Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Kegembiraan telah datang dengan hari kelahiran sang penunjuk jalan yang lurus | Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W. 12 Rabiul Awal 1440 H.

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Kesiapan Panitera Pengganti dalam Pembuatan BAS e-Court di Pengadilan Agama Purwodadi

Oleh: Aprina Chintya, S.H.


 

A.    Pendahuluan

       Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum dan asas-asas peradilan yang berlaku. Salah satunya adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks peradilan agama, asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Dalam penjelasannya, asas tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak tahun 1989, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan secara resmi telah menjadi asas dasar pengadilan agama. Meskipun demikian, asas tersebut belum mampu dijalankan secara maksimal. Pemeriksaan melalui jalur litigasi memberikan kepastian hukum yang mengikat, namun dirasa kurang efektif dan efisien. Masih banyak perkara yang penyelesaiannya diselesaikan lebih dari lima bulan.

       Kelahiran Perma RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di lingkungan pengadilan menjadi landasan hukum penyelenggaran administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntanbel, efektif, efisien, dan modern.

 

       Meskipun demikian, E-court juga membawa konsekuensi tersendiri terhadap proses beracara di pengadilan agama karena dalam e-court, tidak semua tahap persidangan harus dihadiri oleh para pihak. Sementara itu, sifat dari acara pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan di Indonesia berdasarkan HIR dan R.Bg dilakukan secara lisan yang berarti dilakukan dengan kontak langsung berupa tanya jawab dengan lisan antara majelis hakim dengan para pihak, begitu pula sewaktu mendengar keterangan saksi-saksi.

       Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengamanatkan bahwa tugas tersebut diberikan kepada Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang berkewajiban membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang di pengadilan. Berdasarkan catatan yang dibuat oleh Panitera/Panitera Pengganti disusunlah Berita Acara Sidang yang sangat berguna bagi hakim dalam menyusun putusan, oleh karena pentingnya Berita Acara Sidang tersebut, sehingga pembuatan atau penyusunannya harus dilakukan dengan cermat, teliti dan hati-hati, agar akurasinya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

       Panitera/Panitera Pengganti di lingkungan Peradilan Agama, dalam setiap sidang yang diikuti harus menyusun Berita Acara Sidang sebagaimana Standar Pedoman Format Berita Acara Sidang yang telah diterbitkan oleh Badilag Mahkamah Agung RI. Namun, hingga saat ini belum ada pedoman BAS yang berkaitan dengan beracara secara e-court. Padahal, Berita Acara Sidang (BAS) merupakan potret jalannya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri sampai dibacakannya putusan / penetapan hakim. Hakim dalam melaksanakan pemeriksa perkara harus benar-benar menerapkan hukum acara yang berlaku serta kelaziman beracara, dan apabila hakim melanggar rambu-rambu hukum acara maka dengan sendirinya putusan atau penetapannya batal demi hukum.

       Terlepas dari penyelesaian Berita Acara Sidang (BAS) e-court, sejauh ini kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan kepada panitera pengganti dalam membuat BAS. Pembuatan BAS yang awalnya memakan waktu lama dan membuat penyelesaian berkas perkara (minutasi) semakin lama kini dapat dengan mudah dilaksanakan dengan bantuan aplikasi, baik SIADPA maupun SIPP.

       Untuk dapat mengikuti dan mencatat jalannya persidangan dengan baik, seorang Panitera/Panitera Pengganti harus mempunyai pengetahuan tentang hukum formil khususnya yang berkenaan dengan proses persidangan dan hukum materiil yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Tanpa mengerti hukum formil dan hukum materiil mustahil dapat mengikuti dan mencatat jalannya persidangan dengan baik, apalagi dapat menyusun berita acara sidang dengan tepat dan benar.

       Disamping itu Panitera/Panitera Pengganti harus mengerti tata bahasa Indonesia dan bahasa hukum serta dapat menggunakannya secara tepat dan juga harus menguasai teknologi informasi dan memiliki ketrampilan untuk mengoperasikannya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan berita acara sidang tepat waktu.

Seiring dengan berlakunya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Panitera/Panitera Pengganti harus memahami tahapan-tahapan persidangan yang dilaksanakan secara e-court. Hal ini karena ketentuan beracara antara perkara biasa dengan e-court berbeda. Oleh sebab itu, paper ini akan membahas tentang kesiapan panitera pengganti Pengadilan Agama Purwodadi dalam pembuatan BAS e-court.

B. Permasalahan

  1. Bagaimana pembuatan BAS perkara e-court?
  2. Bagaimana kesiapan panitera pengganti dalam pembuatan BAS e-court di Pengadilan Agama Purwodadi?

 

C. Pembahasan

  1. Pengertian Berita Acara Sidang

       Kata berita acara merupakan kata majemuk yang berasal dari kata “berita” dan “acara”. Secara klasikal kata berita berarti cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa, khabar, Pemberitahuan, pengumuman.[1] Sedangkan kata acara berarti hal atau pokok yang akan dibicarakan; hal atau pokok isi karangan; kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan atau diperlombakan; Pemeriksaan dalam pengadilan.[2]

       Dalam bahasa Belanda berita acara disebut “dossier” atau “proces verbaal” atau “verslag” yang artinya berita acara atau berkas perkara. Sebutan yang sama dalam bahasa Inggris “dossier” atau “official report” yang juga berarti berita acara.[3]

       Berita acara dilihat dari hukum adalah akta resmi yang mempunyai nilai autentik karena dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang, sedangkan bila dilihat dari segi fungsinya berita acara adalah akta resmi yang memuat segala kejadian dalam persidangan pengadilan berkaitan dengan perkara yang diperiksa, sebagai dasar pembuatan putusan.[4]

       Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berita acara sidang adalah akta yang dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang tentang proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dijadikan pedoman hakim dalam penyusunan putusan, sedangkan berita acara sebagai akta autentik, karena semua yang tercantum dalam berita acara adalah keterangan resmi, sepanjang tidak terbukti palsu. Jika ada orang yang menilai palsu maka harus membuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR/305 Rbg).

       Dalam buku II Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 Edisi Revisi istilah yang dipakai “Berita Acara Sidang” dan disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

  1. Segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama dituangkan dalam berita acara sidang, sedangkan di pengadilan tingkat banding cukup dibuat catatan sidang.
  2. Hakim/Ketua Majelis bertangung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara sidang dan menandatanganinya sebelum sidang
  3. Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang yang memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak yang hadir dan jalannya pemeriksaan perkara dengan lengkap dan
  4. Tanya jawab antara majelis dengan para pihak dan para saksi dalam BAS menggunakan kalimat
  5. Nomor halaman berita acara sidang harus dibuat secara bersambung dari sidang pertama sampai sidang yang terakhir dan diletakkan di sebelah kanan
  6. Jawaban (termasuk rekonvensi bila ada), replik, duplik, rereplik, reduplik, alat bukti dan dokumen terkait serta kesimpulan menjadi kesatuan berita acara dan diberi nomor urut [5]

       Adapun dasar hukum berita acara sidang diantaranya yakni  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (3), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 97 dan penjelasannya, Reglement Buitengewesten (RBg) Pasal 197 atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pasal 186, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; dan  Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 145/ KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

  1. Kedudukan dan Fungsi Berita Acara Sidang

       Kedudukan BAS ditinjau dari segi hukum, BAS adalah akta autentik, adapun nilai otentiknya terletak pada :

  1. Dibuat oleh pejabat resmi yang berwenang untuk itu yaitu Panitera / Panitera
  2. Ditandatangani oleh Panitera sidang bersama Ketua sidang yang
  3. Dibuat berdasarkan sumpah

Berita acara Sidang sebagai suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian:

1. Kekuatan Pembuktian Lahir, yang dimaksud kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian ya ng didasarkan atas keadaan lahiriahnya atau yang tampak pada lahirnya. Surat yang tampak seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta sepanjang tidak terbukti

2. Kekuatan Pembuktian Formil, artinya memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyataka n dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Kekuatan pembuktian formil menyangkut pertanyaa n, “Benarkah ada pernyataan?”.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil, berarti memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti ya ng dimuat dalam Kekuatan pembuktian materiil menyangkut pertanyaan “Benarkah isi pernyataan dalam naskah itu?”.

       Sebagai akta otentik / resmi maka semua yang tertulis dalam berita acara adalah sah dan resmi, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (misalnya dipalsukan). Keabsahan dan keresmian yang melekat pada BAS ini diperlukan bagi kepastian hukum, sebab jika tidak maka tidak dapat dijadikan sumber rujukan bagi Hakim dalam mengambil keputusan dan akan berkait hancurnya seluruh hasil pemerksaan perkara. Karena itu BAS harus dibuat, disusun dan diketik secara hati-hati, teliti, cermat dan jujur serta tepat waktu.

       Berita acara Sidang berfungsi sebagai sumber landasan fakta dan data dalam pengambilan keputusan oleh Hakim karena dalam BAS dicatat semua kejadian dalam persidangan termasuk di dalamnya keterangan-keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan segala sesuatu tentang alat bukti. Pertimbangan hukum oleh Hakim akan selalu mengacu kepada fakta-fakta yang tercatat dalam BAS. Adapun fungsi - fungsi dari Berita Acara Sidang adalah sebagai berikut:

  1. Sebagai dasar dan pedoman hakim dalam menyusun
  2. Sebagai rujukan dalam membuat pengganti putusan. Jika karena sesuatu hal putusan asli hilang, salinan maupun foto copynya tidak dapat diketemukan, maka berita acara sidang yang antara lain memuat amar putusan yang diucapkan o leh hakim di persid angan, dapat d ijadikan sebagai alat bukti pengganti putusan ya ng
  3. Sebagai bukti tanggung jawab Panitera Pengganti, baik terhadap Majelis Hakim maupun terhadap Panitera yang
  4. Berita Acara Sidang yang telah menjadi satu bundel perkara adalah sebagai dokumentasi informasi dan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dan penelitian untuk suatu penulisan ilmiah tentang
  5. Dalam pemeriksaan tingkat banding merupakan alat utama selain salinan putusan yang diperiksa oleh hakim dalam rangka menemukan [6]

      3. Format Pembuatan Dan Pengetikan Berita Acara Sidang

       Berita acara sidang berisi tulisan tentang jalanya pemeriksaan persidanga n dari awal persidangan hingga selesai dibacakan putusan atau penetapan perkara. Begitu juga sama halnya dengan berita acara sidang versi e-court, berisi tulisa n tentang jalannya pemeriksaan persidangan dari awal persidangan hingga selesai dibacakan, adapun skema penyusunan Berita Acara Sidang Versi e-court, yaitu:

a.  Pencantuman nomor perkara: Pada persidangan e-court dibuat berita acara sidang, bagian paling atas diketik berita acara sidang, dibawahnya dicantumkan nomor perkara, setelah diketik Nomor tidak perlu tanda titik

b. Penyebutan pelaksanaan hari dan tanggal sidang:

c. Penyebutan identitas dan kedudukan para pihak: Pada sidang pertama, identitas para pihak harus diketik secara lengkap dan kedudukannya masing-masing diketik secara jelas.

1) Susunan persidangan: Susunan persidangan dalam sidang pertama dan sidang lanjutan sama dengan sidang dalam perkara biasa.

2) Sidang dibuka dan terbuka untuk umum: Ketika memulai sidang Ketua Majelis selalu menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dengan ditandai mengetuk palu sidang desertai mengucap Bismillahirrahmaanirrahiim. Namun ketika memeriksa perkara berikutnya tidak lagi mengucapkan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, tetapi tidak salah setiap pemeriksaan perkara juga menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengetuk Sidang juga disertai membaca Bismillahirrahmanirrahiim.

3) Pemanggilan para pihak masuk ruang sidang

d. Kehadiran Para Pihak : Keterangan hadir atau tidaknya para pihak yang berperkara, kalau hadir apakah dia hadir sendiri atau diwakili oleh kuasanya atau dia hadir didampingi kuasany. Pada persidangan selanjutnya, dikarenakan menggunakan e-court, saat agenda jawab menjawab, (termasuk Replik dan Duplik), maka format kehadiran para pihak menjadi sebagai berikut:

         Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena sidang dilaksanakan secara elektronik.

e. Pemeriksaan identitas penggugat dan Tergugat dan kuasa hukumnya: Ketua majelis memeriksa identitas dan mencocokkan dengan surat gugatan.

f. Upaya perdamaian dari Majelis Hakim: Ketua Majelis berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan

g. Penjelasan beracara secara elektronik: Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak bersedia dan tidak setuju beracara secara elektronik, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan cara biasa.

Apabila Tergugat beserta kuasanya bersedia beracara secara elektronik : Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang sistem beracara secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem E-court.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk memberi kesempatan Kuasa Tergugat mendaftar pada sistem E-court dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk keluar meninggalkan ruang sidang. Setelah Tergugat selesai mendaftar pada Sistem E-court skors sidang dicabut, lalu Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk kembali ke ruang sidang.

h. Pembuatan court calender: penggugat beserta kuasanya dan Tergugat juga beserta kuasanya bersama majelis hakim membuat jadwal persidangan/ kalender

i. Sidang terbuka atau tertutup: Apabila pemeriksaan sidang masih dalam usaha perdamaian maka sidang masih tetap terbuka untuk umum, hakim setiap kali persidangan harus mengupayakan perdamaian pasal 65, 82, UU. No 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU. No. 50 tahun 2009 jo pasal 39 UU. No. 1 tahun 1974. kecuali telah memasuki tahap persidangan, (khusus perceraian) harus dinyataka n sidang tertutup untuk umum (pasal 68,(2) jo pasal 80 (2) UU. No UU. No 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU. No. 50 tahun 2009.

j. Penundaan sidang dalam sidang terbuka untuk umum: Dalam mengumumkan penundaan sidang, sidang harus dalam keadaan terbuka untuk umum.

k. Penundaan sidang ditentukan hari tanggal dan jamnya: Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jurusita untuk memanggil pihak tersebut untuk datang menghadap pada hari tanggal dan jam persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak yang tidak hadir supaya dipanggil melalui jurusita menghadap pada hari tanggal dan jam persidangan yang telah ditentukan, sedangkan pihak yang hadir supaya menghadap pada hari tanggal jam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi (pemberitahuan sebagai panggilan pasal 159 HIR/186 RBg)

l. Penanda tanganan Berita Acara persidangan: disetiap akhir Berita Acara Sidang, selalu ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan ketua

D.    Kesiapan Panitera Pengganti di PA Purwodadi dalam Pembuatan BAS E-court

       Kemampuan seorang Panitera Pengganti sangat menentukan persidangan sehingga kehadirannya dalam persidangan dalam membantu hakim perlu mendapat perhatian yang sungguh sungguh, khususnya apa saja yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Meskipun seorang Panitera Pengganti mempunyai tugas utama membantu hakim dalam persidangan bukan berarti diluar persidangan ia lepas dari tugas tugas yang harus juga dikerjakan. Tugas utama membantu hakim dalam persidangan akan membawa implikasi tugas tugas lain yang harus dikerjakan sebelum dan sesudah persidangan, dan hal hal inilah yang sering dikeluhkan oleh sebagian hakim karena belum adanya persiapan sebelum sidang sekaligus tidak mampunya Panitera Pengganti menyelesaikan pembuatan berita acara sidang (BAS) tepat pada waktunya terutama bagi pengadilan yang mempunyai banyak perkara. 

       Tugas Panitera Pengganti Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita. Tugas utama Panitera diantaranya adalah menyelenggarakan administrasi pengadilan, meliputi administrasi umum dan administrasi perkara, mengikuti dan mencatat jalannya persidangan dan melaksanakan putusan / penetapan pengadilan.

Implementasi aplikasi SIADPA dan SIPP di era kemajuan tehnologi dan informasi adalah suatu keharusan bagi semua lembaga yang melayani masyarakat dengan dukungan fasilitas tehnologi yang selalu berkembang setiap saat. Tuntutan masyarakat pencari keadilan semakin tinggi akan pelayanan prima tidak akan terpenuhi tanpa didukung oleh sarana tehnologi, karena itu setiap pelayan di satker harus mampu dan menguasai tehnologi semata mata bertujuan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

SIADPA dan SIPP menjadi pilihan untuk mewujudkan manajemen perkara terpadu sekaligus memenuhi layanan prima kepada pencari keadilan serta pelaporan sebagai bahan pengawasan ke atasan. Tidak ada alasan misalnya karena perkaranya sedikit lantas Panitera Pengganti merasa cukup mengerjakan tugasnya secara manual, karena tugas tugas panitera tersebut menjadi satu sistem saling berhubungan antara petugas satu dengan lainnya.

       Aplikasi SIADPA dan SIPP telah banyak membantu Panitera Pengganti dalam menyusun format dokumen BAS yang sudah sesuai dengan Juklak BAS dari Badilag. Karena aplikasi SIADPA  dan SIPP menyediakan template-template yang secara otomatis akan membentuk format BAS sesuai dengan dokumen perkara yang diinginkan. Bahkan, waktu yang dibutuhkan dalam proses penyusunan BAS menjadi singkat, karena Panitera Pengganti tidak perlu mengetik ulang format BAS dari awal hingga akhir, namun hanya tinggal memasukkan data persidangan ke dalam aplikasi dan aplikasi akan memprosesnya secara otomatis dan akan terintegrasi langsung ke dalam format BAS yang dihasilkan oleh aplikasi.

       Dalam hal ini, mentee mewawancarai panitera pengganti yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi. Berdasarkan wawancara dengan beberapa panitera pengganti yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi, pada dasarnya Panitera Pengganti sudah siap beracara menggunakan sistem e-court. Hal ini dikarenakan panitera pengganti dalam persidangan bertugas mencatat segala sesuatu yang terjadi di persidangan pengadilan sehingga tinggal mengikuti apa yang terjadi di persidangan.

       Menurut H. Edy Iskandar, S.H., M.H yang merupakan panitera Pengadilan Agama Purwodadi, mau tidak mau panitera pengganti dituntut menguasai acara secara e-court. Oleh sebab itu, meskipun belum ada juklak BAS e-court maupun ketentuan format standar BAS e-court dari Badilag, maka panitera pengganti harus mencontoh BAS dari pengadilan agama lain yang sudah beracara secara e-court. Bahkan, jika belum ada contoh dari pengadilan agama lain, maka panitera pengganti harus mencontoh dan mengembangkan BAS e-court dari peradilan umum.

       Menurut Fathul Hadi, salah  satu panitera pengganti yang menangani perkara e-court, pada dasarnya perkara e-court telah terhubung dengan SIPP sehingga pembuatan BAS juga akan mudah. Oleh sebab itu, panitera pengganti juga tentu tinggal mencetak BAS menggunakan aplikasi SIPP.

       Menurut Mulyoso, kehadiran Perma No. 3 Tahun 2018 mengharuskan aparatur peradilan menguasai administrasi peradilan secara elektronik. Oleh sebab itu, panitera pengganti juga dituntut menguasai pembuatan BAS e-court dan mau tidak mau harus menguasainya. Panitera pengganti mau tidak mau harus siap dalam membuat BAS e-court.

       Menurut Ira Setyani, pada dasarnya panitera pengganti belum siap dalam membuat BAS e-court karena hingga saat ini, belum ada sosialisasi dan simulasi pembuatan BAS e-court kepada para panitera pengganti, sehingga dikhawatirkan nanti ada perbedaan persepsi diantara para panitera pengganti. Selain itu, belum ada simulasi e-court kepada pengacara yang beracara di lingkungan Pengadilan Agama Purwodadi. Sehingga, proses beracara secara e-court masih membutuhkan persiapan yang matang.

       Sementara itu, menurut Ali Mahsun, panitera pengganti pada dasarnya tinggal mengikuti apa yang terjadi di persidangan. Sehingga dalam pembuatan BAS e-court pun panitera pengganti pada dasarnya sudah siap.  Demikian halnya yang disampaikan dengan Drs. Wakirudin, Sunarto, S.Sos, dan Dra. Hj. Bahiroh.

 E.     Penutup

  1. Kesimpulan

       Berita Acara Sidang (BAS) adalah sebuah potret jalanya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dari awal sampai akhir dibacakannya putusan/ penetapan hakim. Pada dasarnya secara umum, panitera pengganti di Pengadilan Agama Purwodadi telah siap dalam membuat BAS e-court. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan beracara secara e-court, diantaranya yakni mengenai adanya pedoman BAS e-court yang dapat digunakan sebagai pedoman panitera pengganti dan kesiapan para pihak (pengacara) dalam beracara secara e-court.

  1. Saran

       Agar tidak ada lagi perdebatan mengenai beracara secara elektronik, maka diperlukan payung hukum yang menaungi beracara secara elektronik yang lebih jelas dan kuat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Dengan adanya perbedaan dalam pembuatan draft Berita Acara Sidang baik yang konvensional maupun yang vesi e- court, maka diperlukan kesepakatan dalam pembuatan Berita Acara Sidang secara elektronik agar dapat lebih mudah dipahami dan dibuat dalam penyusunan berita acara sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Djambatan, 2002, Kamus Hukum Belanda Indonesia , Jakarta.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

MARI Pelatihan Tehnis Yustisial, 1995, Panitera dan Jurusita, Jakarta, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MARI.

Musthofa, Kepaniteraan Pengadilan Agama, Malang, 2005.

Team Pustaka Phoenix, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Phoenix.

Yan Pramdya Puspa, 1977, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Semarang, Aneka Ilmu.

[1] Team Pustaka Phoenix, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Phoenix, hal 140

[2] Djambatan, 2002, Kamus Hukum Belanda Indonesia , Jakarta, h. 105.

[3] Yan Pramdya Puspa, 1977, Kamus Hukum Edisi Lengkap, Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris, Semarang, Aneka Ilmu, h. 686

[4] MARI Pelatihan Tehnis Yustisial, 1995, Panitera dan Jurusita, Jakarta, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MARI, h. 14

[5] Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, h. 30-31.

[6] Musthofa, Kepaniteraan Pengadilan Agama, Malang, 2005, h. 91

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi