanggal .................

  1. Susunan majelis hakim dan panitera yang mengikuti sidang.
  2. Dalam persidangan pertama :

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

Drs. ...................................., SH., MH sebagai Hakim Ketua

Dra. Hj. ..............................., SH. sebagai Hakim Anggota

............................................, SAg., SH., sebagai Hakim Anggota

............................................, SHI., sebagai Panitera Pengganti

Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim susunannya tetap sama.

5. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan.

  1. Keterangan kehadiran dan ketidakhadiran para pihak berperkara dalam sidang yang ditentukan.

Dalam hal Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

1. Dalam hal masing-masing pihak didampingi oleh kuasanya :

Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya.

Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya.

2. Dalam hal masing-masing pihak diwakili oleh kuasanya :

Untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya.

Untuk kepentingan Tergugat telah hadir kuasanya.

3. Dalam hal Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir dan mohon keputusan, diterangkan sebagai berikut :

Penggugat / Kuasa Penggugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Tergugat kemudian mohon keputusan.

4. Dalam hal Tergugat tidak hadir, Penggugat hadir dan mohon keputusan, diterangkan sebagai berikut :

Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Tergugat / Kuasa Tergugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Penggugat kemudian mohon putusan.

5. Dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak hadir

Penggugat / Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan tanggal ................. yang telah dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut.

  1. Upaya mendamaikan dan proses mediasi.

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah .................;

  1. Pernyataan sidang tertutup untuk umum (khusus perceraian).

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan, karena persidangan ini untuk memeriksa perkara permohonan cerai talak / gugatan cerai, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

  1. Pembacaan surat gugatan.
  2. Apabila Penggugat tetap pada isi gugatannya.

Lalu dibacakan surat gugatan (catatan gugatan secara lisan), yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

  1. Apabila ada perubahan surat gugatan, dibuat pernyataan sebagai berikut :

Lalu dibacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan / tambahan pada surat gugatannya, perubahan / tambahan surat gugatan mana kemudian disampaikan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim.

  1. Apabila ada perubahan catatan gugatan secara lisan, dibuat pernyataan sebagai berikut :

Lalu dibacakan catatan gugatan secara lisan.

Ketua Majelis Hakim kepada Penggugat :

Apakah ada perubahan / tambahan pada gugatan sdr ?

 
 

Ya, ada perubahan dan akan saya sampaikan secara lisan, yaitu :

a. ..........

b. ..........

c. Dst ....

  1. Pemeriksaan para pihak.
  2. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum.
  3. Pernyataan alasan penundaan sidang.
  4. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan pejelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relaas dan atau dipanggil lagi melalui relaas.
  5. Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim.
  6. Pernyataan sidang terbuka untuk umum dalam pembacaan putusan.
  7. Pernyataan sidang ditutup.
  8. Penandatanganan berita acara sidang oleh ketua majelis dan panitera/ panitera pengganti.

Hal-hal pokok sebagaimana uraian di atas, dalam rangkaian pembuatan berita acara persidangan penggunaannya disesuaikan dengan variabel situasi tahapan persidangan, apakah persidangan yang pertama atau lanjutan atau terakhir.

Selain susunannya, bahasa dan format penyusunan berita acara sidang juga perlu diperhatikan. Bahasa yang dipakai dalam berita acara sidang adalah bahasa hukum dan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Majelis Hakim dalam melakukan tanya jawab dengan para pihak/saksi dalam BAS menggunakan kalimat langgsung, sebagaimana contoh pertanyaan Ketua Majelis Hakim kepada Saksi “Apakah Saksi mengenal Tergugat? , Saksi menjawab saya mengenal Tergugat , sejak dia menikah dengan penggugat”

Berita Acara Sidang dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kalau menggunakan kata dari bahasa asing atau bahasa daerah harus diterjemahkan, contoh penggugat mengatakan “Tergugat sudah tidak care (peduli) lagi kepada Penggugat”.

Jika terdapat kesalahan penulisan dalam Berita Acara Sidang tidak boleh dihapus dengan tipex atau sejenisnya, tetapi harus menggunakan metode renvoi diantaranya SCG = sah coret ganti (untuk kata yang diganti, kemudian kata yang penggantinya ditulis di atasnya , SC = sah coret, ST = sah tambah (apa bila penambahan kata) dan kata yang ditambahkan ditulis di atasnya, kata yang dicoret atau diganti yaitu dicoret dengan satu garis, kata yang dicoret tetap terbaca dan paraf diletakkan sejajar dengan yang direnvoi sebelah kiri;

Apabila, jawaban, replik, duplik, bukti tertulis dan dokumen sejenisnya, maka hal tersebut menyatu dalam Berita Acara Sidang (BAS) bagian pembukaan dan penutupan dari jawaban, replik dan lainnya tersebut diberi Z Cros serta disisi sebelah kirinya ditulis SC Z dan diparaf.

Berita Acara Sidang (BAS) merupakan akta otentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang yang isinya memuat peristiwa, kejadian yang didapat dalam persidangan suatu perkara, yang berfungsi sebagai dasar bagi majelis Hakim membuat putusan. Oleh sebab itu antara penyusunan berita acara sidang dengan pertimbangan hukum serta putusan haruslah sejalan, bila berlainan, maka putusan akan menjadi tidak sesuai. Dalam pembuatan berita acara sidang diperlukan kejujuran panitera/ panitera pengganti dalam penyusunannya sehingga obyektif, apa adanya, tidak menambah atau mengurangi fakta kejadian serta keterangan dalam persidangan yang berhubungann dengan perkara tersebut. Adapun kedudukan berita acara sidang sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, ditandatangani oleh panitera bersama ketua majelis, dibuat berdasarkan sumpah jabatan maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang adalah sah dan resmi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (misalnya dipalsukan). Keabsahan dan keresmian yang melekat pada BAP ini diperlukan bagi kepastian hukum, sebab jika tidak maka tidak dapat dijadikan sumber rujukan bagi Hakim dalam mengambil keputusan dan akan berakibat hancurnya seluruh hasil pemerksaan perkara.

Hal penting yang terdapat dalam penyusunan BAS antara lain[3] :

  1. Hakim/Ketua Majelis bertangung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara sidang dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
  2. Panitera Pengganti yang ikut bersidang wajib membuat BAS yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu memuat susunan persidangan, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas.
  3. Pada waktu musyawarah semua berita acara harus sudah selesai dibuat dan ditandatangani sehingga dapat dipakai sebagai bahan musyawarah oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.
  4. Perkembangan suatu perkara harus dilaporkan oleh Panitera sidang kepada petugas register untuk dicatat dalam buku register.

Berita acara sidang berfungsi sebagai sumber landasan fakta dan data dalam pengambilan keputusan oleh Hakim karena dalam BAS dicatat semua kejadian dalam persidangan termasuk di dalamnya keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan segala sesuatu tentang alat bukti. Pertimbangan hukum oleh Hakim akan selalu mengacu kepada fakta-fakta yang tercatat dalam BAS.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berita Acara Sidang adalah akta yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam penyusunan putusan, sedangkan berita acara sebagai akta autentik, karena semua yang tercantum dalam berita acara adalah keterangan resmi, sepanjang tidak terbukti palsu. Secara rinci berita acara sidang harus berisi hal-hal pokok yang terjadi dalam persidangan yang dirangkaikan dalam ungkapan kalimat - kalimat, dengan variable situasi tahapan persidangan, apakah persidangan yang pertama atau lanjutan atau terakhir.

2. Saran

  1. Untuk mempermudah proses penyusunan berita acara sidang kiranya dapat dibantu dengan alat perekam saat sidang berlangsung sehingga paintera di samping berpedoman pada catatannya selama sidang juga dapat mendengarkan hasil rekaman sidang untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan BAS.
  2. Perlunya diadakan diklat di tempat kerja bagi panitera agar dapat menyesuaikan standar penyusunan berita acara sidang.

Daftar Pustaka

 

Damang, Hukum Acara Peradilan Agama, http://www.damang.web.id/ 2012/09/h-u-k-u-m-c-r-peradilan-agama.html.

Direktorat Jendral Badan Peradilaan Mahkamah Agung RI, Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah 2014.

M.Yahya Harahap,S.H., Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

 

[1] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Format Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Tahun 2014.

[2] M.Yahya Harahap,S.H., Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

[3] Damang, Hukum Acara Peradilan Agama, http://www.damang.web.id/2012/09/ h-u-k-u-m-c-r-peradilan-agama.html, diakses pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2018.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi