SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Judicial Activism dalam Putusan Hakim

Oleh: Aprina Chintya

A. Pendahuluan

     Upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia. Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundangundangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya keadaan dimana aturan yang ada di suatu Negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum) di masyarakat.[1]

    Menurut Hukum Positif kekosongan hukum (rechstvacuum) tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Ada kalanya hal tersebut juga terjadi dari sisi pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyusunan suatu Peraturan Perundang-Undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat Peraturan Perundang-Undangan itu dinyatakan berlaku maka keadaan dan hal-hal yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan seiring dinamika masyarakat. Seringkali ditemukan juga ketidakkonsistensian Lembaga Eksekutif (Pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan Undang-Undang dalam upaya menjamin kepastian hukum masyarakat, hal ini bisa kita temui dalam hal adanya amanah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan diterbitkannya peraturan pelaksana namun pada kenyataannya aturan pelaksanaan tersebut yang pada dasaranya merupakan suatu kumpulan pedoman untuk menjadi dasar menjalankan lebih lanjut isi suatu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tidak pernah ada / dibuat.

     Sistem peradilan hukum di Indonesia tidak menganut aliran freie rechtslehre (hakim bebas melakukan sesuatu / menciptakan hukum) dan aliran legisme (hakim selaku pelaksana pelaksana Undang-Undang belaka), tetapi menganut aliran rechtsvinding yang merupakan perpaduan antara aliran freie rechtslehre dengan aliran legisme (hakim terikat pada Undang-Undang, tetapi mempunyai kebebasan untuk menciptakan hukum/kebebasan yang terikat/keterikatan yang bebas). Oleh karena itu meskipun terjadi kekosongan hukum hakim harus berperan untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).

      Penemuan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah proses untuk menemukan hukum yang konkret terhadap gejala/peristiwa hukum yang konkret yang nantinya akan dibentuk oleh hakim atau petugas hukum terkait berdasarkan perkembangan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, ada kalanya hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi harus menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan dengan hal-hal nyata oleh karena peraturanperaturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni untuk mencapai kepastian hukum.

       Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan. Putusan hakim yang berkualitas diperoleh melalui proses berpikir hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan judicial activism. Judicial Activism merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.[2] Meskipun demikian Mayoritas Hakim di Indonesia berpegang pada pendekatan “pembatasan yudisial” (judicial restraint), karena dalam teori ini menempatkan pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.[3]

        Sebaliknya, dalam judicial activism para hakim cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Dalam membuat putusannya tersebut, kadangkala para hakim juga membuat aturan hukum (judges making law) berdasarkan pandangan-pandangan personalnya.

     Ketentuan judicial activism di Indonesia dilaksanakan dalam konteks mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan Pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak ada tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan menuntutnya sebagaimana asas Ius Curia Novit yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum.

      Namun perlu diingat walaupun hakim mempunyai peran untuk penemuan dan pembentukan hukum, kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif. Keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Kekuasaan keputusan kehakiman hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu”. Oleh sebab itu, menurut penulis perlu melihat bagaimana judicial activism digunakan oleh hakim dalam mengeluarkan putusan.

B. Permasalahan

     Dari uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana judicial activism digunakan oleh hakim dalam membuat putusan?.

C. Pembahasan

  1. Konsep Judicial Activism

       Istilah Judicial Activism pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schlesinger pada Januari 1947 dalam majalah Fortune. Umumnya, judicial activism selalu dilekatkan dalam konteks di mana hakim membuat aturan hukum (judges making law) dalam putusannya. Brian Galligan mendefinisikan judicial activism sebagai kontrol atau pengaruh oleh lembaga peradilan terhadap institusi politik dan administratif.[4]

       Sementara itu, menurut Black’s Law Dictionary, judicial activism diartikan sebagai berikut:

A philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions, usu. with the suggestion that adherents of this philosophy tend to find constitutional violations and are willing to ignore precedent.”[5]

      Praktik judicial activism mengalami perkembangan dari yang awalnya bermakna negatif dan terbatas pada penyalahgunaan kewewenang hakim, kini terkadang membawa pengertian yang positif. Kritik yang tidak mendukung adanya praktik judicial activism umumnya dikaitkan dengan adanya campur tangan lembaga yudisial yang dianggap telah merendahkan dan merusak sistem demokrasi perwakilan melalui otokrasi yudisial. Kritik lainnya, para hakim yang cenderung menerapkan judicial activism, atau biasa disebut sebagai activist judges, dinilai telah menjalankan diskresi yudisialnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, seperti misalnya prinsip bahwa hakim hanya menjalankan fungsi untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh para legislator. Para hakim tersebut dianggap cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang dapat memberikan pertimbangan terhadap kebijakan politik, sosial, dan ekonomi.[6]

  1. Judicial Activism dalam Putusan Hakim

     Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, diperlukan adanya institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (judicative power). Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah hakim.

       Soejono Koesoemo Sisworo mengemukakan bahwa tugas hakim dirumuskan “paling anggun” yaitu alat kekuasaan yang merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang pada setiap keputusannya wajib memuat kalimat kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

     Hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajiban, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya. Profesionalitas seorang hakim dilaksanakan dengan peran aktif (judicial activism) dari hakim dalam proses peradilan.

       Seorang hakim melalui metode penemuan hukum berperan aktif melaksanakan judicial activism dalam putusan-putusannya dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis. Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan.

       Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, metode penemuan hukum (rechtvinding) sebagai salah satu atau bentuk tehniko yuridik yang dihasilkan oleh kombinasi antara ilmu pengetahuan dan pengalaman hakim sebagai profesi (knowledge and experience). Sebagaimana menurut J.M. Polak bahwa penemuan hukum sesungguhnya memiliki pelbagai segi yang bersifat logis-rasional-ilmiah tapi sekaligus juga intuitif-irrasional. Rasional-ilmiah (intellectual) dalam arti hakim (seharusnya) berkemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya (fakta dan positanya) dan peraturan hukumnya yang berlaku dan akan diperlakukan beserta ilmunya; logis-intellektual dalam penerapan peraturan hukum normatif terhadap kasus posisinya harus mengindahkan hukum logika, baik yang formil maupun yang materiil; sedangkan aspek intuitif-irrasional-nya adalah terletak dalam hal penemu hukum (hakim) itu melibatkan, menggunakan dan mendambakan perasaannya yang halus dan murni mendampingi ratio dan logika, sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, dan dapat mengejawantahkan putusan yang adil berdasarkan kebenaran.

     “Hati nurani” (geweten/conscience of man) seorang hakim dapat berfungsi sebagai faktor yang dapat mencegah dan menjaga penemuan hukum dari penalaran dan penghayatan permasalahan yang mungkin sekali serba tidak pasti (wilekeurig/arbitrair). Sebagaimana lebih dikonkritkan adanya rasa teposliro dengan mulatsiro. Kemampuan ini sekiranya pada akhirnya ditingkatkan terus dengan selalu diasah dan diasuh, sehingga menerima hidayah dan inayah dari Tuhan Seru Sekalian Alam. Sebagaimana disampaikan oleh Paul Scholten bahwa penemuan hukum sebagai Rechvinden is altijd tegelijk intellectueel en intuitief zedelijk werk.

      Kemampuan mengambil suatu putusan yang dimiliki seorang hakim sebagaimana pendapat Josef Esser diperoleh selama menempuh pendidikan dan meniti karir yang dijalaninya. Kematangan pengetahuan dan pengalaman dari hakim sangat penting dalam mengambil suatu putusan. Hal ini sebagaimana juga dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, dengan mengatakan bahwa “the life of the law has not been logic; it is experience”. Sebagai hakim, Holmes memilih untuk mengikuti parameter “pengalaman”. Melalui pengalaman ini, menurutnya dimungkinkan bagi hakim untuk keluar dari belenggu skema logis. Pengalaman tersebut tidak mempunyai rujukan kepada perundang-undangan, melainkan kepada sesuatu yang lebih spontan (onmiddelijk) dan hakim merasakan hal itu. Memutus berdasarkan pengalaman adalah berdasarkan pada apa yang oleh Paul Scholten disebut sebagai onmiddelijk evident. Scholten mengatakan bahwa dalam putusan-putusan yang dibuat oleh hakim terdapat unsur lompatan (in de beslissing zit ten slotte altijd een sprong), serta tidak percaya bahwa putusan itu hanya dicapai melalui simpulan logis.

 Apapun metode pendekatan yang akan dipakai oleh hakim pada penemuan hukum, yaitu bertemunya methodenwahl in der Rechtsfindung. Uraian argumentasi pertanggungjawaban semestinya dipaparkan dalam ratio decidendi dan dimana perlu juga dalam obiter dicta dari putusan. Oleh karena itu harus dibuat seakseptabel mungkin untuk pihak-pihak yang berperkara, masyarakat maupun forum ilmiah.

      Ada beberapa kendala yang berkaitan dengan penemuan hukum hakim sebagaimana diungkapkan Soejono Koesoemo Sisworo bisa bersifat objektif atau subjektif ataupun kedua-duanya. Pada satu pihak objeknya yakni masalah/perkara yang diperiksa adalah tidak sederhana (complicated), sedangkan di pihak lain yakni hakim ada kekeliruan atau tidak proporsional metodologinya.

      Metodologi disini adalah jalan yang harus ditempuh/diikuti untuk menemukan penyelesaian dan pemecahan masalah (untuk membuat putusan) bersifat ilmiah atau bisa juga bersifat rutin kebiasaan (schablonenarbeit). Sarana itu khususnya yang ilmiah menjadi agak “terdesak kebelakang” sejak Josef Esser secara empiris komparatif bisa membuktikan bahwa ……das unsere akademische Methodenlehre dem Richter weder. Metode ilmiah akademis itu tidak dapat memberikan bantuan maupun pengawasan bagi pekerjaan hakim (Hilfe noch Kontrolle bedeutet). Aspek yang menonjol pembentukan putusan justru aspek “psikologinya” atau tergantung pada temperamen atau kepribadian hakim yang bersangkutan.

         Ada dua momentum penting dalam proses pembentukan putusan, yaitu fase heuristis atau context of discovery, yaitu proses pencarian mengenai fakta-fakta yuridis yang relevan dan pasal undang-undang atau peraturan hukum yang sesuai dengan mengesampingkan kesan pribadi atau bisikan hati atau ilham pendahuluan yang bisa subjektif. Pada pihak lain adalah fase legitimasi atau context of justification yang merupakan konstruksi pembenaran yuridis kemudian setelah diperoleh kesan pribadi dari data yang membentuk vorentsheidung. Hakim yang kuat bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam bidangnya sekiranya tidak akan banyak mengalami kesulitan dan atau kekeliruan (error facti maupun error iuris) pada fase heuristik ini. Namun pada fase legitimasi (contect of justification) khususnya yang didahului kesan pribadi, ilham bisikan hati yang diperoleh secara intuitif besar sekali kemungkinannya menjadi amat subjektif dan rawan. Pada umumnya pertimbangan tersebut didorong motif-motif irrasional, misalnya: egoism, haus kekuasaan, pamrih pribadi, loba tamak, rakus, purbasangka, kemunafikan, kecanduan budaya konsumerisme dan suplaierisme.

      Kendala pada fase legitimasi (context of justification) yaitu yang berupa konstruksi pembenaran kemudian segera setelah penelaahan singkat atas kasus perkara secara intuitif diperoleh pra putusan adalah berupa pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kebenaran semu (artificial) yang seringkali didorong faktor-faktor irrasionil sebagaimana telah disebutkan di atas.

       Keaktifan hakim menjadi penting dalam rangka mewujudkan keadilan sebagaimana Satjipto Rahardjo dengan mengutip pendapat Paul Scholten bahwa keadilan itu (memang) ada di dalam undang-undang, tetapi (masih) harus ditemukan (het recht is in de wet moet nog gevonden waeden). Peran aktif dari hakim perlu dilakukan  melalui pertimbangan-pertimbangan dalam putusan dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis. Para hakim diminta untuk melakukan apa yang menjadi intisari fungsi yudisial. Apabila dilakukan dengan benar, tugas hakim tidaklah mudah. Hakim harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan manusia yang saling bertentangan agar tercapai situasi sosial yang baik.

       Menurut Satjipto Rahardjo bahwa hakim merupakan “garda” terdepan dalam penegakan hukumuntuk secara progresif berani menguji sejauh mana batas kemampuan undang-undang itu (testing the limit of law).

     Sudah semestinya, judicial activism dilakukan oleh hakim dengan menemukan hukumnya, yang menurut DHM Meuwissen mengartikannya sebagai keseluruhan berpikir dari seorang hakim dengan metode (penemuan hukum) mengantarkan dan membawanya kepada suatu putusan hukum ataupun pengembangan hukum dan pertumbuhan hukum. Dalam arti yang khusus, adalah proses dan karya yang dilakukan oleh hakim yang menetapkan benar atau tidak benar menurut hukum dalam situasi konkrit yang diujikan pada hati nurani.

       Sudikno Mertokusumo, mengartikan penemuan hukum sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das sein) tertentu. Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk dicari hukumnya. Dengan demikian problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum pada umumnya melekat pada profesi hakim. Selain itu hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Adapun hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan juga sumber hukum.

        Penemuan hukum bagi seorang hakim ketika sedang menghadapi kinerjanya dalam memecahkan dan memutuskan kasus-kasus yang rumit, pelik, dan tergolong “hard casus”, sangatlah penting, dan saat itu pulalah, berbagai persoalan yang berkaitan dengan “rechtstheoretis” dan “rechtfilosofis” akan selalu timbul dan harus diputuskan dengan cermat, teliti, dan sesuai hati nurani, dengan berbagai disiplin ilmu, perundang-undangan, doktrin, jurisprudensi dan kajiannya secara mendalam, dengan mendasarkan kepada kebenaran, yang berkeadilan – Ketuhanan Yang Maha Esa,  yaitu:

  1. Apakah penemuan hukum itu sekedar merupakan penerapan hukum (rechtstespassing), yakni memasukkan atau mem-subsumsi-kan fakta posita (premis minor) ke dalam peraturan hukum/undang-undang (premis mayor) secara sillogisme formil untuk selanjutnya ditarik konklusi mana yang benar dan yang salah menurut hukum, sebagaimana dianut oleh aliran positivism hukum karena disadari anggapan bahwa undang-undang itu adalah lengkap dan sempurna untuk menjawab setiap persoalan yuridis;
  2. Ataukah merupakan penerapan hukum, tetapi dengan dasar anggapan dan pengakuan bahwa undang-undang itu tidak selalu lengkap sempurna, akan tetapi pula undang-undang tersebut dianggap memiliki kekuatan ekspansi logis atau jangkauan melebar menurut logika (logische Expansionskraft), sebagaimana diajarkan oleh Begriffs jurisprudenz dan Konstruktionsjurisprudenz;
  3. Ataukah dalam menanggapi kemelut atau tubrukan antara pelbagai kepentingan dan nilai-nilai kemasyarakatan, penyelesaian diadakan dengan terarah dengan pembentukan hukum (rechtsvorming), undang-undang ditempatkan dalam posisi sekunder, sedangkan sebagai kompas, jiwa dan aspirasi rakyat digunakan hukum kebiasaan, sebagai sumber hukum yang utama sebagaimana diajarkan oleh aliran Interessenjurisprudenz, aliran sejarah atau aliran sosiologis;
  4. Ataukah sebagai penciptaan hukum (rechtsshepping) sebagaimana diajarkan oleh aliran Hukum Bebas (Freirechtsschule), yakni bebas dari ikatan mutlak undang-undang, namun bebas pula untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat yang saling berlawanan sebaik mungkin, sehingga dapat dijelmakan ketenteraman dan harmoni yang dinamis;
  5. Atau sebagai penemuan hukum (rechtvinding) yang merupakan karya logis rasionil, sebagaimana diajarkan oleh aliran Sistem Hukum Terbuka;

        Apabila melihat permasalahan rechtstheories dan rechtsfilosofis dari penemuan hukum tersebut, maka diperlukan penemuan hukum yang progresif, dikarenakan hukum progresif lebih mendekati kepada Interessenjurisprudenz, yang berangkat dari keraguan tentang kesempurnaan logika yuridis dalam merespons kebutuhan atau kepentingan sosial dalam masyarakat.

        Penemuan hukum yang progresif sangat penting bagi pembangunan hukum di Indonesia, dengan alasan: Pertama, hukum progresif merupakan hukum yang membebaskan. Salah satu peran hukum progresif adalah melakukan terobosan dalam kegiatan penafsiran hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang berlaku. Hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis dan tidak terikat secara normatif, tapi bebas melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan. Bagi penegak hukum progresif, sumber hukum adalah rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kecerdasan spiritual yaitu peran hati nurani dalam menangani setiap kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Kedua, hukum progresif merupakan solusi utama yang ditawarkan adalah perubahan paradigma serta orientasi dalam memandang hukum tertulis, hanya memberikan porsi lebih banyak pada pentingnya faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian rakyat sebagai tujuan utama dari hukum. Ketiga, hukum progresif sebagai gerakan pembebasan (dalam semua tahapan penegakan hukum). Konsep hukum progresif menuntut hukum selalu “bergerak” dalam mengimbangi perkembangan kebutuhan manusia yang membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum. Hukum tidak boleh terbelenggu dalam pola pikir apa yang dikatakan undang-undang melainkan membuka diri dan hati untuk menemukan keadilan.

C. Kesimpulan

     Judicial activism / aktivisme yudisial adalah pilihan keputusan yang dibuat oleh hakim dalam mewujudkan keadilan. Ketentuan aktivisme yudisial di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 5 ayat (1) yang mengharuskan hakim mengeksplor rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mendengar, dan memutuskan kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan mencobanya. Pelaksanaan tugas hakim untuk memberikan keadilan bagi publik dan pencari keadilan, hakim dapat menjawab segala masalah hukum baru yang muncul melalui judicial activism dengan jalan interprestasi dan konstruksi hukum, bahkan contra legem terhadap pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada  dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis.

D. Saran

        Tugas hakim untuk mewujudkan keadilan tidak dapat dipisahkan dari putusan dihasilkan.  Agar tercapai putusan yang berkualitas dan berkeadilan, Mahkamah Agung perlu memberikan para pendidikan dan pelatihan hakim yang berkesinambungan dan meningkatkan kerjasama lembaga pengadilan dengan pendidikan tinggi dan lembaga yudisial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Brian Galligan, “Judicial Activism in Australia” dalam Kenneth M. Holland, editor, Judicial Activism in Comparative Perspective, London: Macmillan, 1991.

Bryan A. Garner dan Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Minnesota: West Group, 2004

Hario Mahar Mitendra, Fenomena Dalam Kekosongan Hukum, dalam Jurnal RechtsVinding

Indriati Amarini, Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 2017.

Pan Mohamad Faiz, Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016.

                             , Judicial Restraint vs Judicial Activism, dalam Kolom Opini MAJALAH KONSTITUSI No. 130, Desember 2017.

[1] Hario Mahar Mitendra, Fenomena Dalam Kekosongan Hukum, dalam Jurnal RechtsVinding Online , h. 1.

[2] Indriati Amarini, Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, 2017), p. 318.

[3] Pan Mohamad Faiz, Judicial Restraint vs Judicial Activism, dalam Kolom Opini MAJALAH KONSTITUSI No. 130, Desember 2017, h. 8

[4] Brian Galligan, “Judicial Activism in Australia” dalam Kenneth M. Holland, editor, Judicial Activism in Comparative Perspective, London: Macmillan, 1991, h. 71

[5] Bryan A. Garner dan Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Minnesota: West Group, 2004

[6] Pan Mohamad Faiz, Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h. 409.

 

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi