SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Analisa Audio To Text Recording (ATR) dalam Membantu Kinerja Panitera dalam Mewujudkan Pengadilan Agama Yang Agung

Oleh: Ogna Alif Utama

A. Latar Belakang

Pada periode Agustus - November 2015 lalu, Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015. Kompetisi Inovasi merupakan salah satu bentuk  upaya Mahkamah Agung  RI mengapresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara online, delegasi bantuan panggilan online, SMS gateway, hotline pengaduan, dan lain sebagainya. Bagi Mahkamah Agung semangat inovasi harus dipelihara dan didukung karena sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.[1]

Kompetisi yang bertemakan “Inovasi untuk Melayani” tersebut memiliki tujuan spesifik untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan. Parameter lain yang penting diperhatikan dalam kompetisi ini adalah implementasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kompetisi ini terbuka untuk pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.

Dari rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 tiga inovasi terbaik, yakni

  1. Audio to Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kepanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi dini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban Panitera Pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
  2.  Menghitung panjar perkara  sendiri  (E-SKUM)  yang  dikembangkan  oleh  PN Pekan Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar  perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.
  3. Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh PA Tenggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yurisdiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa-desa, dan berkantor seharian di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Berdasarkan arahan Pimpinan MA, inovasi pelayanan peradilan yang telah dikembangkan harus terus didukung, termasuk arahan agar inovasi dapat segera direplikasi ke pengadilan-pengadilan lain.Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa masing – masing Pengadilan telah melaksanakan sistem Manajemen Perkara berbasis elektronik baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding agar penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Perkembangan teknologi pada saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan Teknologi Informasi (TI). Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (geist) yang tak terbendung. Satu hal yang patut dicatat, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas transparansi, akuntabiitas, serta mengandung prinsip : kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari – harinya bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya didalam penerapan.

Keterbukaan informasi terhadap pelayanan publik di Pengadilan saat ini telah berbasis teknologi informasi. Pelayanan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan Masyarakat. Layanan ini memberikan aspek layanan yang sangat ideal bagi manajemen perkara yang cepat, tepat, mudah dan biaya ringan.

Sejalan dengan semangat Mahkamah Agung RI bersama 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima menggunakan  asas  teknologi  informasi  sebagai  pendukung  adalah  suatu  upaya tranparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.

Lamanya proses berperkara berkaitan dengan banyaknya perkara yang harus diselesaikan. Peradilan Umum sebagai salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mendominasi jumlah penyelesaian perkara. Menyadari hal ini sudah seharusnya Peradilan Umum yang terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, meningkatkan pelayanan umum dengan meningkatkan kinerja penyelesaian perkara dan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara secara efektif dan efisien.

Banyak Lembaga Peradilan yang mempunyai “pekerjaan rumah” berupa tunggakan perkara karena Berita Acara dan Putusan belum terketik? Bayangkan, untuk mengetik sebuah konsep Berita Acara dan Putusan, memakan waktu yang terlalu lama. Padahal, yang namanya putusan peradilan sudah menjadi kebutuhan dan berlangsung dalam intensitas yang tinggi. Waktu untuk mengetik sebenarnya dapat dipangkas, tetapi butuh biaya besar mengingat pekerjaan tersebut harus melibatkan banyak ahli ketik. Sampai saat ini notulensi dalam persidangan masih dikerjakan secara manual, hal ini pun membutuhkan banyak notulen dengan kemampuan menulis cepat untuk merekap hasilnya. Jika tidak, beberapa informasi yang penting mungkin tidak tercatat dan terlewat dalam Berita Acara.

Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan hadirnya sebuah inovasi bernama Aplikasi Audio to Text Recording (ATR). Dengan adanya ATR maka peradilan mempunyai arsip data perekaman persidangan berupa transkrip. Kemudian transkrip inilah yang menjadi dasar dalam pembuatan Berita Acara Persidangan dan Putusan. Sehingga dalam prosesnya para Panitera Pengganti tidak lagi disibukan dengan pencatatan sidang secara konvensional. Panitera pengganti cukup memperhatikan dan melakukan suntingan terhadap catatan persidangan yang dihasilkan oleh sistem ATR dan dilakukan salin tempel catatan yang sudah ada kedalam Berita Acara Sidang. Masyarakat pun tidak perlu resah tentang putusan yang diucapkan didalam persidangan bisa berubah isinya setelah dicetak dan ditandatangani, karena semua percakapan persidangan terekam dan diarsipkan dengan baik didalam aplikasi.

Selain itu inovasi ATR memerlukan dukungan penuh dari Pimpinan Pengadilan, karena produk yang dihasilkan pertama kali oleh Lembaga Peradilan adalah sebuah putusan, jika putusan ini tidak didukung dengan pembuatan berita acara persidangan yang baik maka niscaya putusan Pengadilan akan kurang sempurna.  Oleh karenanya untuk membantu suatu proses persidangan diperlukan sistem persidangan berbasis elektronik yang mendukung proses transparansi terhadap publik, maka untuk selanjutnya pelayanan prima yang menjadi motto bagi kebanyakan Pengadilan di Indonesia dapat terwujud dengan baik. Oleh karena itu,. sebuah inovasi ini diharapkan dapat membantu proses persidangan guna mempercepat pembuatan Berita Acara dan putusan yang berkualitas.

Dari pemaparan tersebut, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah tingkat validitas aplikasi Audio To Text Recording (ATR)?
  2. Bagaimana pendapat Hakim mengenai aplikasi Audio To Text Recording (ATR)?
  3. Bagaimana memaksimalkan penggunaan aplikasi Audio To Text Recording (ATR)?

C. Pengenalan Aplikasi

Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) merupakan hasil inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendal. Aplikasi ini mempermudah dalam hal menyelesaikan proses pembuatan Berita Acara sampai dengan Putusan. Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) akan mentranskrip setiap kata yang diucapkan para pihak di persidangan ke dalam bentuk tulisan, runtut sesuai tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan detiknya, sehingga dengan mudah diketahui kapan, siapa dan berbicara tentang apa secara realtime.

Aplikasi Audio to Text Recording (ATR) memiliki tiga fungsi utama: Pertama, merekam suara persidangan dan mengubahnya menjadi teks transkripsi secara otomatis dan realtime; Kedua, meringkas teks transkripsi tersebut menjadi catatan sidang elektronik (risalah sidang); dan Ketiga, menjadi media pengelola arsip persidangan.

Selain fungsi tersebut, ATR juga memiliki beberapa fitur lain, seperti edit, yang memungkinkan notulis melakukan koreksi terhadap kesalahan transkrip pada saat persidangan berlangsung. Fitur pencarian, akan memudahkan pencarian data dan informasi (dari sisi nomor perkara). Dari sisi keamanan data dan informasi pun cukup terjaga karena penyimpanan data suara ada pada server lokal Peradilan. Aplikasi ini ` juga bisa melakukan multiple conversation, yakni dapat merekam percapakan lebih dari 2 (dua) orang dalam persidangan.

Dibandingkan cara konvensional, aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan akurasi dan kecepatan pembuatan Berita Acara Persidangan dan Putusan, meningkatkan keamanan data dan informasi, serta menghemat biaya alat tulis kantor. Dengan demikian proses pencatatan hasil persidangan elektronik ini dapat mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Buku Panduan ATR ini untuk :

  • Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi ATR untuk administrator dan pengguna (user).
  • Menjadi panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan aplikasi ATR.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Buku Panduan E-SKUM dan ATR, diantaranya :

  • Pengadilan yang     menjadi     Pilot     Project  ATR dapat mengimplementasikan inovasi pelayanan peradilan dengan baik.
  • Aplikasi ATR dapat terpasang dan digunakan secara optimal kepada semua Pengadilan yang menjadi Pilot Project.
  • Mempermudah Hakim   dan   Panitera   Pengganti   dalam   memahami   dan menggunakan aplikasi ATR.

3. Dasar Hukum

  • SEMA Nomor  1  Tahun  1988  tanggal  18  Pebruari  1988  Tentang  Kegiatan Persidangan.
  • SEMA Nomor 3 Tahun 1998 tanggal 10 September 1998 Tentang Penyelesaian Perkara.
  • SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 Tentang Bimbingan Dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan Terhadap Hakim/Majelis Hakim Dalam Menangani Perkara.
  • SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
  • SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  • Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Penyelesaian  perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

E. Tingkat Kevalidan Audio To Text Recording (ATR) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 10.223 perkara pada tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya perkara tidak kurang dari 9500 pertahunnya. Jumlah perkara tersebut tidak sebanding dengan jumlah hakim (15 termasuk Ketua dan Wakil Ketua) dan panitera pengganti (15 orang termasuk Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Muda). Hal tersebut akan berdampak pada kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian perkara. Selain itu masalah akurasi data pencatatan manual terhadap keterangan saksi dan proses persidangan yang berakibat pada keterlambatan dalam penyelesaian berita acara sidang, putusan dan minutasi perkara. Melihat setiap tahunya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang semakin meningkat maka inovasi berupa Audio To Text Recording (ATR) sangat membantu hakim dan panitera penganti dalam proses persidangan.

Inovasi Audio To Text Recording (APR) awal diterapkan Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah melalui seleksi kompetisi pada Jumat 13 November 2015 inovasi pelayanan publik Yang diadakan Oleh Mahkamah Agung. Inovasİ Audio To Tert Recording (ATR) dapat membantu mempercepat proses pembuatan berita acara dan pembuatan putusan pcngadilan, mengİngat jumlah Hakim dan Panitcra penggantİ yang masih terbatas, padahal perkara yang harus ditangani cukup banyak.

Pada tahun 2014 sampaİ pertengahan 2015 sebelum adanya İnovasİ Audio To Text Recording (ATR), setiap harinya terdapat 50 hingga 90 sidang dengan 3 ruang sidang yang ada. Semcntara İtil, Pengadilan Agama Kabupatcn Malang hanya memiliki tenaga hakim yang berjumlah 15 orang termasuk kctua dan wakİI ketua dan tenaga penitera atau Panitera Pengganti yang berjumlah 14 orang tcrmasuk panitcra muda, wakİI panitera, dan panitera sekretaris. Banyaknya kasus tersebut dapat membcratkan tugas Panitcra atau Panitcra Penggantİ. Maka darİ itü banyak perkara yang belum terselesaikan karcna kurangnya akuntabilitas hasil persidangan.

Sedangkan pada tahun 2016 sampaİ 2017 setclah adanya İnovasİ aplikasİ Audio To text Recording (ATR). Bagi Hakim Audio To Text Recording (ATR) dapat membantu mempcrcepat putusan yang akan dibuat. Sedangkan bagi Panitera atau Panitcra Pengganti, penggunaan Audio To Text Recording (ATR) dapat mempercepat proses pembuatan berita acara persidangan. Audio To Text Recording (ATR) juga dapat mengatasi permasalahan validitas data hasil persidangan dan solusi terbaik saat jumlah Hakim dan Panitera Penggantİ berkurang. kelebihan dari Audio To Text Recording (ATR) yaİtu pcrtama scbagaİ alat bantu untuk proses pengingat bagİ Panitera Pengganti.

Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 83% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 17%. Sedangkan pada tahun 2016 perkara yang masuk 9.967 kasus, dari semua perkara yang sudah terselesaikan 8.566 kasus, sedangkan perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 1.401 kasus. Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 86% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 14%. Dan pada tahu 2017 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 9.755 kasus, dari semua perkara yang sudah terselesaikan 8.386 kasus, sedangkan perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2017 sebanyak 1.369 kasus. Jadi presentase perkara yang terselesaikan selama satu tahun 86% sedangkan presentase perkara yang belum terselesaikan selama satu tahun 14%.[2]

Dari data tabel perkara diatas peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa perkara yang masuk dan perkara yang terselesaikan dari tahun 2014 sampai 2015 sebelum adanya Audio To Text Recording (ATR) mengalami penurunan dari segi efektivitas yang awalnya mencapai 86% turun menjadi 83%. Sedangkan pada tahun 2016-2017 perkara yang masuk dan perkara yang terselesaikan setelah diterapkan inovasi Audio To Text Recording (ATR) tidak mengalami penurunan maupun kenaikan yaitu sama-sama mencapai 86%.


Kemudian dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa tingkat kevalidan dipengaruhi beberapa hal seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa yang sering diucapkan dipersidangan, karena aplikasi Audio To Text Recording (ATR) bisa merekam bahasa daerah yang umum digunakan di masyarakat setempat itu masih memungkinkan untuk diterjemahkan meskipun ada kalanya dalam menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa daerah tersebut tidak dapat 100% dianggap benar karena aplikasi google pun masih terus memperbaharui kosa kata yang dimilikinya. Berbicara dengan jelas dan lantang di persidangan supaya aplikasi Audio To Text Recording (ATR) bisa merekam dengan jelas. Namun dalam pelaksanaanya dilapangan sering kali didapati pihak-pihak yang berperkara tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengucapan suara kurang jelas dan lantang sehingga tidak terekam jelas oleh aplikasi Audio To Text Recording (ATR), dan para pihak sering menggunakan bahasa jawa yang tidak bisa diterjemahkan oleh aplikasi Audio To Text Recording (ATR) seperti: nggeh, kulo, dereng, kiyambak. Sehingga tingkat kevalidan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dilapangan masih kurang valid hal ini tercermin dari hasil persidangan menggunakan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di persidangan.

Pendapat salah satu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Bu Hermin Sriwulan, S.HI, M.H, M.HI mengenai kevalidan Audio To Text Recording (ATR) adalah:

"Apa yang diucapkan diruang sidang baik ketua majelis atau para pihak maupun para saksi itu sesuai dengan apa yang terjadi dipersidangan karena audio to text recording (ATR) merubah suara menjadi teks akan tetapi semua yang diucapkan itu jelas, iya atau memang posisi alatnya itu seperti microfon dan suara orangnya juga jelas maka terekam dengan jelas tetapi kendalanya audio to text recording (ATR) itu tidak mengerti bahasa Iain selain bahasa Indonesia yang baku dan benar. Ada kalanya bahasa jawa mengeti tetapi bahasa jawa yang sudah serapan karena kelemahanya alat yang difahami bahasa Indonesia ketika saksi atau tergugat menjawab secara lisan dan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar maka tidak bisa merekam. Maka nanti ketua majelis yang menegaskan ke pihak atau kepada saksi tolong memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunanya audio to text recording (ATR) untuk perkara yang rumit seperti perkara waris perkara ekonomi syariah,kemudian perkara harta bersama yang saksinya banyak itu lebih untuk penggunaan audio to text recording (ATR) disitu. Kalau perkara verstek memang Audio to text recording (ATR)  salah satunya untuk membantu penyelesaian perkara disisi Iain kendalanya apabila bahasanya tidak baku maka kita kerja dua kali ngeditnya banyak. Kalau hanya verstek lebih cepat menggunakan SIADPA karena tergantung SDM nyajuga. Mengenai kevalidan sudah valid karena orangnya langsung berbicara dan apabila ada ketidak jelasan ketua majelis menjelaskan. Adanya audio to text recording (ATR) sangat membantu dalam persidangan apabila dibantu dengan operator dalam hal ini panitera pengganti yang SDM nya bagus[3]

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa audio to text recording (ATR) untuk perkara yang rumit seperti perkara waris perkara ekonomi syariah,kemudian perkara harta bersama yang saksinya banyak itu lebih untuk penggunaan audio to text recording (ATR). Sedangkan perkara verstek memang Audio to text recording (ATR) salah satunya untuk membantu penyelesaian perkara disisi lain kendalanya apabila bahasanya tidak baku maka kita kerja dua kali ngeditnya banyak. Mengenai kevalidan sudah valid karena orangnya langsung berbicara dan apabila ada ketidak jelasan ketua majelis menjelaskan. Adanya audio to text recording (ATR) sangat membantu dalam persidangan apabila dibantu dengan operator dalam hal ini panitera pengganti yang SDM-nya bagus.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data serta pembahasan yang berawal dari rumusan masalah yang sudah dijelaskan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

  1. Tingkat kevalidan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dilapangan masih kurang valid karena dalam persidangan yang menggunakan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) masih banyak pihak yang berperkara menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar sesuai dengan EYD, menggunakan bahasa jawa, pengucapan suara kurang jelas dan lantang, sehingga tidak jarang panitera dan hakim bekerja dua kali untuk mengedit hasil perekaman aplikasi Audio To Text Recording (ATR) di persidangan.
  2. Menurut pendapat hakim mengenaİ kevalidan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dikatakan valid karena para pihak berbicara langsung dan apabila ada ketidak jelasan ketua majelis langsung menegaskan kembali ke para pihak dan saksi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun para hakim dan panitera menyatakan valid namun peneliti dişini memiliki pandangan yang berbeda penggunaan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) masih belum maksimal dalam proses berita acara persidangan sehingga kurang valid dalam pengolahan data rekaman menjadi teks karena dalam persidangan masih banyak pihak yang berperkara menggunakan bahasa yang tidak baik dan benar sesuaİ dengan EYD, menggunakan bahasa jawa, pengucapan şuara kurang jelas dan lantang. Akan tetapi dilain sisi tidak dapat dipungkiri bahwa Inovasi aplikasi Audio To Text Recording (ATR) merupakan suatu sarana mempercepat membantu kinerja para hakim dan panitera dalam penulisan berita acara persidangan.
  3. Meski validitasnya belum sempurna, aplikasi Audio To Text Recording (ATR) sangat berguna dalam perkara yang memerlukan penyimpanan data yang sangat detail dan spesifik seperti perkara gugatan harta bersama, waris, ekonomi syariah biasa, wakaf.

 

[1] Standar Penggunaan aplikasi Audio To Text Recording (ATR) dan E-SKUM.

[2] Angka Perceraian di Kabupaten Malang Tertinggi Ke-Dua Se-Indonesia", http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/03/oeh4rc415-angka-perceraian-dikabupaten malang-tertinggi-kedua-di-indonesia, diakses tanggal 2 Desember 2017

[3] Andrian, Lucky, Malang, 2017, Validitas Audio Text Recording Dalam Penulisan Berita Acara Persidangan. UIN Malang Repository.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi