SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Profesionalitas Hakim  dalam Pemeriksaan Perkara Prodeo  di Pengadilan Agama

Oleh : Lailatus Sumarlin

 

A. PENDAHULUAN

Keadaan masyarakat Indonesia yang pada umumnya buta huruf dan tidak mampu, membuat pemenuhan keadilan bagi sebagian orang merupakan hal yang harus di bayar mahal. Adanya kekurangan tersebut menjadikan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya tekanan beban hidup yang harus tercukupi oleh masyarakat, membuat sebahagian masyarakat miskin memicu untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini membuat pandangan masyarakat lainnya semakin sinis, bahkan ada yang beranggapan bahwa masyarakat tipe ini hanyalah sampah yang perlu dibinasakan. Namun keadaan miskin tidaklah dapat menjauhkan masyarakat yang kekurangan pada masalah yang dapat membuat mereka merasakan keberadaan hukum di negara kita. Hal ini terbukti dengan adanya perhatian pemerintah terkait proses beracara secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang kurang secara finansial, yaitu membuka kemungkinan berperkara secara ‘prodeo’[1] Masalah pengajuan perkara secara prodeo atau tanpa biaya diatur dalam Pasal 235 HIR atau 271 RBg dan pasal 237 HIR atau 273 RBg yang bunyinya yaitu “Barang siapa hendak berperkara, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak mampu membayar ongkos perakra, dapat mengajukan perkara dengan izin tidak membayar ongkos.”

Proses pengajuan perkara secara prodeo bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh pihak pencari keadilan. Pengajuan penanganan perkara secara prodeo atau tanpa biaya harus melalui beberapa proses dan memerlukan beberapa surat keterangan dari pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai perkara prodeo tanpa biaya dalam ruang lingkup pengadilan agama, guna mengetahui konsep dan pedoman penangan perkara prodeo yang dilaksanakan pada pengadilan agama.

 

Tentunya setiap profesi memiliki etika profesi yang harus senantiasa dipedomani. Keberadaan etika profesi hukum ditujukan untuk menciptakan profesionalitas di kalangan pengemban profesi hukum, dalam hal ini adalah Hakim. Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. Berbeda dengan profesionalisme, makna dari profesionalitas lebih ditujukan kepada kualitas sikap para pengemban profesi terhadap profesinya serta derajat pengerahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Sikap profesional secara terminology adalah suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.[2]

Paper ini berangkat dari kegelisahan penulis akan adanya pemeriksaan permohonan beracara secara prodeo yang hanya sekedarnya saja oleh hakim pemeriksa perkara. Pernah berulang kali penulis saksikan di beberapa pengadilan agama, permohonan prodeonya tidak ditanggapi, entah itu dikabulkan atau ditolak, dan putusan akhir sudah terlanjur diucapkan di persidangan. Terdapat pula permohonan prodeo yang dikabulkan tanpa didukung dengan alat bukti lain, yang mana pihak hanya mengajukan fotokopi kartu BPJS saja. Secara sepintas, kartu tersebut tidak kuat membuktikan bahwa seseorang termasuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Terbukti bahwa baik orang kaya ataupun orang miskin, di era saat ini sama-sama memiliki kartu BPJS. Ada hal lain yang lebih menarik lagi, di awal permohonan beracara secara prodeo seseorang dikabulkan, namun dipertengahan pemeriksaan perkara, pihak diminta majelis hakim untuk membayar sebagian panjar biaya perkara. Terdapat pula majelis hakim yang memeriksa permohonan prodeonya saja membutuhkan waktu lebih dari dua minggu. Hal-hal yang demikian, kiranya perlu pembahasan yang lebih mendalam, sehingga hakim tidak serta merta mengabulkan setiap permohonan prodeo yang masuk di pengadilan agama. Agar anggaran untuk beracara secara prodeo lebih tepat sasaran, dalam artian memang diperuntukkan bagi masyarakat para pencari keadilan yang benar-benar kurang mampu dalam hal finansialnya, maka  sangat diperlukan keprofesionalan seorang hakim dalam pemeriksaan insidentil perkara prodeo di persidangan. Begitu juga diperlukan pembahasan yang lebih mendalam terkait hal-hal pendukung yang bisa dilakukan untuk menjaga keprofesionalan seorang hakim dalam pemeriksaan perkara yang diajukan secara prodeo.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam paper ini adalah sebagai berikut :

  1. Apakah yang dimaksud perkara prodeo di pengadilan agama?
  2. Apakah yang dimaksud dengan dengan profesionalitas hakim?
  3. Hal apa sajakah yang bisa dilakukan untuk menjaga profesionalitas hakim dalam pemeriksaan perkara prodeo?

C. PEMBAHASAN

  1. Pengertian Perkara Prodeo Di Pengadilan Agama

Ferdie Soethiono & Partners mengatakan bahwa 'prodeo', dilihat dari akar katanya merupakan gabungan dari dua kata yaitu 'pro" dan "Deo". Pro artinya “untuk”, sedangkan “Deo” (Dei) artinya “Tuhan”. Jadi kata "Prodeo" sesungguhnya memiliki arti mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi, dalam praktik hukum perdata dan pidana, kata prodeo berubah pengertian menjadi cuma-cuma alias gratis tanpa bayar. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa perkara prodeo adalah perkara yang dibebaskan dari biaya perkara, maka biaya yang timbul ditanggung oleh negara melalui putusan sela Majelis Hakim.[3] Dalam berperkara di pengadilan, pihak yang mengajukan perkara dibebankan untuk membayar biaya perkara guna terlaksananya proses yang lancar dan sesuai prosedur yang telah diatur dan ditentukan. Tetapi dalam hal tertentu biaya perkara menjadi tidak ada. Hal tersebut bisa terjadi, mengingat bahwa tidak semua masyarakat dalam keadaan ekonomi yang memungkinkan untuk membayar biaya perkara. Perkara prodeo adalah perkara yang diproses di pengadilan secara cuma-cuma bagi orang yang dikategorikan miskin. Biaya proses untuk menyelenggarakan pemeriksaan perkara tersebut ditanggung oleh negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau yang biasa kita kenal dengan sebutan DIPA yang telah dialokasikan pada satuan kerja masing-masing pengadilan. Tujuan utama adanya perkara prodeo ini tak lain adalah untuk membantu orang-orang yang benar-benar miskin atau tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan.

Untuk mendukung azas peradilan yang cepat, mudah dan biaya ringan, tentunya Pengadilan Agama terus melakukan upaya demi pelayanan hukum yang maksimal. Khusus mengenai biaya ringan, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang mengenai biaya perkara yang meliputi biaya proses dan biaya kepaniteraan, dikecualikan untuk pihak-pihak tertentu adalah tanpa biaya.[4] Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam membuka akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

Pada dasarnya semua perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, dapat diajukan secara prodeo, diantaranya yaitu perkara perceraian, itsbat nikah, permohonan walli adhol,  gugat waris, gugat hibah, perwalian anak, gugatan harta bersama. Tetapi tidak untuk permohonan eksekusi

Pada asasnya berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR/ dan Pasal 145 ayat (4) R.Bg berperkara di pengadilan dikenakan biaya. Namun, apabila pihak tidak mampu membayar biaya perkara, maka ia dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sebagaimana diatur dalam pasal 237-241 HIR atau Pasal 273-277 R.Bg, Pasal 242-243 HIR atau Pasal 278-281 R.Bg dan Pasal 12-14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Lebih jelas dikatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014 adalah sebagai berikut:

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Hakim membuat penetapan tentang izin berperkara secara prodeo, dengan syarat bahwa pihak tersebut benar-benar tidak mampu dalam mengakseskan perkaranya ke pengadilan dikarenakan ketidakmampuan secara ekonomi dan dikuatkan dengan :

  1. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat;
  2. Pengakuan langsung dari pihak pengaju permohonan prodeo di persidangan tentang keadaan ekonominya
  3. Keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan bahwa pihak pengaju permohonan prodeo dan keluarganya termasuk orang yang tidak mampu, yang mana penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.

Permohonan berperkara secara prodeo dalam tingkat pertama terlebih dahulu diperiksa oleh hakim dalam pemeriksaan sidang insidentil, yang mana pemeriksaan ini fokus terhadap pernyataan ketidakmampuan pihak yang mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma ke pengadilan.[5] Selanjutnya, hasil putusan berdasarkan pemeriksaan insidentil dituangkan dalam putusan sebagaimana disebutkan dalam pasal 275 ayat (1) R.Bg. pihak lawanyang mengajukan permohonan berperkara dengan cuma-cuma dapat menyangkal permohonan prodeo tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan untuk berperkara secara prodeo adalah permohonan yang tidak beralasan, yang berarti bahwa sebenarnya pihak yang mengajukan permohonan prodeo adalah orang yang mampu dan sanggup untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang telah ditetapkan masing-masing pengadilan. Ketentuan tentang pihak lawan dapat membantah permohonan gugat dengan cuma-cuma terdapat pada Pasal 239 ayat (2) HIR dan dalam pasal 275 ayat (2) R.B.g. Untuk bisa mewujudkan pemeriksaan yang ideal di atas, maka diperlukan kerja seorang hakim secara profesional, dengan benar-benar memeriksa dengan teliti, apakah pihak tersebut layak mendapatkan kesempatan beracara secara prodeo atau tidak.

  1. Pengertian Profesionalitas Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, professional itu bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Dapat disimpulkan bahwa professional ini diartikan sebagai pengemban profesi yang menjalankan profesinya atas dasar kemampuan atau keahlian yang mumpuni. Berbeda dengan pengertian profesionalisme yang merupakan sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya. Pengertian profesionalitas lebih menggambarkan suatu keadaan derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Jika dihubungkan dengan profesi seorang hakim, maka profesionalitas seorang hakim adalah kesungguhan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan karakteristik sebagai berikut :

  • Merasa bangga dengan pekerjaannya dan menunjukkan komitmen terhadap kualitas
  • Mempunyai tanggung jawab yang besar dapat mengantisipasi sehingga dapat berinisiatif;
  • Ingin menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas;
  • Ingin terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya dan meningkatkan kemampuannya untuk melayani;
  • Mendengar kebutuhan para pencari keadilan;
  • Dapat dipercaya dan jujur, terus terang dan loyal selanjutnya,
  • Terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan mau meningkatkan dan menyesuaikan dirinya.
  1. Upaya Menjaga Profesionalitas Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Prodeo

Profesionalitas merupakan kemampuan pengemban profesi yang sudah ahli menjalani profesinya untuk bertindak sebagaimana layaknya orang yang ahli dalam menjalankan profesi tersebut. Profesionalitas ini adalah ukuran sejauh mana pengemban profesi mampu bertindak secara professional. Hal ini sangatlah penting untuk meningkatkan status dan kondisi seseorang yang mengemban suartu profesi. Status yang dimaksud adalah pandangan dan kepercayaan masyarakat umum kepada kelompok profesi, sehingga hal ini akan berdampak pada keberlanjutan eksistensi kelompok profesi. Ketika profesionalitas merupakan ukuran sebuah tindakan profesional tentu dibutuhkan cara-cara untuk mewujudkan dan menjaga pengemban profesi. Ketika profesionalitas adalah ukuran kemampuan pengemban profesi untuk bersikap professional, selain kode etik profesi itulah yang menjadi kompas atau moral parameter agar profesionalitas mampu diwujudkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang hakim untuk menjaga profesionalitasnya dalam memeriksa permohonan prodeo, di antaranya adalah sebagai berikut :

  1. Mempelajari berkas perkara sebelum persidangan dilaksanakan. Maksimal dipelajari satu hari sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan
  1. Membuat catatan khusus terkait perkara-perkara yang diperiksa, dengan kata lain memberikan tanda khusus pada perkara-perkara yang diajukan secara prodeo
  2. Menggali informasi terkait kuota beracara secara prodeo yang masih tersedia melalui panitera ataupun pejabat terkait anggaran satuan kerja
  3. Memeriksa permohonan prodeo melalui sidang insidentil dengan dikuatkan bukti-bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan pemohon dalam hal ekonomi
  4. Mengadakan dikusi crossing secara berkala terkait penyelesaian perkara-perkara yang diajukan secara prodeo

Selain dari pemaparan di atas ada beberapa asas yang perlu diterapkan oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan perkara prodeo di Pengadilan Agama dalam menjaga Profesionalitasnya yaitu sebagai berikut:

  1. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak

Asas mendengar kedua belah pihak (audiatur et altera pars atau eines mannes rede ist keines mannes rede) adalah hakim dalam menangani suatu perkara terhadap para pihak yang sedang berperkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak. Terhadap permohonan berperkara secara prodeo, Hakim dapat membuat penetapan tentang diizinkannya beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi tentang permohonan yang diajukan oleh Pemohon prodeo. pihak lawan yang mengajukan permohonan berperkara dengan cuma-cuma dapat menyangkal permohonan prodeo tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan untuk berperkara secara prodeo adalah permohonan yang tidak beralasan, yang berarti bahwa sebenarnya pihak yang mengajukan permohonan prodeo adalah orang yang mampu dan sanggup untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang telah ditetapkan masing-masing pengadilan. Ketentuan tentang pihak lawan dapat membantah permohonan gugat dengan cuma-cuma terdapat pada Pasal 239 ayat (2) HIR dan dalam pasal 275 ayat (2) R.B.g. Di dalam hukum, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman). Hal ini mengandung pengertian bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapat. Para pihak harus didengar (audi alteram partem).[6] Jika dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para pihak belum mendapatkan gambaran tentang duduk perkara yang sebenarnya maka hakim karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan para pihak yang berperkara menghadirkan para saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum

  1. Keaktifan Hakim dalam Pemeriksaan

Soepomo berpendapat: berlainan dari sistem RV (Reglement Rechtsvordering) yang pada pokoknya mengandung prinsip pasivitet dari hakim, maka HIR mengharuskan hakim aktif dari pemulaan hingga akhir proses. Pasal 119 HIR mengatakan, ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kepada kuasanya dalam hal mengajukan guguatannya itu.[7]

Pasal 132 HIR mengatakan, jika menurut pertimbangan ketua supaya perkara berjalan dengan baik, dan teratur, ketua berwenang pada waktu memeriksa perkara memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menunjukkan kepada mereka tentang upaya hukum dan alat bukti, yang dapat dipergunakan oleh mereka.

Selaku pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekadar alat dari pada para pihak, dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan.

D. PENUTUP

  1. KESIMPULAN
    1. Perkara prodeo adalah perkara yang diproses di pengadilan secara cuma-cuma bagi orang yang dikategorikan miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat, diketahui camat setempat dan didukung dengan surat lainnya, serta diperiksa melalui pemeriksaan insidentil dan dituangkan dalam putusan sela
    2. Profesionalitas seorang hakim adalah kesungguhan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya secara sungguh-sungguh sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas
    3. Upaya-upaya untuk menjaga profesionalitasnya dalam memeriksa permohonan prodeo, di antaranya adalah sebagai berikut :
  • Mempelajari berkas perkara sebelum persidangan dilaksanakan. Maksimal dipelajari satu hari sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan
  • Membuat catatan khusus (catsus) terkait perkara-perkara yang diperiksa, dengan kata lain memberikan tanda khusus pada perkara-perkara yang diajukan secara prodeo
  • Menggali informasi terkait kuota beracara secara prodeo yang masih tersedia melalui panitera ataupun pejabat terkait anggaran satuan kerja
  • Memeriksa permohonan prodeo melalui sidang insidentil dengan dikuatkan bukti-bukti lain yang menunjukkan ketidakmampuan pemohon dalam hal ekonomi
  • Mengadakan dikusi crossing secara berkala terkait penyelesaian perkara-perkara yang diajukan secara prodeo

Selain upaya-upaya di atas, dalam pemeriksaan perkara prodeo, hendaknya Majelis Hakim juga memperhatikan asas mendengar kedua belah pihak dan asas  keaktifan hakim dalam pemeriksaan perkara prodeo

  1. SARAN DAN REKOMENDASI

Sebagai bentuk komitmen penulis agar dilakukan perbaikan-perbaikan terkait layanan prodeo di pengadilan agama adalah sebagai berikut :

  • Mengusahakan adanya kejelasan mengenai prosedur berperkara secara prodeo;
  • Mengusahakan adanya tranparansi mengenai jumlah pemohon prodeo;
  • Mengusahakan adanya catatan khusus (catsus) bagi hakim tentang permohonan perkara secara prodeo;
  • Mengusahakan bahwa adanya dua tahap proses prodeo agar tidak menambah beban keuangan bagi orang miskin untuk membawa perkara ke pengadilan
  • Mengusahkan penyediaan informasi secara tertulis (brosur) ataupun informasi di web tentang prosedur beracara secara prodeo di pengadilan;

[1] M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Cetakan IV : Jakarta : Sinar Grafika, 2007) h. 92

[2] Lihat Butir 10 Keputusan Bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim

[3]Probono v Prodeo,” diunduh dari Cenuksayekti’s Blog http://cenuksayekti.wordpress.com/2009/11/21//pro-bono-v-pro-deo

[4]Musthofa Sy, Kepaniteraan Peradilan Agama (Cet.I; Jakarta, Prenada Media, 2005), h. 70

[5]Abdul Manan,  “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”,(Cet:ke-3:Jakarta, Prenada Media). H. 63

[6] https://customslawyer.wordpress.com/2014/03/19/asas-asas-hukum-acara-perdata/

[7] Soepomo, 1971. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Cetakan Ke-4. Pradnya Paramita, hlm.17

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi