• Headerku
  • Headerku2
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Pengadilan Agama Purwodadi Siap Membangun ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)) # JANGAN RUSAK INTEGRITAS KAMI DENGAN MEMBERI IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PURWODADI # Kami Berkomitmen Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Bebas Korupsi

PENGADILAN AGAMA PURWODADI MENGUCAPKAN

Selamat kepada ๐˜๐š๐ง๐  ๐Œ๐ฎ๐ฅ๐ข๐š ๐ƒ๐ซ. ๐‡. ๐Œ๐ฎ๐ก๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ ๐’๐ฒ๐š๐ซ๐ข๐Ÿ๐ฎ๐๐๐ข๐ง ๐’๐‡., ๐Œ๐‡. ๐ฒ๐š๐ง๐  telah dilantik sebagai ๐Š๐ž๐ญ๐ฎ๐š ๐Œ๐š๐ก๐ค๐š๐ฆ๐š๐ก ๐€๐ ๐ฎ๐ง๐  ๐‘๐ˆ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ - ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“
PENGADILAN AGAMA PURWODADI MENGUCAPKAN

Gugatan / Permohonan Mandiri

Untuk Menunjang Pelayanan yang Transparan, Mudah, Cepat, dan Modern, Pengadilan Agama Purwodadi menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan Mandiri.
Gugatan / Permohonan Mandiri

SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara
  • Jadwal Sidang
  • Biaya Perkara
  • Delegasi
  • Siwas
  • E Court

cspa

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)


  • ZI AREA 1

    MANAJEMEN PERUBAHAN

  • ZI AREA 2

    PENATAAN TATA LAKSANA

  • ZI AREA 3

    PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

  • ZI AREA 4

    PENGUATAN AKUNTABILITAS

  • ZI AREA 5

    PENGUATAN PENGAWASAN

  • ZI AREA 6

     

    PELAYANAN PUBLIK

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

G A L L E R Y

ย 

  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.52-1
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.25
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.26
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.17.36
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.54
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.17.35
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.53
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.49
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.55.53
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.52
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.50
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.28
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.51
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.27

V I D E O

Pedoman Pengawasan

PENDAHULUAN Monitoring/pengawasan perspektif manajemen secara umum merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Secara etis filosofis --- monitoring/pengawasan bukanlah mencurigai atau memata-matai, melainkan mengendalikan, memadukan, mengitegrasikan suatu penyelenggaraan administrasi. Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha/pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (rechmatig) dan sesuai dengan peruntukannya (doelmatig). Perpektif terminologi internal Mahkamah Agung RI sendiri, bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melaksanakan pengawasan diarahkan pada upaya menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku, mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib, teratur serta menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat pencari keadilan. DEFINISI Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-ยญundangan yang berlaku; Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing; Pengawasan Keuangan adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana/bantuan pihak ketiga yang sedang berjalan (Current Audit), dan atau yang telah direalisasikan beserta neraca (Post Audit) yang meliputi Audit Ketaatan (terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku), Audit Keuangan (dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku), dan Audit Operasional (apakah pengelolaan APBN telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif); Penanganan Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat peradilan dengan cara melakukan monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut; Manajemen Pengadilan adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan; Administrasi Persidangan adalah seluruh kegiatan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkara, penentuan majelis hakim, penentuan hari sidang, pemanggilan, pembuatan berita acara persidangan, dan tertib persidangan; Administrasi Perkara adalah seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara, dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang sudah ditetapkan; Administrasi Umum adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib, persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain; Kinerja Pelayanan Publik adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan; Tindak Lanjut adalah tindakan, atau kebijakan yang diambil sebagai pelaksanaan dan rekomendasi hasil pengawasan. MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN PENGAWASAN Maksud Pengawasan Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan tehnis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal-administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. Menilai kinerja. Tujuan Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Fungsi Pengawasan Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-ยญbaiknya. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah. BENTUK DAN METODE PENGAWASAN Pengawasan rutin/reguler pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawap kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut : * Memeriksa program kerja; * Menilai dan megevaluasi hasil kerja; * Memberikan saran-saran untuk perbaikan ; * Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Agama Purwodadi PELAKSANAAN PENGAWASAN Pengawasan Rutin/Reguler dilaksanakan dengan melaยญkukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi: a. Manajemen Peradilan: - Program kerja - Pelaksanaan/pencapaian target. - Pengawasan dan pembinaan. - Kendala dan hambatan. - Faktor-faktor yang mendukung. - Evaluasi kegiatan. b. Administrasi Perkara: - Prosedur penerimaan perkara. - Prosedur penerimaan permohonan banding. - Prosedur penerimaan permohonan kasasi. - Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali. - Prosedur penerimaan permohonan grasi/remisi untuk perkara pidana. - Keuangan perkara. - Pemberkasan perkara dan kearsipan. - Pelaporan. c. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan: - Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim. - Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara. - Minutasi perkara. - Pelaksanaan putusan (eksekusi). d. Administrasi Umum: - Kepegawaian. - Keuangan. - Inventaris. - Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran. e. Kinerja pelayanan publik: - Pengelolaan manajemen. - Mekanisme pengawasan. - Kepemimpinan. - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusla. - Pemeliharaan/perawatan inventaris. - Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan. - Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara. - Tingkat pengaduan masyarakat. Pengawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan, dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku. PELAPORAN, REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas Bidang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesektariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan managemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan. Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkopenten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya. DASAR HUKUM 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 2. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi, 2014). 3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 Tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya Perkara. 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

smspwd


  • E Court
  • ZI
  • Gratifikasi1
  • Gratifikasi2

Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi