• Headerku
  • Headerku2
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Pengadilan Agama Purwodadi Siap Membangun ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)) # JANGAN RUSAK INTEGRITAS KAMI DENGAN MEMBERI IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PURWODADI # Kami Berkomitmen Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Bebas Korupsi

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A Mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim. Mohon Maaf Lahir dan Batin."
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H

PENGADILAN AGAMA PURWODADI MENGUCAPKAN

Selamat kepada ๐˜๐š๐ง๐  ๐Œ๐ฎ๐ฅ๐ข๐š ๐ƒ๐ซ. ๐‡. ๐Œ๐ฎ๐ก๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ ๐’๐ฒ๐š๐ซ๐ข๐Ÿ๐ฎ๐๐๐ข๐ง ๐’๐‡., ๐Œ๐‡. ๐ฒ๐š๐ง๐  telah dilantik sebagai ๐Š๐ž๐ญ๐ฎ๐š ๐Œ๐š๐ก๐ค๐š๐ฆ๐š๐ก ๐€๐ ๐ฎ๐ง๐  ๐‘๐ˆ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ - ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“
PENGADILAN AGAMA PURWODADI MENGUCAPKAN

Gugatan / Permohonan Mandiri

Untuk Menunjang Pelayanan yang Transparan, Mudah, Cepat, dan Modern, Pengadilan Agama Purwodadi menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan Mandiri.
Gugatan / Permohonan Mandiri

SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara
  • Jadwal Sidang
  • Biaya Perkara
  • Delegasi
  • Siwas
  • E Court

cspa

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)


  • ZI AREA 1

    MANAJEMEN PERUBAHAN

  • ZI AREA 2

    PENATAAN TATA LAKSANA

  • ZI AREA 3

    PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

  • ZI AREA 4

    PENGUATAN AKUNTABILITAS

  • ZI AREA 5

    PENGUATAN PENGAWASAN

  • ZI AREA 6

     

    PELAYANAN PUBLIK

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

G A L L E R Y

ย 

  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.17.36
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.25
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.50
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.52
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.54
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.52-1
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.55.53
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.49
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.51
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.27
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.28
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.17.35
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.26
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.53

V I D E O

Peran Hakim Menuju Modernisasi Peradilan Indonesia Berbasis Elektronik (E-Litigasi)

Oleh:

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

 

A. PENDAHULUAN

Era Industri digital 4.0. ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi yang begitu pesat dan masif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah menjadi sebuah keharusan dalam menjawab tantangan yang lebih besar di era global.[1]  Perkembangan zaman yang bergerak sangat dinamis serta pergerakan globalisasi yang begitu besar, hal-hal tersebut memaksa institusi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya untuk terus menerus berupaya untuk berinovasi dan melakukan pembaharuan-pembaharuan yang konstruktif sejalan dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Arah kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya ini dalam menjawab arah perkembangan era digital 4.0 adalah dengan munculnya sejumlah aplikasi ataupun program yang berbasis teknologi dan informasi, dimana tujuannya adalah dalam rangka memodernisasi lembaga peradilan di Indonesia untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, dan efisien kepada para pencari keadilan.

 

Makna Profesionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.[2] Profesionalisme secara umum ditentukan dan dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Profesionalisme lembaga peradilan seacara khusus tidak akan terlaksana secara optimal tanpa adanya kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional untuk melaksanakan tugasnya dalam tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi ujung tombak profesionalisme dan modernisasi lembaga peradilan.

Momen Hari jadi Mahkamah Agung yang Ke-74 menjadi sebuah penanda dimulainya lonjakan dan lompatan besar implementasi modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, yakni dengan dilaunchingnya sistem peradilan secara elektronik (e-litigasi). Peluncuran kebijakan tersebut dilakukan dalam suatu acara bertajuk Harmoni Agung untuk Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019 di Balairung Mahkamah Agung. Persidangan secara elektronik ini secara legal formil diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan.

Kehadiran layanan e-litigation menjadi tanda dimulainya era baru peradilan modern di Indonesia. selain transformasi yang dilakukan oleh MA dengan memanfaatkan teknologi digital ini merupakan upaya untuk melakukan reformasi di dunia peradilan Indonesia (justice reform), juga memberikan kemudahan kepada masyarakat, kini masyarakat/kuasa hukum tidak perlu repot-repot harus datang ke kantor Pengadilan. Dengan mensinergikan teknologi informasi (TI) dan hukum acara (IT for judiciary), maka reformasi peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung sekaligus unggul menjadi suatu keniscayaan. Sebab, salah satu ciri dari peradilan yang unggul (court excellent) ialah adanya akses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya kepada para pencari keadilan.[3]

Oleh karena begitu pentingnya peran hakim dalam rangka modernisasi peradilan indonesia berbasis elektronik (e-litigasi) maka penulis menyusun paper dengan judul, โ€œPeran Hakim Menuju Modernisasi Peradilan Indonesia Berbasis Elektronik (E-Litigasi)โ€

B. PERMASALAHAN

Memasuki era Industri digital 4.0, dimana mereka yang tidak mau berubah dan berinovasi tentu akan tergilas dan ketinggalan oleh zaman itu sendiri. Menyikapi hal ini Mahkamah Agung membuat Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung pada tahun 2003 kemudian dilanjutkan dengan Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung pembaruan peradilan 2010-2035.[4]

Dalam Blue Print MA ke dua 2010-2035 ini tertuang visi dari Mahkamah Agung yaitu โ€œTerwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agungโ€. Visi ini secara ideal dapat diwujudkan melalui usaha-usaha yang dituangkan dalam blue print MA 2010-2035 itu sendiri yaitu antara lain mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi (TI) terpadu.Mahkamah Agung dalam usaha-usaha mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern.

Dengan dikembangkannya sistem peradilan modern berbasis digital yang transparan dan akuntabel, upaya mewujudkan peradilan yang cepat, biaya ringan, efektif, efisien menciptakan para aparatur yang profesional termasuk hakim bukan hal yang mustahil untuk dilakukan.

Permasalahan-permasalahan klasik yang sering muncul sebelum adanya modernisasi system peradilan di Indonesia:

  1. Penumpukan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan karena system antrian online belum ada;
  2. Penyelesaian perkara yang berlarut larut, karena panggilan (relass) yang tidak patut;
  3. Banyaknya interaksi petugas Pengadilan dengan para pihak yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang negative;

Dari berbagai permasalahan di atas Penulis dapat merumuskan pembahasan pokok yang akan dikaji dalam Bab Pembahasan, yakni:

  1. Apa Tugas Pokok dan Fungsi Hakim sebagai aparat kekuasaan Kehakiman?
  2. Apa Peran Hakim dalam modernisasi system peradilan indonesia berbasis elektronik (e-litigasi)?

C. PEMBAHASAN

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tugas Hakim adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit) dan kepastian (rechsecherheit).[5]  Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proposional.[6] Sehingga putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerimam, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.[7]

Sealain tugas dan fungsi pokok di atas Hakim mempunyai peran dan kewajiban di dalam mengawal dan turut melaksanakan arah kebijakan pimpinan dan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam menjawab arah perkembangan era digital 4.0., tentu dalam menjalankan peran dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara professional.

Profesionalisme Hakim dalam menjalankan peran dan kewajiban diukur dari segi kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, konsep profesionalisme dalam diri Hakim dapat dilihat dari segi:

  1. Kreatifitas (creativity).
  2. Inovasi (innovasi),
  3. Responsifitas (responsivity).

Secara khsusus penulis akan mencoba merinci peran Hakim dalam menuju modernisasi peradilan indonesia berbasis elektronik (e-litigasi) sebagai berikut:

Hakim Harus Turut Serta Berberan Aktif Membangun Sistem Peradilan 4.0

Sebagai negara hukum, Indonesia (Mahkamah Agung) kini telah mencoba membangun sebuah system peradilan berbasis digital 4.0., yang mana dalam pokonya pengembangan system hukum ini mendukung dan mengakomodi kemajuan teknologi informasi. Adapun sasaran pembangunan system hukum ini adalah adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, serta memudahkan masyarakt pencari keadilan dalam menyelesaikan setiap kebutuhan dan problematikanya.

Dalam zaman milenial ini, sepengetahuan penulis banyak Hakim maupun Calon Hakim yang ternyata memiliki/menguasai kemampuan atau kompetensi di Bidang Teknologi (Tidak hanya ahli dalam teknis peradilana saja). Mereke-meraka inilah yang saat ini turut membantu pengembangan teknologi informasi di Satuan Kerja Masing-masing.

Hakim Harus Rensponsive dengan selalu berkembangnya teknologi informasi di Lingkungan Peradilan (SIPP, e-court dan e-litigasi, dsb)

Dalam perkembangannya, teknologi informasi dalam system peradilan di Indonesia dapat berubah dalam hitungan bulan, hitungan hari, atau bahkan hitungan jam. Up date Update terbaru selalu diberikan dalam rangka meningkatkan user experience bagi para pencari keadilan. Dengana adanya perubahan-perubahan yang begitu cepat ini tentu harus diimbangi dengan adanya Rensponsivitas aparat Pengadilan, terutama Hakim yang notabenenya merupakan ujung tombak lembaga peradilan.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan dalam administrasi dan penelusuran terhadap data perkara dalam setiap jenjang Peradilan. Layanan informasi berbasis teknologi ini berupa pencatatan informasi lengkap berkenaan dengan Perkara (Tahapan Perkara, Status Perkara, Biaya Perkara Jadwal Sidang, Statistik dan Riwayat Perkara). Seluruh informasi dapat diakses oleh publik secara mudah dan realtime.

Hadirnya E-court yang kemudian menjadi pentu gerbang lahirnya sitem berperkara secara elektronik (E-litigasi) bertujuan membangun budaya hukum digital. Inovasi-inovasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Eektronik. Dikeluarkannya Perma ini dalam rangka merespon aspirasi masyarakat terkait modernisasi penyelenggaraan peradilan.

Menurut Sahram dalam tulisannya menggambarkan secara sederhana perbedaan antara E-court dengan e-litigasi. E-court merupakan inovasi peradilan dari sistem manual ke sistem elektronik hanya dalam bidang administrasi perkara saja, sedang E-litigasi adalah tindak lanjut dari e-court hingga sampai pada tahap pemeriksaan perkara.

Hakim Harus Mampu Mendukung Setiap Kebijakan Pimpinan Masing-Masing Pengadilan

Dalam praktik di Lapangan (Masing-masing Pengadilan), Ketua Pengadilan serta Unsur-Unsur Pimpinan yang lain (Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) menjadi Koordiantor dalam rangka menerapkan arah Kebijakan Mahkamah Agung. 4 Pilar pimpinan tersebut memiliki tugas yang sangat berat dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan dari seluruh Aparatur Pengadilan Agama.

Hakim, yang meskipun dalam struktur organisasi Pengadilan tidak mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya kepada 4 Pilar pimpinan, karena memang pada dasarnya Hakim bersifat Independent (mandiri). Meskipun demikian Hakim tetap mempunyai kewajiban untuk membantu dan mensupport tercapainya modernisasi system lembaga peradilan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan-arahan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

D. PENUTUP

  1. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian paper dengan judul โ€œPeran Hakim Menuju Modernisasi Peradilan Indonesia Berbasis Elektronik (E-Litigasi)โ€ di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

a. Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana pada prinsipnya tugas Hakim adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit) dan kepastian (rechsecherheit).

b. Peran Hakim dalam menuju modernisasi peradilan indonesia berbasis elektronik (e-litigasi) sebagai berikut:

  • Hakim Harus Turut Serta Berberan Aktif Membangun Sistem Peradilan 4.0
  • Hakim Harus Rensponsive dengan selalu berkembangnya teknologi informasi di Lingkungan Peradilan (SIPP, e-court dan e-litigasi, dsb)
  • Hakim Harus Mampu Mendukung Setiap Kebijakan Pimpinan Masing-Masing Pengadilan
  1. SARAN
  2. Adanya follow up (tindak lanjut) terhadap paper ini, dengan harapan kedepannya akan terus terjadi perbaikan-perbaikan, terutama di dalam meningkatkan peran Hakim dalam Modernisasi Peradilan Indonesia Berbasis Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga paper yang telah dibuat ini nantinya bisa benar-benar memberikan manfaat dan tidak hanya menjadi sebuah wacana belaka;
  3. Adanya penguatan Whole of Government (kerja sama) antara seluruh aparatur Pengadilan Agama Purwodadi di dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, sehingga akan tercapainya Profesionalisme Lembaga Peradilan di Pengadilan Agama;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, Jakarta:Kencana, 2012

Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta:Citra Adiya Bakti, 1993

Ahmad Rifaโ€™i, Penemuan Hukum oleh Hakim, Jakarta : Sinar grafika, 2010

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Artikel/ Jurnal

Dr. H Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. โ€œPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digitalโ€, Varia Pengadilan majalah hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018

Rio Satria, โ€œPersidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)โ€, Artikel Badilag. Hal 4.

Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung pembaruan peradilan 2010-2035

 

[1] Dr. H Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. โ€œPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digitalโ€, Varia Pengadilan majalah hukum Tahun XXXIII No. 391 Juni 2018. h. 7

[2] Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)

[3] Rio Satria, โ€œPersidangan Secara Elektronik (E-Litigasi)โ€, Artikel Badilag. Hal 4.

[4] Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung pembaruan peradilan 2010-2035

[5] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, (Jakarta:Kencana, 2012), h. 291.

[6] Sudikno Mertokusumo dan A.Pilto, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum  (Jakarta:Citra Adiya Bakti, 1993), h. 2.

[7] Ahmad Rifaโ€™i, Penemuan Hukum oleh Hakim (Jakarta : Sinar grafika, 2010), h.26.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


  • E Court
  • ZI
  • Gratifikasi1
  • Gratifikasi2

Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi