Tugas Pokok

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat kebijakan kelembagaan Mahkamah Agung RI dalam bentuk TUPOKSI untuk Badan-badan Peradilan Dibawahnya kemudian satker masing-masing utamanya Pengadilan Agama Purwodadi menerima TUPOKSI dan menyusun draft-draft kinerja sebagai pedoman kinerja Tahunan.
Pengadilan Agama Purwodadi, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama  bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah , wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Membuat kebijakan Umum, Panitera/Sekretaris membuat kebijakan teknis dan pejabat struktural dan fungsional menjabarkan dalam kegiatan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
  2. Memberikan  pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
  3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan  keuangan kecuali biaya perkara);
  4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  5. Memberikan istbath kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan  hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Tujuan Standar operasional prosedur (SOP) adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good govermant dan good governance.
Standar operasional prosedur (SOP) tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsibilitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1)    SOP Keperkaraan

  1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
  2. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 4 (empat) rangkap. Ditambah sejumlah Tergugat/Termohon.
  3. Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,(Pasal 182 ayat (1) HIR. Jo.Psl. 90 Undang Undang RI No. 3 Thn. 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Thn 1989 Tentang Peradilan Agama.
  4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dalam rangkap 3 (tiga).
  5. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
  6. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menyerahkan slip bank tersebut dan menyerahkan   (SKUM) Surat Kuasa Untuk Membayar kepada pemegang kas (Kasir).
  7. Pemegang Kas (Kasir) mencatat Panjar Biaya tersebut ke dalam Jurnal Keuangan Perkara serta menandatangani SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), membubuhkan nomor perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan dalam surat gugatan/permohonan sesuai dengan Nomor dan tanggal saat pencatatan dalam Jurnal Keuangan Perkara.
  8. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dan  menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) serta satu salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara dan tanggal pendaftaran.
  9. Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS). Hari sidang pertama, paling lambat 30 hari sejak pendaftaran. Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat tiga hari sebelum persidangan (hari waktu memanggil tidak dihitung)
  10. Pihak-pihak hadir di Persidangan sesuai dengan panggilan sidang
  11. Para pihak menyampaikan bukti-bukti yang diperlukan dalam meneguhkan dalil gugatannya atau bantahannya.
  12. Setelah Majelis Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum, Ketua Majelis memberitahukan pada Penggugat/Pemohon untuk menghadap Kasir guna mengecek panjar biaya perkara yang bersangkutan.(Dengan menggunakan instrumen). Perkara harus sudah diputus, paling lambat enam bulan sejak pendaftaran (termasuk minutasi berkas perkara).
  13. Pemohon/Penggugat selanjutnya menghadap kepada Pemegang Kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan, dengan memberikan informasi nomor perkaranya
  14. Pemegang Kas berdasarkan Buku Jurnal Keuangan Perkara memberi penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.
  15. Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membuatkan  kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon / Penggugat untuk ditanda tangani.
  16. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga) lembar : Lembar pertama untuk pemegang kas.- Lembar kedua untuk Pemohon / Penggugat- Lembar ketiga dimasukkan ke dalam berkas perkara.
  17. Pemohon/Penggugat setelah menerima kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dan menanda tanganinya, kemudian menyerahkan kembali kwitansi tersebut kepada Pemegang Kas.
  18. Pemegang Kas menyerahkan uang sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut beserta tindasan pertama kwitansi kepada pihak Pemohon/Penggugat. Apabila Pemohon/Penggugat tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan atau tidak mengambil sisa panjarnya pada hari itu, maka oleh Panitera melalui surat akan diberitahukan adanya sisa panjar biaya perkara yang belum ia ambil.Dalam pemberitahuan tersebut diterangkan bahwa apabila Pemohon/Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Psl. 1948 KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara.
  19. Para Pihak dapat mengajukan Banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak tidak hadir saat putusan diucapkan. Para Pihak dapat meminta Salinan Putusan/Penetapan pada Panitera.
  20. Khusus perkara cerai gugat setelah Putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera memberitahukan pada para pihak bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
  21. Khusus cerai talak Penetapaan Ikrar Talak berkekuatan hukum tetap pada saat Penetapan itu ditetapkan. (Tidak perlu ada pemberitahuan khusus).
  22. Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai pada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahuan pada para pihak. Khusus untuk Cerai Talak, 7 hari setelah Ikrar Talak diucapkan.

b)    (Psl. 84 ayat (4) U. No. 7/89 yang telah diubah dengan U. N0 50/209 Tentang Peradilan Agama)

2)    SOP Kesekretariatan
Bagian Umum
1.    Tata Persuratan
a.    Penerimaan Surat Masuk

  1. Menerima dan meneliti kebenaran alamat surat dan mengembalikan surat yang salah alamat
  2. Mencatat jam dan tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerimaan surat
  3. Mensortir dan memisah-mimisahkan surat ke dalam kelompok surat dinas dan surat pribadi apakah penting atau biasa
  4. Mengatur/menyusun surat ke dalam setiap kelompok alamat/tujuan (berdasarkan penanganan masing-masing)
  5. Menyampaikan semua surat yang telah disortir dan diteliti kepada pengarah 10 menit Ptgs Penerima

b.    Pencatatan Surat Masuk

  1. Mencatat seluruh surat masuk dalam buku agenda surat masuk 15 menit Pencatat surat masuk
  2. Meneruskan seluruh surat masuk kepada pengarah yang dilengkapi lembar disposisi 10 menit Pencatat surat masuk
  3. Pengarah menerima, kemudian membaca dan meneliti kelengkapan surat-surat masuk yang diterimanya
  4. Pengarah memberikan disposisi kemana surat itu akan diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi

c.    Pengolahan Surat Masuk

  1. Setelah surat didisposisi oleh Pengarah, selanjutnya disampaikan kepada masing masing unit pengolah melalui petugas pencatatan suarat masuk yang dilengkapi kartu kendali.
  2. etelah pengolah menerima surat, kemudian meneliti kelengkapan surat dengan apa yang tertulis dalam buku kendali dan membubuhkan paraf pada kartu kendali
  3. Melaksanakan pengolahan surat masuk berdasarkan isi disposisi 1 jam Pengolah
  4. Menyimpan (mengarsipkan) surat masuk yang telah selesai pemrosesannya menurut tata cara yang telah ditetapkan oleh unit yang bersangkutan.

d.    Surat Keluar

  1. Membuat konsep surat dan disampaikan kepada bagian pengetikan untuk diketik rapih.
  2. Pelaksana menyampaikan konsep surat yang telah diketik rapih kepada Pimpinan berjenjang untuk mendapat paraf persetujuan
  3. Setelah mendapat paraf persetujuan dari Pimpinan berjenjang, selanjutnya konsep surat disampaikan kepada bagian penomoran untuk mendapatkan tanggal dan nomor surat
  4. Petugas Penomoran mencatat tangal dan nomor surat dalam buku agenda surat keluar.
  5. Setelah surat diberi tanggal dan nomor surat, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan untuk mendapatkan tanda tangan
  6. Jika ada perbaikan dari Pimpinan, maka surat itu diserahkan kembali kepada bagian yang pengengetikan untuk segera diperbaiki.
  7. Setelah surat ditanda tangani oleh pimpinan, maka bagian Pegolah menyampaikan kepada bagian pengiriman untuk digandakan sebanyak alamat yang akan ditujuh
  8. Bagian pengiriman mencatat surat yang akan dikirim dalam buku expedisi surat keluar untuk selanjutnya disampaikan kepada alamat yang dituju.
  9. Selanjutnya surat diarsipkan oleh bagian pengarsipan sesuai dengan kode dan klasifikasi surat

e.    Pengelolaan SIMAK BMN

  1. Updating aplikasi/Data
  2. Awal januari memasukkan saldo awal
  3. Laporan setiap bulan
  4. Entry data belanja modal beserta data dukung
  5. Entry data dari pihak ketiga
  6. Rekon semester I
  7. Entry data
  8. Laporan bulanan
  9. Rekon semester II
  10. Laporan Tahunan

f.    Pengelolaan Persediaan Barang

  1. Updating aplikasi/data
  2. Entry belanja
  3. Entry data penggunaan
  4. Laporan semesteran/tahunan

g.    Bag Kepegawaian

  1. Awal Januari pembuatan data kepegawaian
  2. Pembuatan DUK
  3. Pembuatan SPMT
  4. Pembuatan SPMJ
  5. Maping pegawai yang KGB dan Kenaikan Pangkat.
  6. Entry perubahan data kepegawaian
  7. Pembuatan laporan
  8. Pembuatan DP3

h.    Bag Keuangan

  1. Awal Januari penerimaan DIPA tahun berjalan
  2. Updating aplikasi (SAKPA, AFS, SPM dan GPP)
  3. Entry data dalam SAKPA, GPP dan SPM
  4. Realisasi Anggaran
  5. Pembukuan Anggaran
  6. Pelaporan Anggaran
  7. Pembuatan RKAKL

3)    SOP Perencanaan
a.    Tahap Persiapan Rencana

  1. Pada bulan Januari Satuan Kerja Pengadilan Agama Purwodadi melakukan identifikasi, analisa dan penyusunan laporan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja dengan membandingkan kegiatan dan mempertimbangkan realisasi kegiatan tahun sebelumnya untuk rencana tahun yang akan datang.
  2. Menyusun usulan program dan kegiatan tahunan sebagai dasar penetapan kebijakan tahunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Program Tahunan Pengadilan Agama Purwoadadi.

b.    Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran menjadi usulan RKAKL

  1. Pada akhir bulan Januari melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL yang terpadu antara Kesekretariatan dan Kepaniteraan.
  2. Pada awal bulan Pebruari Satuan kerja Pengadilan Agama Purwodadi menetapkan penjabaran sasaran dan anggaran disusun menjadi Usulan Kegiatan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RRKL)

c.    Penerimaan DIPA dan Prosedur Pengajuan Revisi DIPA

  1. Setelah menerima DIPA Kuasa Pengguna Anggaran, rapat dan usul perubahan/pergeseran/revisi DIPA setelah dikaji ulang kegiatan, perencanaan tidak sesuai kegiatan dalam DIPA.
  2. Pergeseran/revisi DIPA oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mendapat penilaian dan persetujuan yang tembusannya ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI.
  3. Apabila perubahan/pergeseran/revisi DIPA sudah mendapat persetujuan Kanwil Ditjen  Perbendaharaan, maka penyesuaian DIPA dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
  4. DIPA yang telah diperbaiki dan ditandatangani oleh Kakanwil Ditjen Perbendaharaan selanjutnya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.