SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara

    Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

  • Jadwal Sidang

    Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

  • Biaya Perkara

    Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

  • Delegasi

    Informasi Panggilan Delegasi, Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Antar Pengadilan

  • Siwas

    SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  • E Court

    Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Budaya Kerja 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 3S (Senyum, Salam dan Sapa)."

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

Implementasi Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dalam Permohonan Wali Adhol ( Pantangan Menikah Ngalor-Ngetan)

Oleh:

MUHAMMAD UBAYYU RIKZA

NIP : 19920508 201712 1 002

 

A. PENDAHULUAN

Putusan hakim idealnya mengandung aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Selain itu, putusan hakim selayaknya mengandung beberapa aspek. Pertama, putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial. Kedua, putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga Negara. Ketiga, putusan hakim merupakan gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan. Keempat, putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial. Kelima, putusan hakim harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara Keenam, putusan hakim merupakan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.[1]

Dalam hal memutus perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi, dalam konteks Indonesia hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus diperhatikan. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan ketentuan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum. Kebiasaan dalam masyarakat juga merupakan sumber hukum. Dengan demikian, hakim bisa menggunakan kebiasaan sebagai rujukan. Meskipun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tak selamanya hakim tunduk pada keharusan itu. Bahkan, kadangkala hakim dapat menabrak nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk tujuan memberikan keadilan. Misalnya, putusan MA No. 1048K/Pdt/2012 yang menegaskan hukum adat setempat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan laki-laki tidak bisa dipertahankan lagi.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Rumusan ini tidak mengalami perubahan dalam UU No. 35 Tahun 1999. Begitu juga pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berbagai kepercayaan dan nilai-nilai nyatanya hingga kini masih hidup, dipercayai, dipraktekkan dan dianggap sebagai hukum disejumlah daerah, salah satunya di kabupaten Grobogan. Sebagai contoh, sebagian masyarakat kabupaten Grobogan, masih mempercayai pantangan perkawinan karna lokasi atau arah rumah (ngalor-ngetan). Pantangan lokasi atau arah rumah yaitu ketika calon mempelai wanita memiliki rumah ataupun bertempat tinggal di sebelah barat dari calon mempelai pria. Hal ini diyakini bahwa sebuah batu nisan kubur letaknya utara-selatan, jadi apabila menikah ke arah utara-selatan ibarat melewati tengah-tengah batu nisan tersebut. Dalam hal ini masyarakat mempercayai pasangan yang melanggar pantangan arah atau lokasi rumah (ngalor-ngetan) akan mengalami kesusahan baik dari keluarga mempelai wanita maupun mempelai pria, yaitu salah satu dari orang tua keluarganya akan ada yang meninggal dunia.

Sebagai penyelesaian dari permasalahan perbedaan pandangan antara wali nikah dengan anaknya karna alasan ngalor-ngetan, calon pengantin akhirnya mengajukan permohonan wali adhol ke Pengadilan. Pada tahun 2019 (sejak januari hingga November), Pengadilan Agama Purwodadi menerima dan telah memutus 6 perkara wali adhol dengan alasan ngalor-ngetan yaitu pada nomor: 85/Pdt.P/2019/PA.Pwd, 96/Pdt.P/2019/PA.Pwd, 147/Pdt.P/2019/PA.Pwd, 166/Pdt.P/2019/PA.Pwd, 227/Pdt.P/2019/PA.Pwd dan 237/Pdt.P/2019/PA.Pwd. Hal itu menunjukkan bahwa di kabupaten Grobogan sebagian masyarakat masih mempercayai hal-hal yang telah lama ada dalam tradisi masyarakatnya.

Hal ini menarik untuk dikaji, karena secara sadar atau tidak masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat kabupaten Grobogan pada khususnya cenderung memakai konsep arah dalam kehidupannya hingga kekinian sehingga kiranya perlu mengetahui apa yang melatarbelakanginya? Lebih lanjut, untuk mengetahui tentang konsep ini tentunya harus menggali lebih jauh sosio-budaya masyarakat melalui kaca mata antropologi linguistik guna mengetahui lebih dalam terkait fenomena yang ada di kabupaten Grobogan. Selain itu, sebagai hakim selayaknya perlu mengetahui dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1).

B. PEMBAHASAN

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Undang-undang tersebut memberikan arahan bahwa hakim haruslah memahami nilai-nilai adat budaya yang ada dalam masyarakat agar mampu memberikan putusan yang adil. Sebab, seorang hakim yang ideal dan profesional haruslah mempunyai skill, attitude, integritas dan knowladge. Sementara hakim harus paham nilai yang ada dalam masyrakat merupakan bagian dari knowledge yang harus dimiliki seorang hakim. Di indonesia, yang terdiri dari beberapa ras, suku, adat, budaya tentunya membuat hakim harus mempunyai knowladge yang luas. Sehingga nantinya hakim dapat memberi putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Meskipun konsep unifikasi hukum telah diterapkan cukup lama di Indonesia, seperti contoh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang ditujukan untuk menggantikan sistem hukum lain yang tadinya berlaku untuk berbagai golongan masyarakat di tanah air. Tujuan unifikasi peraturan perundangan tersebut adalah agar terjadi pelaksanaan hukum yang terkoordinasi, lebih tertib dan kinerjanya diharapkan meningkat namun pada saat yang sama, bahkan telah berlangsung jauh lebih lama terdapat berbagai sistem hukum dari masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan lain (the other cultures) selain state law (hukum negara). Masyarakatnya mempertahankan sistem- sistem hukum tersebut secara dinamis sesuai dengan laju kebudayaannya. Sebagian pihak menganggap the other laws bagian dari masa lalu, namun sebagian lagi menyatakan bahwa mereka tetap eksis hingga kini. Seperti halnya yang penulis jelaskan di atas, di kabupaten Grobogan sebagian masyarakatnya masih mempercayai larangan perkawinan karna lokasi atau arah rumah ngalor-ngetan.

Dalam alam berpikir Jawa, konsepsi mengenai arah sangatlah penting. Segala aspek kehidupan manusia Jawa tidak akan lekang dari arah mata angin. Masyarakat Jawa mengenal lor ‘utara’, kidul ‘selatan’, kulon ‘barat’, wetan ‘timur’, dan tengah. Ini terbukti pada masyarakat Jawa yang sering menggunakan istilah mistis keblat papat limo pancer atau empat arah mata angin dan pusat atau Tengah sebagai sentralnya. Dalam konteks ini, bahasa yang merupakan bagian penting kebudayaan dipandang sebagai alat sosial, modus berpikir, dan praktek budaya.

Di beberapa daerah yang ada di Jawa, penggunaan kata ngalor, ngetan, ngetan, ngulon mempunyai beberapa makna. Sebagai contoh, penulis berasal dari kabupaten Temanggung dan kuliah di Yogyakarta, masyarakat Temanggung akan menyingkat pertanyaannya menjadi :
“Mas, kapan tindak ngidul?” artinya “Mas, kapan mau pergi ke selatan?”. Pertanyaan tersebut sama-sama dapat dimaknai bahwa orang yang bertanya menanyakan kapan Penulis pergi ke Yogyakarta. Penggunaan kata ngidul sendiri karena Yogyakarta berada di sebelah kidul (selatan) Temanggung.

lokkContoh tersebut merupakan postulat bahasa adalah cermin budaya. Istilah verbalisasi budaya dimaksudkan sebagai pengungkapan budaya melalui bahasa dan akan terkuaklah budaya tertentu, atau alam pikir, khususnya orang Jawa melalui bahasanya. Hal ini mengisyaratkan dua hal yaitu: Pertama, sebuah konsep universal mungkin sekali diungkapkan secara verbal dengan cara yang berbeda, karena perbedaan konvensi budaya. Kedua, sebuah konsep memang bersifat lokal, dan dengan demikian ungkapan verbalnya bersifat khas budaya setempat.

Berkaitan dengan bahasa masyarakat Jawa, tentunya tidak bisa terlepas dari tradisi. Tradisi di sini dimaksudkan pergulatan waktu yang lama dari zaman kerajaan feodal menuju kolonial imperialis hingga kekinian. Namun tradisi kerajaanlah yang sangat mempengaruhi pola berpikir masyarakatnya yang secara kolektif turun-temurun lintas generasi. Akar budaya yang kuat ini disebabkan oleh begitu lamanya eksistensi kerajaan sebagai pusat budaya, innovator yang adiluhung dan pengejawantahan pemikiran, sosial-budaya, adat, yang dianut oleh masyarakatnya.

Dimulai dari konsep arah Tengah, tercermin dalam struktur masyarakat Jawa dengan tradisi kerajaannya. Masyarakat jawa menggap raja idaman pada simpul hubungan antara bayangan mengenai tata-tentrem esensial dan bayangan mengenai tata-tentrem eksistensial. Melalui penempatan itu, orang Jawa mengharapkan rajanya mampu menduduki posisi sentral, artinya raja yang memerintah di keraton atau kerajaan selalu berada di tengah sebagai pusat atau sentral kehidupan. Tengah sebagai titik pusat atau titik nol sebagai perpaduan aspek transenden, esensial, imanen, dan eksistensial yang sempurna. Sebagai contoh kerajaan di Yogyakarta berada di tengah.

Secara budayawi tidak bisa dielakkan orang Jawa mengatakan utara patokannya adalah gunung Merapi dan selatan adalah laut kidul. Dalam mitologi, selanjutnya keduanya dibayangkan sebagai dua negeri gaib di bawah kekuatan supranatural Kyai Sapu Jagad dan Nyai Roro Kidul, yang dipadukan dengan wilayah objektif Mataram oleh raja-raja Jawa.

Dari homologi Jawa tersebut, konsepsi tentang arah telah menghegemoni seluruh alam berpikir Jawa yang tentunya selalu melibatkan arah dalam kehidupan mereka. Kemungkinan terhegomoninya tersebut masih terasa hingga di dunia modern sekarang. Hal itu terlihat dari kepercayaan yang masih ada di kabupaten Grobogan yaitu larangan menikah ngalor-ngetan.

lok

Terkait dengan larangan menikah ngalor-ngetan, yang mempunyai latar belakang yaitu zaman dahulu pada masa kerajaan Medang Pamulang ada seorang raja yang bernama prabu aji saka. Memiliki seorang anak yang bernama Joko Linglung. Kemudian Joko Linglung jatuh cinta kepada seorang gadis dari kalangan rakyat biasa yang letak rumahnya sebelah utara sedangkan letah rumah Joko Linglung di timur dan ayahnya tidak merestui karena dianggap tidak memiliki kedudukan yang sederajat dengan keluarganya. Sehari bersamaan dengan pernikahan Joko Linglung ibu dari Joko Linglung meninggal dunia. Oleh karena itu, masyarakat langsung menghubung-hubungkan meninggalnya Ibu Joko Linglung ada hubungannya dengan pernikahan yang dilakukan anaknya, sehingga menyebabkan ibunya meninggal dunia.[2]

Versi lain menyatakan bahwa kisah hidup Jaka Linglung yang diceritakan oleh Ki Jatipitutur, juru kunci Kasanga di wilayah Gabus, Grobogan dimulai dari Aji Saka yang telah menjadi prabu di Medang Kamulan. Ia terbiasa berburu di hutan dan gunung tanpa diiringi prajurit. Pada suatu ketika, ia membunuh seekor ular raksasa yang sedang bertapa dengan panahnya sehingga dirinya menerima kutukan. Setelah itu, Aji Saka bertamu ke rumah Nyi Janda Kasiyan di Desa Sangkeh yang memiliki putri kecil bernama Rarasati. Saat ia tiba, Nyi Janda sedang mengawasi para wanita menumbuk padi dan putrinya yang beranjak remaja ikut menumbuk. Rarasati selalu diikuti induk ayam kesayangannya yang berwarna putih bersih. Aji Saka bernapsu saat melihat kemolekan Rarasati sehingga nutfahnya menetes ke tanah, demikian pula dengan Rarasati. Ayam katai peliharaan Rarasati memagut keduanya sementara Aji Saka pulang karena malu. Ayam katai Rarasati bertelur beberapa hari kemudian dan telurnya disimpan Nyi Janda di tempat penyimpanan beras hingga menetas seekor ular. Singkat cerita sang ular ini yang akhirnya menjadi Jaka Linglung.

Aji Saka murka karena ular naga tersebut mengaku sebagai anaknya, terutama karena dirinya masih perjaka dan belum menikah. Setelah diberi penjelasan oleh sang ular, Aji Saka menjadi malu kemudian mengutusnya ke laut selatan menghadapi buaya putih penjelmaan Dewatacengkar sebelum diakui sebagai anak serta mencarikannya tunangan. Kemudian Jaka Linglung menang dan Ratu Anginangin menyuruh pulang namun melarangnya melalui jalan yang sama seperti ia berangkat. Akhirnya ia pulang dengan cara menembus bumi dan muncul ke permukaan untuk melihat apakah sudah sampai. Tempat ia keluar dari dalam bumi berubah menjadi berbagai sumber lumpur.

Setibanya di istana, Aji Saka mengangkatnya menjadi Pangeran Adipati dan menyuruhnya tinggal di Tunggulwulung. Namun, Jaka Linglung menghabiskan seluruh unggas di kediamannya sehingga Aji Saka memanggilnya dan mengajarinya ilmu kasar halus. Ia kemudian bertapa menganga di hutan selama bertahun-tahun sampai seluruh tubuhnya ditumbuhi semak belukar dan tidak kelihatan lagi. Pada suatu hari, ada sembilan anak gembala yang hendak berlindung dari hujan. Delapan anak masuk ke dalam mulut Jaka Linglung yang dikira mereka gua, sementara yang seorang dilarang masuk. Anak tersebut memanjat punggung Jaka Linglung kemudian membacokkan kudi ke punggung yang dikiranya adalah tanah, Jaka Linglung segera mengatupkan mulutnya sehingga kedelapan anak gembala yang lain mati. Anak kesembilan berlari pulang ketakutan. Prabu Aji Saka yang mendengar berita tersebut menjadi marah dan memerintahkan untuk memasak mulut Jaka Linglung sehingga akhirnya mati di tempat. Namun sebelum mati, jaka linglung bersumpah bahwa mengutuk masyarakat yang menikah ngalor-ngetan sesuai janazahnya akan mendapat kesengsaraan.

Mitos tersebut nyatanya hingga saat ini masih diyakini oleh sabagian masyarakat kabupaten Grobogan. Sehingga sebagai hakim yang ideal dan profesional dalam menangani perkara larangan menikah ngalor-ngetan, hendaknya benar-benar paham tentang latar belakang kebudayaan yang ada dalam masyarakat sehingga dapat menggali nilai yang masih diyakini dalam masyarakat, sehingga dalam memberikan pertimbangan hukum bisa meluruskan hal-hal yang berupa mitos sehingga hakim mampu memberikan putusan yang adil dan berguna bagi masyarakat.

Oleh karena itu, menurut Penulis hakim haruslah menguatkan state law, tetapi tetap menghormati the other law yang ada dimasyarakat. Sebab state law sendiri terbentuk dari beberapa hal, diantaranya :

  1. State law disusun secara terintegrasi dan hubungan antar produk hukumnya teratur, sehingga mudah diterapkan.
  2. State law tidak pandang bulu.
  3. State law menghadirkan keadilan.
  4. State law lebih bisa mengikuti perkembangan waktu (up to date).
  5. State law dianggap berperan netral dan tidak memihak.

C. KESIMPULAN

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal tersebut, mengarahkan kepada hakim bahwa hakim harus mampu memahami latar belakang, sosiologi hukum dan antropologi budaya yang ada dalam suatu daerah. Sebab, berbagai kepercayaan dan nilai-nilai nyatanya hingga kini masih hidup, dipercayai, dipraktekkan dan dianggap sebagai hukum disejumlah daerah, salah satunya di kabupaten Grobogan. Sebagai contoh, sebagian masyarakat kabupaten Grobogan, masih mempercayai pantangan perkawinan karna lokasi atau arah rumah (ngalor-ngetan).

Dalam alam berpikir Jawa, konsepsi mengenai arah sangatlah penting. segala aspek kehidupan manusia Jawa tidak akan lekang dari arah mata angin. Sehingga pantangan perkawinan karena arah merupakan hal yang wajar dalam tatanan kebudayaan Jawa. Namun, hakim sebagai seseorang yang berada pada bagian state law, harus jeli menggali dan mementukan kebudayaan yang tidak melanggar ketertiban umum, namun hakim tetap harus menghormati the other law yang ada dimasyarakat.

D. SARAN

Sebagai hakim yang ideal dan profesional dalam menangani perkara larangan menikah ngalor-ngetan, hendaknya benar-benar paham nilai yang masih diyakini dalam masyarakat sehingga dalam memberikan pertimbangan hukum mampu meluruskan hal-hal yang berupa mitos-mitos sehingga dapat memberikan putusan yang adil dan memberikan pembelajaran bagi masyarakat.

[1] Fence M. Wantu , “Mewujudkan Kepastian hukum, kepastian dan kemanfaatan dalam putusan hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, Gorontalo: FH, hlm. 4.

[2] Rini Mulyani, Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam Perepektif Tokoh Masyarakat (desa Ketangirejo, kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan), Skripsi: tidak diterbitkan: 2013, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Aplikasi - Aplikasi Pendukung Aplikasi Pendukung di Lingkungan Peradilan Agama

    

    


Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi