MENGENAI LHKPN

PERATURAN MENGENAI LHKPN
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
  3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

SEJARAH SINGKAT LHKPN
Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK.

KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA TERKAIT LHKPN
Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

  1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;
  2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension.
  3. Mengumumkan harta kekayaannya.

RUANG LINGKUP PENYELENGGARA NEGARA
Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  • Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  • Pimpinan Bank Indonesia;
  • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  • Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  • Jaksa;
  • Penyidik;
  • Panitera Pengadilan; dan
  • Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

JABATAN LAINNYA YANG JUGA DIWAJIBKAN UNTUK MENYAMPAIKAN LHKPN
Dalam rangka untuk menjaga semangat pemberantasan korupsi, maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan intruksi tersebut, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

  1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
  2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
  4. Pemeriksa Pajak;
  5. Auditor;
  6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
  7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
  8. Pejabat pembuat regulasi

Masih untuk mendukung pemberantasan korupsi, MenPAN kemudian menerbitkan kembali Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 (link) dengan perihal yang sama. Berdasarkan SE ini, masing-masing Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatan-jabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.

Selain itu, dalam rangka untuk menjalankan perintah undang-undang serta untuk menguji integritas dan tranparansi, maka Kandidat atau Calon Penyelenggara tertentu juga diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu antara lain Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah.

KELALAIAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN LHKPN
Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

FORMULIR LHKPN

Form LHKPN Model A dan Model B

  • Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 ( dua ) tahun; Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan atau pensiun; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.
    Unduh Formulir : File PDF - File Excel - File Open Office
  • Dokumen pendukung yang harus dilampirkan (LHKPN KPK)
    Unduh Dokumen Lampiran : File PDF

Panduan Pengisian:

DATA LHKPN PENGADILAN AGAMA PURWODADI

 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN)

 

Drs. H. TOHA MANSYUR, S.H., M.H.
196007031987031002

Ketua IA

Tampilkan 

Dra. Hj. ERNI ZURNILAH, M.H.
195910101989032001

Wakil Ketua IA

Tampilkan

H. MARJONO, SH
195211111977101001

Hakim

Tampilkan

Drs.  ISWANDI

195404201982031005

Hakim

Tampilkan

Hj. ZULAIFAH, S.H.
195309221977032001

Hakim

Tampilkan

Drs. H. M. HAMDANI, M.H.
195605261986031002

Hakim

Tampilkan

Drs. H. MA'MUN AZHAR, S.H., M.H.
195603101983031002

Hakim

Tampilkan

Drs. H. NURUL AZIZ SHOHIBUL IZZAH
195606131983031010

Hakim

Tampilkan

Drs. H. ANWAR SANUSI HASAN, MH
195303101982031002

Hakim

 Tampilkan

Drs. H. NASIKUN, S.H., M.H.

195609271983031008

Hakim

Tampilkan

Drs. H. MACHMUD, S.H.
195701011983031008

Hakim

Tampilkan

Drs. H. KASRORI
195810191989031001

Hakim

Tampilkan

Drs. H. PARSID
195807011993031001

Hakim

Tampilkan

Dr. H. AHMAD ZUHDI, M.Hum.
195908271985031001

Hakim

Tampilkan

Drs. SURAJI, M.H.
196405161993031002

Hakim

Tampilkan

Dra. Hj. NUR HIDAYATI
196411091992032001

Hakim

Tampilkan

Drs. H. WILDAN TOJIBI,MSI

196611171992031001

Hakim

Tampilkan

Dra. Hj. DHOHWAH, M.Sy
196701151992032003

Hakim

Tampilkan

Drs. H. KHABIB SOLEH, S.H., M.H.
196810101992031003

Hakim

Tampilkan

Drs. SUDJADI, SH.,MH.

196203231992031003

Hakim

Tampilkan

Drs. ABDUL GHOFUR
196302111992031004

Hakim

Tampilkan

H. EDY ISKANDAR, SH. MH.
196407271994031003

Panitera

Tampilkan

ALI CHOEMAEDI. S.H.
197202032002121001

Sekretaris

Tampilkan

Dra. Hj. BAHIROH
196604081993032004

Wakil Panitera

Tampilkan

SUNARTO, S.Sos., M.H.
196305011987031003

Panitera Muda Hukum

Tampilkan

H. DJAMHURI, S.Ag.
195805021990021001

Panitera Muda Gugatan (PA)

Tampilkan

Drs. WAKIRUDIN
196610121994031003

Panitera Muda Permohonan (PA)

Tampilkan

NILA YUDAWATI, S.H.
198009212008052001

Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi,dan Pelaporan

Tampilkan

GHUFRON, S.H.I.
197804012006041015

Kasubbag Umum dan Keuangan

Tampilkan

Drs. ALI MAHSUN
196510031996031003

Panitera Pengganti

Tampilkan

MOCH. SODIKIN, S.Ag.
197006011994011001

Panitera Pengganti

Tampilkan

MULYOSO, S.H.
197306082002121003

Panitera Pengganti

Tampilkan

FATHUL HADI, S.H.
197306161992031001

Panitera Pengganti

Tampilkan

IRA SETIYANI, S.H.
197209081994032001

Panitera Pengganti

Tampilkan

Hj. SITI FAUZIYATI, S.H.
196502101991012001

Jurusita Pengganti

Tampilkan

ANANG BUDIARTO, S.H.
198404282006041003

Jurusita Pengganti

Tampilkan

MUTIAH, S.H.
196703262003022001

Jurusita Pengganti

Tampilkan

ANWAR FATONI, S.H.I.
198210282011011010

Jurusita Pengganti

Tampilkan

PRIYA ADIWIYANA, S.E.
198704172009121001

Jurusita Pengganti

Tampilkan

EKO SOEROTO
197202161992031003

Jurusita Pengganti

Tampilkan

DESSY RATNA SHAHDRA DEWI
198112062006042003

Staf Pelaksana Golongan II/c

Tampilkan

SUTOMO
196404062014081001

Staf Pelaksana Golongan II/a

Tampilkan

AHMADI
196503072014081002

Staf Pelaksana Golongan II/a

Tampilkan

ISTIROCHAH
196811012014082001

Staf Pelaksana Golongan II/a

Tampilkan

NUR CHOLIFAH
196902112014082001

Staf Pelaksana Golongan II/a

Tampilkan

ZAINABUL MAHMUDAH
197007212014082002

Staf Pelaksana Golongan II/a

Tampilkan

NURSJAHID
197107152014081003

Staf Pelaksana Golongan II/a

Tampilkan

MUNAWWAROCH, S.Ag
197105252014082003

Staf Pelaksana Golongan III/a

Tampilkan