aco pa

  • Headerku
  • Headerku2
Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Agama Purwodadi | Media Informasi dan Transparansi Peradilan # Pengadilan Agama Purwodadi Siap Membangun ZONA INTEGRITAS (Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)) # JANGAN RUSAK INTEGRITAS KAMI DENGAN MEMBERI IMBALAN DALAM BENTUK APAPUN KEPADA PEGAWAI PENGADILAN AGAMA PURWODADI # Kami Berkomitmen Untuk Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Melayani dan Bebas Korupsi

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H

Segenap Pimpinan dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A Mengucapkan "Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Taqobbal Ya Karim. Mohon Maaf Lahir dan Batin."
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H

Gugatan / Permohonan Mandiri

Untuk Menunjang Pelayanan yang Transparan, Mudah, Cepat, dan Modern, Pengadilan Agama Purwodadi menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan Mandiri.
Gugatan / Permohonan Mandiri

SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

Kami sampaikan dengan hormat, kepada bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks persepsi korupsi.
SURVEI PELAYANAN PUBLIK DAN PERSEPSI KORUPSI

KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. Bantu Kami untuk mengisi formulir pertanyaan indeks kepuasan masyarakat
KUISIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Zona Integritas

Kami berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani dan bebas korupsi.
Zona Integritas

Sistem Informasi Pengawasan

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
Sistem Informasi Pengawasan

E-TaRa

Bentuk Layanan dari Pengadilan Agama Purwodadi Kelas IA untuk Cek dan Validasi Data Akta Cerai
E-TaRa

SimpangLima

Melalui aplikasi ini sekarang anda bisa mendapatkan informasi perkara meliputi Riwayat Perkara, Keuangan Perkara, Agenda sidang, Info Akta Cerai dan Mengambil Antrian Persidangan secara ONLINE
SimpangLima

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

e-Court Mahkamah Agung RI

layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.
e-Court Mahkamah Agung RI

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah
  • Sistem Informas Penelusuran Perkara
  • Jadwal Sidang
  • Biaya Perkara
  • Delegasi
  • Siwas
  • E Court

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA PURWODADI KELAS IA

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)


  • ZI AREA 1

    MANAJEMEN PERUBAHAN

  • ZI AREA 2

    PENATAAN TATA LAKSANA

  • ZI AREA 3

    PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

  • ZI AREA 4

    PENGUATAN AKUNTABILITAS

  • ZI AREA 5

    PENGUATAN PENGAWASAN

  • ZI AREA 6

     

    PELAYANAN PUBLIK

cspa

AnalysisTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda 

G A L L E R Y

 

  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.54
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.25
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.26
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.49
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.28
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.50
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.53
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.55.53
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.17.36
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.17.35
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.51
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.52
  • WhatsApp-Image-2020-06-16-at-09.54.52-1
  • WhatsApp Image 2020-06-22 at 11.12.27

V I D E O

Mencari Pengalaman Eksekusi Hak Tanggungan

BIMTEK EKONOMI SYARIAH :
MENCARI PENGALAMAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Bimtek 4

    Teori sama karena buku-buku yang kita pelajari juga sama. Tapi dalam pengalaman praktek, kita kalah. Karena itu kita perlu belajar dari teman-teman dari Peradilan Umum. Demikian Dr. H. Fauzan, SH, MM, MH Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama MA-RI  ketika memberikan pengantar materi ‘PENGALAMAN DAN TATA CARA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN” dalam Bimtek Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Ditjen Badilag di Hotel The Green, Bogor, 25-26 Februari 2016 baru-baru ini.


    Benar juga kata Direktur asli Jepara ini. Pengalaman eksekusi Hak Tanggungan semakin perlu didalami para hakim Pengadilan Agama lebih-lebih setelah kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 93/PPU-X/2012.
    Dr. H.R.M. Anton Suyatno, SH, MH yang menjadi nara sumber pertama dalam Bimtek tersebut menegaskan, bahwa UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengenal 3 macam eksekusi Hak Tanggungan, yakni :

BIMTEK EKONOMI SYARIAH :
MENCARI PENGALAMAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Bimtek 4

    Teori sama karena buku-buku yang kita pelajari juga sama. Tapi dalam pengalaman praktek, kita kalah. Karena itu kita perlu belajar dari teman-teman dari Peradilan Umum. Demikian Dr. H. Fauzan, SH, MM, MH Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama MA-RI  ketika memberikan pengantar materi ‘PENGALAMAN DAN TATA CARA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN” dalam Bimtek Ekonomi Syariah yang diselenggarakan Ditjen Badilag di Hotel The Green, Bogor, 25-26 Februari 2016 baru-baru ini.


    Benar juga kata Direktur asli Jepara ini. Pengalaman eksekusi Hak Tanggungan semakin perlu didalami para hakim Pengadilan Agama lebih-lebih setelah kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 93/PPU-X/2012.
    Dr. H.R.M. Anton Suyatno, SH, MH yang menjadi nara sumber pertama dalam Bimtek tersebut menegaskan, bahwa UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengenal 3 macam eksekusi Hak Tanggungan, yakni :

Parate Eksekusi.
Eksekusi model ini mengandaikan debitur cidera janji, maka hak atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut. (Pasal 6 UUHT). Namun demikian agar dalam pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (fair), maka dalam UUHT mengharuskan agar dalam penjualan itu dilaksanakan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 20 ayat (1). Yang mengajukan permohonan lelang adalah pemegang HT pertama.
Pertanyaan muncul, bagaimana jika lelang itu justeru akan berjalan lebih cepat, sederhana dan biaya ringan tanpa melalui kantor lelang ? Dalam hal ini pak Anton tidak memberi jawaban tegas, tetapi memang tidak tertutup kemungkinan lelang seperti itu. Bahkan jika pelelangan tanpa melalui kantor lelang di masa-masa mendatang lebih ancer, tidak tertutup kemungkinan ketentuan yang mengharuskan lelang lewat kantor lelang akan dijudicial review, kata Anton.

Eksekusi Melalui Pengadilan.
Dalam tahapan ini pengadilan akan meminta kepada pemohon untuk memberikan keterangan tertulis secara pasti dan terinci mengenai jumlah (1) utang pokok; (2) bunga pinjaman; dan (3) provisi (sesuai perjanjian kredit); yang termuat dalam rincian utang debitor dalam kop surat resmi Pemohon.  Dalam surat keterangan utang rinci ini tidak boleh dicantumkan biaya-biaya lainnya, seperti jasa pengacara maupun biaya eksekusi. Inilah yang disebut Pra Eksekusi, sedang eksekusinya sendiri dilakukan setelah tahap-tahap berikutnya seperti aanmaning, upaya perdamaian dan kordinasi dengan aparat kelurahan/desa sudah dilakukan.

Eksekusi di Bawah Tangan.
Dalam hal adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan maka penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan. Cara ini dimaksudkan agar didapatkan harga tertinggi dan menguntungkan bagi semua pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT.  Artinya penjualan di bawah tangan dari objek Hak Tanggungan hanya dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. Bank tidak mungkin melakukannya jika debitur tidak menyetujinya, tetapi ketika kredit sudah macet, maka bank sering menghadapi kesulitan untuk dapat memperoleh persetujuan dari nasabah debitur. Sehingga dengan pertimbangan tertetu bank lebih baik menjual agunan (Hak Tanggungan) di bawah tangan dari pada dijual di pelelangan umum.
    Satu hal yang perlu diperhatikan, meskipun eksekusi Hak Tanggungan dijamin oleh Undang-Undang, pak Anton berpesan ekksekusi tetap harus dilandasi prinsip kemanusiaan. Artinya, kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus dilakukan eksekusi secara formal. Kira-kira begitu.

smspwd

INDEKS HASIL SURVEY


  • E Court
  • ZI
  • Gratifikasi1
  • Gratifikasi2

Hubungi Kami

Home Pengadilan Agama Purwodadi

location icon 1 Jalan MH. Thamrin No. 9 Purwodadi 58111

location icon Grobogan - Jawa Tengah

phone icon Telp: 0292-421073, 423218

Fax icon Fax: 0292-423203

Communication email blue icon Email : pa_purwodadi@yahoo.co.id

Peta Lokasi