SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Syarat Hakim Menurut al-Mawardi dan Hakim Profesional

Oleh:

Mohamad Hamdan Asyrofi

 

A. PENDAHULUAN

Hakim sebagai salah satu dari empat pilar penegakan keadilan di Indonesia tentu sudah selayaknya diisi oleh orang yang benar-benar mempunyai kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi seorang hakim. Hal ini didambakan oleh semua kalangan, bahwa sudah selayaknya hakim di Indonesia adalah hakim yang professional. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas hal ini terus menerus berinovasi untuk mencari dan membentuk sosok hakim yang professional[1]. Usaha ini dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah pencarian hakim dengan rekrutmen yang terbuka dan kompetitif untuk mencari calon hakim yang berkualitas. Di samping itu, proses pendidikan yang berjenjang bagi calon hakim terus dijalankan oleh Mahkamah Agung untuk membentuk sosok hakim yang professional.

Akan tetapi sebagus apapun program yang direncana dan diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk mencari dan membentuk hakim yang professional, tidak akan banyak berpengaruh apabila para hakim itu sendiri tidak memiliki keinginan dari dalam diri sendiri untuk berbenah dan berubah. Untuk menumbuhkan kesadaran pada setiap individu hakim, terkadang perlu untuk melihat ulang dan mempelajari biografi dari sosok hakim ideal yang pernah ada.

 

Dengan menilik sejarah sosok-sosok hakim hebat yang pernah ada, setidaknya memunculkan dalam diri seorang hakim, keinginan untuk meniru atau minimal meningkatkan kualitas diri kalaupun tidak bisa secara keseluruhan meniru sosok-sosok hebat tersebut.

Tulisan ini akan membahas tentang syarat-syarat hakim menurut al-Mawardi sebagai sebuah cermin sejauh mana kepantasan kita sebagai seorang hakim. Al-Mawardi dalam al-ahkaam as-Sulthoniyah menjelaskan beberapa syarat dapat dipilihnya seorang menjadi hakim. Harapannya dengan adanya syarat-syarat ini, seseorang yang terpilih sebagai hakim akan benar benar mampu untuk mengemban tugas beratnya untuk memutus sengketa yang ada. Diharapkan dengan mengetahui syarat-syarat ini, sosok hakim bisa meningkatkan kemampuan diri untuk menuju sebagai seorang hakim ideal dan professional.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan yang telah disebutkan, maka ada beberapa poin yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini. Diantaranya:

  1. Apakah syarat menjadi hakim menurut al-Mawardi?
  2. Apakah yang dimaksud dengan profesionalitas hakim?
  3. Bagaimana kaitan hakim professional dengan syarat hakim yang disebutkan oleh al-Mawardi.

C. PEMBAHASAN

  1. Syarat – syarat menjadi hakim menurut al-Mawardi

Abul Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi adalah seorang ulama yang concern dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan negara dalam pandangan Islam. Diantara karya terbaiknya yang berkaitan degnan negara dan politik adalah kitab al-ahkam as-sulthoniyyah, adabud dunya wad diin, qanuun al-wizaroh. Dalam kaitannya dengan hakim, al-Mawardi menjelaskan dalam al-ahkam as-sulthoniyyah tentang adanya syarat-syarat tertentu untuk memilih seorang hakim.

Menurut al-Mawardi, ada tujuh syarat untuk dipilih sebagai seorang hakim:

  1. Sehat jasmani rohani
  2. Kecerdasan dan kemampuan
  3. Bebas merdeka.
  4. Islam
  5. Laki-laki
  6. Keadilan[2].
  7. Menguasai sumber hukum.

Syarat Pertama, sehat jasmani dan rohani, adalah syarat mutlak seorang hakim, karena tugas utama seorang hakim adalah menyelesaikan masalah dan sengketa, untuk menjawab sebuah masalah atau menyelesaikan sengketa, langkah pertama yang harus ditempuh adalah proses tashowwur, yang dalam istilah hukum sekarang dikenal dengan proses konstatir, yaitu mencari gambaran utuh tentang masalah yang dihadapi. Untuk proses awal ini, yang paling dibutuhkan adalah selamatnya atau sehatnya jasmani dan rohani seorang hakim agar mendapatkan gambaran yang benar atas suatu masalah.

Syarat Kedua, seorang hakim harus mempunyai kecerdasan akal dan kemampuan menghadapi permasalahan. Seorang hakim menurut al-Mawardi, tidak cukup hanya mempunyai akal yang mampu mengetahui hal yang baik dan buruk, tapi lebih dari itu, seorang hakim harus mempunyai kecerdasan akal sehingga bisa menjelaskan hal yang sulit, memberikan solusi pada hal yang masih janggal, dan memberikat putusan pada suatu yang diperselisihkan. Hal ini penting dalam tahap pemeriksaan yang kini kita kenal dengan kwalifisir.

Syarat Ketiga, seorang hakim haruslah bebas dan merdeka, dalam artian tidak boleh berstatus sebagai seorang budak. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan pada diri sendiri, bisa mengurusi urusan orang lain.

Syarat Keempat, seorang hakim harus beragama Islam, dalam Islam, salah satu hal yang paling penting dalam peradilan adalah kesaksian dalam proses pembuktian. Dan salah satu syarat kesaksian adalah yang bersaksi harus beragama Islam, jadi seorang hakim yang menerima dan mempertimbangkan kesaksian tersebut juga lebih utama untuk disyaratkan keIslamannya.

Syarat Kelima, seorang hakim haruslah berjenis kelamin laki-laki. Dalam permaslahan ini, al-Mawardi behujjah pada ayat الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض , dimana memang dari penciptaan awal, ada hal-hal tertentu yang dimiliki oleh lelaki namun tidak dimiliki oleh perempuan. Syarat ini dipergunakan juga oleh ulama madzhab kecuali madzhab Hanafiyyah. Ulama besar yang memperbolehkan wanita menjadi hakim adalah Imam Ibnu Jarir Ath-Thobari.

Syarat Keenam, sifat adil. Seorang hakim harus mempunyai sifat adil, namun sifat adil disini tidak sebatas menempatkan sesuatu pada tempatnya, akan tetapi syarat ini lebih luas daripada hal tersebut. Dimana adil disini mencakup selamatnya seseorang dari sifat tercela yang meruntuhkan integritasnya baik dalam perkataan dan tingkah laku atau perbuatan hal ini seperti makna adil yang disyaratkan oleh para ahli hadist.

Syarat Ketujuh, menguasai sumber hukum Islam. Yang dimaksud dengan sumber hukum disini adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Mengetahui tentang al-Qur’an dalam tataran seorang hakim mengetahui mana yang masuk dalam kategori nasikh, Mansukh, muhkam mutasyabih, aam, khas, mutlak muqayyad. Mengetahui tentang Sunnah sehingga bisa mengetahui status hadist yang dipergunakan, serta bisa menggunakannya sesuai dengan keadaan, dilihat dari asbabul wurud hadist tersebut. Mengetahui tentang Ijma’ sehingga seorang hakim tidak keluar dari sebuah kesepakatan yang telah mencapai derajat Ijma’, serta mampu berijtihad dalam hal yang masih masuk dalam tataran hal yang diperselisihkan (belum masuk kategori ijma’). Mengetahui Qiyas agar seorang hakim bisa dengan benar mengikutkan ketentuan masalah baru yang belum ada ketentuannya kepada masalah yang telah ada ketentuannya. Keempat hal ini tidak boleh lepas dari seorang hakim, agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Berlandaskan pada pijakan yang kuat, serta mengakomodir keadaan zaman.

Empat diantara tujuh syarat diatas, disepakati bersama oleh ulama dari berbagai madzhab. Keempat syarat tersebut adalah Sehat jasmani rohani, Kecerdasan dan kemampuan, Bebas merdeka, dan Islam. Sedangkan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah laki-laki, keadilan dan penguasaan sumber hukum (dan Ijtihad).

  1. Pengertian Profesionalitas Hakim

Pemaknaan profesionalitas lebih ditujukan kepada kualitas sikap para pengemban profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan, peristilahan profesionalisme lebih menekankan kepada komitmen pengemban profesi untuk bersikap professional

Sikap profesional secara terminologi adalah suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional itu bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dapat disimpulkan bahwa profesional ini diartikan sebagai pengemban profesi yang menjalankan profesinya atas dasar kemampuan atau keahlian yang mumpuni, mendapatkan imbalan berdasarkan keahliannya, serta berpegang teguh kepada nilai moral ketika melaksanakan tindakantindakannya.

Pengemban profesi hukum dikatakan sebagai profesional hukum ketika menjalankan profesi hukumnya sesuai dengan keahlian atau kemampuan hukumnya. Keahlian hukum yang dimaksud tentu tidak hanya sebatas pada kemampuan teknis belaka, melainkan juga kemampuan untuk menentukan sikap berdasarkan pengetahuan. Dalam hal ini, keahlian yang digunakan tidak hanya intelektualitas logika, tetapi juga penggunaan hati nurani ketika menjalankan profesinya. Hal demikian karena profesi hukum menduduki peranan penting dalam mengintegrasikan hukum di masyarakat.

  1. Hakim professional dan syarat hakim menurut al-Mawardi.

Jika profesionalitas hakim diukur menggunakan pelaksanaan profesi hakim sesuai dengan keahlian dan kemampuan hukum, maka syarat syarat yang disebutkan oleh al-Mawardi bisa dipakai sebagai standar peningkatan mutu seorang hakim. Contoh konkret dari pernyataan ini adalah ketika kecerdasan dan kesehatan seorang hakim terpenuhi, maka, proses konstatir dan kwalifisir akan berjalan dengan benar, yang selanjutnya mempengaruhi proses konstituir. Semua tahapan untuk membuat putusan ini hanya bisa dilaksanakan dengan baik oleh orang memenuhi dua syarat tersebut.

Dalam kaitannya dengan kecerdasan dan kemampuan hakim, Mahkamah Agung telah melakukan tugasnya dengan membuka penerimaan calon hakim dengan syarat yang telah ditentukan serta pendidikan yang berjenjang bagi calon hakim, semua ini dilakukan demi membentuk seorang hakim yang professional. Hal ini bisa kita dapatkan padanannya di zaman Nabi, ketika Nabi mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, Beliau bertanya pada Muadz tentang apa yang dilakukan jika dihadapkan pada permasalahan dari penduduk, yang kemudian dijawab oleh Muadz, akan saya putuskan menggunakan al-Qur’an, lalu menggunakan Sunnah dan jika tidak bisa ditemukan dari keduanya maka akan menggunakan akal. Mendengar hal tersebut, Nabi berkomentar baik terhadap Muadz bin Jabal, yang intinya membenarkan upaya yang akan ditempuh oleh Muadz bin Jabal. Hal ini tidak lain adalah proses pengujian dari Nabi sebelum mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman.

Kaitan lain antara profesionalitas hakim dan syarat hakim menurut al-Mawardi bisa kita lihat dari syarat keadilan yang diterapkan oleh al-Mawardi. Menurut pemahaman sekarang, syarat ini mungkin bisa disamakan dengan integritas. Dimana seorang hakim dituntut untuk mempunyai integritas pribadi yang baik. Karena kemampuan fikir dan keahlian hakim dalam suatu bidang, tidak akan bermanfaat tanpa adanya integritas dari hakim tersebut. Tak terbilang lagi betapa banyak hakim yang hancur karena tidak mempunyai integritas. Dan tak terhitung lagi banyaknya hakim yang harum namanya karena mempunyai integritas yang tinggi.

Hal ini lah yang menurut penulis adalah hal yang paling penting diantara syarat-syarat yang ada, dimana integritas ini selalu berkaitan dengan hati. Dan dari hati itulah muncul baik atau buruknya tingkah laku seseorang. Sehingga akan percuma semua hal yang dimiliki seorang hakim jika tidak ditanam atau dibangun diatas pondasi yang bernama integritas ini.

Kaitan lain antara profesionalitas hakim dan syarat hakim menurut al-Mawardi juga bisa kita lihat dari syarat penguasaan terhadap sumber hukum. Hakim pengadilan agama, yang menangani masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, sudah selayaknya mengetahui dan menguasai terhadap sumber hukum agama Islam dan cara penemuan hukumnya. Sehingga seorang hakim memang benar-benar bisa memutuskan suatu perkara mengguganakan hukum yang benar, karena digali dari sumber yang benar dan diolah dengan cara yang benar pula. Disatu sisi, syarat ini menjadi polemik jika dilihat melalui kacamata zaman sekarang, karena penguasaan secara menyeluruh tentang mashodirul hukmi dan cara istinbathul hukmi hampir mustahil ditemukan pada satu sosok individu. Bahkan Wahbah Zuhaili dalam al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menjelaskan bahwa berkumpulnya keahlian tersebut pada satu sosok individu adalah hal yang sangat sulit, sebagai ganti dari kata mustahil. Sehingga Wahbah Zuhaili mengambil jalan tengah dengan mengutip pendapat Imam Ghozali jika memang tidak dimungkinkan syarat-syarat hakim terkumpul pada satu orang, maka kita hanya bisa mengoptimalkan apa yang telah ditentukan 0leh penguasa (pemerintah)[3].

D. PENUTUP

  1. KESIMPULAN
  • Syarat-syarat menjadi hakim menurut al-Mawardi ada 7 item, yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama disepakati secara keseluruhan ulama madzhab, yaitu Sehat jasmani rohani, Kecerdasan dan kemampuan, Bebas merdeka, dan Islam. Yang kedua, diperselisihkan diantara para ulama madzhab, yaitu Laki-laki, adil, dan penguasaan sumber hukum dan ijtihad.
  • Profesionalitas hakimbisa dilihat ketika seorang hakim mampu menjalankan profesi hukumnya sesuai dengan keahlian atau kemampuan hukumnya. Keahlian hukum yang dimaksud tentu tidak hanya sebatas pada kemampuan teknis belaka, melainkan juga kemampuan untuk menentukan sikap berdasarkan pengetahuan. Dalam hal ini, keahlian yang digunakan tidak hanya intelektualitas logika, tetapi juga penggunaan hati nurani ketika menjalankan profesinya
  • Kaitan profesionalitas hakim dengan syarat-syarat hakim yang disebutka oleh al-Mawardi bisa dilihat dari kenyataan bahwa seorang hakim hanya bisa menjalankan perannya secara profesional jika telah terkumpul pada sosok hakim tersebut poin-poin yang masuk dalam syarat menjadi hakim menurut al-Mawardi.
  1. SARAN DAN REKOMENDASI
  • Mendorong calon hakim dan hakim untuk meningkatkan kualitas diri baik berkaitan dengan kemampuan ataupun integritas.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus : Dar al-Fikr ,ttc.

Al-Mawardi, Abul Hasan, al-Ahkaam as-Sulthoniyyah, Kairo : Dar al-Hadist 2006.

 

 

[1] Keputusan Bersama KetuaMahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

[2] Al-Mawardi, Abul Hasan, al-Ahkaam as-Sulthoniyyah, Kairo : Dar al-Hadist 2006. Hal. 110.

[3] Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus : Dar al-Fikr ,ttc. Juz 6 hal. 484.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi